Konsep Dasar Pendidikan Pancasila
Konsep, Fungsi, Tujuan Pancasila dan UUD 1945 A. Konsep Pancasila Pancasila dapat diartikan sebagai lima dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh t anpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa Pandangan Hidup. Dengan adanya Dasar Negara, suatu bangsa tidak akan terombang ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar.Pengertian Pancasila secara Etimologis, Historis dan Terminologis.
1.
2.
1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) a. b.
Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Repub likIndonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun sudut sejarah. Berikut ini adalah pengertian Pancasila: P ancasila: Secara Etimologis Secara etimologis istilah 'pancasila' berasal dari sansekerta dari india (bahasa kasta brahmana). Menurut muhammad yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan 'pancasila' memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu: "panca" artinya lima"syila" vokal i pendek artinya "batu sendi" alas atau "dasar" "syiila" vokal i panjang artinya "peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh". Secara Historis a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) Pidatonya yang berisi lima dasar Negara Indonesia: Peri Kebangsaan Peri Kemanusiaan Peri Ketuhanan Peri Kerakyatan Kesejahteraan Rakyat Usulan tertulisnya adalah sebagai berikut: Ketuhanan Yang Maha Esa Kebangsaan Persatuan Indonesia Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia b. Ir. Soekarno (1 Juni 1945) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau Peri kemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Ketuhanan yang berkebudayaan Selanjutnya kelima sila tersebut dapat diperas menjadi 'Tri sila' yang rumusannya: Sosio Nasional, yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme Sosio Demokrasi, yaitu Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat
c.
Ketuhanan Yang Maha Esa Tri Sila ini bisa diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu Gotong Royong.
1) 2) 3) 4) 5)
c. Piagam Jakarta (22 Juni 1945) Ketuhanan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya pemeluk-pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
1. 1) 2) 3) 4) 5)
Pengertian Pancasila secara Terminologis Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. 1) 2) 3) 4) 5)
Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) Ketuhanan Yang Maha Esa Peri kemanusiaan Kebangsaan Kerakyatan Keadilan Sosial
3. 1) 2) 3) 4) 5)
Rumusan Pancasila di Kalangan masyarakat Ketuhanan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Kebangsaan Kedaulatan rakyat Keadilan Sosial
B. Fungsi Pokok Pancasila Adalah sebagai Dasar Negara yang merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila
dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara.
1.
2.
3.
4. 5.
6.
Pancasila Sebagai Dasar Negara tentunya memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi Pancasila adalah sebagai berikut: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hdup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia. Menurut Von Savigny bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia sendiri yaitu sejak jaman dahulu kala. Menurut Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo bahwa Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya Bangsa Indonesia. karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiaptiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dapat dijadikan dasar dalam motivasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar dapat berdiri dengan kokoh. Selain itu, pancasila sabagai identitas diri bangsa akan terus melekat pada di jiwa bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya di gali dari masa lampau atau di jadikan kepribadian bangsa waktu itu, tetatapi juga diidealkan sebagai kepribadian bangsa sepanjang masa. Perjanjian Luhur artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia). Sumber dari segala sumber tertib hukum artinya; bahwa segala peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari UUD1945, serta hukum positif lainnya. Cita- cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini hendak diwujudkan
oleh bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu,berdaulatan rakyat dalam suasana peri-kehidupan bangsa yang aman, tenteram,tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,bersahabat dan tentram. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa …” pada kutipan alenia dapat disimpulkan bahwa tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia adalah: a. Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa artinya adalah pemerintah berupaya untuk melindungi seluruh bangsanya, dari segi internal maupun eksternal. b. Tujuan nasional bangsa yang kedua adalah memajukan kesejateraan umum/bersama. Negara Indonesia menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, dan sentosa. c. Tujuan Indonesia menurut UUD 1945 yang ketiga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebuah bangsa akan maju bila didukung oleh rakyatnya yang memiliki pengetahuan luas, pintar, dan intelek. d. Tujuan nasional Indonesia yang terakhir adalah ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial. 7. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. karena Pancasila adalah palsafah hidup dan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana dan tepat untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. 8. Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Ideologi dapat diartikan sebagai Ilmu tentang ide atau gagasan yang bersifat mendasar. Ideologi ialah seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan digunakan untuk menata masyarakatnya. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan kumpulan nilai yang diyakini kebenarannya oleh Bangsa Indonesia dan digunakan untuk menata masyarakat. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya( cultural bond) yang berkembangan secara alami dalam kehidupan masyarakat Indo nesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu.
