A. KO KONSE NSEP P DEM DEMOK OKRA RASI SI
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos “demos”” yang berarti “rakyat” dan “kratos “kratos”” yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristosteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang ban yak (rakyat). Abraham incoln dalam pidato Gettysburg nya mende!iniskan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk un tuk rakyat. Dalam hal ini berarti bahwa kekuasaan k ekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi
"ecara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan (tak langsung). #erikut pen$elasan tentang dua hal tersebut % •
Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebi$akan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang ter$adi. Di era modern, sistem ini tidak praktis karena umumnya suatu populasi negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat ke dalam satu !orum tidaklah mudah, selain itu sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempela$ari setiap permasalahan politik yang ter$adi di dalam negara.
•
Demokrasi perwakilan (tidak langsung) merupakan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.
Prinsip-prinsip Demokrasi
&rinsip demokrasi dan prasyarat berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi da lam konstitusi 'egara esatuan epulik Indonesia. &rinsip*prinsip demokrasi dapat ditin$au dari
pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”. +enurut Almadudi, prinsip demokrasi adalah % . edaulatan rakyat. -. &emerintahan berdasarkan persetu$uan dari yang diperintah. . ekuasaan +ayoritas. /. 0ak*hak minoritas. 1. 2aminan 0ak Asasi +anusia (0A+). 3. &emilihan yang adil, bebas, dan $u$ur. 4. &ersamaan di depan hukum. 5. &roses hukum yang wa$ar. 6. &embatasan pemerintah secara kontitusional. 7. &luralisme ekonomi, politik, dan sosial. . 'ilai*nilai toleransi, pragtisme, ker$a sama, dan mu!akat. Bentuk Demokrasi dalam Pemerintahan Neara
Ada dua bentuk demokrasi dalam sebuah pemerintahan negara, yaitu % . Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, monarki parlementer). +onarki berasal dari bahasa Yunani. Monos yang artinya Satu dan Ar!hein artinya Pemerintah , $adi dapat di artikan sebagai se$enis pemerintahan dalam
suatu negara yang di pimpin oleh satu orang (ra$a). +onarki dibagi ke dalam $enis yaitu %
•
Monarki Mutlak % +onarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh
ra$a dan bentuk kekuasaannya tidak terbatas. •
Monarki Konstitusional % +onarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin
oleh ra$a namun kekuasaan ra$a dibatasi oleh konstitusi. •
Monarki Parlementer % +onarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin
oleh ra$a namun kekuasaannya yang tertinggi berada ditangan parlemen. . Pemerintahan Republik , berasal dari bahasa latin RES yang artinya pemerintahan dan P"B#I$A yang berarti rak%at . Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan
yang di$alankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak. +enurut 2ohn ocke, kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan men$adi tiga, yaitu % . ekuasaan egislati! (kekuasaan untuk membuat undang*undang yang di$alankan oleh parlemen). -. ekuasaan 8ksekuti! (kekuasaan untuk men$alankan undang*undang yang di$alankan oleh pemerintahan). . ekuasaan 9ederati! (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan tindakan* tindakan lainnya dengan luar negeri). /. "edangkan ekuasaan Yudikati! (mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan eksekuti!. emudian menurut +ontes:ue (;rias &olitica) menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda*bedadan terpisah satu sama lainnya (independent
. Klasi&ikasi Sistem Pemerintahan
Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai (polyparty system), sistem dua partai (biparty system), dan sistem satu partai (monoparty system). "istem pengisian $abatan dilakukaan oleh pemegang kekuasaan negara, hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekuti! dan legislati!. +engenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu % •
"istem pemerintahan diktator (bor$uis dan proletar).
•
"istem pemerintahan parlementer.
•
"istem pemerintahan presidensial, dan
•
"istem pemerintahan campuran.
$iri-!iri Pemerintahan Demokratis
=iri*ciri dari sistem pemerintahan yang demokratis dalam suatu negara, adalah % . Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau perwakilan. -. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. . Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. /. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Konsep Demokrasi Republik Indonesia
"eperti yang kita ketahui, konsep demokrasi sudah berkembang se$ak -77 tahun yang lalu. onsep ini telah diperkenalkan oleh &lato dan Aristosteles dengan isyarat untuk penuh hati*hati pada saat hendak menggunakan konsep demokrasi ini. +enurut mereka, demokrasi itu memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Disatu sisi sangat baik, namun disisi lain $uga dapat men$adi sangat ke$am. +ungkin Indonesia men$adi salah satu penganut sistem demokrasi yang telah merasakan secara nyata apa yang di khawatirkan oleh &lato dan Aristosteles. onsep demokrasi sangat mendewakan kebebasan, sehingga pada akhirnya nanti tidak mustahil dapat menimbulkan anarki. >leh sebab itu, yang diperlukan disini adalah bagaimana mekanisme yang paling tepat untuk mengontrol konsep demokrasi yang ada pada saat ini. Dalam penerapannya, konsep demokrasi di 'egara esatuan epublik Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita*cita untuk mewu$udkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam ??D 6/1 yang disebut kerakyatan. Dapat disimpulkan $uga bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan dinegara Indonesia itu berdasarkan pada tiga hal, yaitu % . 'ilai*nilai !ilsa!ah pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila*sila pancasila. -. ;rans!ormasi nilai*nilai pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan. . +erupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai*nilai pancasila dan ??D 6/1. B. PERKEMBAN'AN DEMOKRASI DI INDONESIA Perkembanan demokrasi PraOrde Baru
"emen$ak dikeluarkannya maklumat wakil presiden 'o. @ noember 6/1, yang mengan$urkan pembentukan partai*partai politik, perkembangan demokrasi dalam masa reolusi dan demokrasi pearlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. &residen "oekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan ceremonial , sementara kekuasaan
pemerintah yang riil dimiliki oleh &erdana +enteri, abinet dan, &arlemen. &artai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. ompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan yang terbesar sepan$ang se$arah Indonesia merdeka. &ergulatan politik ditandai oleh tarik menarik antara partai di dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik di luar lingkungan kekuasaan, pihak kedua mncoba menarik pihak pertama ke luar dari lingkungan kekuasaan. egiatan partisipasi politik di masa ini ber$alan dengan hingar bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan ideologi dan nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat, namun hanya melibatkan segelintir elit politik. Dalam masa ini yang dikecewakan dari "oekarno adalah masalah presiden yang hanya sebagai simbolik semata begitu $uga peran militer. Akhirnya massa ini mengalami kehancuran setelah mengalami perpecahan antar elit dan antar partai politik di satu sisi, serta di sisi lain akibat adanya sikap "oekarno dan militer mengenai demokrasi yang di$alankan. &erpecahan antar elit politik ini diperparah dengan kon!lik tersembunyi antar kekuatan parpol dengan "oekarno dan militer, serta adanya ketidakmampuan setiap kabinet dalam merealisasikan programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional ini mengindikasikan krisis integral dan stabilitas yang parah. eadaan ini diman!aatkan oleh "oekarno untuk merealisasikan nasionalis ekonomi, dan diberlakukanya ?? Darurat pada tahun 614, maka sebuah masa demokrasi terpimpin kini telah mulai. &eriode demokrasi terpimpin ini secara dini dimulai dengan terbentuknya Baken abinet pimpinan Ir. 2uanda pada 6 April 614, dan men$adi tegas setelah Dekrit &residen 1 2uli 616. ekuasaan men$adi tersentral di tangan presiden, dan secra signi!ikan diimbangi dengan peran &I dan Angkatan Darat. ekuatan*kekuatan "uprastruktur dan in!rastruktur politik dikendalikan secara hampir penuh oleh presiden. Dengan ambisi yang besar &I mulai menmperluas kekuatannya sehingga ter$adi kudeta oleh &I yang akhirnya gagal di penghu$ung "eptember 631, kemudian mulailah pada massa orde baru. Dari uraian diatas dapat di simpulkan, antara lain%
