Lampiran Permendagri Apbd 2015

1

PERATURAN PERATURAN MENTERI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMO NOMOR R 37 TAHU TAHUN N 2014 2014  TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 I. Sinkronisasi Sinkronisasi Kebijakan Kebijakan Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah Dengan Kebijakan Kebijakan Pemerinta Pemerintah h Dalam Peraturan Dalam Peraturan Presiden Presiden Nomor Nomor 43 43 Tahun Tahun 2014 tentang tentang Rencana Rencana Kerja Kerja Pemeri Pemerinta ntah h Tahu Tahun n 2015 2015 dijela dijelaska skan n bahw bahwa a tema tema Renca Rencana na Kerja Kerja Pemerin Pemerintah tah (RKP) (RKP) Tahun Tahun 2015 2015 ada adalah lah “Melan “Melanjutka jutkan n Reform Reformasi asi bagi bagi Percepatan Pembangunan Pembangunan Ekonomi Ekonomi yang Berkeadilan”, Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2015, adalah: 1. Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi ekonomi ditargetkan ditargetkan untuk untuk tumbuh tumbuh sekitar sekitar 5,8 persen; persen; 2. Inflasi Inflasi ditarget ditargetkan kan pad pada a kisara kisaran n 3,0 persen persen sampa sampaii dengan dengan 5,0 persen persen;; 3.

 Jum  Jumla lah h pend pendu udu duk k mis miski kin n ber berki kisa sar r an antara tara 9,0 9,0 pers persen en sam sampa paii deng denga an 10 10,0 ,0 persen;

4. Tingka Tingkatt pengang penganggura guran n terbuka terbuka diperk diperkirak irakan an sebesa sebesar r 5,5 persen persen sampa sampaii dengan dengan 5,7 persen persen.. Berda Berdasar sarkan kan tema tema dan dan sasar sasaran an terseb tersebut ut di atas, atas, dalam dalam RKP RKP Tahun Tahun 2015 20 15 da dan n Pera Peratu tura ran n Men Mente teri ri Da Dala lam m Nege Negeri ri Nomo Nomor r 27 Ta Tahu hun n 20 2014 14 tent tentan ang g Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerin Pemerintah tah Daera Daerah h Tahun Tahun 2015 2015 terdapa terdapatt 9 (sembi (sembilan) lan) bidang bidang pembang pembanguna unan n sesuai sesuai UndangUndang-Unda Undang ng Nomor Nomor 17 Tahun Tahun 2007 tentang tentang Rencana Rencana Pembang Pembangunan unan Jangka Jangka Panjang Panjang Nasiona Nasionall 2005 2005-2025 -2025,, dengan dengan isu-isu isu-isu strategis strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut: 1. Bidan Bidang g Sosial Sosial Buda Budaya ya da dan n Kehidu Kehidupan pan Bera Beraga gama ma a. Pengen Pengenda dalia lian n Jum Jumlah lah Pendud Penduduk uk;; b. Refo Reforma rmasi si Pemba Pembangu nguna nan n Keseha Kesehatan tan:: 1) Sistem Sistem Jaminan Jaminan Sosial Sosial Nasiona Nasionall (demand (demand and and supply);  supply);  2) Penurunan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. c. Refo Reform rmas asii Pemba Pembang ngun unan an Pend Pendid idika ikan; n; d. Sine Sinerg rgii Perc Percep epat atan an.. 2. Bidan idang g Eko Ekono nom mi a. Transform Transformasi asi Sekto Sektor r Industri Industri Dalam Dalam Arti Luas; Luas; b. Peningkata Peningkatan n Daya Daya Saing Saing Tenag Tenaga a Kerja Kerja;; c. Pening Peningka katan tan Da Daya ya Saing Saing UMKM UMKM dan Kopera Koperasi; si; d. Peningkata Peningkatan n Efisiensi Efisiensi Sistem Sistem Logis Logistik tik dan Distrib Distribusi usi;; e. Refo Reforma rmasi si Keuan Keuanga gan n Nega Negara. ra. 3. Bidan Bidang g Ilmu Ilmu Penget Pengetah ahuan uan da dan n Tekn Teknolo ologi gi a. Peningkata Peningkatan n Kapasitas Kapasitas Ilmu Ilmu Pengetahu Pengetahuan an dan Teknolo Teknologi. gi.

-2-

4. Bida Bidang ng Sara Sarana na da dan n Pra Prasa sara rana na a. Pening Peningka katan tan Keta Ketaha hana nan n Air; Air; b. Penguata Penguatan n Konek Konektivit tivitas as Nasiona Nasional: l: 1) Keseimbangan Keseimbangan Pembangunan Pembangunan Antar Antar Wilayah; 2) Pendorong Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi; Ekonomi; 3) Pembangunan Pembangunan Transportasi Transportasi Massal Perkotaan. Perkotaan. c. Peningkata Peningkatan n Ketersedia Ketersediaan an Infrastruk Infrastruktur tur Pelayana Pelayanan n Dasar: Dasar: 1) Peningkatan Rasio Rasio Elektrifikasi Elektrifikasi Nasional; Nasional; 2) Peningkatan Akses Akses Air Minum dan Sanitasi; Sanitasi; 3) Penataan Perumahan/Perm Perumahan/Permukiman. ukiman. 5. Bidan idang g Poli Politi tik k a. Konsol Konsolida idasi si Demo Demokra krasi. si. 6. Bida Bidang ng Per Perta taha hana nan n da dan n Keam Keaman anan an a. Percepata Percepatan n Pembangun Pembangunan an MEF dan Pemberdayaan Industri Pertahanan;

Almatsu Almatsus s

POLRI POLRI

dengan

b. Peningkata Peningkatan n Ketertiban Ketertiban dan Keam Keamanan anan Dalam Dalam Neger Negeri. i. 7. Bida Bidang ng Huku Hukum m da dan n Ap Apar arat atur ur a. Reformasi Reformasi Birokrasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kapasitas Kelembagaa Kelembagaan n Publik; Publik; b. Pencega Pencegahan han dan dan Pembera Pemberantas ntasan an Korups Korupsi. i. 8. Bida Bidang ng Wila Wilaya yah h da dan n Tat Tata a Rua Ruang ng a. Pembang Pembangunan unan Daera Daerah h Tertinggal Tertinggal dan Perbatas Perbatasan; an; b. Pengelo Pengelolaan laan Risiko Risiko Bencana Bencana;; c. Sinergi Sinergi Pembang Pembanguna unan n Perdesa Perdesaan. an. 9. Bidan Bidang g Sum Sumber berda daya ya Alam Alam dan Lingku Lingkunga ngan n a. Perk Perkua uata tan n Keta Ketaha hana nan n Pa Pang ngan an;; b. Pening Peningka katan tan Ketah Ketahan anan an Energ Energi; i; c. Percep Percepata atan n Pemban Pembangun gunan an Kelau Kelautan tan;; d. Peningkatan Keekonomian Keekonomian Keanekaragaman Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi  yang  yang ditu dituan angk gkan an da dala lam m Ren Rencana cana Kerj Kerja a Pem Pemerin erinta tah h Daera aerah h (RKP (RKPD D).

-3-

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2015 berpedoman pada RKPD provinsi  Tahu  Ta hun n 20 2015 15 ya yang ng tela telah h disi disink nkro roni nisa sasi sika kan n deng dengan an RKP RKP Ta Tahu hun n 20 2015 15,, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2015 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2015 dan RKPD provinsi Tahun Tahun 2015. Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS sesuai Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahu  Ta hun n 20 2006 06 tent tentan ang g Ped Pedom oman an Peng Pengel elol olaa aan n Keu Keuanga angan n Daera aerah h, d dal alam am ben bentuk tuk  Tabe  Ta bell 1 da dan n Ta Tabe bell 2 seba sebaga gaii beri beriku kut: t:  Tabe  Ta bell 1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dengan Bidang-Bidan Bidang-Bidang g Pembangunan Pembangunan Nasional Nasional Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Uraian

No

Bidang-Bidang Pembangunan Nasional

1 1.

2 Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, Beragama, meliputi urusan pemerintahan daerah: a. ....; ....; b. ....; ....; c. dst .... ....

Program

3

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak  Terduga

4

Program (Rp)

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak  Terduga

 Jumlah

(Rp)

5

6

7=5+6

-4-

2.

Bidang Ekonomi, meliputi urusan pemerintahan daerah: a. ....; b. ....; c. dst .... ....

3.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi, meliputi urusan pemerintahan daerah: a. ....; b. ....; c. dst ... ....

4.

Bidang Sarana dan Prasarana, meliputi urusan pemerintahan daerah: a. ....; b. ....; c. dst ... ....

5.

Bidang ..............., meliputi urusan pemerintahan daerah: a. ....; b. ....; c. dst .. ....

6.

dst .....

Keterangan: 1. Kolom 2 diisi diisi dengan dengan urusan pemerint pemerintahan ahan daerah, daerah, baik urusan urusan wajib maupun urusan pilihan, yang disesuaikan dengan masing-masing bidang pembangunan nasional; 2. Kolom Kolom 3 diisi diisi dengan dengan nama nama progra program m pada pada urusan urusan pemer pemerinta intahan han daera daerah h tertentu yang target kinerjanya terkait dengan bidang-bidang pembangunan nasional; 3. Kolom 4 diisi diisi dengan dengan jenis belanja belanja pada kelompok kelompok belanja belanja tidak tidak langsung  yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah dan bidang-bidang pembangunan nasional; 4. Kolom Kolom 5 diisi diisi deng dengan an alokas alokasii anggaran anggaran belanja belanja terseb tersebut ut pada pada kolom kolom 3; 3; 5. Kolom Kolom 6 diisi diisi deng dengan an alok alokasi asi anggara anggaran n belanja belanja terseb tersebut ut pada pada kolom kolom 4; 4; dan 6. Kolom 7 diisi dengan jumlah antara kolom 5 dan kolom 6.

