A. KONSEP HAK DAN KEW KEWAJIBAN AJIBAN ASASI ASASI MANUSIA MANUSIA Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
HAM adalah adalah hak-hak hak-hak dasar yang yang meleka melekatt pada pada diri diri manusia manusia,ta ,tanpa npa hak-ha hak-hak k itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. alam pasal ! "ndang-"ndang #omor $% Tahun !%%% tentang HAM disebutkan bah&a 'Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhlu makhluk k Tuhan Tuhan Yang Maha Maha (sa dan merupa merupakan kan anuger anugerahah-#y #yaa yang yang &a)ib &a)ib dihorm dihormati, ati, di)un)ung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*. +uang lingkup HAM meliputi a. Hak pribadi pribadi hak-hak hak-hak persamaan persamaan hidup hidup,, kebebasan, kebebasan, keamanan, keamanan, dan lain-lain lain-lain b. Hak milik pribadi dan kelompok kelompok sosial tempat seseorang berada c. ebebasan ebebasan sipil sipil dan politik politik untuk untuk dapat dapat ikut serta dalam dalam pemerinta pemerintahan han serta serta d. Hak-hak Hak-hak berkena berkenaan an dengan dengan masalah masalah ekonomi ekonomi dan sosial. Hakika Hakikatt Hak Asasi Asasi Manusi Manusiaa sendiri sendiri adalah adalah merupa merupakan kan upaya upaya men)aga men)aga kesela keselamat matan an eksistensi eksistensi manusia manusia secara utuh melalui aksi keseimbanga keseimbangan n antara kepentingan kepentingan perseorangan perseorangan dengan kepentingan umum. /egitu )uga upaya menghormati, melindungi, dan men)un)ung tinggi Hak Asasi Manusia men)adi ke&a)iban dan tangung )a&ab bersama antara indi0idu, pemeritah 1Aparatur Pemerintahan baik 2ipil maupun Militer3,dan negara. /erdasar /erdasarkan kan bebera beberapa pa rumusan rumusan hak asasi asasi manusi manusiaa di atas, atas, dapat dapat ditari ditarik k kesimp kesimpula ulan n tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di &arisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang )enis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa. c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. 4rang tetap mempunyai HAM &alaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
2.2 Hak Asasi Manusia (HAM) paa tataran !"#$a"
2ebelum konsep HAM diriti5ikasi P//, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM ,yaitu a. HAM menurut konsep #egara-negara /arat !3 6ngin meninggalkan konsep #egara yang mutlak. 73 6ngin mendirikan 5ederasi rakyat yang bebas. $3 8iloso5i dasar hak asasi tertanam pada diri indi0idu manusia. 93 Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan #egara. b. HAM menurut konsep sosialis !3 Hak asasi hilang dari indi0idu dan terintegrasi dalam masyarakat 73 Hak asasi tidak ada sebelum #egara ada. $3 #egara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan A5rika !.Tidak boleh bertentangan a)aran agama sesuai dengan kodratnya. 7.Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga $.6ndi0idu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan ke&a)iban sebagai anggota masyarakat. d. HAM menurut konsep P// onsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi P// yang dipimpin oleh E"en#r %##se&e"t dan secara resmi disebut 'Universal Decralation of Human Rights”.
"ni0ersal ecralation o5 Human +ights menyatakan bah&a setiap orang mempunyai
Hak untuk hidup
emerdekaan dan keamanan badan
Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum
Hak untuk mendapat )aminan hukum dalam perkara pidana
Hak untuk masuk dan keluar &ilayah suatu #egara
Hak untuk mendapat hak milik atas benda
Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
Hak untuk bebas memeluk agama
Hak untuk mendapat peker)aan
Hak untuk berdagang
Hak untuk mendapatkan pendidikan
Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat
Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kema)uan keilmuan.
B. SUBSANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DAAM PAN*ASIA
Konsep dan Arti Penting Perlindungan dan Penegakan Hukum Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya
yang
berjudul
Hukum
dan Penegakan
Hukum (2007), perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya
yang dilakukan seara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah,
s!asta
yang
bertujuan
mengusahakan
pengamanan,
penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak"hak asasi yang ada# Makna tersebut tidak terlepas dari $ungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia# %engan kata lain hukum memberikan perlindungan
kepada
kepentingannya,
manusia
dengan
dalam
syarat
memenuhi
manusia
juga
berbagai harus
maam
melindungi
kepentingan orang lain# %engan
demikian,
suatu
perlindungan
dapat
dikatakan
sebagai
perlindungan hukum apabila mengandung unsur"unsur sebagai berikut & •
•
Adanya perlindungan dari pemerintah kepada !arganya# 'aminan kepastian hukum#
•
erkaitan dengan hak"hak !arganegara#
•
Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya#
ada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum# *leh karena itu, terdapat banyak maam perlindungan hukum# %ari sekian banyak jenis dan maam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang ukup populer antara lain & +#
erlindungan hukum terhadap konsumen# erlindungan hukum
terhadap konsumen ini telah diatur dalam ndang"ndang -epublik .ndonesia /omor 1ahun + tentang erlindungan 3onsumen yang pengaturannya menakup segala hal yang menjadi hak dan ke!ajiban antara produsen dan konsumen# 2#
erlindungan
3ekayaan
hukum
.ntelektual
yang
(Ha3.)#
diberikan
engaturan
kepada mengenai
Hak
atas
hak
atas
kekayaan intelektual meliputi, hak ipta dan hak atas kekayaan industri# engaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang" undangan, seperti ndang"ndang -epublik .ndonesia /omor + 1ahun 2002 tentang Hak 4ipta, ndang"ndang -epublik .ndonesia /omor +5 1ahun 200+ tentang Merek, ndang"ndang -epublik .ndonesia /omor +6 1ahun 200+ tentang aten, ndang"ndang -epublik .ndonesia /omor 2 1ahun 2000 tentang erlindungan arietas 1anaman, dan lain sebagainya# 8#
erlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan
dengan hak"hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur
pemeriksaan
sebagaimana
diatur
dalam
peraturan
perundangundangan# Hukum
dapat
seara
e$ekti$
menjalankan
$ungsinya
untuk
melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan# %engan kata lain perlindungan hukum dapat ter!ujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan# roses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum# %engan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan"ketentuan hukum dalam berbagai maam bidang kehidupan#
Penegakan hukum merupakan syarat ter!ujudnya perlindungan hukum# 3epentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum# Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan ter!ujud, apabila undang"undang perlindungan konsumen dilaksanakan, hak ipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi
apabila
ketentuan
mengenai
hak
ipta
juga
dilaksanakan# egitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila norma" norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan#
*. KASUS+KASUS PEAN!!A%AN HAM !. Ter)adinya penganiayaan pada pra)a 2TP# oleh seniornya dengan dalih pembinaan
yang menyebabkan meninggalnya lip Muntu pada tahun 7::$. 7. osen yang malas masuk kelas atau malas memberikan pen)elasan pada suatu mata
kuliah kepada mahasis&a merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasis&a. $. Para pedagang yang ber)ualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para
pe)alan kaki, sehingga menyebabkan para pe)alan kaki ber)alan di pinggir )alan sehingga sangat rentan ter)adi kecelakaan. 9. 4rang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu )urusan
tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih )urusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. ;. asus /abe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas !7 tahun, yang
artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang <. Masyarakat kelas ba&ah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya )ika
masyarakat ba&ah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukum nya sangat cepat, akan tetapi )ika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama =. asus Tenaga er)a >anita 1T>3 yang beker)a di luar negeri mendapat
penganiayaan dari ma)ikannya
?. asus pengguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang ka&in
diluar nikah D. UPA,A PENE!AKAN HAM
2e)alan dengan amanat onstitusi, 6ndonesia berpandangan bah&a pema)uan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bah&a hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. 2esuai dengan pasal ! 1$3, pasal ;;, dan ;< Piagam P// upaya pema)uan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui sutu konsep ker)a sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesedera)atan, dan hubungan antar negaraserta hukum internasional yang berlaku. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. 4leh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminati5 dan konsisten. egiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal- hal berikut !. Pelaksanaan +encana Aksi #asional Hak Asasi Manusia 1+A#HAM3 dari 7::9-7::% sebagai gerakan nasional 7. Peningkatan e5ekti5itas dan penguatan lembaga @ institusi hukum ataupun lembaga yang 5ungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia $. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap &arga #egara di depan hukum melalui keteladanan kepala #egara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi@ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen 9. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat ber)alan se&a)arnya. ;. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan +encana, Aksi #asional Pemberantasan orupsi. <. Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. =. Penyelamatan barang bukti kiner)a berupa dokumen atau arsip@lembaga #egara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.
