Makalah Dasar Negara dan Konstitusi 09:42 Ibrahim AghiL No comments BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Dasar Negara menempati kedudukan sebagai sebagai norma hukum tertinggi suatu Negara. Sebagai norma tertinggi, dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum dibawahnya. dibawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar Negara. Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara.norma hukum dibawah dasar Negara isinya tidak boleh bertentangan dengan dengan norma dasar. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara. Dasar Negara merupakan cita hukum dar Negara. Jadi kaitan antara dasar Negara dengan konstitusi adalah dasar Negara menjadi sumber bagi penyusunan konstitusi. Konstitusi sebagai norma hukum dibawah dasar Negara haru bersumber dan berdasar pada dasar Negara. 1.2 Rumusan Masalah Adapun yang akan dibahas serta menjadi rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut : 1. bagaimana hubungan antara daasar negara dengan konstitusi? 2. apa yang dimaksud dengan substansi konstitusi negara? 3. bagaimana kedudukan Pembukaan UUD 1945? 4. bagaimana sikap positif terhadap konstitusi negara? 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan penulisan yang ingin dicapai penulis dalam makalah ini adalah penulis ingin mengetahui tentang hubungan dasar negara dan konstitusi yang nantinya semoga dapat bermanfaat bagi semua pembaca agar nantinya pembaca mengerti seperti apa hubungan dasar negara dan konstitusi. 1.4 Metodologi Penelitian Penulisan makalah ini memerlukan suatu metode penulisan yang sistematis guna menggali kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode dokumenter. Dimana sumber data dalam makalah ini berasal dari sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai dokumen berupa buku dan sumber informasi lain. BAB II DASAR TEORI Dasar Negara adalah ajaran atau teori yang merupakan hasil pemikiran yang mendalam (filsafat) mengenai dunia dan kehidupan di dunia, termasuk kehidupan berbegara di dalamnya, yang dijadikan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu negara. Fungsi dasar Negara antara lain adalah sebagai : Dasar berdiri dan
tegaknya Negara , dasar kegiatan penyelenggaraan penyelenggaraan Negara , dasar partisipasi dasar Negara , dasar pergaulan antar warga Negara. Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Kata Pancasila terdiri dari dua kata dari sansekerta. Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai sebagai dasar negara Republik Indonesia berisi lima butir sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Hikmat Kebijaksanaa Kebijaksanaan n dalam dalam Permusyawaratan Permusyawaratan / Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang tercantum pada Tap MPR no. II/MPR/1978, ada 45 butir pengamalan Pancasila, antara lain: Sila pertama: 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya kepercayaann ya dan ketaqwaannya ketaqwaann ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan Mengembangkan sikap sikap hormat hormat menghormati menghormati dan bekerja sama antara antara pemeluk pemeluk agama agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara umat beragama beragama dan kepercayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan dan kepercayaa k epercayaan n masing-masing. 7. Tidak meakasakan meakasakan suatu dan kepercayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila Kedua: 1. Mengakui dan memperlakukan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan dan martabatnya martabatnya sebagai sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dengan mengakui persamaan derajat, persamaan persamaan hak hak dan kewajiban asasi setiap setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dsb. 3. Mengembangkan Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa slira. 5. Mengembangkan Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai sebagai bagian bagian dari dari seluruh umat manusia. manusia. 10. Mengembangkan Mengembangkan sikap hormat hormat menghormati menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga: 1. Mampu menemptakan menemptakan persatuan, kesatuan, serta kepentingan kepentingan dan keselamatan keselamatan bangsa dan negara sebagi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan kepentingan negara negara dan bangsa apabila diperlukan. diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan berkebangsa an dan bertanah air 5. Memelihara ketertiban dunia yang yang berdasarkan kemerdekaan, kemerdekaan, perdamaian perdamaian abadi, dan
keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila Keempat: 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil keputusan musyawarah. 6. Dengan iktikad baik dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama daiatas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai -nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan keasatuan demi kepantingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila Kelima: 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menghunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuann yang merata dan berkeadilan sosial. Istilah “constitution” lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan- baik yang tertulis maupun tidak tertulis- yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Para penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan : “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi. Fungsi konstitusi adalah sebagai berikut : yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa Negara dan penjamin hak-hak asasi manusia. Melalui
pembagian kekuasaan Negara , konstitusi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa , sedangkan melalui aturan tentang hak asasi , konstitusi member perintah agar penguasa Negara melindungi hak asasi manusia warga Negara atau penduduknya. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. BAB III PEMBAHASAN 3.1 Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berkaitan erat dengan konstitusi atau undangundang dasar negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV bahwa “...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Para pendiri negara Republik Indonesia yang arif dan bijaksana telah berhasil meletakkan dasar negara yang kokoh dan kuat, yaitu Pancasila. Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan mewariskan landasan konstitusional kepada bangsanya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam tiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, semua pembukaan atau mukadimahnya mencantumkan Pancasila. Dasar negara Pancasila selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional negara Indonesia (Pancasila sebagai ideologi negara). Pancasila sebagai dasar negara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, dan batang tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 diundangkan bersama-sama dalam
undefined undefined Makalah Negara dan Konstitusi BAB PENDAHULUAN
I
1.1 LATAR BELAKANG Reformasi menuntut dilakukannya amandemen atau mengubah UUD 1945 karena yang menjadi causa prima penyebab tragedi nasional mulai dari gagalnya suksesi kepemimpinan yang berlanjut kepada krisis sosial-politik, bobroknya managemen negara yang mereproduksi KKN, hancurnya nilai-nilai rasa keadilan rakyat dan tidak adanya kepastian hukum akibat telah dikooptasi kekuasaan adalah UUD Republik Indonesia 1945. Itu terjadi karena fundamen ketatanegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 bukanlah bangunan yang demokratis yang secara jelas dan tegas diatur dalam pasal-pasal dan juga terlalu menyerahkan sepenuhnya jalannya proses pemerintahan kepada penyelenggara negara. Akibatnya dalam penerapannya kemudian bergantung pada penafsiran siapa yang berkuasalah yang lebih banyak untuk legitimasi dan kepentingan kekuasaannya. Dari dua kali kepemimpinan nasional rezim orde lama (1959 – 1966) dan orde baru (1966 – 1998) telah membuktikan hal itu, sehingga siapapun yang berkuasa dengan masih menggunakan UUD yang all size itu akan berperilaku sama dengan penguasa sebelumnya. Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu telah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Sebab dapat dikatakan konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan. 1.2
RUMUSAN
MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1.2.1 Apakah pengertian negara itu? 1.2.2 Apakah pengertian konstitusi itu? 1.2.3 Bagaimanakah hubungan antara negara dan konstitusi? 1.2.4 Bagaimana keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia? 1.3 TUJUAN PENULISAN Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1.3.1 Untuk mengetahui pengertian dari negara. 1.3.2 Untuk mengetahui pengertian dari konstitusi. 1.3.3 Untuk mengetahui hubungan antara negara dan konstitusi. 1.3.4 Untuk mengetahui keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia. 1.4 MANFAAT PENULISAN Manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1.4.1 Menambah pengetahuan kita tentang pengertian suatu negara. 1.4.2 Menambah wawasan kita tentang pengertian konstitusi. 1.4.3 Kita menjadi tahu bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi. 1.4.4 Kita tahu keberadaan Pancasila dan konstitusi di negara kita.
BAB PEMBAHASAN
II
2.1 PENGERTIAN NEGARA Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut adalah: 1. Masyarakat Masyarakat merupakan unsur terpenring dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.
2. Wilayah (teritorial) Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau
sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan. Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre ansemble). Pada sisi lain Otto Bauer menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara. 3. Pemerintahan Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Ada empat macam teori mengenai suatu kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. 1. Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) meyatakan atau menganggap kekuasaan pemerintah suatu negara diberikan oleh Tuhan. Misalnya kerajaan Belanda, Raja atau ratu secara resmi menamakan dirinya Raja atas kehendak Tuhan “bij de Gratie Gods”, atau Ethiopia (Raja Haile Selasi) dinamakan “Singa Penakluk dari suku Yuda yang terpilih Tuhan menjadi Raja di Ethiopia”. 2. Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit) Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit)menganggap sebagai suatu axioma yang tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu wilayah negara, negaralah yang berdaulat. Inilah inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu negara. Otto Mayer (dalam buku Deutsches Verwaltungsrecht) menyatakan “kemauan negara adalah memiliki kekuasaan kekerasan menurut kehendak alam”. Sementara itu Jellinek dalam buku Algemeine Staatslehre menyatakan kedaulatan negara sebagai pokok pangkal kekuasaan yang tidak diperoleh dari siapapun. Pemerintah adalah “alat negara”. 3. Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku Die Moderne Staats Idee. 4. Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), semua kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama). J.J. Rousseau (Perancis) menyatakan apa yang dikenal dengan “kontrak sosial”, suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui Pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu negara. Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur negara menjadi 4 bahkan 5 yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, UUD (Konstitusi) dan pengakuan Internasional (secara de facto maupun de jure).