-5-

 Tabel 2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD No. No.

Prioritas Provinsi

1

 Juml  Jumlah ah

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

3

4

2

5=3+4

1. 2. 3. 4. dst

Keterangan: 1. Kolom 2 diisi diisi dengan prioritas provinsi; provinsi; 2. Kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan dengan jumlah anggaran anggaran belanja langsung langsung dan tidak langsung sesuai prioritas provinsi yang didasarkan pada urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan 3. Kolom 5 diisi dengan jumlah jumlah antara kolom 3 dan kolom 4. II.

Prinsip Prinsip Penyusun Penyusunan an APBD Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut: 1. Sesuai dengan kebutuhan kebutuhan penyelenggar penyelenggaraan aan berdasarkan urusan dan kewenangannya;

pemerin pemerintahan tahan daerah

2. Tepat waktu, waktu, sesuai sesuai dengan dengan tahapan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 3. Transp Transpara aran, n, untuk untuk memudahk memudahkan an masyarak masyarakat at mengeta mengetahui hui mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

dan

4. Partis Partisipa ipatif tif,, dengan dengan melib melibatk atkan an masyar masyaraka akat; t; 5. Memper Memperhat hatika ikan n asas asas keadila keadilan n dan kepa kepatut tutan; an; dan dan 6. Tidak bertentangan bertentangan dengan kepentingan kepentingan umum, peraturan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. III.

Kebijakan Kebijakan Penyusun Penyusunan an APBD Kebijakan Kebijakan yang perlu perlu mendapat perhatian perhatian pemerint pemerintah ah daerah dalam dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

-6-

1. Pend Pendap apat atan an Daer Daerah ah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. a. Pend Pendap apat atan an Asl Aslii Daer Daerah ah (PA (PAD) D) Penganggaran pendapatan daerah yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

bersumber

dari

PAD

1) Pengang Penganggar garan an pajak pajak daer daerah ah dan dan retri retribus busii daerah daerah:: a) Peraturan Peraturan daerah daerah tentang tentang pajak daerah daerah dan retribusi retribusi daerah daerah  yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. b) Perkiraan Perkiraan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi ekonomi pada pada Tahun 2015 yang yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. c) Pend Pendap apat atan an yang yang bers bersum umbe berr dari dari Paja Pajak k Kendar Kendaraan aan Berm Bermot otor or palin paling g sedi sedikit kit 10% 10% (sep (sepul uluh uh pers persen) en),, terma termasu suk k yang yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai mendanai pembangunan pembangunan dan/atau dan/atau pemeliharaan pemeliharaan jalan jalan serta serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. d) Pendap Pendapata atan n yang bers bersumb umber er dari dari Pajak Pajak Rokok Rokok,, baik bagia bagian n provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat  yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. e) Pendapatan Pendapatan yang bersumber bersumber dari dari Pajak Penerang Penerangan an Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana sebagaimana diamanatk diamanatkan an dalam Pasal Pasal 56 ayat (3) (3) UndangUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. f) Pendap Pendapata atan n yang yang bersum bersumber ber dari dari Retrib Retribusi usi Perp Perpanja anjanga ngan n Izin Mempeke Mempekerja rjakan kan Tenag Tenaga a Kerja Kerja Asing Asing (IMTA) (IMTA) dialok dialokasik asikan an untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

-7-

g) Retrib Retribusi usi pelayan pelayanan an kese kesehat hatan an yang yang bersum bersumber ber dari dari hasil hasil klaim kepada kepada Badan Badan Penyelen Penyelenggara ggara Jaminan Sosial (BPJS)  yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD), BLUD), diangga dianggarka rkan n pada pada akun akun penda pendapat patan, an, kelomp kelompok ok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2) Penganggaran Penganggaran hasil pengelolaan pengelolaan kekayaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitung memperhitungkan kan nilai kekayaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manf manfaa aatt lai lainn nny ya dala dalam m jan jangk gka a wak wakttu ter terttentu entu,, deng dengan an berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52  Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks kekayaan daerah yang dipisahkan:

hasil

pengelolaan

a) Bagi perus perusahaa ahaan n daerah daerah yang menjal menjalank ankan an fungsi fungsi pemupukan laba (profit oriented)  adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan b) Bagi perusahaan perusahaan daerah yang menjalankan menjalankan fungsi fungsi kemanfaatan umum (public service oriented)  adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Peng Pengang angga gara ran n LainLain-lai lain n PAD PAD Yang Yang Sah: Sah: a) Pendapatan Pendapatan hasil hasil pengelol pengelolaan aan dana dana bergulir bergulir sebagai sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima. b) Pendapatan bunga atau ja jasa gi giro dari da dana ca cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lai Lain-lain n PAD Yang Yang Sah, Sah, obyek obyek Bunga Bunga atau atau Jasa Jasa Giro Giro Dana Dana Cad Cadangan, rinc incian obyek Bun Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya. c) Pendap Pendapata atan n dana kapita kapitasi si Jamin Jaminan an Keseh Kesehata atan n Nasion Nasional al pada pada Fasilit Fasilitas as Keseha Kesehatan tan Tingka Tingkatt Pert Pertama ama (FKTP) (FKTP) milik milik pemer pemerint intah ah daer daerah ah yang yang bel belum um men mener erap apka kan n PPK-B PPK-BLU LUD D memp memped edom omani ani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ

-8-

tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. b. Dana Dana Per Perimba imbang ngan an Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

dari

dana

1) Peng Pengan angg ggar aran an Dana Dana Bagi Bagi Hasi Hasill (DBH) (DBH):: a) Pendapatan Pendapatan DBH-Pajak DBH-Pajak yang yang terdiri terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil  Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015. Apabila Apabila Peratu Peraturan ran Menter Menterii Keua Keuangan ngan dimaks dimaksud ud belum belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada: (1) Realisa Realisasi si pendap pendapata atan n DBH-P DBH-Pajak ajak 3 (tig (tiga) a) tahun tahun terakh terakhir ir  yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan  Tahun Anggaran 2011; atau (2) (2) Info Inform rmas asii resm resmii dari dari Keme Kement nter eria ian n Keu Keuan anga gan n meng mengen enai ai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peratu Peraturan ran Menteri Menteri Keuangan Keuangan tentang tentang perkiraan perkiraan alokasi DBH-Pajak di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan Perubahan APBD APBD Tahun Anggaran Anggaran 2015 2015 atau atau dicantumka dicantumkan n dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Peng Penggu guna naan an DBH-C DBH-CHT HT diar diarah ahka kan n untuk untuk mening meningka katk tkan an kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai  illegal)  sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur. b) Pend Pendap apat atan an Dana Dana Bagi Bagi Has Hasil il Sum Sumbe berr Day Daya a Alam Alam (DBH(DBH-SD SDA) A),,  yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keua Keuang ngan an meng mengen enai ai Perk Perkir iraa aan n Alok Alokas asii DBH DBH-S -SDA DA Tahun ahun Anggar Anggaran an 2015. 2015.

-9-

Apabila Apabila Peratu Peraturan ran Menter Menterii Keua Keuangan ngan dimaks dimaksud ud belum belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada: (1) Realisasi Realisasi pendapat pendapatan an DBH-SDA DBH-SDA 3 (tiga) (tiga) tahun tahun terakhi terakhir, r,  yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan  Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak (lifting)  minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2015; atau (2) Informasi Informasi resmi resmi dari dari Kementeria Kementerian n Keuangan Keuangan mengenai mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam Dalam hal hal Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii Keuan Keuanga gan n tenta tentang ng Perk Perkir iraan aan Alokasi Alokasi DBH-SDA DBH-SDA di luar Dana Dana Reboisasi Reboisasi yang yang merupak merupakan an bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD  Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD  Tahun Anggaran 2015. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar perkiraan alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015 seperti pendapatan kura kurang ng salur salur tahu tahun-t n-tahu ahun n sebe sebelum lumny nya a ata atau u sel selis isih ih pendapatan Tahun Anggaran 2014, maka pendapatan lebih tersebut juga dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran Anggaran 2015. Dalam Dalam rangk rangka a optimal optimalisas isasii penggu penggunaan naan DBH-DR DBH-DR tahun-t tahun-tahu ahun n anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan/atau masih masih ada di reken rekening ing kas umum umum daera daerah h sampai sampai akhir akhir Tahun Tahun Anggaran 2014, pemerintah daerah menganggarkan kembali dalam dalam APBD APBD/P /Per eruba ubaha han n APBD APBD Tahun Tahun Angga Anggara ran n 2015 2015 untuk untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pendapatan Pendapatan yang berasal berasal dari dari DBH-Migas wajib dialokas dialokasikan ikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. c) Pend Pendap apat atan an DBHDBH-Pa Pajak jak dan dan DBH-S DBH-SDA DA unt untuk uk dae daera rah h induk induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Daftar Perk Perkir iraa aan n Alok Alokasi asi Tra Trans nsfe ferr ke Dae Daera rah h Tahu Tahun n Angga Anggara ran n 2015 2015

-10-

dengan mempedomani undangan.

ketentuan

peraturan

perundang-

2) Peng Pengan angg ggar aran an Dana Dana Alok Alokasi asi Umum Umum (DAU (DAU): ): DAU DAU dialo dialoka kasik sikan an sesu sesuai ai Pera Peratu tura ran n Pres Presid iden en tent tentang ang Dana Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada: a) Alokasi Alokasi DAU daerah daerah provins provinsi, i, kabupaten kabupaten dan kota kota Tahun Anggar Anggaran an 2015 2015 yang yang diinf diinform ormasik asikan an secara secara resm resmii oleh oleh Kementerian Keuangan; atau b) Surat Edaran Menteri Keuangan Keuangan setelah setelah Rancangan Rancangan UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia (DPR-RI). Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD  Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 3) Peng Pengan angg ggar aran an Dana Dana Alo Aloka kasi si Khus Khusus us (DAK (DAK): ): a) DAK diang dianggar garkan kan sesua sesuaii Peratura Peraturan n Menteri Menteri Keuanga Keuangan n tentang tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada: (1) Alokasi Alokasi DAK daerah daerah provinsi provinsi dan dan kabupaten kabupaten/kota /kota Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Kementerian Keuangan; Keuangan; atau (2) (2) Sura Suratt Edar Edaran an Ment Menter erii Keuan Keuanga gan n sete setelah lah Ranc Rancang angan an Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Peny Penyed edia iaan an dana dana pend pendamp ampin ing g atau atau sebuta sebutan n lainny lainnya a hanya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diama diamanat natka kan n Unda Undangng-Un Unda dang ng Nomo Nomorr 33 Tahun Tahun 2004 2004,,

