1.
Latar Belakang
Untuk mengatur kegiatan perekonomian nasional, suatu negara harus membuat angg anggara aran n pend pendap apata atan n dan dan belan belanja, ja, begi begitu tu pula pula deng dengan an Indo Indone nesia sia.. Angga nggaran ran Pendap Pendapatan atan dan Belanj Belanjaa Negara Negara (APBN) (APBN) dan Angga Anggaran ran Pendap Pendapata atan n dan Belanja Belanja Daerah Daerah (APBD) (APBD) merupaka merupakan n alat utama pemerint pemerintah ah
untuk untuk
menseja mensejahte hteraka rakan n
rakyatnya rakyatnya dan alat pemerintah pemerintah untuk mengelola mengelola perekonomian perekonomian negara. ebagai alat pemerintah, APBN dan APBD bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DP! dengan hak legislasi, penganggaran, dan penga"asan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam menga"al APBN APBN dan APBD sehingga APBN APBN dan APBD benar#benar benar#benar dapat se$ara e%ekti% e%ekti% menjadi menjadi instrumen instrumen untuk untuk mensejaht mensejahterakan erakan rakyat rakyat dan dan mengelol mengelolaa perekonomian negara dengan baik. Dalam rangka me"ujudkan good go&ernan$e dalam penyelengga penyelenggaraan raan pemerintahan pemerintahan negara, sejak beberapa beberapa tahun yang lalu telah diintr diintrodu odusir sir !e%orm !e%ormasi asi 'anajem 'anajemen en euang euangan an Pemerin Pemerintah tah.. !e%orm !e%ormasi asi tersebu tersebutt mendapatkan landasan hokum yang kuat dengan telah disahkannya UU No. * +ahun -- tentang euangan euangan Negara, UU No. +ahun +ahun --/ tentang Perbendaharaa Perbendaharaan n Negara, dan UU No. 0 +ahun +ahun --/ --/ tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan +anggung +anggung 1a"ab euangan Negara. 2. Rumu Rumusa san n Masa Masala lah h
Dalam bab ini akan dibahas mengenai2 ) Apa Apa itu APBN PBN dan dan APB APBD3 D3 ) Bagaimana Bagaimana proses proses penyusunan penyusunan APBN APBN dan APBD APBD 3 ) Apa %ungsi %ungsi APBN APBN dan dan APBD APBD 3
3. Pemba mbahasan
A. Peng Penger ertia tian n APB APBN N dan dan APB APBD D
APBN adalah suatu da%tar yang memuat perin$ian sumber#sumber pendapatan negara dan jenis#jenis pengeluaran negara dalam jangka "aktu satu tahun ( 1anuari4 Desember), yang ditetapkan dengan undang#undang dan dilaksanakan se$ara terbuka dan bertanggung ja"ab untuk sebesar#besarnya kemakmuran rakyat. APBD adalah ren$ana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan De"an Per"akilan !akyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. B. Proses Penyusunan APBN dan APBD Prinsip penyusunan APBN dan APBD di jelaskan melalui (dua) aspek, yaitu sebagai berikut2 •
Berdasarkan Aspek Pendapatan a. 'engintensi%kan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran b. 'engintensi%kan pengeluaran dan pemungutan piutang negara $. 'engintensi%kan tuntutan ganti rugi yang di derita oleh negara dan denda yang di janjikan
•
Berdasarkan Aspek Pengeluaran Negara a. 5emat,tidak boros,e%isien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan tehnis yang ada b. +erarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan $. 'engusahakan semaksimal mungkin membeli produk # produk dalam negeri
6andasan Penyusunan APBN 7 APBN merupakan "ujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang# undang. 7 APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
7 Penyusunan !an$angan APBN, berpedoman kepada ren$ana kerja Pemerintah dalam rangka me"ujudkan ter$apainya tujuan bernegara. Proses Penyusunan APBN 7 Pemerintah Pusat menyampaikan pokok#pokok kebijakan %iskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DP! selambat#lambatnya pertengahan bulan 'ei tahun berjalan. 7 Pemerintah Pusat dan DP! membahas kerangka ekonomi makro dan pokok#pokok kebijakan %iskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembi$araan pendahuluan ran$angan APBN tahun anggaran berikutnya. 7 Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok#pokok kebijakan %iskal, Pemerintah Pusat bersama DP! membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan a$uan bagi setiap kementerian negara8lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. 7 Dalam rangka penyusunan ran$angan APBN,menteri8 pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran8pengguna barang menyusun ren$ana kerja dan anggaran kementerian negara8lembaga tahun berikutnya. 7 etentuan lebih lanjut mengenai penyusunan ren$ana kerja dan anggaran kementerian negara8lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. 7 !en$ana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan di$apai disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun lalu disampaikan kepada DP! untuk dibahas dalam pembi$araan pendahuluan ran$angan APBN. +ujuan Penyusunan APBN +ujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelajaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan
kerja
dalam
rangka
meningkatkan
kemakmuran masyarakat. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD
APBN
APBD
pertumbuhan
ekonomi
dan
. +ahap A"al. . +ahap A"al. & Pemerintah menyusun kerangka ekonomi & Pemda menyusun UA (ebijakan makro dan pokok#pokok kebijkan %is$al
Umum APBD) untuk tahun berikutnya
untuk bahan berikutnya. sejalan !PD. & 9' dan P: disampaikan pada dapur & UA disampaikan pada DP!D untuk sebagai pembi$araan ren$ana APBN
. &
Pendekatan strategi dan prioritas Berdasarkan hasil pembi$araan pemerintah
bersama
DP!
dibahas
dalam
pembi$araan
pendahuluan !APBD. . Penentuan strategi dan prioritas. a"al, & Bedasarkan hasil kesepakatan tentang
menetapkan UA, pemerintah daerah bersama
UPA (ebijakan Umum dan Prioritas DP!D membahas prioritas dan pla%on Anggaran)
sebagai
dasar
kementrian8lembaga
dalam
bagi
setiap anggaran sementara (PPA) untuk
penyusunan dijadikan a$uan bagi setiap PD
usulan anggaran. (atuan erja Perangkat Daerah) & 86 menyusun ren$ana kerja 86 & PD menyusun ren$ana kerja PD. . Penyusunan anggaran . Penyusunan anggaran. & !A (!en$ana erja Anggaran) disusun & !A# PD yang disertai anggaran oleh 86 berdasarkan prestasi kerja yang
disusun
PD
dengan
pndekatan
akan di$apai. berdasarkan prestasi kerja yang akan & !A disampaikan pada DP! untuk dibahas di$apai. dalam pembi$araan pendahuluan ren$ana & !A#PD disampaikan pada DP!D APBN untuk dibahas dalam pembi$araan & 5asil pembahasan disampaikan pada mentri pendahuluan !APBD keuangan sebagai dasar penyusunan !UU & 5asil pembahasan disampaikan pada tentang APBN
pejabat
pengelola
keungan
daerah
sebagai dasar penyusunan !en$ana
/. &
+ahap akhir Pemerintah mengajukan
Perda tentang APBN. /. +ahap akhir. !UU#APBN & Pemda mengajukan !an#Perda APBD
disertai nota keuangan dan pendungkungnya
kepada
dokumen disertai
DP!
penjelasan
dan
dokumen
untuk pendukungnya kepada DP!D untuk
pngesahan. pengesahan. e$ara umum tahapan dalam penyusunan APBN dapat dibagi menjadi 0 tahap.
•
+ahap I 2 Peren$anaan dan penyusunan anggaran
Pemerintah mengajukan !an$angan APBN dalam bentuk !UU tentang APBN kepada DP!. etelah melalui pembahasan, DP! menetapkan Undang#Undang tentang APBN selambat#lambatnya bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. •
+ahap II 2 Pengesahan Anggaran
!APBN dan nota keuangan yang diajukan oleh pemerintah selanjutnya akan dibahas oleh DP!. Apabila disetujui, baik dengan ataupun tanpa re&isi, !APBN tersebut dapat disahkan menjadi undang#undang APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Akan tetapi seandainya ditolak, pemerintah harus menggunakan APBN tahun lalu atau mengadakan re&isi seperlunya. •
+ahap III 2 Pelaksanaan Anggaran
etelah APBN ditetapkan dengan Undang#Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah#tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami re&isi8perubahan. Untuk melakukan re&isi APBN, Pemerintah harus mengajukan !UU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DP!.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir 'aret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DP!. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi ben$ana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. •
+ahap I; 2 ontrol8penga"asan
APBN menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
nama
Pembangunan.
