1. Konsep Negara Hukum Kesejahteraan. Kesejahteraan. Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada kerangka teori tent tentan ang g
cam campur pur
tang tangan an nega negara ra dala dalam m
bida bidang ng agra agrari ria a
kehut ehutan anan an,,
khususnya pengaturan mengenai penguasaan dan pengelolaan kawasan huta hutan n
untu ntuk
kesej esejah ahtteraa eraan n
masya asyarrakat akat..
Konse onsep p
neg negara ara
huk hukum
kesejah kesejahteraa teraan n pada dasarn dasarnya ya dikemban dikembangka gkan n dalam pengertia pengertian n sebagai sebagai sebuah konsep negara yang berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat atas atas dasar dasar keten ketentua tuan n hukum hukum atau atau aturan aturan hukum hukum,, walau walaupun pun terdap terdapat at pendapat yang menyatakan bahwa negara hukum kesejahteraan adalah perpaduan
antara,
konsep
negara
hukum,
dan
konsep
negara
kesejahteraan. 1 Dalam pengertian yang abstrak, negara adalah suatu badan hukum yang mempuny mempunyai ai tujuan tujuan tertentu. tertentu. Menurut Menurut teori negara negara kesejah kesejahteraa teraan, n, tujuan
negara
tidak
lain
adalah
kesejahteraan
bagi
warganya
(masyarakatnya). Konsep onsep negara negara kesejah kesejahteraa teraan n ini pertama pertama kali kali dikemuk dikemukaka akan n oleh e!eri e!eride, de, seoran seorang g anggot anggota a Parleme arlemen n "nggri "nggris s dalam dalam repo report# rt#nya nya,, yang yang mengandung suatu program program sosial, dengan perincian antara lain$% 1. Meratakan pendapatan masyarakat& masyarakat& %. 'saha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal& . Mengusahakan Mengusahakan lapangan kerja kerja yang seluas#luasnya& seluas#luasnya& . Pengawasan Pengawasan atas upah oleh Pemerintah& Pemerintah& *. 'saha 'saha dalam bidang pendidik pendidikan an di sekolah# sekolah#sek sekolah, olah, pendidikan pendidikan lanjutan+latihan kerja, dan sebagainya. pabila kita renungkan, dalam e!eride -eport inilah terkandung konsep negara negara kesejah kesejahtera teraan an yang akhirnya akhirnya meluas meluas dan diterima diterima oleh banyak banyak negara, termasuk negara -epublik "ndonesia. 1
min minud uddi din n dala dalam m aud auddi din n Mars Marsun uni, i, Huku Hukum m dan dan Kebija ebijaka kan n Perp Perpaj ajak akan an Di Indonesia, Indonesia, /ogyakarta, '"" Press, %00. 2lm, 1. % Muchsan, Peradilan Administrasi Negara, Negara, /ogyakarta, iberty,1341. 2lm, 1.
ebih lanjut menurut Muchsan, dalam teori negara kesejahteraan, untuk dapat mencapai tujuannya (kesejahteraan bagi rakyat), negara dituntut untuk mencapuri segala aspek kehidupan masyarakat, mengurusi semua urusan sejak manusia itu lahir sampai mati (from the craddle to the graves). 5idak satupun aspek kehidupan masyarakat yang terlepas dari campur tangan negara. 6leh karena negara "ndonesia adalah negara hukum, maka ideal sekali apabila semua perbuatan negara (penguasa) termasuk perbuatan dalam mencampuri kehidupan masyarakat, didasarkan atas peraturan hukum yang berlaku (rechtmatig). Dengan demikian instrument hukum hadir secara ideal untuk mencapai
tujuan#tujuan
seperti
tata
cara
mengontrol
dan
mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi& menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata& mengurangi kemiskinan& menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin& menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people (orang#orang yang kurang beruntung)& atau bahkan memberikan proteksi sosial bagi setiap warga negara dalam ragam jaminan sosial. 2. Hukum Agraria Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 19! tentang Peraturan "asar Pokok-Pokok Agraria. 2ukum positip, dalam hal ini hukum pertanahan, merupakan elemen yang amat penting, dalam kehidupan hukum suatu bangsa. 'saha pembentukan hukum positip yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi
"bid, hlm %.