1. 2. 3. 4.
Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara, yaitu: Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai kedaan bangsa dan Negara.
C. Tujuan Pancasila
1. 2. 3. 4. 5.
Tujuan dari Pancasila adalah sebagai berikut: Menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan. Menjadi bangsa yang menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia Menghendaki bangsa yang demkratis Menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi
D. Konsep dan Fungsi UUD 1945 UUD 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945. Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis.Disamping itu masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber segala kewenangan karena UUD 1945 itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala kewenangan, sumber dari segala badan kenegaraan.
1. 2. 3. 4.
Fungsi UUD 1945 adalah sebagai pedoman acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pokok pikiran UUD 1945 adalah sebagai berikut: Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensil (menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensil). Sepakat untuk memindahkan hal-hal normative yang ada dalam penjelasan UUD 1945 kedalam pasal-pasal UUD 1945.
Adapun sifat-sifat UUD 1945 antara laian: 1. Sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun setiap warga negara.
2.
Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan Bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel. Memuat aturan-aturan pokok yang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat HAM. 3. Memuat norma-norma/ aturan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. 4. Dalam setiap hukum nasional UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif tertinggi, disamping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah alam hirarchi tertib hukum Indonesia.
E. Arti dan Makna Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara
1. 2. 3. 4.
Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia sejak negara ini berdiri. Akan tetapi tidak semua orang tahu tentang arti dan makna garuda pancasila sebagai lambang negara. Sebagai bangsa Indonesia paling tidak kita tahu dan mengerti arti lambang negara kita sediri sebagai sikap penghargaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa dan kelak dapat menceritakan kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa. Burung Garuda Pancasila dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Vishnu yang besar dan kuat. Warna Burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya. Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu burung garuda pancasila memiliki melambangkan hari kemerdekaan Indonesia , 17 Agustus 1945.
Bulu masing-masing sayah berjumlah 17 helai
Bulu Ekor berjumlah 8 helai
Bulu Leher berjumlah 45 helai
Gambar pancasila Di bagian dada burung garuda terdapat perisai yang dalam kebudayaan serta peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, dan berlindung untuk meraih tujuan. Perisai Garuda bergambar lima simbol yang memiliki arti masing-masing:
Bintang, sila ke-1 Pancasila, melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa
Rantai Baja, sila ke-2, melambangkan Kemanusiaan yang adil dan beradab
Pohon beringin, sila ke-3, melambangkan Persatuan Indonesia
Kepala banteng, sila ke-4, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan Padi dan kapas, sila ke-5, melambangkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis katulistiwa yang melukiskan lokasi Indonesia berada di garis katulistiwa. Warna dasar perisai adalah merah putih seperti warna bendera Indonesia. Itulah arti dan makna garuda pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sebagai generasi penerus yang baik, kita harus tetap memperjuangka kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan cita-cita luhur pendiri bangsa.
DAFTAR PUSTAKA http://www.diwarta.com/pengertian-pancasila-dan-fungsi-pancasila-sebagai-dasarnegara/758/ http://sosbud.kompasiana.com/2012/06/08/pancasila-adalah-visi-indonesia463141.html http://carapedia.com/pengertian_definisi_pancasila_info2034.html http://mentarivision.blogspot.com/2011/12/fungsi-fungsi-pancasila.html http://globalmaya.wordpress.com/2012/01/12/fungsi-pancasila/ http://stiebanten.blogspot.com/2011/06/fungsi-dan-kedudukan-uud-1945.html http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/pancasila-sejarahdasar-negara-pengertian-makna-lambang-nilai-ideologi.html BAB II PEMBAHASAN
2.1 Urgensi Pendidikan Pancasila Berkaitan dengan urgensi pendidikan pancasila di perguruan tinggi, yakitu seberapa jauh pentingnya pendidikan pancasila bagi mahasiswa dilaksanakan di perguruan tinggi. Sebelum membahas lebih jauh akan dibahas terlebih dahulu mengenai hakekat pancasila. Memahami hakekat pancasila bearti memahami makna pancasila. Artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa pancasila mempunyai fungsi dan peran tersendiri. Sudah jelas pancasila dasar negara, namun disamping itu pancasila mempunyai fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya bahwa pandangan hidup sebuah bangsa lahir dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkan. Meliahat betapa pentingnya fungsi pancasila dalam kehidupan bangsa indonesia maka sudah seharusnya pancasila dipahami secara menyeluruh dan mendalam oleh orangnya sendiri. Salah satu sarana dalam proses memahami pancasila adalah melalui pendidikan formal mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Pendidikan pancasila sudah diatur sedemikian rupa dalam sebuah peraturan. Dasar hukum pelaksanaan pendidikan pancasila di lembaga pendidikan formal bersumber pada TAP MPR no II/MPR/1998 tentang GPHN yang menetapkan antara lain : pendidikan pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, pendidikan moral pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan khususnya nilai-nilai 45 pada generasi muda, dilanjutkan dan makin ditingkatkan disemua jenis jenjang pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perguruan tinggi yang berperan dalam mengembangkan dan memperdalam pengatahuan dan mengajarkannya dan memperoleh pengatahuan. Bahkan berbagai masalah yang sedang terjadi di negara ini bisa dilestarikan dari memperdalam dan menemukan sebuah solusi melalui pemahaman yang mendalam tentang pancasila. Melalui pendidikan pancasila, diharapkan juga para mahasiswa memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa secara berkesinambungan dan konsisten, dengan cita-cita tujuan nasional. Disamping itu mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab
sesuai dengan hati nurani serta memaknai perestiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan indonesia. Selain itu dengan pengajaran ditingkat perguruan tinggi memungkiankan mahasiswa menerapkan sehingga nilai-nilai moral pancasila terkandung dalam sila-sila pancasila masuk dalam kepribadian mahasiswa. 2.2 Landasan Pendidikan Pancasila Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi nomor 265/Kep/2000ntanggal 10 agustus 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) Pendidikan pancasila mengemukakan empat landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis dan landasan filsopis. 1. Landasan Historis Landasan historis adalah landasan-landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materinya, rancangan modal pembelajaranya, dan evaluasinya. Formasi pendidikan pancasila tentu saja tidak hanya memiliki prespektif waktu kebelakang yang berisi alasan-alasan historis perlunya perilaku tertentu bagi generasi muda. Pada dasarnya, tujuan pendidikan pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal dimasa lampau. 2. Landasan Kultural Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan pancasila didasarkan atas nilainilai yang diagungkan, dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pendidikan pancasila hendaknya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai yang telah dan terus disepakati tersebut. 3. Landasan Yuridis Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan pancasila. Landasan yuridis dapat ditelusuri dari UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerinrah, keputusan menteri, keputusan direktur jendral, dan lainlain. Pembukaan UUD 1945 menyatkan pentingnya pertubuhan nilai kebangsaan hingga terwujud kemerdekaan naional. Ketetpan MPR yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan pancasila adalah GBHN. Ketetapan MPR nomor IV 1999 tentang GBHN menyatakan misi pembangunan adalah pengamalan pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arah kebijakan di bidang pendidikan antara lain membangun manusia indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti, pemberdayaan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, dan untuk itu perlu menyusun kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Undang-undang sisitem pendidikan nasional tahun 1989 pasal 39 menyatkan bahwa isi kurikulum setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan adalah pendidikan pancasila, pendidika agama dan pendidikan kewarnegaraan. Oleh karenaitu pendidikan pancasila perguruan tinggi harus terus menerus ditingkatkan kualitas materinya dan efektivitas metodenya sehingga lulusan perguruan tinggi mampu menjadi warga negara yang berperan aktif. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 pasal 13 membawa implikasi bagi keputusan mentri pendidikan nasional tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa yang menetapkan bahwa pendidikan pancasila,
4.
1. 2.
3. 4.
pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan termasuk mata kuliah pengembangan kepribadian. Landasan Filosofis Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsapat pancasila untuk mengembangkan pendidikan pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilihat dari dua segi. Pertama, digunakan sebagai pandangan hidup. Kedua sebagai sistem filsafat yang memenuhi persyaratan-persyaratan akademis. 2.3 Tujuan Pendidikan Pancasila Tujuan pendidikan pancasila dapat dilacak keterkaitannya dengan tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan pancasila adalah agar subjek didik memiliki moral yang sesuai dengan nilai pancasila moralitas itu mampu itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari (UU No.2 Tahun 1989). Perilaku moral adalah perilaki keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, perilau kemanusian yang adil dan beradap, perilaku yang mendukung persatuan bangsa indonesia. Adapun tujuan pendidikan pancasila diperguruan tinggi adalah agar mahasiswa: Dapat memahami dan mampu melaksanakan jika pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warganegara indonesia. Menguasai pengatahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasrakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandasan pancasila dan UUD 1945. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai pancasila. 2.4 Tujuan Mempelajari Pancasila Tujuan mempelajari pancasila adalah mengatahui pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertangung jawabkan baik secara yuridis. Secara yuridis-konstusionl karena pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar pengatur/menyelenggerakan pemerintahan negara. Secara objektip ilmiah karena pancasila adalah suatu paham filsafat, yang uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Selanjutnya pancasila yang benar itu dimalkan sesuai dengan pungsinya dan kemudian pancasila yang benar kita amalkan agar jiwa dan semangat, perumusan, sistematiknya sudah tepat dan benar.Tujuan itu sebenarnya bertitik tolakpada salah satu manusia yakitu sipat atau hasrat “ingin tahu”. Mengingat pancasila adalah dasar negara maka mengamalkan dan mengamankan pancasila sebagai dasar negara mempunyai sipat imperatif /memaksa artinya setiap warga negara indonesia harus tunduk/ taat kepadanya. Pengamalan pancasila dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sipat mengikat artinya setiap manusia indonesia terkait dalam cita-cita yang terkandung didalamnya. 2.5 Fungsi Dari Pancasila 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia Setiap bangsa berdiri kokoh, kuat, dan sentausa perlu mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu perlu juga bangsa itu memiliki pandangan hidup.
Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan watak yang sudah berurat-akar didalam. Pancasia dapat diihat sebagai reprentasi ideal-ideal pokok kita tentang nasional dan demokrasi sekaligus. 2. Pancasila sebagai dasar negara RI Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berpungsi sebagai dasar negara sebagi jelas tercantum salam alenia IV. Pembukaan UUD 1945 tersbut, maka perturan perundangan-undangan RI yang dikeluarkan nagara dan pemerintah RI haruslah pula sejiwa dengan didasari oleh negara pancasila. Bahkan dalam ketetapan MPRS xx/MPRS/1966 ditegaskan bahwa pancasila itu adalah sumber dari segala hukum. (sumber hukum pormal: undang-undang, kebiasaan, traktat, Jurisprudensi, hakim, ilmu pengatahuan hukum). (Kosil, 1986, halaman 82-83). Sebagai dasar negara dan ideologi negara pancasila harus menjadi pradigma dalam setiap pembaharuan hukum. Materi-materi atau produk hukum dapat sentiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat karena hukum itu tidak berada pada situasi vakum. Dan dalam pembaharuan hukum yang terus menerus itu pancasila tetap harus menjadi kerangka berpikir dan sumber-sumber nilainya. Pancasila adalah dasar politik yakitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, dan bermasyarakat. Maka bukan merupak ideologi tataliter yakitu yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia. Pancasila sebagai dasar negara mengatur dan mengarahkan seluk beluk negara bukan seluruh hidup manusia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Menurut dewan perancang nasional, kepribadian indonesia adalah “keseluruhan ciri-ciri khas bangsa indonesia yang membedakan bangsa indonesia dan bangsa lain”. Keseluruhan ciriciri khas bangsa indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa indonesia itu ditentukan oleh kehidupan budi bangsa indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Sila ketuhanan yang maha esa. Sejak jaman purbakala orang indonesia mengatahui dan percaya tentang ada yang mutlak sebagai maha pencipta yang di sebut tuhan. Ajaran agama, bahwa semua manusia adalah mahluk tuhan yang saling menghargai, telah membawa ketentraman