menteri
keuangan),
dan
Inspektorat
1enderal
Proyek#Proyek
•
+ahap ; 2 Pertanggung ja"aban Anggaran
elambatnya = bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan !UU tentang Pertanggungja"aban Pelaksanaan APBN kepada DP! berupa 6aporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa euangan. Dari lima tahap tersebut, tahap I dan III yang memegang peranan adalah pemerintah dan tahap II dan ; yang memegang peranan adalah DP! dan tahap I; yang memegang peranan adalah BP (Badan Penga"asan euangan). 6angkah#langkah penyusunan APBD adalah sebagai berikut2 . Pemerintah daerah mengajukan ran$angan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen#dokumen pendukungnya kepada DP!D pada minggu pertama bulan ubernur8Bupati8?alikota. truktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara •
Belanja Negara
Belanja Negra terdiri atas dua jenis2 a.
Belanja Pemerintah Pusat Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai
kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi2 Belanja Pega"ai, Belanja Barang, Belanja 'odal, Pembiayaan Bunga Utang, ubsidi BB' dan ubsidi Non#BB', Belanja 5ibah, Belanja osial (termasuk Penanggulangan Ben$ana), dan Belanja 6ainnya. b.
Belanja Daerah
Belanja daerah adalah belanja yang dibagi#bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi2 o
Dana Bagi 5asil
o
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah
Dana Alokasi Umum untuk Daerah Pro&insi.
b)
Dana Alokasi Umum untuk Daerah abupaten8ota.
o
Dana Alokasi husus
Dana Alokasi husus (DA) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pro&insi8kabupaten8kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DA termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU) o
Dana
•
Pembiayaan
Pembiayaan meliputi2 Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Pri&atisasi, urat Utang Negara, serta penyertaan modal negara. Pembiayaan 6uar Negeri, meliputi2 a. Penarikan Pinjaman 6uar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
b. Pembayaran @i$ilan Pokok Utang 6uar Negeri, terdiri atas 1atuh +empo dan 'oratorium. Asumsi APBN
•
Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan * indikator perekonomian makro, yaitu2 . Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah. . Pertumbuhan ekonomi tahunan (). . In%lasi (). /. Nilai tukar rupiah per UD. 0. uku bunga BI bulan (). =. 5arga minyak indonesia (UD8barel). *. Produksi minyak Indonesia (barel8hari) @. :ungsi dan tujuan APBN8APBD APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, men$apai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, men$apai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan se$ara umum. :ungsi APBN jika ditinjau dari kebijakan %iskal
ungsi !t!risasi, mengandung arti bah"a anggaran negara menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungja"abkan kepada rakyat.
ungsi peren"anaan , mengandung arti bah"a anggaran negara dapat menjadi
pedoman bagi negara untuk meren$anakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah diren$anakan sebelumnya, maka negara dapat membuat ren$ana#ren$ana untuk medukung pembelanjaan tersebut. 'isalnya, telah diren$anakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. 'aka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lan$ar.
ungsi penga#asan , berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
ungsi al!kasi, berarti bah"a anggaran negara harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan e%esiensi dan e%ekti&itas perekonomian.
ungsi
distribusi,
berarti
bah"a
kebijakan
anggaran
negara
harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
ungsi stabilisasi, memiliki makna bah"a anggaran pemerintah menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan %undamental perekonomian. +ujuan APBN8APBD. sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk men$apai kemakmuran masyarakat.
$. Penutup
APBN dan APBD merupakan instrumen untuk men$apai tujuan dan sasaran pembangunan. ita ikut bertanggung ja"ab untuk menggunakan instrumen anggaran dengan sebaik#baiknya. udah
"aktunya
melakukan
e&aluasi paruh
"aktu
pelaksanaannnya. Untuk itu, diharapkan konsultasi tri"ulanan ini dapat menghasilkan alternati%#alternati% untuk mengoptimalkan peman%aatan APBN dan APBD guna memper$epat pen$apaian tujuan dan sasaran#sasaran yang telah ditetapkan.
%. Da&tar Pustaka
. DP! !I. UU Nomor * +ahun -- tentang euangan Negara . Pasal 0 Ayat /. Badan Pemeriksaan euangan. Diakses pada * januari --. . DP! !I. UU Nomor /* +ahun --C tentang APBN -- . Pasal Ayat . Departemen euangan !I. Diakses pada * januari --. . http288id."ikipedia.org8