2.2 PENGERTIAN KONSTITUSI Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undangundang Dasar.
Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanya¬an: what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a consti¬tution is a document which contains the rules for the the operation of an organization” Organisasi dimaksud bera¬gam bentuk dan kompleksitas struktur¬nya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau raja dan digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan subsitusi tertentu terutama dari Paus. Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturanaturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distibusi maupun alokasi Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis kontitusi, yaitu konstitusi tertulis (Written Constitution) dan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution). Ini diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis” (geschreven Recht) yang termuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan. Dalam karangan “Constitution of Nations”, Amos J. Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada. Di beberapa negara terdapat dokumen yang menyerupai konstitusi, namun oleh negara tersebut tidak disebut sebagai konstitusi. Dalam buku yang berjudul The Law and The Constitution, Ivor Jenning menyebutkan di dalam dokumen konstitusi tertulis yang dianut oleh negara-negara tertentu mengatur tentang: 1. Adanya wewenang dan tata cara bekerja suatu lembaga kenegaraan. 2. Adanya ketentuan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Tidak semua lembaga-lembaga pemerintahan dapat diatur dalam poin 1 dan tidak semua hakhak warga negara diatur dalam poin 2. Seperti halnya di negara Inggris. Dokumen-dokumen yang tertulis hanya mengatur beberapa lembaga negara dan beberapa hak asasi yang dimiliki oleh rakyat, satu dokumen dengan dokumen lainya tidak sama. Ada konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan sangat pendek. Konstitusi yang terpanjang adalah India dengan 394 pasal. Kemudian Amerika Latin seperti uruguay 332 pasal, Nicaragua 328 pasal, Cuba 286 pasal, Panama 271 pasal, Peru 236 pasal, Brazil dan Columbia 218 pasal, selanjutnya di Asia, Burma 234 pasal, di Eropa, belanda 210 pasal. Konstitusi terpendek adalah Spanyol dengan 36 pasal, Indonesia 37 pasal, Laos 44 pasal, Guatemala 45 pasal, Nepal 46 pasal, Ethiopia 55 pasal, Ceylon 91 pasal dan Finlandia 95 pasal. a. TUJUAN DARI KONSTITUSI Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama deengan hukum, namun tujuan dari
konstitusi lebih terkait dengan: 1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing. 2. Hubungan antar lembaga negara 3. Hubungan antar lembaga negara(pemerintah) dengan warga negara (rakyat). 4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia 5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman. Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Di dalam praktekna, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama denga pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi. Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “Consti¬tutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words eng¬rossed on parchment to keep a government in order. Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sede-mikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses peme¬rintahan dapat dibatasi dan dikendalikan seba¬gai¬mana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekua-saan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. b. KLASIFIKASI KONSTITUSI Hampir semua negara memiliki kostitusi, namun antara negara satu dengan negara lainya tentu memiliki perbeadaan dan persamaan. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain K.C. Wheare, C.F. Strong, James Bryce dan lain-lainnya. Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut: a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution) b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution) Konstitusi fleksibelitas merupakan konstitusi yang memiliki ciri-ciri pokok: 1. Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah . 2. Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang. c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama. d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution) Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.