. "tabilitas pemerintah dalam -7 tahun bereda dalam kedaan memprihatinkan. +engalami -1 pergantian kabinet, -7 kali pergantian kekuasaan eksekuti! dengan rata*rata satu kali pergantian setiap tahun. -. "tabilitas politik seara umum memprihatinkan. Ditandai dengan kuantitas kon!lik politik yang amat tinggi. on!lik yang bersi!at ideologis dan primordial dalam masa -7 tahun pasca merdeka. . risis ekonomi. Dalam masa demokrasi parlementer krisis dikarenakan karena kabinet tidak sempat untuk merealisasika program ekonomi karena pergantian kekuasaan yang sering ter$adi. +asa demokrasi terpimpin mengalami krisis ekonomi karena kegandrungannya terhadap reolusi serta urusan internasional sehingga kurangnya perhatian disektor ekonomi. /. &erangkat kelembagaan yang memprihatinkan. etidaksiapan aparatur pemerintah dalam proses politik men$aadikan birokrasi tidak terurus. . Perkembanan Demokrasi Masa Re(olusi Kemerdekaan. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan reolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan ber!ungsinya pers yang mendukung reolusi kemerdekaan. +eskipun tidak banyak catatan se$arah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal*hal mendasar. &ertama, pemberian hak* hak politik secara menyeluruh. edua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk men$adi dictator. etiga, dengan maklumat Cakil &residen, maka dimungkinkan terbentuknya se$umlah partai politik yang kemudian men$adi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa*masa selan$utnya dalam se$arah kehidupan politik kita. -. Perkembanan demokrasi parlementer )*+,-*++ &eriode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 617 sampai 616, dengan menggunakan ??D "ementara (??D") sebagai landa san konstitusionalnya. &ada masa ini adalah masa ke$ayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat
ditemukan dalam perwu$udan kehidupan politik di Indonesia. embaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang ber$alan. &erwu$udan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya se$umlah mosi tidak percaya kepad pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan $abatannya. "e$umlah kasus $atuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang $abatan dan politisi. Ada hampir /7 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekruitmen baik pengurus, atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Demokrasi parlementer gagal karena () dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan kon!lik (-) basis sosial ekonomi ya ng masih sangat lemah() persamaan kepentingan antara presiden "oekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama* sama tidak senang dengan proses politik yang ber$alan. . Perkembanan Demokrasi /erpimpin )*++-*+0 "e$ak berakhirnya pemillihan umum 611, presiden "oekarno sudah menun$ukkan ge$ala ketidaksenangannya kepada partai*partai politik. 0al itu ter$adi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.disamping itu "oekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang di$iwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. &olitik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu% presiden "oekarno, &artai omunis Indonesia, dan Angkatan Darat. arakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah% menggabungkan sistem kepartaian, dengan terbentuknya D&*E peranan lembaga legislati! dalam sistem politik nasionall men$adi sedemikian lemah, Basic Human Right men$adi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semnagt anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. &andangan A. "ya!iFi +aFari!, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan "oekarno seagai “Ayah” dalam !amili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi ;erpimpin "oekarno
adalah adanya pengingkaran terhadap nilai*nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. "elain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislati! terhadap eksekuti!. ("unarso, dkk. -775%-*3) Perkembanan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Ca$ah demokrasi mengalami pasang surut se$alan dengan perkembangan tingkat ekonomi, poltik dan, ideologi sesaat atau temporer. ;ahun*tahun awal pemerintahan >rde #aru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. &residen "oeharto yang menggantikan Ir. "oekarno sebagai &residen ke*- I dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi &ancasila (>rba), untuk menegaskan klaim bahwasan ya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara &ancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun ini, kekuasaan seolah*olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan. >leh karena itu pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 64, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program*program pembaruan pemerintahan baru. &erkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesen$angan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. 'egara >rde #aru mewu$udkan dirinya sebagai kekuatan yang ku
&emberontakan E*7*"<&I merupaka titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara "oekarno, Angkatan Darat, dan &artai omunisme Indonesia. =iri*ciri demokrasi pada periode >rde ama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan A#I sebagai unsur sosial politik. +enurut +. usli arim, reGim >rde #aru ditandai oleh dominannya peranan A#I, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan !ungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, m asa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah. #eberapa karakteristik pada masa orde baru antara lain% & ertama, rotasi kekuasaan eksekuti! boleh dikatakan hamper ridak pernah ter$adi. edua, rekruitmen politik bersi!at tertutup. etiga, &emilihan?mum. eempat, pelaksanaan hak dasar waega 'egara. (ukiyati, dkk. -775%/*4) Perkembanan Demokrasi Pada Masa Re&ormasi )*++1 Sampai Denan Sekaran.