-11-

penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. b) Daerah penerima DAK Tahun Anggaran 2015 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK  Tahun Anggaran 2015 dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan DAK bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan sepanjang akumulasi nilai kontrak kegiatan bidang DAK tersebut lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Sisa DAK yaitu dana DAK yang telah disalurkan pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan: (1) Apabila target target kinerja kinerja kegiata kegiatan n DAK sudah sudah tercapai, tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis  Tahun Anggaran 2015. (2) Dalam hal hal target target kinerja kinerja kegiatan kegiatan DAK belum tercapa tercapai, i, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya. Kegiatan Kegiatan yang dibiayai dibiayai dari sisa DAK DAK harus selesai selesai dan dapat dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan. c. Lain Lain-L -Lai ain n Pend Pendap apat atan an Daer Daerah ah Yang Yang Sah Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Peng Pengan angg ggar aran an Dan Dana a dialokasikan sesuai

Bant Bantua uan n Oper Operas asio iona nall Seko Sekola lah h (BOS (BOS)) dengan Peraturan Menteri Keuangan

-12-

mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 2) Peng Pengang angga gara ran n Tunja Tunjang ngan an Prof Profes esii Guru Guru (TPG (TPG)) dialo dialoka kasi sika kan n sesu sesuai ai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Alokasi Tunjangan Tunjangan Profesi Profesi Guru Pegawai Pegawai Negeri Negeri Sipil Daerah Daerah  Tahun Anggaran 2015. Dalam Dalam hal Peratu Peraturan ran Menteri Menteri Keuang Keuangan an dimaksu dimaksud d belu belum m ditetapkan, penganggaraan TPG tersebut didasarkan pada alokasi  TPG Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi  Tahun Anggaran 2013. Apabila Apabila Peraturan Peraturan Menteri Menteri Keuangan tersebut tersebut diterbit diterbitkan kan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka maka pemer pemerint intah ah daera daerah h harus harus meny menyesu esuaika aikan n alokas alokasii TPG dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam Dalam hal Peratu Peraturan ran Menteri Menteri Keuanga Keuangan n tersebu tersebutt diterbit diterbitkan kan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 3) Pengan Pengangga ggaran ran Dana Dana Otonom Otonomii Khusus Khusus dialoka dialokasika sikan n sesuai sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015. Apabila Apabila Peraturan Peraturan Menteri Menteri Keuanga Keuangan n dimaksud dimaksud belum ditetapkan ditetapkan,, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi

-13-

Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 4) Pendap Pendapata atan n Pemerin Pemerintah tah Aceh Aceh yang yang bersumb bersumber er dari dari Dana Dana Otonomi Otonomi Khusus atau sebesar 2% (dua persen) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2015, penggunaannya agar ditujukan untuk untuk membia membiayai yai pembang pembangunan unan terut terutama ama pemba pembangu ngunan nan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 5) Pendapatan Pendapatan Pemerinta Pemerintah h Aceh dari dari tambahan tambahan DBH-Minyak DBH-Minyak dan dan Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 181 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. 6) Penda endapa pattan Provi rovins nsii Pap Papua ua dan dan Pap Papua ua Bar Barat sert serta a Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau sebesar 2% (dua persen) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2015, harus digunakan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 7) Pendap Pendapata atan n Pemeri Pemerinta ntah h Provi Provinsi nsi Papua Papua dan dan Papu Papua a Barat Barat serta serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam sekurang-ku sekurang-kurangny rangnya a 30% (tiga (tiga puluh puluh persen) persen) dialokasikan dialokasikan untuk biaya biaya pendidikan pendidikan dan sekurang-kuran sekurang-kurangnya gnya 15% (lima belas persen) persen) untuk untuk kese kesehat hatan an dan dan perbai perbaikan kan gizi, gizi, sebaga sebagaiman imana a diamanatkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. 8) Peng Pengang angga gara ran n Dana Dana Tam Tamba bahan han Infra Infrast stru rukt ktur ur dala dalam m rang rangka ka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggar Anggaran an 2015. 2015.

-14-

Dalam alam hal hal Perat eratur uran an Ment Menter erii Keua Keuang ngan an dim dimak aksu sud d bel belum um ditetapkan, ditetapkan, maka penganggaran penganggaran Dana Tambahan Tambahan Infrastr Infrastruktur uktur didasarkan pada: a) Aloka Alokasi si Dana Dana Tamb Tambaha ahan n Infra Infrast stru rukt ktur ur Tahu Tahun n Angga Anggara ran n 2015 2015  yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau b) Surat Surat Edaran Edaran Mente Menteri ri Keuang Keuangan an setelah setelah Ranc Rancanga angan n UndangUndangUndang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabil Apabila a Peratu Peraturan ran Menteri Menteri Keuanga Keuangan n tersebut tersebut diterbit diterbitkan kan setelah setelah peraturan peraturan daerah tentang tentang APBD Tahun Anggaran Anggaran 2015 ditetapkan, ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana  Tambahan Infrastruktur dimaksud di maksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 9) Pendap Pendapata atan n Provins Provinsii Papua Papua dan Papua Papua Barat Barat yang bers bersumb umber er dari dari Dana Tambahan Tambahan Infrastruktur Infrastruktur dalam rangka otonomi otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran supaya digunakan terutama untuk pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluh lima) tahun seluruh kota-kota Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provi rovins nsii Pap Papua ua dan dan Pap Papua ua Bara Baratt dap dapat mela melaku kuka kan n akt aktiv ivit itas as ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. 10) Penganggaran Penganggaran Dana Keistimew Keistimewaan aan Pemerintah Pemerintahan an Daerah Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta (DIY) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015. Dalam Dalam hal Peratu Peraturan ran Menteri Menteri Keuang Keuangan an dimaksu dimaksud d belu belum m ditetapkan, maka penganggaran Dana Keistimewaan Pemerintahan DIY didasarkan pada: a) Alokas Alokasii Dana Keistim Keistimewaa ewaan n Pemerinta Pemerintahan han DIY Tahun Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau b) Surat Edaran Menteri Keuangan Keuangan setelah setelah Rancangan Rancangan UndangUndangUndang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan

-15-

tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD  Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan DIY dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Angg Anggara aran n 2015 2015 atau atau dica dicant ntum umka kan n dalam dalam LRA LRA apab apabila ila tida tidak k melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Pend Pendap apat atan an Peme Pemerin rinta tah h DIY yang yang ber bersu sumb mber er dar darii Dana Dana Keistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa dengan mempedomani UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 11) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak tidak melakukan melakukan Perubahan Perubahan APBD APBD Tahun Anggaran Anggaran 2015. 12) Pendapatan yang diperuntukan diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat. 13) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana  Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan penerimaan dana transfe transferr lainnya dimaksud. dimaksud.

-16-

14) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2015, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 15) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik  yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan. 16) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara

-17-

pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 17) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 18) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. 2. Belanja Daerah Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaks dimaksud ud ditinja ditinjau u dari dari aspek aspek indikat indikator, or, tolo tolok k ukur dan dan target target kinerjanya.

-18-

a. Belan Belanja ja Tida Tidak k Langs Langsung ung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Bela Belanj nja a Pe Pegawa gawaii a) Penganggaran Penganggaran untuk gaji pokok pokok dan tunjanga tunjangan n Pegawai Pegawai Negeri Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. b) Pengan Pengangga ggaran ran belanja belanja pegaw pegawai ai untuk untuk kebutuha kebutuhan n pengan pengangka gkatan tan Calon Calon PNSD PNSD sesuai sesuai forma formasi si pegawai pegawai Tahun Tahun 2015. c) Penganggaran Penganggaran belanja pegawai pegawai untuk untuk kebutuhan kebutuhan kenaikan kenaikan gaji gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress   yang besarnya maksimum maksimum 2,5% (dua (dua koma lima persen) persen) dari jumlah jumlah belanja belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. d) Penganggaran Penganggaran penyelenggara penyelenggaraan an jaminan jaminan kesehata kesehatan n bagi bagi Kepala Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Atas Peratu Peraturan ran Presi Presiden den Nomo Nomorr 12 Tahun Tahun 2013 2013 tentan tentang g  Jaminan Kesehatan.  Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi bagi Kepala Kepala Daera Daerah/Wa h/Wakil kil Kepal Kepala a Daerah Daerah,, Pimpinan Pimpinan dan dan Anggota Anggota DPRD DPRD serta serta PNSD di di luar cakupan cakupan penyeleng penyelenggaraan garaan  jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. e) Penganggaran Penganggaran penyelenggar penyelenggaraan aan jaminan kecelakaan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggar Penyelenggaraan aan Program Program Jaminan Jaminan Sosial Sosial Tenaga Tenaga Kerja dan dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

-19-

f)

Pengan Pengangga ggaran ran Tambah Tambahan an Peng Penghasi hasilan lan PNSD harus harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

g) Pengan Pengangga ggaran ran Insent Insentif if Pemung Pemunguta utan n Pajak Daera Daerah h dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. h) Tunjangan Tunjangan profesi profesi guru guru PNSD PNSD dan dana tambahan tambahan penghasilan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja belanja pegawai, pegawai, dan diuraikan diuraikan ke dalam obyek dan dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. 2) Belanj anja Bun Bunga Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, pinjaman, baik baik jangka pendek, pendek, jangka menengah, menengah, maupun maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015. 3) Bela Belanj nja a Subs Subsid idii Pemerintah Pemerintah daerah dapat dapat menganggarka menganggarkan n belanja subsidi subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation) . Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi subsidi tersebut tersebut dianggarkan dianggarkan dalam APBD Tahun Tahun Anggaran 2015, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2011.

-20-

4) Bela Belanj nja a Hiba Hibah h dan dan Bant Bantua uan n Sosi Sosial al Pengan Pengangga ggaran ran belanja belanja hibah hibah dan bantuan bantuan sosial sosial yang yang bersumb bersumber er dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan disesuaikan dengan dengan Peraturan Peraturan Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Negeri Nomor Nomor 32  Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Yang Bersumbe Bersumberr dari APBD, APBD, serta serta peraturan peraturan perundan perundanggundang undangan an lain di bidan bidang g hibah hibah dan bantuan bantuan sosial sosial.. 5) Belanj anja Bag Bagi Hasi asil Pajak jak a) Peng Pengan angg ggar aran an dana dana Bagi Bagi Hasil Hasil Pajak Pajak Daer Daerah ah yang yang bers bersum umbe berr dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasik direalisasikan an kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. b) Dalam Dalam rangka rangka pela pelaksa ksanaan naan Pasal Pasal 72 72 ayat ayat (1) huruf huruf c dan dan ayat ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sediki sedikitt 10% (sepul (sepuluh uh per seratu seratus) s) dari dari pajak daer daerah ah dan retribusi daerah kabupaten/kota. c) Dari Dari aspek aspek teknis teknis peng pengangg anggaran aran,, pendapa pendapatan tan Bagi Bagi Hasil Hasil Pajak Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retrib Retribusi usi Daerah Daerah dari dari pemeri pemerinta ntah h kabupat kabupaten/ en/kot kota a untuk untuk pemerintah pemerintah desa dalam dalam APBD harus diuraikan diuraikan ke dalam daftar daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan. 6) Belan Belanja ja Bantu Bantuan an Keua Keuang ngan an a) Pemerintah Pemerintah provinsi provinsi atau pemerint pemerintah ah kabupaten/ko kabupaten/kota ta dapat dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan

-21-

keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masingmasing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah,  jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah  yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. b) Bantuan keuangan keuangan kepada kepada partai partai politik politik dianggark dianggarkan an pada  jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran peng pengang angga gara ran n bant bantua uan n keuang keuangan an kepad kepada a parta partaii politi politik k berped berpedoma oman n kepada kepada Peratu Peraturan ran Menter Menterii Dalam Dalam Nege Negeri ri Nomor Nomor 24 24  Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengang Penganggar garan an Dalam Dalam APBD, APBD, Pengaj Pengajuan, uan, Penyal Penyalura uran, n, dan Laporan Laporan Pertanggung Pertanggungjawaban jawaban Penggunaan Penggunaan Bantuan Bantuan Keuangan Keuangan Part Partai ai Polit Politik ik sebag sebagaim aiman ana a tel telah ah diuba diubah h deng dengan an Pera Peratur turan an Ment Menter erii Dal Dalam am Neg Negeri eri Nom Nomo or 26 Tahun ahun 2013 2013 tent tentan ang g Peruba Perubahan han Atas Atas Peratu Peraturan ran Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Negeri Nomor Nomor 24  Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Peng Pengan angg ggar aran an Dala Dalam m APBD APBD,, Peng Pengaj ajua uan, n, Peny Penyal alur uran an,, dan dan Laporan Laporan Pertanggung Pertanggungjawaban jawaban Penggunaan Penggunaan Bantuan Bantuan Keuangan Keuangan Partai Politik. c) Dalam Dalam rangk rangka a pela pelaks ksana anaan an Pas Pasal al 72 72 ayat ayat (1) (1) hur huruf uf b dan dan aya ayatt (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh (sepuluh per seratus) seratus) dari dari dana dana perimbanga perimbangan n yang diterima diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2015 setelah setelah dikurangi dikurangi DAK sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

-22-

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014. 2014. d) Dari Dari aspek aspek teknis teknis pengangg penganggaran aran,, dalam dalam APBD APBD pemb pemberi eri bantuan bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan . 7) Belanja Belanja Tidak Tidak Terdug Terduga a Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimban mempertimbangkan gkan realisasi realisasi Tahun Tahun Anggaran Anggaran 2014 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. b. Belanj Belanja a Langs Langsun ung g Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengan Pengangga ggaran ran belanja belanja langsung langsung dalam dalam APBD APBD diguna digunakan kan untuk untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib wajib dan urusan urusan pilihan. Penganggaran Penganggaran belanja belanja langsung langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan ditetapkan dengan keputusan keputusan kepala daerah dan digunakan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

-23-

2) Belan lanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian rincian obye obyek k belanja belanja honor honorari arium um PNSD dan dan Non PNSD. PNSD. Besar Besaran an honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3) Bela Belanj nja a Bara Barang ng dan dan Jas Jasa a a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan mena menamb mbah ahka kan n obye obyek k dan dan rin rinci cian an oby obyek ek bela belanj nja a baru baru sert serta a besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. b) Peng Pengan angg ggar aran an uang uang unt untuk diber iberik ikan an kepad epada a pih pihak ak keti ketiga ga/m /mas asya yara raka katt hanya hanya dipe diperk rken enan anka kan n dalam dalam rang rangka ka pemberian pemberian hadiah pada kegiatan kegiatan yang yang bersifat bersifat perlombaan perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. c) Pengan Pengangga ggaran ran belanja belanja barang barang pakai pakai habi habis s dise disesuai suaikan kan dengan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memp memper erhi hitun tungk gkan an esti estimas masii sisa sisa pers persed ediaa iaan n bara barang ng Tahun Tahun Anggaran 2014. d) Peng Pengan angg ggar aran an peny penyele eleng ngga gara raan an jamin jaminan an kese kesehat hatan an bagi bagi fakir fakir miskin miskin dan dan orang orang tidak tidak mampu mampu sesu sesuai ai denga dengan n UndangUndang-Und Undang ang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor 101 Tahun Tahun 2012 2012 tentang tentang Penerima Penerima Bantuan Bantuan Iuran Iuran Jaminan Jaminan Kesehat Kesehatan an dan Peratur Peraturan an Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peratu Peraturan ran Pres Preside iden n Nomor Nomor 111 111 Tahun Tahun 2013 2013,, yang yang tidak tidak menjadi menjadi cakupa cakupan n penyel penyeleng enggar garaan aan jaminan jaminan kesehat kesehatan an melalui melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat

-24-

menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. e) Penganggaran belan lanja yang bersumber ber dari dana ka kapitas itasii  Jaminan Kesehatan Nasional Nasi onal pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pe Pemerintah Daerah ya yang be belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19  Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Keseha Kesehatan tan Nasion Nasional al Untuk Untuk Jasa Pelaya Pelayanan nan Kesehat Kesehatan an dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. f)

Pengan Pengangga ggaran ran Pajak Pajak Kendar Kendaraan aan Bermo Bermotor tor dan dan Bea Bea Balik Balik Nama Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

g) Pengad Pengadaan aan barang barang/jas /jasa a yang akan akan diserahk diserahkan an kepada kepada pihak pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa  yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. h) Peng Pengan angg ggar aran an bela belanj nja a per perja jala lana nan n din dinas as dala dalam m ran rangk gka a kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam dalam negeri negeri maupun maupun perjala perjalanan nan dinas dinas luar negeri, negeri, dilak dilakuka ukan n secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan dan Peraturan Peraturan Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Negeri Nomor Nomor 11 Tahun Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD. i)

Dalam Dalam rangka rangka meme memenuhi nuhi kaid kaidah-ka ah-kaidah idah pengel pengelola olaan an keuang keuangan an daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus

-25-

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa Sewa kendaraa kendaraan n dalam dalam kota kota dibaya dibayarkan rkan sesu sesuai ai dengan dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2) Biaya Biaya transpor transportas tasii dibayark dibayarkan an sesuai sesuai dengan dengan biaya biaya riil; riil; 3) Biaya Biaya penginap penginapan an dibaya dibayarka rkan n sesuai sesuai dengan dengan biaya biaya riil; riil; Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada  yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 4) Uang Uang harian harian dan uang uang repres represent entasi asi dibay dibayark arkan an secara secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.  j)

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan ditetapkan dengan dengan peraturan peraturan kepala kepala daerah. daerah.

k) Peng Pengan angg ggar aran an untu untuk k menghad menghadir irii pendid pendidik ikan an dan pela pelati tihan han,, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD DPRD Kabup Kabupate aten/Ko n/Kota ta sebaga sebagaima imana na diuba diubah h dengan dengan Peratur Peraturan an Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57  Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman  Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

-26-

l)

Pengan Pengangga ggaran ran untuk untuk penyel penyeleng enggar garaan aan kegi kegiata atan n rapat, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

m) Penganggaran Penganggaran pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah yang berada berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4) Belanj anja Mod Modal a) Peme Pemeri rint ntah ah dae daera rah h harus harus mem mempr prio iorit ritas aska kan n aloka alokasi si bela belanja nja modal modal pada pada APBD APBD Tahun Tahun Anggar Anggaran an 2015 2015 untu untuk k pemb pembang angunan unan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. b) Penganggaran Penganggaran untuk pengadaan pengadaan kebutuhan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 27 Tahun Tahun 2014 2014 dan Pasal Pasal 7 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. c) Peng Pengan angg ggar aran an peng pengad adaan aan tanah tanah untuk untuk kepe kepent ntin inga gan n umum umum memp memped edom omani ani Perat Peratur uran an Pre Presi side den n Nomo Nomorr 71 Tahu Tahun n 2012 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Atas Peratu Peraturan ran Presi Presiden den Nomo Nomorr 71 Tahu Tahun n 2012 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepent Kepentinga ingan n Umum, Umum, dan Peratu Peraturan ran Mente Menteri ri Dalam Dalam Negeri Negeri Nomo Nomorr 72 Tahu Tahun n 201 2012 2 tent tentan ang g Biay Biaya a Oper Operas asio iona nall dan dan Bia Biaya ya Pend Penduk ukun ung g Peny Penyel elen engg ggar araa aan n Peng Pengad adaa aan n Tana Tanah h Bagi Bagi