7a89i, Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan ekonomi Daerah, Pengembangan odel kebijakan Pembangunan !konomi Daerah Dari Pengalaman Kabupaten Hul" #ungai #elatan Periode $%%&'())* dan ())+'()), Malang, :!erroes Press. %004. 2lm, ;.
atau
lebih
tepatnya
lebih
sesuai
dengan
latar
belakang
budaya
masyarakat, telah dilakukan. 5idak pelak lagi usaha yang demikian itu senantiasa dilakukan karena secara sadar kita melihat betapa pentingnya
proklamasi
kemerdekaan
(1;
gustus
13*)
sampai
terbentuknya 'ndang#undang Pokok graria, pemerintah kita (-.") terus berusaha memperbaiki hal#hal yang menyangkut agraria dari politik agraria pemerintah jajahan menjadi+disesuaikan dengan politik yang selaras dengan pancasila dan ''D 13*. Politik hukum agraria di "ndonesia sebagai bagian politik hukum ditujukan untuk menyesuaikan hukum agraria yang berlaku dengan etik (norma kebaikan) hukum yang umum, etik hukum agraria yang khusus bagi "ndonesia dan keadaan kepentingan dan kebutuhan di dalam masyarakat, sehingga mempunyai corak pedagogis juga, ialah memberi petunjuk
merupakan
pedoman
bagi
perkembangan
agraria
untuk
memperoleh pembangunan dalam lapangan agraria yang diperlukan. Maka sebaiknya di dalam memikirkan politik hukum agraria di "ndonesia ditinjau lebih dahulu perlu tidaknya di "ndonesia diadakan pembangunan agraria.;
*
7atjipto -ahardjo, Hukum Dalam Perspektif #osial, andung, lumni,1341. 2lm,
41.
Komar ndasasmita, asalah Hukum Perdata Nasional Indonesia, andung, lumni, 134. 2lm.10. ; =otonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, >akarta, P5.ina ksara, 134. 2lm,1.
2ukum tanah yang baru atau hukum tanah nasional mulai berlaku sejak % 7eptember 130, dimuat dalam 'ndang#'ndang -epublik "ndonesia =omor * 5ahun 130 dengan judul resmi ?Peraturan Dasar Pokok#Pokok graria@, atau yang lebih dikenal dengan sebutan 'ndang# undang Pokok
graria
(''P).
''P
130
mengakhiri
berlakunya
peraturan#peraturan hukum tanah kolonial, dan sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di "ndonesia, serta menciptakan dasar#dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional "ndonesia yang asli. dapun tujuan ''P 130 yakni& Pertama, menciptakan uni8kasi (kesatuan hukum) hukum agraria dengan cara menyatakan tidak berlaku lagi (mencabut+menghapus) produk peraturan#peraturan hukum tanah yang
lama
dan
menyatakan
berlakunya
hukum
tanah
nasional
berdasarkan hukum tanah adat yang tidak tertulis, sebagai bahan penyusunan hukum tanah nasional& Kedua, menciptakan uni8kasi hak#hak penguasaan atas tanah (hak#hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah) melalui ketentuan kon!ersi. Dengan
demikian
konsep
domein
seperti
yang
dianut
oleh
pemerintah 2india elanda tidak berlaku, dan diganti dengan konsep hak menguasai negara. Pengertian menguasai bukan sebagai pemilik tanah melainkan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal % ayat (1) ''P 130 bahwa ?atas dasar ketentuan Pasal ayat () ''D 13* dan hal# hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat@. #.Agraria Kehutanan. '' =o. 1+1333 merupakan salah satu undang#undang yang terbentuk pasca lengsernya pemerintahan 7oeharto atau dikenal sebagai periode
re
'ndang#undang
ini
memberi
kewenangan
pada
pemerintah melalui Kementrian Kehutanan (Kemenhut) untuk menentukan dan mengelola kawasan hutan "ndonesia. Dalam undang#undang tersebut tidak mencantumkan kewenangan Kemenhut atas penerbitan jenis#jenis hak penguasaan atas tanah sebagaimana yang di atur oleh ''P 130. ahkan secara hukum dapat dikatakan bahwa ?tanah hukum@ tidak terdapat di "ndonesia sebagai suatu de8nisi hukum. "stilah tanah hutan bukanlah istilah resmi bahasa "ndonesia dan juga bukan termasuk pernyataan
yang
digunakan
dalam
perdebatan
kehutanan
dan