e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution). Dalam sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain: 1. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan. 2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih. 3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang meng¬ikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedau¬latan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang dise¬but oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewe¬nangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diatur¬nya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demo¬krasi, rak¬yatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Constituent power menda¬hului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pe¬me¬rin¬tahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Dengan ciri-ciri konstitusi yang disebutkan oleh Wheare ” Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution)”, oleh Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) tidak termasuk kedalam golongan konstitusi Pemerintahan Presidensial maupun pemerintahan Parlementer . Hal ini dikarenakan di dalam tubuh UUD 45 mengndung ciri-ciri pemerintahan presidensial dan ciri-ciri pemerintahan parlementer. Oleh sebab itu menurut Sri Soemantri di Indonesia menganut sistem konstitusi campuran. 2.3 HUBUNGAN NEGARA DENGAN KONSTITUSI Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. 2.4 PANCASILA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang
mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah: 1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm); 2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz); 3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan 4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung). Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi memban-dingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah: 1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945). 2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. 3) Formell gesetz: Undang-Undang. 4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. Penempatan pancasila sebagai suatu Staatsfundamentalnorm di kemukakan pertama kali oleh Notonagoro. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan menempatkan pancasila sebagi Staatsfundamentalnorm, maka kedudukan pancasila berada di atas undang-undang dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang adalah, apakah pancasila merupakan staatsfundamentalnorm atau merupakan bagian dari konstitusi? Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar negara sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas. Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai Philosofische grondslag ataupun Weltanschauung, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.
BAB PENUTUP
III
3.1 SIMPULAN Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan
sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. 2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. 3. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. 4. Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia.
3.2 SARAN Kepada para pembaca kami menyarankan agar lebih banyak membaca buku yang berkaitan dengan Negara atau Konstitusi agar lebih memahami kedua hal tersebut.
DAFTAR
PUSTAKA
http://www.wikipedia.com Nasution, Mirza. NEGARA DAN KONSTITUSI. 2004 ( diakses lewat internet) http://www.prince-mienu.blogspot.com
Menganalisis Hubungan Dasar Negara Dengan Konstitusi (Tugas Kelompok I) KATA PENGANTAR Assalamualaikum wr. wb
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah “PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN” (PKN) dengan Standar Kompetensi 4 “Menganalisis Hubungan Dasar Negara Dengan Konstitusi “. Makalah ini di susun dalam rangka memenuhi tugas kelompok mata pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). Tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada guru PKN kami yaitu Ibu Darmawati, S.pd yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Dan tak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu kami dengan penuh semangat. Kami menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya makalah ini. Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi pembaca umumnya.
STANDAR KOMPETENSI 4: Menganalisis Hubungan Dasar Negara Dengan Konstitusi : Kompetensi Dasar 4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi
Mendeskripsikan pengertian dasar Negara Mendeskripsikan pengertian konstitusi Negara Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi Menyimpulkan keterkaitan dasar Negara dengan konstitusi
Kompetensi Dasar 4.2. mengenalisis subtansi konstitusi Negara
Menguraikan unsur sebuah konstitusi Menyimpulkan cirri sebuah konstitusi bagi Negara tertentu Menganalisis subtansi konstitusi bagi Negara tertentu
Kompetensi Dasar 4.3. Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Menguraikan makna tiap aliena yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
Kompetensi Dasar 4.4. Menunjukkan Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara
Menunjukkan periodisasi konstitusi Indonesia
Mendeskripsikan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi Menyimpulkan perilaku positif terhadap konstitusi Negara
Kompetensi Dasar 4.1. Mendeskripsikan Hubungan Dasar Negara Dengan Konstitusi : 1. 1.
Pengertian Dasar Negara
Dasar Negara adalah landasan kehidupan bernegara. Artinya setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan sesuatu yang amat penting. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma bernegara. 1. 2.
Pengertian Konstitusi Negera
Konstitusi adalah peraturan atau hukum dasar Negara. Konstitusi bersumber pada dasar Negara sebagai norma hukum tertinggi. Konstitusi dalam arti luas terdiri atas konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Secara umum konstitusi suatu Negara berisi hal-hal yang menyangkut identitas Negara, lembaga-lembaga Negara, pengaturan Negara dalam berbagai bidang, hubungan Negara dengan warganya dan aturan mengenai perubahan konstitusi. 1. 3.
Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kakuasaan politik Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak pengusaha, serta menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan Negara Melindungi Ham, maksudnya setiap penguasa berhak menghormati Ham o rang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Pedoman penyelengaraan Negara, maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh
1. 4.