?. Peningkatan koordinasi dan ker)a sama yang men)amin e5ekti5itas penegakan hukum dan HAM. %. Pengembangan system mana)emen kelembagaan hukum yang transparan. !:. Penin)auan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka me&u)udkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang ter)angkau oleh semua lapisan masyarakat.
Proses Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia Januari 18, 2015 · Perlindungan hukum dimaknai dengan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan
mengusahakan
pengamanan,
penguasaan
dan
pemenuhan
kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang berlaku !ungsi hukum yaitu
untuk
melindungi
kepentinagan
manusia
"ukum
memberikan
perlindungan kepada manusia dalam memenuhi kepentingannya dengan syarat manusia harus dapat melindungi kepentinagn manusian lainnya #uatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur $ unsur % 1
&danya perlindungan pemerintah terhadap warganya
2
Jaminan kepastian hukum
'
(erkaitan dengan hak $ hak warganegara
)
&danya sanksi hukuman terhadap pelanggar
"ukum dapat secara e*ekti* menjalankan *ungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila proses penegakkan hukum ditegakkan +arena penegakkan hukum merupakan salah satu upaya menjadikan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku
Perlindungan
dan
mewujudkan
tegaknya
perdamaian
penegakkan
dalam
hukum
supremasi
kehidupan
sangat
hukum,
#emua
ini
penting,
tegaknya dapat
karena
dapat
keadilan,
terwujud
dan
apabila
direalisasikan oleh semua pihak #edangkan *actor pendorong keberhasilan proses perlindungan dan penegakkan hukum adalah hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana atau *asilitas pendukung penegakkan hukum, dan kebudayaan ontoh lembaga penegak hukum dalam proses perlindungan dan penegakkan hukum adalah Polri Polri lembaga -egara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri Polri juga sebagai penyidik utama dalam menangani setiap kejahatan secara umum #elanjutnya adalah lembaga kejaksaan Jaksa memiliki kekuasaan di bidang penuntutan Pelaku pelanggaran pidana akan dituntut apabila telah terbukti bersalah, dan terdapat saksinya +ejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan penuntutan harus melaksanakan tugas, *ungsi, dan wewenangnya secara merdeka tanpa adanya pengaruh dari luar #elain itu juga ada hakim yang merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan untuk mengadili .alam
mengadili,
hakim
melakukan
beerapa
tindakkan,
seperti
menerima
memeriksa dan memutuskan perkara berdasrkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak +eudian juga terdapat ad/okat atau penasihat hukum yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum -amun, dalam melakukan proses perlindungan dan penegakkan hukum pasti terdapat kendala yang disebabkan oleh pelanggaran hukum Pelanggaran hukum adalah sikap atau perbuatan melawan hukum dan merupakan bentuk tidak patuh terhadap hukum Penyebab pelanggaran hukum bisa karena kebiasaan melanggar hukum, kebutuhan yang mendesak, atau karena hukum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan hidup leh karena itulah dibutuhkan sanksi $ sanksi untuk mengurangi dan mencegah adanya pelanggaran #anksi harus dilaksanakan secara tegas dan nyata, tidak hanya tercantum dalam tulisan $ tulisan saja, namun harus diterapkan sehingga hukum lebih mudah untuk ditegakkan
ntuk itulah dibutuhkan partisipasi masyarakat sebagai penunjang keberhasilan dalam proses perlindungan dan penegakkan hukum ujud dari partisipasi adalah dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum di berbagai lingkungan kehidupan #umber % (uku Pendidikan Pancasila dan +ewarganegaraan #3& kelas 4 semester 1 #umber
%
https%66lathi*ahirbahwordpresscom620156016186proses7perlindungan7
dan7penegakkan7hukum7di7indonesia6
9Dasar Hukum Perlindungan dan
Penegakan Hukum: %i posting ini baru terdapat 5 landasan hukum# 'ika kamu tahu lebih banyak tentang landasan hukum yang lain, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar#
N
Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan
o
Hukum
+ asal 27 ayat (+) % +65 yang berbunyi 9Segala !arga negara
bersamaan
kedudukannya
di
dalam
hukum
dan
pemerintahan dan !ajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada keualinya#: 2 asal 2 % ayat (+) % +65 yang berbunyi 9Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum#: 8 asal 2 ayat (5) % +65 yang berbunyi 9ntuk menegakkan dan
melindungi Hak
Asasi
Manusia sesuai
dengan
prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin,
diatur,
dan
dituangkan
dalam
peraturan
perundang"undangan#: 6 asal 80 ayat (6) % +65 yang berbunyi 93epolisian /egara -epublik
.ndonesia
sebagai
alat
negara
yang
menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum# 5 asal 26 ayat (+) % +65 yang berbunyi 93ekuasaan kehakiman
merupakan
kekuasaan
yang
merdeka
untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Sumber : http://rakaraperz.blogspot.co.id/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-danpenegakan-hukum_15.html
KONSEP PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM etika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan maka !ang akan ter"adi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenakn!a atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tu"uann!a# sehingga keamanan# ketentraman dan ketertiban sulit ter$u"ud. %ah# supa!a hal-hal !ang dikemukakan tadi tidak ter"adi# maka harus diupa!akan dilakukann!a proses perlindungan dan penegakan hukum. &pa sebenarn!a perlindungan hukum itu' (enurut &ndi )amzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikeln!a !ang ber"udul )ukum dan *enegakan )ukum +200,# perlindungan hukum dimaknai sebagai da!a upa!a !ang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah# s$asta !ang bertu"uan
mengusahakan pengamanan#
penguasaan dan
pemenuhan
kese"ahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi !ang ada. (akna tersebut tidak terlepas dari ungsi hukum itu sendiri# !aitu untuk melindungi kepentingan manusia. engan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingann!a# dengan s!arat manusia "uga harus melindungi kepentingan orang lain. i sisi lain# Siman"untak dalam artikeln!a !ang ber"udul in"auan mum tentang *erlindungan )ukum dan ontrak ranchise +2011# mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upa!a pemerintah untuk men"amin adan!a kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada $argan!a agar hak-hakn!a sebagai seorang $arga negara tidak dilanggar# dan bagi !ang melanggarn!a akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan !ang berlaku. engan demikian# suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. &dan!a perlindungan dari pemerintah kepada $argan!a. b. 3aminan kepastian hukum. c. erkaitan dengan hak-hak $arganegara. d. &dan!a sanksi hukuman bagi pihak !ang melanggarn!a. *ada hakikatn!a setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. leh karena itu# terdapat ban!ak macam perlindungan hukum. ari sekian ban!ak "enis dan macam perlindungan hukum# terdapat beberapa diantaran!a !ang cukup populer dan telah akrab di telinga kalian# seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. *erlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam ndang-ndang
6epublik 7ndonesia %omor 8 ahun 1999 tentang *erlindungan onsumen !ang pengaturann!a mencakup segala hal !ang men"adi hak dan ke$a"iban antara produsen dan konsumen.
Selain itu# terdapat "uga perlindungan hukum !ang diberikan kepada )ak atas eka!aan 7ntelektual +)a7. *engaturan mengenai hak atas keka!aan intelektual meliputi# hak cipta dan hak atas keka!aan industri. *engaturan mengenai hak atas keka!aan
intelektual
tersebut
telah
dituangkan
dalam
se"umlah
peraturan
perundang-undangan# seperti ndang-ndang 6epublik 7ndonesia %omor 19 ahun 2002 tentang )ak ipta# ndang-ndang 6epublik 7ndonesia %omor 15 ahun 2001 tentang (erek# ndang-ndang 6epublik 7ndonesia %omor 14 ahun 2001 tentang *aten# ndang-ndang 6epublik 7ndonesia %omor 29 ahun 2000 tentang *erlindungan ;arietas anaman# dan lain sebagain!a. ersangka sebagai pihak !ang diduga telah melakukan perbuatan hukum "uga memiliki hak atas perlindungan hukum. *erlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hakhak tersangka !ang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. )ukum dapat secara eekti men"alankan ungsin!a untuk melindungi kepentingan manusia# apabila ditegakkan. engan kata lain perlindungan hukum dapat ter$u"ud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. *roses penegakan hukum merupakan salah satu upa!a untuk men"adikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku mas!arakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. engan kata lain# penegakan hukum merupakan upa!a untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. *enegakan hukum merupakan s!arat ter$u"udn!a perlindungan hukum. epentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum !ang mengaturn!a dilaksanakan baik oleh mas!arakat ataupun aparat penegak hukum. (isaln!a# perlindungan hukum konsumen akan ter$u"ud# apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan# hak cipta !ang dimiliki oleh seseorang "uga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta "uga dilaksanakan. egitu pula dengan kehidupan di sekolah# keluarga dan mas!arakat akan tertib# aman dan tenteram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan.