pengelolaan hutan. "stilah yang laAim+resmi digunakan yaitu kawasan hutan yang diterangkan sebagai ?suatu kawasan yang ditunjuk dan+atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan@. Maka secara hukum kawasan hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu& Pertama, Kawasan hutan negara, yaitu wilayah di mana pemerintah telah menetapkan bahwa tidak ada hak pri!at atas tanah tersebut& Kedua, 2utan hak, yaitu wilayah di mana tanah dan hutan di atasnya dibebani hak pri!at. Dapat dikatakan bahwasanya kawasan hutan negara dan kawasan hutan hak berada di bawah kewenangan P=. Dalam kasus kawasan
hutan negara, menurut ''P 130 tanah#tanah tersebut merupakan tanah negara sejak erita cara 5apal atas (5) menyatakan tidak ada hak#hak lokal di atasnya. 7edangkan dalam kasus kawasan hutan hak, hampir tanpa pengecualian, belum ditentukan ada tidaknya hak#hak lokal dan tanah#tanah ini tetap belum terda
konser!asi
dan
dengan menentukan
lindung
mengingat
proses
penetapan kawasan hutan akan membutuhkan waktu yang lama. =amun demikian penatagunaan kawasan hutan tidak dapat dilanjutkan dengan proses apapun sebelum ada status penguasaanya ditentukan melalui proses penda
atas
memperoleh serti8kat
bidang hak
tanah
atas tanah
tertentu
bertujuan
untuk
(7erti8kat), sehingga dapat
dijadikan bukti dan perlindungan dari para pihak yang tidak bertanggung
jawab untuk menjadikan tanah tersebut sebagai lahan bisnis atau dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik sah atas tanah tersebut. 7erti8kat dalam Pasal 1 angka %0 PP =o. %+133; menyebutkan bahwa ?7erti8kat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (%0 huru< c ''P 130 untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah waka<, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing#masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan@. 7edangkan dalam Pasal % PP =o. %+133;, menyebutkan bahwa ?7erti8kat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data 8sik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,sepanjang data 8sik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan@. Dari dua pengertian tersebut, sekurang#kurangnya 7erti8kat harus terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur, dan memuat tentang$ Pertama, Data 8sik tanah mengenai letak tanah, batas#batas tanah, keterangan 8sik tanah dan beban yang ada di atas tanah& Kedua, Data yuridis tanah mengenai jenias hak atas tanah (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan subjek pemegang hak. 7erti8kat, selain ber
bangunan berupa tempat tinggal di atas tanah tersebut. 7yarat dari penerbitan iAin mendirikan bangunan salah satunya adalah serti8kat tersebut. Dan secara ekonomis, serti
pembiayaan
apabila
pemegang
7erti8kat
membutuhkan
pinjaman dari bank. ahan#bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain$ 1. ahan 2ukum Primer. /aitu bahan hukum
yang
mengikat
terdiri
dari
peraturan
perundang#undangan yang berlaku atau ketentuan#ketentuan yang berlaku, antara lain$ a. 'ndang#'ndang Dasar =egara -epublik "ndonesia 5ahun 13* b. 'ndang#'ndang Pokok graria =omor * 5ahun 130 tentang Peraturan Dasar Pokok#Pokok graria. c. 'ndang#'ndan< =omor * 5ahun 13; tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. d. 'ndang#'ndang
=omor *
5ahun 1330 tentang
Konser!asi
7umber Daya lam dan ekosistemnya. e. 'ndang#'ndang =omor 1 5ahun 1333 tentang Kehutanan. <. Peraturan Pemerintah =omor % 5ahun 133; tentang Penda
=egara
graria
(PM=) +
Kepala
adan
Pertanahan =asional (KP=) =omor 5ahun 1333. %. ahan 2ukum 7ekunder. /aitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dan memberikan
penjelasan
terhadap
bahan
hukum
primer,
di
anataranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku#buku kepustakaan yang dapat dijadikan re
/aitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder diantaranya berasal dari kamus, terminologi hukum.