Tujuan Konstitusi yaitu:
Nilai konstitusi yaitu:
Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efgektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetrapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik
1. 5.
Hubungan Dasar Negara Dengan Konstitusi
Hubungan antara dasar negera dengan konstitusi adalah dasar Negara menjadi sumber bagi penyusun konstitusi. Konstitusi sebagai norma hukum di bawah dasar Negara bersumber dan berdasar pada dasar Negara. Kompetensi Dasar 4.2. mengenalisis subtansi konstitusi Negara : 1. Unsur sebuah konstitusi yaitu: a. Menurut sri sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:
Jaminan terhadap Ham dan warga negara. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental(dasar). Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan
b. Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang: Organisasi negara HAM Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum Cara perubahan konstitusi 1. 2.
Ciri sebuah konstitusi bagi Negara tertentu:
Yang bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Melindungi asas demokrasi. Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat Untuk melaksanakan dasar Negara Menentukan suatu hukum
1. 3.
Subtansi konstitusi Negara
Apabila dikaitkan dengan jenjang norma sebagaimana dinyatakan oleh Hans Hawiasky maka konstitusi termasuk dalam kelompok kedua, yaitu staatsgrundgesetz atau aturan dasar/pokok Negara. Sebagai aturan pokok Negara, konstitusi Negara berisi aturan-aturan mendasar dan mengatur hal-hal penting dalam penyelenggaraan bernegara. Aturan dasar tersebut merupakan implementasi atau penuangan dari norma-norma yang tercantum dalam dasar Negara. Konstitusi Negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berada dalam kelompok staatsgrundgesetz atau aturan dasar/pokok Negara bersama dengan ketetapan MPR dan konvensi ketatanegaraan Republik Indonesia, sedangkan norma dasarnya adalah Pancasila. Ketetapan MPR termasuk dalam kelompok staatsgrundgesetz atau aturan dasar/pokok Negara sebab ketetapan MPR juga masih berupa aturan-aturan pokok yang sifatnya umum dan garis besar. Ketetapan MPR perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam peraturan perundangan dibawahnya. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui juga dalam prkatik ketatanegaraan Indonesia. Sebagai hukum dasar, konvensi masuk kelompok staatsgrundgesetz atau aturan dasar/pokok Negara, meskipun tidak tertulis. Contoh dari konvensi adalah pidato ketatanegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Hal-hal yang diatur dalam konstitusi Negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan Negara, hubungan antarlembaga Negara, dan hubungan Negara dengan warga Negara.
Aturan-aturan itu masih bersifat umum dan secara garis besar. Aturan-aturan itu selanjutnya lebih lanjut pada aturan perundangan di bawahnya. Kompetensi Dasar 4.3. Menganalisis Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia : A.
Pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdsar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini, diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar yang tidak boleh dilupakan. 2)
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3) Pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah Negara yang berdaylat rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem Negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 4) Pokok pikiran yang keempat yng terkandung dalam pembukaan ialah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. B.
Kedudukan pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :
1)
Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci
Kemerdekaan bangsa indonesi yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan dalam sebuah naskah proklamasi. Naskah proklamasi tersebut mengandung makna, yaitu:
Suatu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tindakan-tindakan yang harus segera dijalankan berkaitan dengan proklamasi t ersenut.
Naskah proklamasi bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Ir. Soekarno – Hatta terdiri atas dua aliena yang hanya berwujud garis-garis besar, sedangkan dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci, yaitu pada alinea III dan alinea IV. Alinea III pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya isinya sama dengan bagian pertama naskah proklamasi, yaitu tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alinea IV berisi tindakan-tindakan lebih lanjut dalam bernegara Indonesia yang pada hakikatnya sama dengan makna yang terkandung dalam bagian kedua naskah proklamasi. Dengan demikian jelas bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai pernyataan Indonesia yang terperinci, sedangkan naskah proklamasi hanyalah pernyataan kemerdekaan secara garis besar saja.
Pembukaan UUD 1945 sebagai naskah proklamasi yang terperinci adalah penjelmaan dari teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2)
Pembukaan UUD 1945 merupakan Tertib Hukum Tertinggi di Negara Indonesia
Pembukaan Undang-Indang Dasar 1945 mempunyai dua kedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu : 1. Menjadi dasarnya karena pembukaan UUD 1945 memberikan faktor-faktor yang mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia 2. Memasukkan diri didalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan aslinya sebagai asas hukum dasar lainnya yang lebih rendah.