7no e$arganegaraan Suatu ketentuan hukum mempun!ai tugas untuk: 1. (en"amin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam mas!arakat.
2.
(en"amin
ketertiban#
kebahagian dan
ketentraman#
kedamaian#
keadilan#
kemakmuran#
kebenaran.
<. (en"aga "angan sampai ter"adi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan mas!arakat
Sumber
:
http://m!riendsan.blogspot.co.id/2015/02/makalah-perlindungan-dan-
penegakan.html
a. Per"inungan Hukualam kamus besar /ahas 6ndonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. 2edangkan Perlindungan berarti konser0asi, pemeliharaan, pen)agaan, asilun, dan bunker. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang &a)ib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik 5isik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindugan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk men)amin adanya kepastian hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk men)amin adanya kepastian hukum untuk memberi kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada &arganya agar hak-haknya sebagai seorang &arga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Aristoteles mengatakan bah&a manusia adalah ' zoon politicon*, makhluk social atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. 2ebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum 1rechtshandeling 3 dan hubungan hukum 1rechtsbetrekkingen3. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan ke&a)iban, selain itu masingmasing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling
berhadapan atau berla&anan, untuk mengurangi ketegangan dan kon5lik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik, yang bersi5at pre0enti5 maupun yang bersi5at represi5, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. engan kata lain perlindungan hokum sebagai suatu gambaran dari 5ungsi hokum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, keman5aatan dan kedamaian. alam "ndang-undang #omor 7$ Tahun 7::9 adalah segala upaya yang ditu)ukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, ad0okat, lembaga sosial, kepolisian, ke)aksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
2edangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah #o.7 Tahun 7::7 adalah suatu bentuk pelayanan yang &a)ib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik 5isik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
$.
Penegakan Huku-
Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk mem5ungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum 1 Law Nforcement 3 dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh sub)ek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya 1 Alternative Desputes or onflicts Resolution3. /ahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala akti5itas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normati5 yang mengatur dan mengikat para sub)ek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh di)alankan sebagaimana mestinya. alam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang
lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, ke)aksaan, ad0okat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. arena itu, dalam arti sempit aktor-aktor utama yang peranannya sangat menon)ol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, )aksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kuali5ikasi, dan kultur ker)anya masing-masing. alam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pe)abat atau aparat penegak hukum itu sendiri. edua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.
alam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya,
belum
terinstitusionalisasikan
secara
rasional
dan
impersonal
1 !nstitutionalized 3. #amun, kedua perspekti5 tersebut perlu dipahami secara komprehensi5 dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai 5aktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional. Pro5esi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kese)ahteraannya. Para pro5esional hukum itu antara lain meliputi a.
Legislator 1Politisi3
b. Perancang hukum 1Legal dra5ter3 c.
onsultan hukum
d. Ad0okat e. #otaris 5.
Pe)abat pembuat akta tanah
g. Polisi h. Jaksa i.
Panitera
).
Hakim
k. Arbiter atau &asit "ntuk meningkatkan kualitas pro5esionalisme masing-masing pro5esi tersebut, diperlukan system
serti5ikasi
nasional
dan
standarisasi,
termasuk
berkenaan
dengan
system
kese)ahteraannya. isamping itu )uga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pro5essional aparat hukum tersebut.
Agenda pengembangan kualitas pro5essional dikalangan pro5esi hukum ini perlu dipisahkan dari program pembinaan pega&ai administrasi di lingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut, seperti di pengadilan ataupun di lembaga per&akilan rakyat. engan demikian, orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan. i samping itu, pembinaan kualitas pro5esional aparat hukum ini dapat pula dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi pro5esinya masing-masing, seperti 6katan Hakim 6ndonesia, 6katan #otaris 6ndonesia, dan sebagainya.
engan demikian, kualitas hakim dapat ditingkatkan melalui peranan Mahkamah Agung disatu pihak dan melalui peranan 6katan Hakim 6ndonesia dilain pihak. isamping itu, agenda penegakan hukum )uga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat men)adi penggerak yang e5ekti5 untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti. edua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat men)adi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan.