Tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia antara lain Ki Hajar Dewantara, Mohammad Syafei, KH. Ahmad Dahlan dan R.A. Kartini.
Deskripsi lengkap
pendidikan InklusiFull description
Landasan Sosio Dan Antropologi pendidikan
tentang landasan, tujuan, pancasila secara ilmiah dan beberapa pengertian pancasila
LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN
LAPORAN BACA
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pada Mata Kuliah Landasan Pendidikan yang diampu diampu oleh Dr. Hj. Pupun Nuryani, M. Pd dan M. Deni Haryadi, S.Pd
Oleh: !i!ah Mi!tah "l #annah N$M.%&'(%)*
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KHUSUS FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2016
PENDAHULUAN
+a yang dilapork an adalah a yang erjudul Landasan Sosiologi dan ntropologi Pendidikan yang ditulis oleh -im Penyusun +uku Landasan Pendidikan. +uku ini diteritkan pada tahun '%/ dan ditertikan oleh Su Koordinator MKDP Landasan Pendidikan Departemen Pedagogik 0$P 1P$ dengan teal %') 2 %* halaman. RINGKASAN
+a ini tentang Landasan Historis Pendidikan. Di dalam a ini mempunyai dua pokok ahasan yaitu, Pendidikan 3aman Hindu +udha dan Pendidikan 3aman $slam. INTI REVIEW
4$N-5O -iap2tiap Negara memiliki peraturan perundang2undangan sendiri. Semua tindakan dilakukan di Negara itu didasarkan pada perundang2undangan negara terseut. +ila ada yang melanggar peraturan terseut, maka harus diadili, karena tindakan terseut dikatakan melanggar hukum. Negara 5epulik $ndonesia mempunyai eragai peraturan perundang2 undangan yang ertingkat, mulai dari 1ndang21ndang Dasar %6/7, 1ndang21ndang, Peraturan Pemerintah, Ketetapan, sampai dengan Surat Keputusan. Semua mengandung hukum yang patut ditaati, dimana 1ndang21ndang Dasar %6/7 merupakan hukum tertinggi. Sementara perundang2undangan lain harus tunduk pada 1ndang21ndang Dasar %6/7. 1. Landaan Y!"#d# P$nd#d#%an
Landasan yuridis pendidikan $ndonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang2undangan yang menjadi titik tolak system pendidikan $ndonesia, yang menurut 1ndang21ndang Dasar %6/7 meliputi, 1ndang21ndang Dasar 5epulik $ndonesia, Ketetapan MP5,
1ndang21ndang
Peraturan
Pemerintah
pengganti
undang2undang,
peraturan
pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan Menteri, $nstruksi Menteri, dan lain2lain. 2. UUD 1&'( $)a*a# Landaan Y!"#d# P$nd#d#%an Ind+n$#a
a. . 8. d.
Pan8asila seagai Landasan $dil Sistem Pendidikan $ndonesia Pasal2Pasal 11D %6/7 seagai Landasan 9uridis Pendidikan $ndonesia Ketetapan MP5 seagai Landasan 9uridis Pendidikan Nasional 1ndang21ndang seagai Landasan 9uridis Pendidikan Nasional
%. Ketentuan 1mum 1ndang 2 1ndang No tahun %6(6 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Satuan, #alur dan #enis Pendidikan *. #enjang Pendidikan 2
a. . 8. d.
Peraturan Pemerintah seagai Landasan 9uridis Sistem Pendidikan Nasional Keputusan Presiden seagai Landasan 9uridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional Keputusan Menteri seagai Landasan 9uridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional $nstruksi Menteri seagai Landasan yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional