Liberalisme dan Demokrasi

Nama : Indah Maisuri
NIM : 1101112264
Jurusan/Kelas : Hubungan Internasional/B
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Politik
Dosen : Dr. Alimin Siregar, MA
Paper Ke : 11

LIBERALISME DAN DEMOKRASI

1. Pendahuluan
Setiap negara memiliki sistem pemerintahan. Ada yang menganut
demokrasi, liberal, monarki dan lain sebagainya. Namun bukan berarti negara
tersebut hanya berpegang pada satu sistem saja. Seperti negara Liberal,
walu dikatakan menganut Liberalisme, namun kenyataanya dalam sistem
pemerintahannya berpegang pada demokrasi, dan sistem ekonominya menggunakan
sistem Kapital. Sehingga disini, Liberalisme tidak berada pada posisi
sebagai ideologi, namun hanya sebagai pragmatisme, karena mengambil
keuntungan dari tiap-tiap paham yang ada.
Pada paper sebelumnya telah dibahas mengenai liberalisme dan demokrasi.
Dan pada tulisan kali ini akan mengupas lebih dalam lagi mengenai kedua
paham tersebut. Disini akan diberikan kembali penjelasan definisi dan
sejarah liberalisme dan demokrasi. Sebagai tambahan juga akan dibahas pokok-
pokok dan bentuk dari liberalisme dan demokrasi, tokoh-tokoh pemikir
liberalisme, ciri-ciri pemerintahan demokrasi, serta hubungan antara
liberalisme dengan demokrasi.

2. Pembahasan
Berikut penjelasan mengenai Liberalisme dan Demokrasi.

1. Liberalisme

2.1.1. Definisi Liberalisme
Liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi
politik yang didasarkan pada kebebasan. Secara umum liberalisme mencita-
citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi
para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari
pemerintah dan agama.

2.1.2. Sejarah Munculnya Liberalisme
Munculnya ideologi ini disebabkan karena ketatnya peraturan sehingga
membuat kekuasaan bersifat otoriter, tanpa memberikan kebebasan berpikir
kepada rakyatnya. Salah satu yang menganut ideologi liberalisme adalah
Amerika. Kebebasan telah muncul sejak adanya manusia di dunia, karena pada
hakikatnya manusia selalu mencari kebebasan bagi dirinya sendiri. Bentuk
kebebasan dalam politik pada zaman dahulu adalah penerapan demokrasi di
Athena dan Roma. Tetapi, kemunculan liberalisme sebagai sebuah paham pada
abad akhir abad 17, berhubungan dengan runtuhnya feodalisme di Eropa dan
dimulainya zaman Renaissance, lalu diikuti dengan gerakan politik masa
Revolusi Prancis. Liberalisme pada zaman ini terkait dengan Adam Smith,
dikenali sebagai liberalisme klasik. Pada masa ini, kerajaan (pemerintahan)
bersifat lepas tangan, sesuai dengan konsep Laissez-Faire. Konsep ini
menekankan bahwa kerajaan harus memberi kebebasan berpikir kepada rakyat,
tidak menghalang pemilikan harta indidvidu atau kumpulan, kuasa kerajaan
yang terbatas dan kebebasan rakyat. Pernyataan kebebasan ini diumumkan
setelah sebelumnya pada abad 16 dan awal abad 17, Reformasi Gereja dan
kemajuan ilmu pengetahuan menjadikan masyarakat yang tertekan dengan
kekuasaan gereja ingin membebaskan diri dari berbagai ikatan, baik agama,
sosial dan pemerintahan. Menurut Adam Smith, liberal berarti bebas dari
batasan. Keberhasilan terbesar liberalisme terjadi di Amerika, hingga
menjadi dominan sejak tahun 1776 sampai sekarang.

2.1.3. Pokok-Pokok Liberalisme
Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yaitu Kehidupan,
Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property). Dibawah ini adalah
nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme:
1. Kesempatan yang sama.
Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama di dalam segala bidang
kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Namun karena
kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan
persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada
kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini adalah
suatu nilai yang mutlak dari demokrasi. Dengan adanya pengakuan
terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang
sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian
masalah- masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial,
ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan
dilaksanakan dengan persetujuan.
2. Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah.
Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi
harus bertndak menurut kehendak rakyat.
3. Berjalannya hukum.
Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap
hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh
peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi
dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada
patokan terhadap hukum tertinggi (Undang- undang), persamaan dimuka
umum, dan persamaan sosial.
4. Individu sebagai pusat kepentingan.
Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu negara hanyalah
alat. Negara sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan
yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri.

