ANGGARAN KINERJA
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata membawa nuansa baru dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi keanekaragaman daerah. Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan dan belanja daerah, pelaksanaan Tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran pendapatan dan belanja daerah, mendorong daerah otonom (kabupaten/kota) untuk mandiri dan tidak bergantung pada Pusat dalam mengelola dan menggunakan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1974, bahwa daerah otonom memperhatikan syarat-syarat mengenai; kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan nasional. Adapun tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan desentralisasi yang semestinya akan terdapat berbagai perubahan dalam kebijakan pembangunan nasional. Maka seyogyanya pemerintah daerah lebih aktif dalam mengolah potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan demikian terjadi perubahan pola hubungan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat secara keseluruhan atas periode tahun sebelum otonomi daerah dengan masa diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004. Konsekuensi hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku sejak pemerintahan orde baru hingga diberlakukannya otonomi sejak tahun 2001 lalu menyebabkan relatif kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain bahwa kontribusi penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat mendominasi konfigurasi APBD, dan sumber-sumber penerimaan daerah yang relatif besar dikelola oleh pemerintah pusat. Dengan demikian mutlak pemerintah daerah harus berupaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai stimulus rencana pembangunan ekonomi masing-masing daerah. Sesuai dengan pendapat aliran klasik bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, modal, ketersediaan sumber daya alam dan teknologi yang digunakan.
Pelaksanaan
otonomi
daerah
memaksa
daerah
untuk
mandiri
karena
pembiayaan/pengeluaran rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerah. Dengan demikian bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang, pelaksanaan otonomi akan terasa berat. Untuk mengurangi beban tersebut biasanya daerah mengenakan pajak dan retribusi pada perusahaan-perusahaan daerah dan masyarakat setempat, untuk dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada dasarnya PAD sebagai sumber pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dalam mendukung struktur APBD serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai semua kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan APBD sendiri merupakan piranti keuangan untuk melaksanakan pembangunan dan pemerintahan. Dalam APBD tercermin program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran yang bersangkutan. APBD disusun dan ditetapkan berdasarkan pola dasar pembangunan daerah, repelita daerah, dan dalam operasionalnya didasarkan pada hasil rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) dan atau musyawarah rencana pembangunan daerah (musrembangda) yang merupakan forum yang mempertemukan keinginan dan perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Keterbatasan dana dan sumber daya menghasilkan adanya pembatasan dan keharusan memilih urgensi yang tercantum dalam skala prioritas. Dalam hal ini berhasil tidaknya suatu program pembangunan tidak terlepas dari perencanaan yang cermat dan teliti. Pada hekekatnya APBD adalah suatu rencana keuangan yang disatu pihak berisi kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk pembangunan daerah dengan dana yang digali dari daerah itu sendiri disamping bantuan dari daerah tingkat atasnya. Dengan demikian maka tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah dengan daerah lain tidak sama, karena tergantung potensi yang tersedia di daerah tersebut. Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget . Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumbersumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan. B. Permasalahan
Memperhatikan latar belakang penyusunan makalah ini, maka penulis tertarik dengan permasalahan sebagai berikut: “Apakah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah berbasis kinerja?”
BAB II PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja
Kabupaten Tana Toraja merupakan wilayah pegunungan bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan :
Bagian Utara
: Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah,
Bagian Timur
: Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu dan Kotamadya Palopo,
Bagian Selatan : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang,
Bagian Barat
: Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Barat.
Penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 secara keseluruhan berjumlah 221.081 jiwa yang tersebar di 19 kecamatan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk berjenis kelamin perempuan, yang masing-masing 112.472 jiwa penduduk laki-laki dan 108.609 jiwa penduduk perempuan. Ini berarti bahwa jika dalam satu wilayah terdapat 100 orang perempuan maka terdapat 102 laki-laki. Kepadatan penduduk pada tahun 2010, secara keseluruhan dengan luas wilayah 2
2
Kabupaten Tana Toraja 2.054,30 Km telah mencapai 108 jiwa per Km . Wilayah terpadat terdapat di Kecamatan Makale yang merupakan ibu kota kabupaten, dengan tingkat kepadatan 2
mencapai 846 jiwa per Km , sedangkan wilayah yang tingkat kepadatannya paling rendah 2
adalah Kecamatan Bonggakaradeng dan Simbuang yakni 32 jiwa per Km . Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
Tana
Toraja
menaungi
19
kecamatan,
112
lembang/desa dan 47 kelurahan. 30 badan/dinas/kantor. Hal ini berarti terdapat 96 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola langsung keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). B. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada
rencana kerja Pemerintah Daerah dalam
rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut: I)
Pendapatan Daerah 1) Pendapatan Asli Daerah A) Pajak daerah B) Retribusi daerah C) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan D) Lain-lain PAD yang sah 2) Dana Perimbangan A) Dana bagi hasil pajak/bukan pajak B) Dana alokasi umum C) Dana alokasi khusus 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah A) Dana Hibah B) Dana darurat dari Pemerintah C) Dana bagi hasil pajak dari Provinsi D) Dana penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus E) Bantuan keuangan dari provinsi
II) Belanja Daerah Dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja. Menurut urusan pemerintahan terdiri dari: 1) Urusan wajib 2) Urusan pilihan Menurut kelompok belanja terdiri dari: 1) Belanja tidak langsung A) Belanja pegawai B) Belanja bunga C) Belanja subsidi D) Belanja Hibah E) Belanja bantuan sosial F) Belanja bagi hasil G) Belanja bantuan keuangan H) Belanja tidak terduga 2) Belanja langsung A) Belanja pegawai B) Belanja barang dan jasa C) Belanja modal III) Pembiayaan Daerah 1) Penerimaan pembiayaan A) SiLPA tahun anggaran sebelumnya B) Pencairan dana cadangan C) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
D) Penerimaan pinjaman daerah E) Penerimaan kembali pemberian pinjaman F) Penerimaan piutang daerah 2) Pengeluaran pembiayaan A) Pembentukan dana cadangan B) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah C) Pembayaran pokok utang D) Pemberiaan pinjaman daerah
C. Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, apabila kita menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka mindset kita harus fokus pada " apa yang ingin dicapai". Kalau fokus ke " output ", berarti pemikiran tentang " tujuan" kegiatan harus sudah tercakup di setiap
langkah
ketika
menyusun
anggaran.
Sistem
ini
menitikberatkan
pada
segi
penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran berbeda dengan
tahun
anggaran.
Tahun
anggaran
adalah
masa
satu
tahun
untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran atau waktu di mana anggaran tersebut dipertanggungjawabkan. Jelaslah, bahwa siklus anggaran bisa mencakup tahun anggaran atau melebihi tahun anggaran karena pada dasarnya, berakhirnya suatu siklus anggaran diakhiri
dengan perhitungan anggaran yang disahkan oleh undang-undang. Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap (fase) yaitu : 1. Tahap penyusunan anggaran 2. Tahap pengesahan anggaran 3. Tahap pelaksanaan anggaran 4. Tahap pegawasan peaksanaan anggaran 5. Tahap pengesahan perhitungan anggaran Ruang lingkup Anggaran Berbasis Kinerja 1. Menentukan Visi dan misi (yang mencerminkan strategi organisasi), tujuan, sasaran, dan target. Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan publik. 2. Menentukan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi). Indikator kinerja meliputi : a.
Masukan (Input) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan.
b.
Keluaran (Output) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolok ukur dikaitkan dengan sasaransasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.
c.
Hasil (Outcome) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan.
d.
Manfaat (Benefit) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal.
e.
Dampak (Impact) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian.
3. Evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program. Kegiatan ini meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternatif dan selanjutnya mengambil keputusan atas program/kegiatan yang dianggap menjadi prioritas. Dilakukannya pemilihan dan prioritas program/kegiatan mengingat sumber daya yang terbatas. Pemerintah dalam usaha mewujudkan akuntabilitas publik dalam mengelola keuangan Negara menyusun APBD sebagai anggaran sektor publik dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan(Penjelasan PP No. 105 Tahun 2000, Pasal 8). Landasan hukum penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemda seperti terlihat dalam Gambar 3. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan 2. Output (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input) yang digunakan 3. Input (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input) yang digunakan 4. Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara input (masukan) dengan output(keluaran) Gambar 3 LANDASAN HUKUM APBD LANDASAN HUKUM APBD BERBASIS KINERJA BERBASIS KINERJA
UU No. 25 Ps. 26 Tahun 1999 Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ps 23,24 diatur dengan peraturan pemerintah
PP 105 Ps. 8 Tahun 2000
APBD disusun dengan pendekatan Kinerja
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006
Sesuai dengan PP 105/2000 Pasal 20 (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja harus memuat hal-hal berikut : Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang
bersangkutan Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi
dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan. Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikatorindikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan. Syarat lain dalam penerapan anggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur PP 105 Tahun 2000, Pasal 20 (2) dijelaskan bahwa untuk mengukur kinerja keuangan Pemda harus dikembangkan hal-hal berikut. a. Standar Analisis Belanja (SAB). Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. b. Tolok ukur kinerja. Ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah. c. Standar biaya. Harga satuan unit biaya yang berlaku bagi tiap-tiap daerah. PP 105/2000, Pasal 21 menjelaskan bahwa dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Selanjutnya berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah menyiapkan Rancangan APBD.
a. Standar Analisis Belanja (SAB) • SAB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. • SAB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran. Tujuan Standar Analisis Belanja (SAB) • Meningkatkan kemampuan unit kerja dalam menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas anggaran daerah, tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan. • Mencegah terjadinya duplikasi atau tumpang tindih kegiatan dan anggaran belanjanya pada tiap-tiap unit dan antarunit kerja. • Menjamin kesesuaian antara kegiatan dan anggaran dengan arah, kebijakan, strategi, dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan noninvestasi. • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Manfaat Standar Analisis Belanja (SAB) 1. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan Tupoksinya 2. Meminimalasi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran 3. Menghindari tumpang tindih (overlapping) antara pengeluaran rutin dan pembangunan. 4. Penentuan anggaran berdasarkan tolok ukur kinerja yang jelas. 5. Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri. Prasyarat dan Asumsi Penggunaan Standar Analisis Belanja (SAB) 1. Peranan DPRD dalam penyusunan „Anggaran Policy‟. a. Arah dan kebijakan umum APBD, strategi dan prioritas b. Reformasi kelembagaan c. Penentuan target kinerja keseluruhan Pemda. 2. Desentralisasi penyusunan anggaran di unit kerja (Unit Umum Pemerintahan dan Unit Pelayanan Publik). a. Penentuan target kinerja setiap unit kerja. b. Penentuan belanja untuk setiap unit kerja. b. Tolok Ukur Kinerja • Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai unit kerja.
• Ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan yang ditentukan oleh tiap-tiap daerah. • Komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan dapat menggunakan kriteria berikut: • relevan • mudah dipahami • konsisten • dapat dibandingkan • andal (reliable) c. Analisa Standar Biaya (ASB) Analisis Standar Biaya merupakan standar biaya suatu program/kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukannya Analisis Standar Biaya dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Dalam menyusun Anggaran Berbasis Kinerja perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, perolehan data dalam membuat keputusan anggaran, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBD, dan penggunaan Analisis Standar Biaya. Dalam menyusun Anggaran Berbasis Kinerja yang perlu mendapat
perhatian
adalah
memperoleh
data
kuantitatif
dan
membuat
keputusan
penganggarannya. Perolehan data kuantitatif bertujuan untuk : o
memperoleh informasi dan pemahaman berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan.
o
menjelaskan bagaimana manfaat setiap program bagi rencana strategis. Berdasarkan data kuantitatif tersebut dilakukan pemilihan dan prioritas program yang melibatkan tiap level dari manajemen pemerintahan.
D. Analisa Permasalahan
Pemerintahan daerah Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat memperhatikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Sebelum melakukan penyusunan APBD, terlebih dahulu menyusun Rencana Strategi Pembangunan Daerah yang memuat Visi, Misi, dan Prioritas Program Pembangunan Daerah yang kemudian menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja. RPJMD yang disusun itu akan menjadi pedoman/acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD yang telah disusun akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan program kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKASKPD) yang diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diteliti berdasarkan Plafon Prioritas Anggaran (PPA). SKPD dalam menyusun RKA seringkali mengabaikan penentuan target kinerja, input, output, dan income sebelum menentukan target pendapatan, dan belanja kegiatan, bahkan terkadang ada yang tidak ditentukan target kinerja, input, output dan outcome dari kegiatan tersebut. Dalam menyusun RKA, SKPD cenderung menentukan jumlah belanja berdasarkan harga pasar saat itu tanpa memperhatikan standar biaya, dan standar harga. Sehingga analisis standar belanja dan analisis standar biaya tidak pernah dilakukan. Hal ini menyimpang dari teori anggaran berbasis kinerja yang telah dicanangkan untuk mengefisienkan anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terutama Badan Anggaran seyogianya memperhatikan target kinerja, input, output dan outcome dari setiap kegiatan yang diajukan oleh setiap SKPD, agar jelas asas manfaat dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini juga merupakan salah satu fungsi pengawasan dari DPRD dalam mengawasi pembangunan daerah. Jika awal dari rencana kerja anggaran yang tidak jelas kinerjanya, maka didalam pelaksanaannya akan mengalami kendala, dan tidak memiliki asas manfaat. E. Kesimpulan
Memperhatikan dan menyimak pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan Anggaran di Kabupaten Tana Toraja sudah berbasis kinerja namun belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan yang sesuai dengan pedoman penyusunan APBD yang merujuk pada Anggaran Berbasis Kinerja. Hal-hal yang belum sesuai dengan mekanisme penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut: 1. Lambatnya penyusunan buku atau SK tentang Standar Biaya, Standar Belanja dan Standar Harga yang menyebabkan penentuan rencana anggaran belanja SKPD berdasarkan harga pasar saat itu, tanpa adanya pertimbangan perubahan harga yang akan terjadi. 2. Masih minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparat dalam menyusun dan menentukan target kinerja, input, output dan outcome suatu kegiatan yang akan direncanakan. 3. Kurangnya kontrol dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penentuan target kinerja, input, output, dan outcome setiap kegiatan yang akan direncanakan.
DAFTAR PUSTAKA Republik Indonesia, 2006, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”, ................................, 2007, “Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ................................, “Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah”. ................................, “Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah”. ................................, “Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. ................................, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan “Sistem Penganggaran”. http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=628.