Pancasila merupakan norma dasar ( grundnorm) atau norma dasar Negara ( staats fundamentalnorm) yang menjadi sumber, dasar, dan asas bagi penyusunan tertib hukum di Indonesia. Karena pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila sebagai norma fundamental Negara maka pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi Negara. Pasal-pasal dalam UUD 1945 dan norma-norma hukum di bawahnya berlaku, bersumber, dan berdasar pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Di bawah tertib hukum yang tertinggi terdapat tata urutan peraturan perundang-undangan yang membentuk satu kesatuan sistem hukum nasional. 3.)
Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
Menurut Prof. Mr. Notonegoro, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok yang fundamental. Hal ini di karenakan Pembukaan UUD 1945 berisi norma dasar Negara yang selanjutnya menentukan adanya UUD. Pancasila sebagai inti dari pembukaan UUD 1945 disebut sebagai unsur pokok kaidah yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menurut sejarah terjadinya ditentukan oleh pembentuk Negara sebagai penjelmaan kehendak yang dalam hakikatnya dipisahkan (rencananya dibahas oleh suatu Panitia Hukum Dasar) dari undang-undang dasar (direncanakan oleh Udang-Undang Dasar), dan menurut isinya memuat asas kerohanian Negara (Pancasila), asas politik Negara (Republik yang berkedaulatan rakyat), tujuan negara (melidungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan i kut melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial), l agi pula menetapkan adanya suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi, pembukaan dalam segala sesuatunya memang memenuhi syaratsyarat mutlak bagi suatu pokok kaidah Negara yang fundamental menurut pengertian ilmiah sebagaimana tersebut di atas. C.
Makna tiap alinea yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
Alinea I mengungkapkan adanya dalil onjektif dan subjektif bangsa Indonesia. Dalil objektifnya adalah bahwa adanya penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Oleh karena itu, penjajahan harus ditentang dan dihapuskan dari muka bumi. Dalil subjektifnya adalah adanya keinginan bangsa insonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Alinea II mengandung makna perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia telahsampai pada saat yang menentukan, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah akhir, tetapi sebagai jembatan menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.
Alinea III mengandung makna kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hanya kerena keinginan luhur dan hasil perjuangan semata, tetapi juga berkat rahmat Allah Ynag Maha Esa. Jadi ada motifasi materiil dan spiritual bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupannya. Alinea IV menggambarkan kelengkapan dalam hidup bernegara. Dalam alinea tersebut terdapat tujuan Negara, bentuk Negara, sistem pemerintahan Negara, UUD, dan dasar Negara. Tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia dan utuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bentuk Negara adalah Republik, sedang sistem pemerintahannya adalah demokrasi (kedaulatan rakyat). Undang-undang dasar Negara adalah UUD 1945. Dasar Negara adalah Pancasila, yaitu Negara berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Apabila disimpulkan berdasarkan makna tiap alinea tersebut maka ada empat isi pokok dari pembukaan UUD 1945, yaitu: 1. 2. 3. 4.
Pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan Pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan Indonesia Pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia Pernyataan pembentukan pemerintahan Negara dengan dasar kerohanian Negara Pancasila.
Kompetensi Dasar 4.4. Menunjukkan Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara : A.
Periodisasi konstitusi Indonesia
1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Disebut UUD 1945 tahun 1945 karena pembuatan dan penetapannya dilakukan pada tahun 1945 oleh PPKI. Dengan ditetapkannya konstitusi atau UUD Negara Indonesia merdeka tahun 1945, maka hukum colonial atau penjajahan ditinggalkan. Ini berarti hukum nasionallah yang berlaku, yaitu UUD 1945. Dalam ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan menjadi sumber hukum dalam penyusunan dan pembuatan peraturan perundangundangan yang ada pada tingkat di bawahnya. UUD 1945 sebagai hukum dasae tertulis memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan-aturan ketatanegaraan yang lainnya. Aturan pokok itu mengatur bentuk Negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
Bentuk Negara: kesatuan Bentuk pemerintahan: Republik Pembagian kekuasaan:
Kekuasaan eksekutif dijalnakan oleh Presiden, dibantu oleh seorang wakil presiden, a) dan para menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden di awasi oleh Badan Perwakilan Rakyat (DPR).
b)
Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR bersama-sama dengan presiden.
c)
Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA).
Sistem pemerintahan: Kabinet PresidensilUndang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) Tahun 1949
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serikat (UUD RIS) 1949 mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 bersaam dengan penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Konstitusi/ UUD RIS dihasilkan dari sebuah pertemuan yang dinamakan “Pertemuan untuk Permusyawaratan Faderal” pada tanggal 14 Desember 1949 di Dn Haag, Belanda. Konstitusi/ UUD RIS 1949 terdiri atas 197 pasal. UUD RIS ini bersifat sementara, karena menurut ketentuan pasal 186, konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah akan selekas-lekasnya menetapkan konstitusi RIS yang akan menggantikan konstitusi sementara ini. UUD RIS 1949 berlaku hingga 17 Agustus 1950.
Bentuk Negara: Serikat atau faderal Bentuk pemerintahan: Republik Sistem pemerintahan: pemerintahan parlementer Lembaga perwakilan: UUD RIS menganut sistem dua kamar (Bikameral), yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Undang-Undang Sementara (UUDS) Tahun 1950 Sejak tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah UUD Sementara tahun 1950. Hal i ni bersamaan dengan terwujudnya kembali Negara kesatuan. Pemberlakuan UUDS tahun 1950 ini ditetapkan dengan Undang-Undang no.7 tahun 1950 tantang perubahan Kontitusi Sementara Republik Indonesia serikat menjadi UUDS Republik Indonesia Tahun 1950. UUDS tahun 1950 terdiri atas 6 bab sementara, maka disebutkan dalam UUDS pasal 134 bahwa konstituante (siding pembuat Undang-Undang) bersama-sama dengan pemerintah akan secepatnya menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini. UUDS tahun 1950 memuat bentuk Negara, bentuk pemerintahan, pemegang kedaulatan rakyat, alat-alat perlengkapan Negara, serta sistem pemerintahan Negara. UUDS berlaku hingga 5 Juli 1959.
Bentuk Negara: kesatuan Bentuk pemerintahan: Republik Pemegang kedaulatan rakyat: Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Alat-alat perlengkapan Negara:
o o o o o o
Presiden dan wakil presiden Menteri-menteri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahkamah Agung (MA) Dewan Pengawas Keuangan (KPK) Sistem pemerintaha Negara: sistem parlementer
Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Dengan keluarnya Dekrit presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi dan Undang-Undang Dasar smentara dinyatakan berlaku lagi tanpa mengalami perubahan. Ketentuan mengenai bentuk Negara, bentuk pemeintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, yakni seperti yang tercantum dalam UndangUndang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 Hasil Amandemen Amandemen adalah prosedur peyempurnaan tanpa harus langsung mengubah UUD dan merupakanpelengkap serta rincian dari UUD asli. Istilah amandemen merupakan salah satu hak legislative untuk mengusulkan perubahan dalam suatu rancangan undang-undang yang dimajukan pemerintah. Apabila suatu rancangan undang-undang yang dimajukan pemerintah tidak memuaskan parlemen, maka parlemen dapat mengadakan perubahan-perubahan yang disertai dengan penjelasan. Amandemen UUD 1945 sesungguhnya merupakan suatu keharusan jika bangsa Indonesia menginginkan adanya reformasi di berbagai bidang untuk mewujudkan Negara yang demokrasi dan makmur. Mengingat bahwa UUD 1945 disusun pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia dalam situasi yang serba mendesak, maka beberapa pasal yang ada di dalamnya dipandang tidak lagi sesuai dengan situasi dan persoalan kenegaraan pada masa kini. Penafsiran para pemimpin terdahulu terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945 diarahkan untuk keuntungan mereka sendiri. Maka, pasal-pasal dalam UUD 1945 harus dibuat sejelas mungkin sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang Bergam. Dalam Amandemen UUD 1945 terdapat empat tahap. Konstitusi/ UUD 1945 hasil amandemen inilah yang berlaku saat i ni.