2.1.4. Bentuk-Bentuk Liberalisme
Ada dua macam Liberalisme yaitu Liberalisme Klasik dan Liberalisme
Modern. Liberalisme Klasik timbul pada awal abad ke 16. Sedangkan
Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20. Hingga kini nilai-nilai
dari Liberalisme Klasik masih ada. Liberalisme Modern tidak mengubah hal-
hal yang mendasar, hanya ada tambahan-tanbahan saja dalam versi yang baru.
Jadi sesungguhnya masa Liberalisme Klasik itu tidak pernah berakhir.Dalam
Liberalisme Klasik keberadaan individu dan kebebasannya sangat diagungkan.
Setiap individu memiliki kebebasan berpikir yang akan menghasilkan paham
baru. Ada dua paham yakni demokrasi dan kapitalisme.

2.1.5. Tokoh-Tokoh Yang Melahirkan Dan Mempengaruhi Liberalisme
Klasik
Tokoh yang memengaruhi paham Liberalisme Klasik cukup banyak, baik itu
dari awal maupun sampai taraf perkembangannya. Berikut ini akan dijelaskan
mengenai pandangan yang relevan dari tokoh-tokoh terkait mengenai
Liberalisme Klasik.

a. Marthin Luther dalam Reformasi Agama
Gerakan Reformasi Gereja pada awalnya hanya serangkaian protes kaum
bangsawan dan penguasa Jerman terhadap kekuasaan imperium Katolik Roma.
Pada saat itu keberadaan agama sangat mengekang individu. Tidak ada
kebebasan, yang ada hanyalah dogma-dogma agama serta dominasi gereja. Pada
perkembangan berikutnya, dominasi gereja dirasa sangat menyimpang dari
otoritasnya semula. Individu menjadi tidak berkembang, kerena mereka tidak
boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gereja bahkan dalam mencari
penemuan ilmu pengetahuan sekalipun, sehingga pada puncaknya timbul sebuah
reformasi gereja (1517) yang menyulut kebebasan dari para individu.

b. John Locke dan Hobbes
Kedua pemikir ini memiliki pemikiran yang sama sekali bertolak belakang
satu sama lainnya. Hobbes (1588 – 1679) berpandangan bahwa dalam ''State of
Nature'', individu itu pada dasarnya egois, sesuai dengan fitrahnya. Namun
manusia ingin hidup damai. Oleh karena itu mereka membentuk suatu
masyarakat baru, suatu masyarakat politik yang terkumpul untuk membuat
perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain dimana perjanjian
ini memerlukan pihak ketiga (penguasa). Sedangkan John Locke (1632 – 1704)
berpendapat bahwa individu pada State of Nature adalah baik, namun karena
adanya kesenjangan akibat harta atau kekayaan, maka khawatir jika hak
individu akan diambil oleh orang lain sehingga mereka membuat perjanjian
yang diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah namun harus ada syarat
bagi penguasa. Bertolak dari kesemua hal tersebut, kedua pemikir ini sama-
sama menyumbangkan pemikiran mereka dalam konsepsi individualisme. Inti
dari terbentuknya negara menurut Hobbes adalah demi kepentingan umum
(masing-masing individu) meskipun baik atau tidaknya negara itu kedepannya
tergantung pemimpin negara. Sedangkan Locke berpendapat keberadaan negara
itu akan dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan negara menjadi terbatas.

c. Adam Smith
Salah satu pemikir ekonomi klasik adalah Adam Smith (1723-1790).
Pemikiran Adam Smith mengenai politik dan ekonomi dikelompokkan menjadi
tiga pemikiran, yaitu:
1. Falsafah politik.
2. Identifikasi mengenai faktor penentu nilai dan harga barang.
3. Pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan
ekonomi kearah kemajuan dan kesejahteraan mesyarakat.

2.1.6. Hubungan Liberalisme Klasik Dalam Demokrasi Dan
Kapitalisme
Ada dua paham yang menyangkut Liberalisme Klasik. Dua paham itu adalah
paham mengenai Demokrasi dan Kapitalisme.
1. Liberalisme dalam pengertian Demokrasi.
Terdapat nilai-nilai hak asasi manusia, karena demokrasi dan hak asasi
manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang
satu dengan yang lainnya. Demokrasi berlandaskan nilai hak kebebasan
manusia. Kebebasan demokrasi adalah kebebasan yang positif dan
bertanggungjawab. Kebebasan di dalam demokrasi terkandung semua hak asasi
manusia. Kemerdekaan dalam demokrasi mendukung dan memiliki kekuatan untuk
melindungi demokrasi dari ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan
demokrasi itu sendiri.
2. Liberalisme dalam pengertian Kapitalisme.
Kebebasan di bidang ekonomi adalah cara yang sangat diperlukan untuk
mencapai kebebasan politik. Ada dua cara untuk mengkoordinasikan aktivitas
jutaan orang di bidang ekonomi. Cara pertama ialah bimbingan terpusat yang
melibatkan penggunaan paksaan, misalnya melibatkan tentara dan negara
totaliter yang modern. Cara lain adalah kerjasama individual secara
sukarela, yaitu sebuah sistem pasar.

2. Demokrasi

2.2.1. Definisi Demokrasi
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan
pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui
perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang
berarti kekuasaan rakyat, yang dibentuk dari kata demos (rakyat) dan kratos
(kekuasaan). Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles
sebagai suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan orang
banyak (rakyat). Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan
suara terbanyak.

2.2.2. Sejarah Munculnya Demokrasi
Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk
sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia.
Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen.
Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk
mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan
konsensus atau mufakat. Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani
membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi
modern. Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota (poleis) yang kecil
dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang
berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi.
Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model
pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari
demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan
negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi
dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat
perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh
Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada
perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya
sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari
sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi
rakyat dan menyuarakan pendapat mereka. Demokrasi ini kemudian dicontoh
oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM. Sistem demokrasi yang dipakai
adalah demokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa perwakilan dari
bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis.

2.2.3. Pokok-Pokok Demokrasi
Terdapat dua pokok demokrasi, yaitu:
1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan wakil-
wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum,
bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Adanya tindakan pemerintah
untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

2.2.4. Bentuk-Bentuk Demokrasi
Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan
demokrasi perwakilan.
1. Demokrasi langsung.
Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap
rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.
Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih
suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan
politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal
terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan
yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era
modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu
negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum
merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang
tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu
untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.
2. Demokrasi perwakilan.
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui
pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi
mereka.

2.2.5. Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi
Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan
dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan
demokrasi adalah sebagai berikut:
1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik,
baik langsung maupun tidak langsung.
2. Adanya pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi
rakyat.
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen
sebagai alat penegakan hukum.
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan
mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil untuk memilih pemimpin
negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (SARA).

2.2.6. Demokratisasi
Demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demokrasi
pada kekuatan sistem politik kenegaraan. Tujuan untuk membentuk kehidupan
politik bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan
menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
Tahapan demokrasi:
1. Pergantian dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokrasi.
2. Pembentukan lembaga dan tertib politik demokrasi.
3. Konsolidasi demokrasi.
4. Praktek demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

3. Simpulan
Jika membahas mengenai liberalisme dan demokrasi, kita akan kembali
lagi kedalam pokok pembahasan mengenai ideologi. Ideologi merupakan cara
berfikir yang dijadikan sebagai keyakinan menuju terwujudnya keinginan-
keinginan. Jadi walaupun liberalisme dan demokrasi merupakan dua paham yang
berbeda dalam prakteknya, namun sama-sama berdasar pada ide (pikiran) tiap-
tiap orang/kelompok. Selain itu, didalam Liberalisme terdapat keterkaitan
dengan Demokrasi. Sistem Demokrasi di dalam Liberalisme berperan sebagai
bentuk pemerintahan, sedangkan tatanan ekonomi Liberalisme berpegang pada
prinsip Kapitalisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap isme (paham)
saling berdampingan, karena walau berbeda paham, namun suatu paham memiliki
keterkaitan satu sama lain.

4. Referensi

Buku
Budiarjo, Miriam. 2006. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.

Internet

http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2090912-pengertian-
liberalisme/#ixzz1g1u5wVTV
(Diakses pada tanggal 10 Desember 2011 pukul 20:00 WIB)

http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#Ciri-ciri_pemerintahan_demokratis

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/pengertian-demokrasi-dan-bentuk-
bentuk-demokrasi/

http://yanel.wetpaint.com/page/Demokrasi

http://id.shvoong.com/social-sciences/1959736-sejarah-dan-prinsip-
demokrasi/

Liberalisme dan Demokrasi

Recommend Documents