-27-

Pemb Pemban angu guna nan n Untu Untuk k Kepen epenti ting ngan an Umu Umum m Yang Yang Bers Bersum umbe berr Dari Dari APBD APBD.. d) Penganggaran Penganggaran belanja modal digunakan digunakan untuk untuk pengeluaran pengeluaran  yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud  yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, digunakan, sesuai maksud maksud Pasal Pasal 53 ayat (1) dan dan ayat (2) Peratu Peraturan ran Ment Menteri eri Dalam Dalam Negeri Negeri Nomo Nomorr 13 Tahun Tahun 2006, 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 5) Surplu Surplus/D s/Defis efisit it APBD APBD a) Surplus Surplus atau atau defisi defisitt APBD adala adalah h selisih selisih antar antara a anggara anggaran n pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah. b) Dalam Dalam hal hal APBD APBD dipe diperk rkir irak akan an surp surplu lus, s, peng penggu gunaa naan n surplu surplus s terseb tersebut ut diutam diutamaka akan n untuk untuk pembay pembayara aran n pokok pokok utang, utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan pendanaan belanja peningkatan peningkatan jaminan sosial. sosial. Pendanaan Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. c) Dalam Dalam hal APBD APBD dipe diperk rkir irak akan an defis defisit it,, peme pemerin rinta tah h daer daerah ah menetap menetapkan kan peneri penerimaan maan pembia pembiayaan yaan untuk untuk menutu menutup p defi defisit sit tersebut, tersebut, yang bersumber bersumber dari dari sisa lebih perhitun perhitungan gan anggaran anggaran tahun anggaran anggaran sebelumnya sebelumnya,, pencairan pencairan dana cadangan, cadangan, hasil hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, pinjaman, dan/atau penerimaan penerimaan kembali kembali pemberian pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. d) Peme Pemeri rint ntah ah Daer Daerah ah waji wajib b memp memped edom oman anii pen penet etap apan an bata batas s maksimal maksimal defisit APBD APBD Tahun Anggaran Anggaran 2015 yang ditetapkan ditetapkan oleh Menteri Menteri Keuanga Keuangan, n, dan dan melaporkan melaporkan posisi posisi surplus surplus/defis /defisit it APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap setiap semes semester ter Tahun Tahun Anggaran Anggaran 2015. 2015. Pelang Pelanggar garan an terhad terhadap ap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyalu penyaluran ran dana dana perimba perimbanga ngan. n. 3. Pembiaya ayaan Daerah a. Pene Peneri rima maan an Pem Pembi biay ayaa aan n 1) Penganggara Penganggaran n Sisa Lebih Perhitungan Perhitungan Anggar Anggaran an Tahun Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang

-28-

cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan reali realisa sasi si angg anggar aran an Tahu Tahun n Angga Anggaran ran 2014 2014 dalam dalam ran rangk gka a menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran Anggaran 2015 yang tidak dapat dapat didanai akibat tidak tidak tercapainya tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan diuraikan pada pada obyek obyek dan rincian obyek obyek sumber sumber SiLPA SiLPA Tahun Anggaran 2014, sebagaimana contoh format sebagai berikut:  Tabel 3 Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Kode Rekening

Uraian

x x x x x

x x x x x

x x x x x

01 01 01 01

01 02 03

x

x

x

01

04

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah

x x x x

x x x x

x x x x

02 02 02 02

01 02 03

Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil SDA dst .....

x x x

x x x

x x x

03 03 03

01 02

Pelampauan Penerimaan Lain-lain PD Y Ya ang Sah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dst .....

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai dari Belanja Langsun g Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Dst....

x x x

x x x

x x x

05 05 05

01 02

Dst.... .... Dst....

x x

x x

x x

06 06

01

Sisa Belanja DAK DAK Bidang Pendidikan

x

x

x

06

02

DAK Bidang Ke sehatan

x

x

x

06

03

DAK Bidang Infrastruktur

x

x

x

06

04

Dst....

x x x x

x x x x

x x x x

07 07 07 07

01 02 03

Sisa Belanja Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil PBB Dana Bagi Hasil PPh Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan

Jumlah (Rp)

-29-

x x x

x x x

x x x

07 07 07

04 05 06

Dana Bagi Hasil SD A Sumber Daya Hutan Dana Bagi Hasil DR Dst....

x x x

x x x

x x x

08 08 08

01 02

x x

x x

x x

08 08

03 04

x x

x x

x x

08 08

05 06

Sisa Belanja Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian BOS Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD Dana Penyesuaian DID Dst....

x x x x x

x x x x x

x x x x x

09 09 09 09 09

01 02 03 04

Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Aceh Dana Ot Otonomi Khusus Papua Dana Otonomi Khusus Papua Barat Dst....

x x x

x x x

x x x

10 10 10

01 02

Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Dana Tambahan Infrastruktur Papua Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat

x

x

x

11

Dst.....

2) Dalam menetapkan menetapkan anggara anggaran n penerimaan penerimaan pembiaya pembiayaan an yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besa besara ranny nnya a sesu sesuai ai pera peratu tura ran n daer daerah ah ten tenta tang ng pemb pembent entuk ukan an dana dana cadangan. 3) Penerimaan Penerimaan kembali kembali dana bergulir bergulir dianggarkan dianggarkan dalam APBD APBD pada pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah,  jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. 4) Pemerinta ntah provins insi dan pemerint intah kabu abupate aten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundangundangan undangan di bidang pinjaman pinjaman daerah. daerah. Bagi pemerintah pemerintah provinsi provinsi dan dan peme pemeri rint ntah ah kabu kabupa pate ten/ n/ko kota ta yang yang ber berenc encan ana a untuk untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam ra rancangan peraturan daerah te tentang APBD ta tahun anggar anggaran an berken berkenaan aan sesuai sesuai Pasal Pasal 35 35 ayat ayat (3) (3) Pera Peratur turan an Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah sesuai Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan, sedangkan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai Pasal 14 ayat (4) Pera Peratu turan ran Peme Pemerin rintah tah Nomo Nomorr 30 Tahun Tahun 2011 2011 digunak digunakan an untu untuk k membi membiaya ayaii kegia kegiatan tan invest investasi asi prasar prasarana ana dan/atau dan/atau sarana dalam rangka pelayanan pelayanan publik yang:

-30-

a. menghasi menghasilkan lkan pener penerimaa imaan n langsung langsung berup berupa a pendapat pendapatan an bagi bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut; b. menghasi menghasilkan lkan pene penerim rimaan aan tidak tidak langs langsung ung berup berupa a penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau c. member memberika ikan n manfa manfaat at ekonom ekonomii dan sosial. sosial. b. Peng Pengel eluar uaran an Pemb Pembia iaya yaan an 1) Dalam Dalam rangka rangka pemberd pemberdaya ayaan an masyarak masyarakat, at, pemeri pemerinta ntah h daerah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keua Keuang ngan an Daer Daerah ah.. Dana Dana berg berguli ulirr dalam dalam APB APBD D diang diangga gark rkan an pada pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah,  jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. 2) Peny Penyer erta taan an moda modall peme pemeri rint ntah ah daer daerah ah pad pada a bada badan n usah usaha a mili milik k negara negara/da /daera erah h dan/a dan/atau tau badan badan usah usaha a lainny lainnya a diteta ditetapka pkan n dengan dengan peratu peraturan ran daerah daerah tent tentang ang penyer penyertaa taan n modal. modal. Penyer Penyertaa taan n modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam dalam peratu peraturan ran daer daerah ah tentan tentang g penyer penyertaa taan n modal modal pada pada tahun tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peratu peraturan ran daerah daerah tentan tentang g penyer penyertaa taan n modal. modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah dite diteta tapk pkan an dala dalam m pera peratu tura ran n daer daerah ah tent tentan ang g peny penyer erta taan an moda modall dimaksud, dimaksud, pemerintah pemerintah daerah daerah melakukan melakukan perubahan perubahan peraturan peraturan daerah daerah tentang tentang penyer penyertaa taan n modal modal tersebut. tersebut. 3) Pemeri Pemerintah ntah daer daerah ah dapat dapat menamb menambah ah modal modal yang yang disetor disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumb tumbuh uh dan dan berke erkemb mban ang. g. Khus Khusus us unt untuk BUMD BUMD sekt sektor or perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyer penyertaa taan n modal modal dimaks dimaksud ud guna guna menamb menambah ah moda modall inti inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Ratio  (CAR). 4) Dala Dalam m ran rang gka meni mening ngk katka atkan n akse akses s pem pembi biay ayaa aan n bag bagii Usa Usaha ha Mikro Kecil dan dan Menengah Menengah (UMKM), (UMKM), pemerintah pemerintah daerah dapat melaku melakukan kan penyer penyertaa taan n modal modal dan/at dan/atau au penamb penambahan ahan modal modal