B.
Kesepakatan Dasar Dalam Melakukan Perubahan Konstitusi
Perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Perdebatan itu menyangkut apakah hasil perubahan itu menggantikan konstitusi yang lama ataukah hasil perubahan itu tidak menghilangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi yang lama.
Dalam sistem ketatanegaraan modern, paling tidak ada dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi yaitu renewal (pembaruan) seperti yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental dan amandement (perubahan) seperti yang dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Sistem perubahan konstitusi renewal adalah perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan kemudian adalah konstitusi yang benar-benar baru. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain Belanda, Jerman, dan Prancis. Sistem perubahan konstitusi amandemen adalah perubahan konstitusi dengan tetap memberlakukan konstitusi yang asli. Hasil perubahan tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyenai konstitusi asli. Negara yang menganut sistem ini antara lain Amerika Serikat. Ada 5 kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi, yaitu: 1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem presidensiil. 4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasalpasal. 5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”. C.
Fungsi Perubahan Sebuah Konstitusi
Amandemen (perubahan) konstitusi dimaksudkan agar Negara Indonesia benar-benar merupakan pemerintahan yang konstitusional. Pemerintahan yang konstitusional tidak hanya pemerintahan itu berdasarkan pada sebuah konstitusi, tetapi konstitusi Negara itu harus berisi adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak warga Negara. Pemerintah konstitusional mengarah pada pemerintahan dan Negara demokrasi. Jadi, amandemen UUD 1945 diharapkan dapat menjadikan Negara Indonesia benar-benar demokratis. Amandemen atas UUD 1945 masih harus disempurnakan agar selalu sesuai dengan tuntunan perkembangan dan mampu menjadi landasan bagi pemerintahan demokrasi di Indonesia. D.
Perilaku Positif Terhadap Sebuah Konstitusi
Sebagai warga Negara yang baik adalah memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan Negara, kesetiaan terhadap konstitusi, kesetiaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesetiaan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu maka setiap warga Negara harus dan wajib untuk memiliki perilaku positif terhadap konstitusi, yang mempunyai makna berperilaku peduli atau memperhatikan konstitusi (UUD), mempelajari isinya, mengkaji maknanya, melaksanakan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, mengamalkan dalam kehidupan, dan berani menegakkan jika konstitusi itu di langgar.
Adapun contoh sikap positif tersebut antara lain: Berusaha mempelajari isi konstitusi hasil amandeman agar memahami makna o konstitusi tersebut. Melaksanakan isi konstitusi sesuai dengan profesi masing-masing. o Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan isi konstitusi hasil amandeman o kepada warga masyarakat.
o
o
o
o
o
o
Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak yang melanggar konstitusi. Mengawasi para penyelenggara Negara agar melaksanakan tugasnya sesuai konstitusi yang berlaku. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah sudah sesuai atau belum dengan konstitusi, jika belum kita usulkan kepada yang berwenang agar ada perubahan. Mengamati berbagai kegiatan politik/ partai politik, apakah sesuai dengan amanat konstitusi. Menanamkan nilai-nilai konstitusi khusunya perjuangan bangsa kepada generasi muda. Menangkal masuknya ideology asing yang bertentangan dengan konstitusi.
Wujud partisipasi terhadap pelaksanaan konstitusi Negara: Dalam diri sendiri : o
1. 2. 3. 4.
Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku Tidak main hakim sendiri Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
Dalam keluarga :
1. 2. 3. 4.
Taat dan patuh terhadap orang tua. Ada keterbukaan terhadap permasalahan anggota keluarga. Memiliki etika terhadap sesama anggota keluarga. Mengembangkan sikap positif.
Dalam sekolah:
1. 2. 3. 4.
Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah. Melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik. Mengembangkan sikap sadar dan rasional. Melaksanakan hasil keputusan bersama.
Dalam Masyarakat:
1. 2. 3. 4.
Menjunjung tinggi norma-noma pergaulan. Mengikuti kegiatan yang ada dalam karang taruna. Menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai kegiata n. Sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama.
Dalam berbangsa dan bernegara:
1. 2. 3. 4.
Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa dan Negara. Sadar akan kedudukannya sebagai warga Negara. Setia membela Negara dengan perundang-undangan yang berlaku.