"e$ak runtuhnya >rde #aru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya &residen "oeharto, maka 'I memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebi$akan re!ormasi yang di$alankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. ebi$akan re!ormasi ini berpuncak dengan di amandemennya ??D 6/1 (bagian #atangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era >rde #aru. Amandemen ??D 6/1, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek si!at hubungan antar lembaga*lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan ter$adinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksana*kan dibandingkan dengan model Demokrasi &ancasila di era >rde #aru. Dalam masa pemerintahan 0abibie inilah muncul beb erapa indicator kedemokrasian di Indonesia. &ertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. edua, diberlakunya system multi partai dalam pemilu tahun 666. Demokrasi yang diterapkan 'egara kita pada era re!ormasi ini adalah demokresi &ancasila, tentu sa$a dengan karakteristik tang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi
perlementer tahun 617*616. &ertama, &emilu yang dilaksanakan (666*-77/) $auh lebih demokratis dari yang sebelumnya. edua, ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa. etiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian $abatan politik dilakukan secara terbuka. eempat, sebagian besar hak dasar bisa ter$amin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat $. D. demokrasi Indonesia saat ini berada dalam tahap perkembangan yang positi! dan layak
diapresiasi. &endapat ini meru$uk beberapa realitas politik seperti pelaksanaan pemilu yang demikian banyak pada tingkat kabupaten
"alah satu pertanyaan yang perlu mendapat perhatian ialah hubungan di antara partai*partai politik dan perkembangan demokrasi. "emua kita tahu bahwa dalam demokrasi tak langsung yang diterapkan di hampir semua negara modern, termasuk Indonesia, partai politik $adi pilar utama dan terpenting bagi terlaksananya demokrasi perwakilan. akyat tak dapat memerintah secara langsung seperti di Athena pada abad ke*1 sebelum +asehi. ?ntuk memungkinkan terlaksananya pemerintahan, rakyat harus memercayakan hak*hak politiknya kepada para wakilnya di D&, sementara para wakil rakyat ini direkrut melalui partai*partai politik yang ada dan memenuhi syarat untuk dipilih.
Di sini muncul pertanyaan yang memperlihatkan suatu inkonsistensi politik. alau benar pendapat para pengamat asing bahwa demokrasi Indonesia mengalami perkembangan positi!, mengapa gerangan partai*partai politik yang men$adi pendukung utama demokrasi tidak bisa dikatakan berada dalam perkembangan yang positi! $ugaH +engapa demokrasi dalam sistem politik Indonesia tidak diimbangi hidupnya internal demokrasi dalam kalangan partai politikH +engapa stabilitas politik dalam demokrasi Indonesia tidak diimbangi dengan stabilitas politik dalam partai politik yang cenderung mengalami perpecahan ke dalam (internal fractioning ) sebagaimana ter$adi pada Eolkar dan &&& saat iniH Dalam politik nasional seorang presiden dan wakil presiden dapat dipilih secara bebas, sementara partai*partai politik besar, seperti &DI*& atau Demokrat, masih berdebat tentang perlu tidaknya ada calon tunggal ketua umum di kongres partai mereka. Diskrepansi ini selayaknya $adi perhatian partai*partai politik dalam kaitan dengan peran mereka sebagai pilar utama demokrasi tak langsung. ita berhadapan dengan kemungkinan munculnya dua pertanyaan. &ertama, bagaimana men$elaskan demokrasi Indonesia dapat stabil, sementara partai*partai politik yang $adi soko gurunya tidak memperlihatkan stabilitas politik dalam dirinyaH Dari mana integrasi politik nasional diperoleh, sementara partai*partai politik selalu diancam disintegrasi politikH +engapa kebebasan memilih dapat ter$amin dan terlaksana dengan baik dalam politik nasional, sementara kebebasan memilih