-31-

kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan peraturan perundang-und perundang-undangan. angan. 5) Dalam Dalam rang rangka ka mend menduku ukung ng penc pencapa apaian ian target target Millenium  Deve Develo lopm pmen entt Goal Goal’s ’s (MDG (MDG’s ’s)  )   Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan (delapan puluh persen) persen) dan di wilayah perdesaa perdesaan n sebanyak 60% 60% (enam (enam pulu puluh h perse persen), n), peme pemeri rint ntah ah daer daerah ah per perlu lu mem mempe perk rkuat uat struktur permodalan lan Perusahaan Daer aerah Air Minu inum (PDAM). AM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan mena menamb mbah ah peny penyer erta taan an moda modall pemer pemerin inta tah h daera daerah h yang yang anta antara ra lain bersumber bersumber dari pemanfaatan pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Peny Penyer erta taan an Moda Modall dimak dimaksu sud d dilak dilakuk ukan an untu untuk k pena penamb mbaha ahan, n, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan caku cakupa pan n pel pelay ayan anan an.. Sel Selai ain n itu itu,, peme pemeri rint ntah ah daer daerah ah dapa dapatt melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG’s  dengan berpedoman pada peraturan peraturan perundang-unda perundang-undangan. ngan. 6) Untuk menganggark menganggarkan an dana dana cadangan, cadangan, pemerintah pemerintah daerah harus menetapkan ter terlebih dahu dahullu peraturan daerah ten tentang pembentukan d a na cadangan y an g mengatur t u ju a n pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 123 Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal Pasal 63 Peraturan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 13 Tahun Tahun 2006, 2006, sebaga sebagaiman imana a telah telah diubah diubah bebera beberapa pa kali kali terakhi terakhirr dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 7) Jumlah pembiayaan pembiayaan neto harus dapat menutup menutup defisit defisit anggaran anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, seba sebaga gaim iman ana a tel telah ah diub diubah ah bebe bebera rapa pa kali kali tera terakh khir ir deng dengan an Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. c. Sisa Sisa Lebi Lebih h Pemb Pembia iaya yaan an (SIL (SILPA PA)) Tahu Tahun n Berj Berjal alan an 1) Pemeri Pemerinta ntah h daerah daerah meneta menetapka pkan n Sisa Lebih Lebih Pembia Pembiayaa yaan n (SILPA) (SILPA)  Tahun Anggaran 2015 bersaldo nol. 2) Dalam Dalam hal hal perhitu perhitungan ngan penyus penyusunan unan Ranca Rancanga ngan n APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

-32-

3) Dalam Dalam hal perhitu perhitungan ngan SILPA SILPA Tahun Tahun Berjala Berjalan n negatif negatif,, pemerinta pemerintah h daer daerah ah mel melak akuk ukan an pen pengu gura rang ngan an bah bahka kan n peng pengha hapu pusa san n pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. IV. IV. Tekni eknis s Peny enyusun usunan an APBD APBD Dalam menyusun menyusun APBD APBD Tahun Tahun Anggaran Anggaran 2015, pemerint pemerintah ah daerah daerah dan DPRD harus harus memperhatika memperhatikan n hal-hal sebagai berikut: berikut: 1. Penetapan Penetapan APBD APBD harus harus tepat waktu, waktu, yaitu yaitu paling paling lambat lambat tanggal tanggal 31 Desemb Desember er 2014 2014 sebaga sebagaima imana na diatur diatur dalam dalam Pasal Pasal 116 116 ayat ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah telah diubah diubah bebera beberapa pa kali terakh terakhir ir dengan dengan Peratu Peraturan ran Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2014. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyus menyusun, un, menyam menyampai paikan kan dan membah membahas as rancang rancangan an APBD APBD Tahun Tahun Anggaran Anggaran 2015 2015 antara antara pemerint pemerintah ah daerah daerah dengan dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD DPRD terh terhadap adap rancang rancangan an Peratu Peraturan ran Daerah Daerah tentan tentang g APBD APBD,, paling paling lambat tanggal 30 Nopember 2014, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah Tahun un 200 2006, 6, seba sebaga gaim iman ana a tela telah h diub diubah ah bebe bebera rapa pa kal kalii tera terakh khir ir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:  Tabe  Ta bell 4  Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD No.

URAIAN

WAKTU

LAMA

1.

Penyusunan RKPD

2.

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketu Ketua a TAP TAPD D kepa kepada da kepa kepala la daerah

Ming Minggu gu I bula bulan n  Juni

1 ming minggu gu

3.

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala kepala daerah daerah kepada kepada DPRD

Pertengahan bulan  Juni

6 ming minggu gu

4.

Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KU A dan Rancan Rancangan gan PPAS PPAS

Akhir bulan Juli

5.

Penerbitan

Awal bulan

Surat

Akhir bulan Mei

Edaran

8 minggu

-33-

kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKASKPD dan RKA-PPKD

Agustus

6.

Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda rda te tentang APBD

Awal bulan Agustus sampai dengan dengan akhir akhir bulan September

7.

Penyampaian Rancangan Perda Perda ten tenta tang ng APBD APBD kepa kepada da DPRD

Ming Minggu gu I bula bulan n Oktober

8.

Pengambilan bersama DP DPRD daerah

Pali Paling ng lamb lambat at 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

9.

Menyampaikan Rancangan Perda erda tent tenta ang APBD APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi

3 hari kerja setelah persetujuan bersama

10.

Hasil ev evaluasi Ra Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD

Palin Paling g lama lama 15 hari hari kerja setela setelah h Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterim diterima a oleh MDN/Gub

11.

Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD

Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)

12.

Penyampaian ke keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub

3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan

13.

Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Palin Paling g lambat lambat akhir Desember (31 Desember)

14.

Penyampaian Pe Perda te tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub

Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan

persetujuan dan kepala

2 bulan

-34-

2. Untuk menjamin menjamin konsiste konsistensi nsi dan percepatan percepatan pembahasan pembahasan rancangan rancangan KUA/KUPA KUA/KUPA dan rancangan rancangan PPAS/PPA PPAS/PPAS S Perubah Perubahan, an, kepala kepala daerah haru harus s meny menyam ampa paik ikan an ran ranca cang ngan an KUA/ KUA/KU KUPA PA dan dan ranc rancang angan an PPAS/PPAS PPAS/PPAS Perubah Perubahan an tersebut tersebut kepada kepada DPRD DPRD dalam dalam waktu waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS PPAS/PPAS Perubahan Perubahan dalam proses penyusunan penyusunan Rancangan Rancangan APBD/Perubah APBD/Perubahan an APBD APBD Tahun Anggaran Anggaran 2015 akan lebih lebih efekti efektif. f. 3. Sesuai Sesuai Perat Peratura uran n Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Negeri Nomor Nomor 13 13 Tahun Tahun 2006, 2006, seba sebaga gaim iman ana a tela telah h diub diubah ah bebe bebera rapa pa kali kali tera terakh khir ir deng dengan an Per Perat atur uran an Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar dasar penyus penyusunan unan Rancang Rancangan an APBD/Per APBD/Peruba ubahan han APBD APBD Tahun Tahun Anggaran Anggaran 2015 termasuk termasuk laju inflasi, pertumbuha pertumbuhan n PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran besaran pendapat pendapatan an daerah daerah untuk Tahun Anggara Anggaran n 2015 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambark menggambarkan an sisi sisi defisit defisit dan surplus surplus anggaran anggaran daerah sebagai sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. 4. Subs Substtansi ansi PPAS PPAS/P /PP PAS Peru Peruba baha han n menc mencer ermi mink nkan an prio priori rittas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasi disinkronisasikan kan dengan dengan 9 (sembilan) (sembilan) bidang-bida bidang-bidang ng pembangunan pembangunan,,  yaitu: (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2) Bidang Ekonomi; (3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Bidang Sarana dan Prasarana; (5) Bidang Politik; (6) Bidang Pertahanan dan Keamanan; (7) Bidang Hukum dan Aparatur; (8) Bidang Wilayah dan  Tat Ruang; dan (9) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang tercantum tercantum dalam RKP RKP Tahun 2015, 2015, sedangkan sedangkan prioritas prioritas program program dari masing-masing SKPD kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasi disinkronisasikan kan dengan dengan 9 (sembilan) (sembilan) bidang-b bidang-bidang idang pembangunan pembangunan tersebut di atas, juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2015.

-35-

PPAS/P PPAS/PPAS PAS Peruba Perubahan han selain selain menggam menggambar barkan kan pagu pagu angg anggara aran n sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. RKPD. Pagu Pagu sementar sementara a tersebut tersebut akan menjadi menjadi pagu pagu definitif  definitif  setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang tentang APBD/Perub APBD/Perubahan ahan APBD APBD tersebut tersebut diteta ditetapkan pkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD. 5. Berdasarkan Berdasarkan KUA dan dan PPAS PPAS yang telah disepakati disepakati bersama bersama antara kepala daerah dan DPRD, kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD RKA-PPKD kepada Satuan Satuan Kerja Pengelola Pengelola Keuangan Keuangan Daerah (SKPKD). (SKPKD). Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar satuan harga. 6. RKA-SKPD RKA-SKPD memuat rincian anggaran anggaran pendapa pendapatan, tan, rincian anggaran anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. 7. RKA-P RKA-PPK PKD D mem memua uatt rinc rincia ian n pen penda dapa pata tan n yang yang bera berasa sall dari dari dana dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 8. RKA-SK RKA-SKPD PD dan RKA-PP RKA-PPKD KD digunak digunakan an sebaga sebagaii dasar penyus penyusunan unan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD. Dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung. Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya.

-36-

Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan pendanaan keadaan keadaan darurat darurat dan keperlu keperluan an mendesak mendesak,, pemerinta pemerintah h daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 9. Dalam rangka meningkatkan meningkatkan transparansi transparansi dan akuntabilitas akuntabilitas APBD, pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo Nomorr 13 Tahu Tahun n 2006 2006,, seba sebaga gaim iman ana a tela telah h diub diubah ah bebe bebera rapa pa kali kali terakhir terakhir dengan Peratur Peraturan an Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan ringkasan obyek obyek dan dan rincian rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. 10. Dalam hal rancangan peraturan peraturan daerah tentang tentang APBD telah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat Minggu I bulan Oktober 2014, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014, maka kepala daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi dan Gubernur Gubernur bagi bagi APBD APBD Kabupaten/K Kabupaten/Kota ota sesuai Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah telah diubah diubah bebera beberapa pa kali kali tera terakhi khirr dengan dengan Peratu Peraturan ran Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Rancangan peraturan memperhatikan:

kepala

daerah

tentang

APBD

harus

a. Anggaran Anggaran belanja belanja daerah dibatasi dibatasi maksimum maksimum sama sama dengan dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 2014 atau atau APBD APBD Tahu Tahun n Ang Angga gara ran n 201 2014 4 apab apabil ila a tid tidak ak ada ada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; b. Belanja daerah daerah diprioritask diprioritaskan an untuk mendanai mendanai belanja yang yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutu kebutuhan han Tahun Anggara Anggaran n 2015; dan c. Pelampauan Pelampauan batas batas tertinggi tertinggi dari dari jumlah pengelu pengeluaran aran hanya hanya diperkenanka diperkenankan n apabila ada ada kebijakan kebijakan pemerint pemerintah ah untuk kenaikan kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan

-37-

akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2015. 11. Dalam rangka percepatan percepatan penetapan peraturan peraturan daerah tentang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2015, dengan tahapan tahapan penyusunan penyusunan dan jadwal sebagai sebagai berikut:  Tabe  Ta bell 5  Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD No.

URAIAN

WAKTU

LAMA

1.

Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah

Paling lambat ming minggu gu I bula bulan n Agustus

2.

Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancan Rancangan gan PPAS PPAS Peruba Perubahan han

Paling lambat minggu II bulan Agustus

1 minggu

3.

Penerbitan Surat Ed Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKAPPKD dan DPP DPPAA-SK SKPD PD/P /PP PKD serta Penyusunan Rancangan Perda Perda tentan tentang g Perubaha Perubahan n APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

Paling lambat minggu minggu I bulan bulan September

3 minggu

4.

Penyampaian Ra Rancangan Perda tentang tentang Perubahan Perubahan APBD kepada kepada DPRD

Paling lambat ming minggu gu II bula bulan n September

3 minggu

5.

Pengambilan bersama DPRD daerah

Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir

6.

Menyampaikan Rancangan Perda tenta tentang ng Per Perub ubah ahan an APB APBD D dan dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepa kepada da MDN/Gu MDN/Gube bern rnur ur untu untuk k dievaluasi

persetujuan dan kepala

3 hari kerja setelah persetujuan bersama

-38-

7.

Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

Paling Paling lama lama 15 hari hari kerja setelah setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diteri diterima ma oleh MDN/Gub

8.

Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)

9.

Penyampaian ke keputusan DP DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada MDN/Gub

3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan

10.

Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada ten tentang tang Penja enjab baran ran Perub eruba ahan han APBD sesuai dengan hasil evaluasi

11.

Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

7 hari kerja

Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)

12. Dalam Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran Anggaran 2015, 2015, pemerintah pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015. 13. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD  Tahun Anggaran 2015. Apabila kepala daerah berhalangan sementara, kepala daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk menyampaikan

-39-

rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat  yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 14. Dalam hal Pimpinan DPRD DPRD berhalangan tetap tetap atau sementara, pejabat  yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 15. Rancangan peraturan daerah daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, seba sebaga gaim iman ana a tela telah h diub diubah ah bebe bebera rapa pa kal kalii tera terakh khir ir deng dengan an Pera Peratu tura ran n Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 16. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Walikota untuk APBD kabupaten/kota. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, seba sebaga gaim iman ana a tela telah h diub diubah ah bebe bebera rapa pa kal kalii tera terakh khir ir deng dengan an Pera Peratu tura ran n Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. V. HalHal-H Hal Khusu husus s Lain Lainny nya a Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2015, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut: 1. Penyelesaian Penyelesaian permasalahan permasalahan mengenai mengenai pemungut pemungutan an Pajak Pajak Bumi Bumi dan dan Banguna Bangunan n Perdes Perdesaan aan dan Perkot Perkotaan aan memped mempedoma omani ni Peratu Peraturan ran

-40-

Bersam Bersama a Menter Menterii Keuang Keuangan an dan dan Mente Menteri ri Dalam Dalam Negeri Negeri Nomor Nomor 15/PMK 15/PMK.07 .07/20 /2014 14 dan Nomor Nomor 10 10 Tahun Tahun 2014 2014 tenta tentang ng Tahap Tahapan an Persiapan Persiapan dan dan Pelaksan Pelaksanaan aan Pengalih Pengalihan an Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak. 2. Penganggaran Penganggaran Retribusi Retribusi Penggantian Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai maksud Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. 3. Dala Dalam m rang rangka ka peni pening ngka kata tan n bida bidang ng pen pendi didi dika kan, n, pem pemer erin inta tah h daer daerah ah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundangundangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD. 4. Untuk meningkatkan meningkatkan efektifitas efektifitas penyusunan penyusunan anggaran anggaran BOS BOS Tahun Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 5. Dalam rangka peningkatan peningkatan bidang kesehatan, kesehatan, pemerintah pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36  Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. 6. Dalam Dalam rangk rangka a menunja menunjang ng penyel penyeleng enggar garaan aan pemer pemerint intahan ahan daer daerah ah pada pada daerah otonom baru, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota induk melakukan pembinaan secara intensif melalui fasilitasi penyusunan Rancangan APBD, dan dukungan pendanaan melalui pemberian hibah/bantuan keuangan yang besarnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyediaan dana hibah/bantuan keuangan bagi daerah otonom baru oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota induk dilakukan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan amanat undang-

-41-

undang tentang pembentukan daerah otonom baru yang bersangkutan. Pemberian hibah dimaksud harus mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah. Sambil menunggu pembentukan DPRD, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 bagi provinsi/kabupaten/kota yang baru dibentuk mempedomani Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal 121 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 7. Dalam penyelenggar penyelenggaraan aan pembangunan pembangunan yang melibatkan melibatkan beberapa beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang  Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis  Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan perundang-un dangan lainnya. Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah. Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur mempedomani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Presiden Presiden Nomor 66 Tahun 2013 2013 tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur. 8. Dalam rangka mendukung mendukung efektivitas efektivitas implementasi implementasi program program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan. 9. Belanja Tidak Terduga Terduga yang yang akan akan digunakan digunakan untuk mendanai mendanai tanggap tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan kebutuhan mendesak mendesak lainnya, seperti seperti penanganan penanganan konflik konflik sosial sosial sesuai sesuai amanat amanat Unda Undang-U ng-Unda ndang ng Nomo Nomorr 7 Tahun Tahun 2012 2012 tentan tentang g Penang Penanganan anan Konflik Sosial dan penangan penanganan an gangguan gangguan keamanan keamanan dalam dalam negeri negeri sesu sesuai ai amana amanatt Inst Instru ruks ksii Pre Presid siden en Nomo Nomorr 1 Tahun Tahun 2014, 2014, dilak dilakuk ukan an dengan cara:

-42-

a. Kepala Kepala Daerah menetap menetapkan kan kegiatan kegiatan yang akan akan didanai dari dari belanja belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan; b. Atas dasar dasar keputusan keputusan kepala daerah terseb tersebut, ut, instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;

pimpinan pimpinan terhadap

c. Kepala Daerah Daerah dapat dapat mengambi mengambill kebijakan kebijakan percepata percepatan n pencairan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan d. Kegiatan Kegiatan lain diluar diluar tanggap tanggap darurat darurat yang didanai didanai melalui melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga terduga ke belanja SKPD SKPD berkenaan berkenaan dan/atau dan/atau belanja PPKD. PPKD. 10. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Penyediaan Penyediaan anggaran anggaran untuk untuk mobilis mobilisasi asi tenaga tenaga medis medis dan obatobatobatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKASKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud; b. Penyediaan Penyediaan anggaran anggaran untuk untuk bantuan bantuan keuangan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan c. Pemanfaatan Pemanfaatan saldo anggara anggaran n yang tersedia tersedia dalam dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.

-43-

11. Program Program dan dan kegiatan kegiatan yang dibiayai dibiayai dari dari DBH-CHT, DBH-CHT, DBH-DR, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana dana tran transf sfer er lain lainny nya a yan yang g suda sudah h jel jelas as peru perunt ntuk ukan anny nya a sert serta a pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan dalam dalam keadaan keadaan darurat darurat dan/atau dan/atau mendesak mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. Menetapkan Menetapkan peratur peraturan an kepala kepala daerah daerah tentang tentang perubahan perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; b. Menyusun Menyusun RKA-SKPD RKA-SKPD dan menges mengesahkan ahkan DPA-SKPD DPA-SKPD sebagai sebagai dasar dasar pelaksanaan kegiatan; c. Ditampung Ditampung dalam dalam peraturan peraturan daerah daerah tentang tentang perubaha perubahan n APBD, atau atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan menetapkan perubahan perubahan APBD APBD atau atau tidak melakukan melakukan perubahan perubahan APBD. 12. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi. 13. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah  jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada pada tingkatan tingkatan daerah yang yang sama tidak tidak diberikan diberikan tunjanga tunjangan n perumahan. 14. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masingmasing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan

-44-

 yang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Dalam Dalam Pasal Pasal 69 69 UndangUndang-Und Undang ang Nomo Nomorr 1 Tahun Tahun 2004 2004 tentan tentang g Perbendahara Perbendaharaan an Negara ditegaskan ditegaskan bahwa SKPD SKPD atau Unit Kerja pada pada SKPD SKPD yang yang memilik memilikii spesifi spesifikas kasii teknis teknis di bida bidang ng layanan layanan umum umum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pola pengelo pengelolaan laan keua keuanga nganny nnya. a. Untuk Untuk mener menerapk apkan an Pola Pola Pengelo Pengelolaan laan Keuang Keuangan-B an-BLUD LUD (PPK-BL (PPK-BLUD) UD) diatur diatur lebih lebih lanjut lanjut dengan dengan peratu peraturan ran kepala daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam Dalam pener penerap apan an PPKPPK-BL BLUD UD,, peme pemeri rint ntah ah daer daerah ah memp memper erhat hatik ikan an antara lain sebagai berikut: a. Bagi Bagi Ruma Rumah h Saki Sakitt Daer Daerah ah (RSD (RSD)) yang yang belu belum m mener menerapk apkan an PPKPPKBLUD, agar pemerintah pemerintah daerah daerah segera melakukan melakukan langkah-langkah langkah-langkah untuk mempercepat mempercepat penerapan penerapan PPK-BLUD pada RSD tersebut. tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. b. Bagi SKPD SKPD atau unit unit kerja kerja pada SKPD SKPD yang telah menerapk menerapkan an PPKBLUD, agar: 1) Penyusunan Penyusunan RKA RKA dalam dalam APBD menggunakan menggunakan format format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); 2) Tahapan Tahapan dan jadwal jadwal proses proses penyusunan penyusunan RKA/RB RKA/RBA, A, mengikuti mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat ayat (3a), SKPD atau Unit Unit Kerja pada SKPD SKPD yang telah menera menerapka pkan n PPK-BLUD PPK-BLUD,, pagu pagu anggaran anggaran BLUD BLUD dalam dalam Rancang Rancangan an Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendap pendapata atan n dan surplu surplus s BLUD, BLUD, dirinci dirinci dalam dalam 1 (satu) (satu) progra program, m, 1 (satu) (satu) kegiat kegiatan, an, 1 (satu) (satu) output output dan dan jenis belanj belanja. a. 16. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 Tah Tahun un 201 2010 0 tent tentan ang g Stan Standa darr Akun Akunta tans nsii Peme Pemeri rint ntah ahan an dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam dalam APBD APBD Tahun Tahun Angg Anggaran aran 2015 untuk untuk mend mendanai anai kegiat kegiatan an peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan serta pengembangan infrastruktur lainnya. 17. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional  yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional

-45-

dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. 18. Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 19. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pendanaan Pendanaan kegiatan kegiatan lanjutan lanjutan menggunakan menggunakan SiLPA SiLPA Tahun Tahun Anggaran Anggaran 2014. b. Ditu Dituang angka kan n ke dalam dalam Doku Dokume men n Pel Pelak aksa sanaa naan n Ang Angga gara ran n Lanju Lanjuta tan n SKPD SKPD (DPAL(DPAL-SKP SKPD) D) Tahu Tahun n Anggar Anggaran an 2015 2015 sesuai sesuai Doku Dokumen men Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)  Tahun Anggaran 2014 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Peraturan Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 2006, sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa beberapa kali kali terakhi terakhirr dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. c. DPAL-SKPD DPAL-SKPD disahkan disahkan oleh PPKD PPKD sebaga sebagaii dasar pelaksanaan pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Untuk penetapan penetapan jumlah jumlah anggaran anggaran yang yang disahkan disahkan dalam dalam DPALDPALSKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut: 1) Penelitian Penelitian terhadap terhadap penyebab penyebab keterlamb keterlambatan atan penyelesa penyelesaian ian pekerjaan, pekerjaan, sepanjang sepanjang penyeba penyebabnya bnya di luar kelalaian kelalaian Penyedia Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Jumlah anggaran anggaran yang disahkan disahkan dalam dalam DPAL DPAL setelah setelah terlebih terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:

-46-

a) Sisa DPA-SKPD DPA-SKPD yang belum belum diterbitk diterbitkan an SPD dan/atau dan/atau belum diter diterbi bitk tkan an SP2D SP2D Tahun Tahun Angg Anggar aran an 201 2014 4 atas atas keg kegiat iatan an yan yang g bersangkutan; b) Sisa SPD yang belum belum diterbit diterbitkan kan SPP, SPP, SPM atau atau SP2D SP2D Tahun Anggaran 2014; dan c) SP2D SP2D yang yang belu belum m diuan diuangk gkan an.. e. Penganggara Penganggaran n beban beban belanja belanja atas pelaksanaan pelaksanaan kegiat kegiatan an lanjutan lanjutan  yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan. f. Kegiatan Kegiatan yang dapat dibuatkan dibuatkan DPAL harus memenuhi memenuhi kriter kriteria ia bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure) . 20. Dalam Dalam hal pemeri pemerinta ntah h daerah daerah mempun mempunyai yai kewajib kewajiban an kepada kepada pihak pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran Anggaran 2015 2015 sesuai kode rekening rekening berken berkenaan aan.. Tata Tata cara cara pengan pengangga ggaran ran dimak dimaksud sud terl terlebi ebih h dahulu dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 21. Pemerintah daerah tidak tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang uang pesangon, pesangon, mengingat mengingat tidak memiliki memiliki dasar dasar hukum yang yang melandasinya. 22. Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja Tim Koordinasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran Daerah. 23. Pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah Tahun Tahun 2015 2015 diang dianggar garkan kan pada pada jenis jenis belanja belanja hiba hibah h dari dari pemerintah daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007.

-47-

Khusus kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, yang diselenggarakan bersamaan dalam daerah yang sama, dilakukan pendanaan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan mempedomani Pasal 8, Pasal 8A dan Pasal 8B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. Dalam hal tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun anggaran, maka belanja hibah Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah dalam APBD APBD Tahun Anggaran 2015 dapat digunakan untuk mendanai serangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud, sepanjang belanja hibah tersebut telah disalurkan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundangundangan. Pendanaan pelaksanaan dianggarkan SKPD yang undangan.

kebutuhan pengamanan dan penanganan kasus Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada secara fungsional terkait sesuai peraturan perundang-

24. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 25. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 26. Pemerintah Pemerintah daerah mensinergikan mensinergikan penganggaran penganggaran program program dan dan kegiata kegiatan n dalam dalam penyus penyusunan unan APBD Tahun Tahun Anggaran Anggaran 2015 dengan dengan kebijak kebijakan an nasional, antara lain: a. Pencapaian Pencapaian MDG’s, MDG’s, seperti: seperti: kesetar kesetaraan aan gender, gender, penanggula penanggulangan ngan HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; Berkeadilan; Terkait Terkait dengan dengan upaya upaya percepatan percepatan pengarusutam pengarusutamaan aan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, peme pemeri rint ntah ah daer daerah ah agar agar memp memped edom omani ani Sura Suratt Edar Edaran an Ment Menter erii Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menter Menterii Keuanga Keuangan, n, Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Negeri dan Mente Menteri ri Negara Negara Pemb Pember erda daya yaan an Pere Peremp mpua uan n dan Perl Perlind indung ungan an Anak Anak Nomo Nomor: r: 270/ 270/M. M.PP PPN/ N/11 11/2 /201 012, 2, Nomo Nomor: r: SE-3 SE-33/ 3/MK MK.0 .02/ 2/20 2012 12,, Nomo Nomor: r:

-48-

050/43 050/4379A 79A/SJ, /SJ, Nomor: Nomor: SE-4 SE-46/M 6/MPP-P PP-PA/1 A/11/2 1/2011 011 tentan tentang g Strate Strategi gi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Responsif Gender (PPRG); b. Rehabilitasi Rehabilitasi dan perlindunga perlindungan n sosial sosial bagi para para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat; c. Dukungan Dukungan pelaksana pelaksanaan an tugas tugas dan fungsi fungsi Tim Penggerak Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga; d. Pengelolaan Pengelolaan batas batas wilayah wilayah negara negara dan dan pembangunan pembangunan kawasan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; e. Penguatan Penguatan Forum Forum Koordina Koordinasi si Pimpinan Pimpinan Daerah Daerah sebagaim sebagaimana ana diatur diatur dalam dalam Peratu Peraturan ran Pemer Pemerinta intah h Nomor Nomor 19 Tahu Tahun n 2010 tentang tentang Tata Tata Cara Cara Pela Pelaks ksan anaa aan n Tuga Tugas s dan dan Wewe Wewena nang ng Sert Serta a Kedu Kedudu duka kan n Keuangan Keuangan Gubernur Gubernur Sebagai Sebagai Wakil Wakil Pemerintah Pemerintah di Wilayah Wilayah Provinsi, Provinsi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun ahun 2010 2010 tent tentan ang g Tata ata Cara Cara Pelak elaksa sana naan an Tugas ugas dan dan Wewenan Wewenang g Serta Serta Kedudu Kedudukan kan Keuang Keuangan an Gube Gubernu rnurr Sebaga Sebagaii Wakil Wakil Pemerintah Pemerintah di Wilayah Wilayah Provin Provinsi; si; f. Pengem Pengembang bangan an kearsi kearsipan pan di daera daerah h dalam rang rangka ka peningk peningkata atan n kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun Tahun 2009 2009 tenta tentang ng Kears Kearsipa ipan n dan Peratu Peraturan ran Ment Menteri eri Dalam lam Ne Negeri No Nomor mor 78 Tahun 20 2012 tentang ang Tata Ke Kearsi rsipan di Lingkungan Lingkungan Kementerian Kementerian Dalam Negeri Negeri dan Pemerintah Daerah; g. Revitalisasi Revitalisasi dan aktualisas aktualisasii nilai-nilai nilai-nilai Pancasila Pancasila dan dan pendidikan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012; h. Penanganan Penanganan gangguan gangguan keamanan keamanan dalam negeri sebagaimana sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah; i. Tunjang Tunjangan an PNSD PNSD yang bert bertuga ugas s pada unit unit kerja kerja yang yang mempun mempunyai yai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;  j. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23

-49-

 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan peraturan perundang-unda perundang-undangan ngan lainnya; dan k. Fasilitasi Fasilitasi pengaduan pengaduan masyarak masyarakat at dan pengembangan pengembangan akses inform informasi asi secara secara transpa transparan ran,, cepat, cepat, tepat tepat dan dan sederh sederhana ana deng dengan an mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MENTERI DALAM NEGERI, ttd GAMAWAN FAUZI Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690824 199903 1 001