dalam partai*partai politik relati! terkekangH edua, $angan*$angan kita harus mengubah pendapat bahwa partai politik yang de $ure merupakan pilar demokrasi, de facto tidak ada sumbangannya terhadap demokrasi Indonesia. "ecara lebih ta$am, partai*partai politik di Indonesia tidak ada peranannya dalam produksi demokrasi di Indonesia, tetapi hanya $adi konsumen utama demokrasi yang diproduksi oleh kekuatan*kekuatan sosial lainnya, seperti media, kelompok masyarakat sipil, gerakan mahasiswa dan kalangan akademisi, gerakan buruh dan nelayan, gerakan kaum perempuan dan berbagai kelompok penekan yang muncul silih berganti dalam perkembangan politik. Dalam kilas balik asumsi ini dapat diu$i dengan dua pengalaman politik. &ertama, dengan adanya Dekrit &residen pada 2uli 616, hampir semua k ekuasaan politik $adi terpusat pada diri &residen "oekarno yang melansir sistem Demokrasi ;erpimpin setelah onstituante dibubarkan dan ??D
6/1 diberlakukan kembali. ;rias &olitika praktis dibekukan karena "oekarno sebag ai &emimpin #esar eolusi beranggapan% tata negara dengan pembagian kekuasaan ke dalam eksekuti!, legislati!, dan yudikati! tidak sesuai dengan tu$uan reolusi yang menghendaki perubahan cepat dengan cara men$ebol dan membangun ( sic). &erkembangan ini $elas menggelisahkan kaum demokrat seperti +ohamad 0atta yang menulis risalah kritis Demokrasi ita, untuk menguraikan secara terbuka penyelewengan asas demokrasi melalui sistem Demokrasi ;erpimpin ala #ung arno. eadaan $adi tambah panas dan meruncing karena &I dapat membonceng kekuasaan "oekarno dan menimbulkan kekhawatiran terhadap dominasi politik kiri yang akhirnya mengancam demokrasi. ecemasan ini muncul terutama di kalangan kelompok agama, khususnya Islam, dan menimbulkan rasa waswas di kalangan militer. Dengan meletusnya &eristiwa 7 "eptember 631, mulai ter$adi kristalisasi politik antara pro*demokrasi dan pro*Demokrasi ;erpimpin. &residen "oekarno dengan berbagai cara mengalami political containment atau pengurungan politik dan kekuasaan politik beralih ke tangan 2enderal "oeharto, yang kemudian diresmikan $adi &residen I. 9aktor obyekti! lain yang mendorong $atuhnya "oekarno ialah kebangkrutan ekonomi dengan in!lasi yang melampaui 377 persen. Dengan situasi yang demikian, >rde #aru praktis dibangun oleh tiga kekuatan utama% mahasiswa yang tak bisa lagi menerima politik yang semakin otokratis militer yang men$adi kekuatan yang melumpuhkan politik kiri &I dan para teknokrat yang harus memulihkan ekonomi yang amat merosot. Dalam perubahan politik ini, sukar mencatat peranan berarti partai*partai politik dalam mendorong perubahan politik ke arah yang lebih demokratis. edua, re!ormasi politik 665 menghentikan politik yang otoriter dari &residen "oeharto. etidakpuasan umum saat itu merupakan akumulasi dari akibat beberapa praktik politik. Dari segi ideologis, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat mengenai ideologi negara semakin hari makin terkekang karena adanya keharusan mengikuti interpretasi tunggal ersi reGim "oeharto tentang &ancasila. Interpretasi tunggal ini disosialisasikan dengan biaya negara yang tidak kecil melalui kursus &edoman &enghayatan dan &engamalan &ancasila (&/) pada berbagai
tingkat dalam birokrasi pemerintahan, serta bahkan men$adi prasyarat bagi kenaikan pangkat dalam $en$ang birokrasi. Dari segi pemerintahan, makin meluas rasa cemas bahwa kesempatan melaksanakan pemerintahan sipil yang diamanatkan oleh sistem demokrasi punya prospek suram karena meluasnya interensi militer dalam pemerintahan melalui dwi!ungsi A#I. Di satu pihak kalangan ;'I tetap hidup dengan keyakinan bahwa mereka bertumbuh bukan sebagai tentara pro!esional, melainkan sebagai tentara pe$uang yang bertempur bersama rakyat, hidup bersama rakyat dan bahkan dilindungi oleh rakyat dalam perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di pihak lain kalangan terpela$ar, khususnya para mahasiswa, sangat sadar militer adalah alat negara sehingga suatu pemerintahan dengan banyak interensi militer pada dasarnya bukanlah government by the people, yaitu pemerintahan oleh rakyat, tetapi government by the state, yaitu pemerintahan oleh negara. "ementara itu, partai politik dalam bentuk multipartai mengalami penyederhanaan yang drastis. &ada 2anuari 64, lima partai yang berhaluan nasionalis mengalami !usi men$adi satu partai dalam &artai Demokrasi Indonesia (&DI). Demikian $uga empat partai politik dengan asas Islam mengalami !usi men$adi satu partai sa$a dalam &&&. &enyederhanaan partai $elas memudahkan kontrol oleh pemerintah. #ersama Eolkar yang dianggap bukan partai politik, melainkan merupakan Eolongan arya, tetapi mempunyai semua hak partai politik, reGim &residen "oeharto han ya perlu mengawasi dua partai politik, sambil mendesakkan kemenangan Eolkar dalam tiap pemilu. &egawai negeri diharuskan men$adi anggota Eolkar dengan alasan monoloyalitas, sementara suara untuk Eolkar dari tiap institusi pemerintah dan lembaga negara diawasi secara ketat. embaga pengawasan resmi seperti D& dibuat tak berdaya di bawah kontrol eksekuti!. &ers diawasi dengan ketat dan tiap telepon dari pe$abat ke redaksi koran
D&<+& 0armoko membuat pernyataan agar &residen mengundurkan diri. Dalam pada itu se$umlah menteri kabinet mulai mengambil $arak dari "oeharto. Akhirnya, di luar dugaan ba nyak orang, &residen "oeharto pada - +ei 665 pagi menyatakan mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada #2 0abibie. Dengan itu dimulailah re!ormasi politik di Indonesia, sebagai perubahan besar dalam politik di Indonesia setelah peralihan dari >rde ama ke >rde #aru tahun sebelumnya. Sibuk denan hal-hal ke!il
Dalam dua perubahan politik yang besar ini, sulit sekali kita dapat mencatat apa peran partai politik dalam mendorong perubahan, dibandingkan dengan peran para mahasiswa misalnya. ebih tepat untuk mengatakan bahwa partai politik adalah pihak yang menikmati perubahan politik yang digerakkan oleh kekuatan sosial lainnya. +engapa demikianH alau diperhatikan agak cermat, ada dua kecenderungan yang semakin meluas dalam praktik politik kita dan tecermin $uga dalam perilaku partai politik. &ertama, kesibukan dengan diri sendiri cenderung lebih tinggi intensitasnya daripada kemampuan membuka diri untuk dikon!rontasikan dengan pengalaman*pengalaman dari luar. "ikap self-centered ini menandai tara! kematangan yang belum tinggi, seperti halnya anak kecil yang melihat dirinya sebagai pusat dunia sehingga segala sesuatu harus disesuaikan dengan keinginannya. "ebagai contoh soal, anggota D& kita cukup sering melakukan studi banding ke luar negeri, tetapi belum pernah kita mendengar
kader partai, tentang pelaksanaan dan pengawasan demokrasi internal partai, tentang perekrutan untuk posisi*posisi tertentu dalam struktur partai dan kepemimpinan yang lebih demokratis dalam partai. 0al kedua% triialisme, yaitu kecenderungan untuk sibuk dengan hal*hal kecil yang kurang penting karena ketiadaan perspekti! untuk melihat dan terlibat dalam suatu common cause atau tu$uan bersama yang besar yang harus diper$uangkan bersama. &ikiran dan orientasi pada suatu tu$uan besar akan merelati!kan berbagai hambatan oleh hal*hal kecil yang sering berhubung dengan kepentingan diri. Dalam politik pun berlaku dalil% ekologi akan menyingkirkan banyak unsur ekologi. &engetahuan dan wawasan tentang ekologi politik akan merelati!kan kepentingan* kepentingan kecil yang berhubung dengan tuntutan ego setiap orang. "emua ini memerlukan reorientasi besar dan determinasi yang kuat dan bukan sesuatu yang gien dalam praktik politik. ata AleJis de ;oc:ueille, a man cannot gradually enlarge his mind as he does his house. +emperbesar dan memperluas rumah secara bertahap itu lebih mudah dilakukan daripada memperluas pemikiran dan wawasan seseorang.