hubungan beragama yang hidup di indonesia. (konsil, 1986, hal.83-84) Keberagaman masyarakat hari ini merata cukup puas dengan frame (ibadah, ritual) agama menyentuh esensi. Maka itu wajar pikiran fanatik sempat dengan menganggap beda keyakinan sebagai musuh negara. Keberagaman yang gagal ini serta merta melakukan berbagai pelanggaran nilai kemanusian. Sila kemanusian yang adil dan beradap. Dalam pidato bung karno 1 juni 1945 dasar perikemanusian diebut juga internasionalisme. Menurut perumusan dewan perancang nasional (depernas), perikemanusiaan adalah “ daya serta kaya budi dan hati nurani manusia untuk membangun dan membentuk kesatuan manusia sesamanya, tidak terbatas oleh manusia pada sesamanya yang terdekat saja, melainkan meliputi juga seluruh umat manusia”. Sikap, sifat dan perbuatan bangsa indonesia senantiasa ( seharusnya ) memperlihatkan unsur-unsur perikemanusian ( kansul, 1986, hlm, 85 ) Sila persatuan ( kebangsaan ) indonesia untuk bekerja secara gotong-royong pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau pancasila dapat dipercaya yaitu bahwa masayarakat mengalami secara nyata realisasi dan prinsi-prinsip yag tekandu g dalam pancasila. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebikjksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sifat kerakyatan yang hidup dalam masyarakat indonesi sejak dulu kala berbeda dari
pengertian demolrasi modern sifat kerakyatan yang indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dalam arti yang luas. Secara teori dan konstitusional kita telah menerima demokrasi pancasila sebagai satu-satunya mekanisme pengambilan keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dalam kenyataan tata-kehidupan dan pengidupan manusia keadilan sekurang-kurangnya tampak dalam tiga perwujudan yakni: jeadilan sosial, keadilan tukar menukar, dan keadilan membagi keadilan sosial adalah cipta, kerja, rasa dan karya manusia untuk memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran serta kesehjateraan bersama. 4. Pancasila sebagai kontrak sosial Onghakham dan andi achdian ( panitia bersama simposium, 2006, restorasi pancisla) mengatakan bahwa pancasila mulai bergeer perananya dari sebuah kontrak sosial menjadi sebuah ideologi yang bertanding dengan ideologo-idelogi lain Setelah peristiwa kudeta untung tanggal 1 oktober 1945, dilanjutkan dengan serangan bertubi-tubi terhadap PKI yang dijadikan kambing hitam dala peristiwa tesebut dan sasaran pembataian massal tehadap kader-kader partai itu di berbagai tempat di indonesia pancasila sebagai sebuah ideologi politik mulai mendapat kontesk pendukungnya. Secara berturut-turut kita juga menyasikan pada era Orde baru perumusan pancasila menjadi ideologi dari kekuatan-kekuatan politik di indonesia disini penting bagi kita untuk memikirkan kembali fungsi dan arti pancasila sebagai sebuah “kontrak sosial”, bukan ideologi dan falsafah ( onghakham dan andi actidian, dalam restorasi pancaila,2006 ).
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN Pengembangan dan pendidikan pancasila perlu dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka melastarikan nilai-nilai pancasila dan menanamkan nilai moral positif Yang terkandung didalamnyam pada generasi muda khususnya mahasiswa keberadaan mahasiswa yang mempunyai penting dan vital. Selain itu karena pancasila sebagai dasar negara dan kepribadian bangsa indonesia Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus dari dini dikenalkan dan diajarkan kepada masayarakat indonesia termasuk diperguruan tinggi. Sebagai pembentuk intlektual yang bermoral ketuhanan dan kemanusian Melalui pendidikan pancasila, peserta didik akan menjadi manusia terlebih dahulu, sebelum memasuki iptesk yang dipelajari nya. Menjadi warga negara indonesia yang unggul dalam pengusaan ipteks, namun tidak kehilangan jati dirinya dan tidak tercabut dari akar budaya bangsanya dan keimanannya. 3.2 SARAN
1. Pendidikan pancasila diperguruan tinggi harus terus dikembangkan untuk membentuk kadar yang dibutuhkan oleh negara dan masyarkat demi tercapainya tujuan umum bangsa indonesia 2. Pancasila merupakan kepribadian bangsa, harus menjadi kepribadian para generasi muda khususnya para mahasiswa yang menjadi generasi pendidikan.
Jakarta – Setiap kali kita mendengar kata kewarganegaraan, secara tidak langsung otak merespon dan mengaitkan kewarganegaraan dengan pelajaran kewarganegaraan pada saat sekolah, dan mata kuliah kewarganegaraan pada saat kita kuliah. Bisa jadi kata kewarganegaraan di dalam memori otak tersimpan kuat karena setiap tahun dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ada pelajaran kewarganegaraan yang harus dipelajari, dan ternyata saat kuliah juga ada. Dan di dalam bangku perkuliahan kita akan mempelajari lebih dalam seberapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi kehidup an berbangsa dan bernegara.
Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran setelah terpecah dari PPKn ataupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada awalnya di gabung menjadi satu, karena isi dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri besumber d ari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya di pecah menjadi mata pelajaran sendiri karena Pendidikan Kewarganegaraan dianggap penting untuk di ajarkan kepada siswa dan dalam Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan materi kewarganegaraan yang lebih luas dan tidak hanya bersumber langsung dari Pancasila. Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan bagi sebagian mahasiswa tidak ubahnya mempelajari Pancasila tahap dua, atau bahkan tidak jauh berbeda dengan Pendidikan Moral Pancasila dan Sejarah Bangsa. Beberapa materinya memang berkaitan ataupun sama. Itulah mengapa Pendidikan kewarganegaraan selalu ?dianak tirikan? dalam percaturan dunia pendidikan. Menurut orang kebanyakan, lebih penting belajar matematika daripada PKn. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan men gembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Mahasiswa adalah bibit unggul bangsa yang di mana pada masanya nanti bibit ini akan melahirkan pemimpin dunia. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa. Kepribadian mahasiswa akan tumbuh seiring dengan waktu dan mengalami proses pembenahan, pembekalan, penentuan, dan akhirnya pemutusan prinsip diri. Negara, masyarakat masa datang, diperlukan ilmu yang cukup untuk dapat mendukung kokohnya pendirian suatu Negara. Negara yang akan melangkah maju membutuhkan daya dukun g besar dari masyarakat, membutuhkan tenaga kerja yang lebih berkualitas, dengan semangat loyalitas yang tinggi. Negara didorong untuk menggugah masyarakat agar dapat tercipta rasa persatuan dan kesatuan serta rasa turut memiliki. Masyarakat harus disadarkan untuk segera mengabdika n dirinya pada negaranya, bersatu padu dalam rasa yang sama untuk menghadapi krisis budaya, kepercayaaan, moral dan lain-lain. Negara harus menggambarkan image pada masyarakat agar timbul rasa bangga dan keinginan untuk melindungi serta mempertahankan Negara kita. Pendidikan
kewarganegaraan adalah sebuah sarana tepat untuk memberikan gambaran secara langsung tentang hal-hal yang bersangkutan tentang kewarganegaraan pada mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pruralisme yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Seperti yang pernah diungkapkan salah satu rektor sebuah universitas, ?tanpa pendidikan kewarganegaraan yang tepat akan lahir masyarakat egois. Tanpa penanaman nilai-nilai kewarganegaraan, keragaman yang ada akan menjadi penjara dan neraka dalam artian menjadi sumber konflik. Pendidikan, lewat kurikulumnya, berperan penting dan itu terkait dengan strategi kebudayaan.? Beliau menambahkan bahwa ada tiga fenomena pasca perang dunia II,yaitu :
Fenomena pertama, saat bangsa-bangsa berfokus kepada nation-building atau pembangunan institusi negara secara politik. Di Indonesia, itu diprakarsai mantan Presiden Soekarno. Pendidikan arahnya untuk nasionalisasi. Fenomena kedua, terkait dengan tuntutan memakmurkan bangsa yang kemudian mendorong pendidikan sebagai bagian dari market-builder atau penguatan pasar dan ini diprakarsai mantan Presiden Soeharto. Fenomena ketiga, berhubungan dengan pengembangan peradaban dan kebudayaan. Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia sudah menampakkan fenomena tersebut dengan menguatkan pendidikannya untuk mendorong riset, kajian-kajian, dan pengembangan kebudayaan.
Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata Negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa, maka takkan sulit untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia. Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan antara lain agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upa ya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai, agar mahasiswa memilik kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal, agar mahasiwa mampu berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kene garaan, HAM, dan demokrasi, agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik, agar mahasiswa mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak (berkeadaban). Pendidikan Kewarganegaraan lah yang mengajarkan bagaimana seseorang menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Karena kewarganegaraan itu tidak dapat diwariskan begitu saja
melainkan harus dipelajari dan di alami oleh masing-masing orang. Apalagi negara kita sedang menuju menjadi negara yang demokratis, maka secara tidak langsung warga negaranya harus lebih aktif dan partisipatif. Oleh karena itu kita seb agai mahasiswa harus memepelajarinya, agar kita bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi negara. Garda kokoh yang akan terus dan terus melindungi Negara walaupun akan banyak aral merintang di depan. Kita semua tahu bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tecakup dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh Pendidikan Kewarganegaran, akan lebih baik lagi jika Pendidikan ini di manfaatkan untuk pengambangan diri seluas-luasnya. Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat kita tidak akan mudah goyah dengan imingiming kejayaan yang sifatnya hanya sementara. Selain itu kita tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Memiliki sikap tersebut tentu tidak bisa kita peroleh begitu saja tanpa belajar. Oleh karena itu mengapa Pendidikan Kewarganegaraan masih sangat penting untuk kita pelajari. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting manfaatnya, maka di masa depan harus segera dilakukan perubahan secara mendasar konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya. Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para pelajar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakan sebaik-baiknya dengan cara demokratis dan juga terdidik. [Azmy Ielman]
Pengertian Pancasila Secara Historis
Pengertian Pancasila secara historis adalah terminologi Pancasila dilihat dari riwayat sejak penggunaan istilah, proses perumusan, sampai ditetapkannya menjadi dasar negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Proses perumusan Pancasila dimulai saat dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam pembukaan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 mengajukan suatu masalah tentang calon rumusan dasar Negara Indonesia yang akan dibahas pada sidang tersebut. Selanjutnya pada sidang itu tampil 4 anggota yaitu Moh. Yamin, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Soepomo. Proses perumusan calon “Dasar Negara” dalam persidangan BPUPKI berlangsung dalam dua tahap yaitu : Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945;
Sidang BPUPKI tanggal 10 – 16 Juni 1945. Pada persidangan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidato tanpa teks mengenai calon rumusan dasar Negara Indonesia yang kemudian oleh beliau sendiri diusulkan diberi nama “Pancasila” (lima dasar). Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mensahkan UUD 1945 (termasuk Pembukaannya) yang didalamnya memuat rumusan lima prinsip sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah istilah Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuhnya tidak termuat istilah “Pancasila”. Namun telah cukup jelas bahwa Pancasila yang dimaksudkan adalah lima Dasar Negara RI sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yang berbunyi sebagai berikut : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Peratuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada interpretasi histories terutama dalam proses pembentukan calon rumusan dasar Negara yang kemudian secara spontan diterima secara bulat oleh peserta sidang BPUPKI. . Landasan Historis
Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak jaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa asing yang menjajah dan menguasai bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia yang telah dilalui beratus-ratus tahun akhirnya menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Pandangan dan filsafat hidup bangsa Indoneia itu merupakan ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara Indonesia dirumuskan secara sederhana namun mendalam, serta meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah kehidupan masyarakat internasional. Bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa
kebangsaan yang kuat. Hal itu dapat dilakukan bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ultural, tetapi melalui kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa. Secara obyektif ultural dapat dinyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Asal nilai-nilai Pancasila tidaklain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai causa materialis Pancasila. Oleh karena itu, berdasarkan fakta obyektif secara histories kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan pengertian dan ultura histories inilah maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiahyang padagilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sendiri. Konsekuensinya, secara histories Pancasila dalamkedudukannya sebagai dasar filsafat negara serta ultural bangsa dan negara bukannya suatu ideologiyang menguasai bangsa, tetapi justru nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu melekat dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri.
Urgensi dan Tujuan Pendidikan Pancasila
Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II, No. 7 bersama-sama dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pada era reformasi, MPR periode 1999-2004 telah membulatkan tekad sebagai kesepakatan dasar dalam rangka amandemen UUD1945 untuk tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat (sila-sila) Pancasila Dasar Negara. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia telah mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi tegak dan kokohnya kekuasaan dengan berlindung dibalik legitimasi ideologi Pancasila. Dalam kedudukan yang seperti ini berarti Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia tetapi direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.
Pada era reformaasi, kenyataan tersebut kemudian diupayakan dikembalikan pada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang direalisasikan melalui Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Pencambutan P-4 dan asas tunggal Pancasila ternyata membawa dampak yang sangat serius yaitu munculnya anggapan dari banyak elit politik dan sebagian masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru, sehingga mengkaji dan mengembangkan Pancasila dianggap sebagai upaya mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis itu tentu saja dapat berakibat sangat fatal yakni melemahnya peranan ideologi Pancasila pada era reformasi yang disebabkan karena melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara yang pada gilirannya dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara, dan dijaga. Di tengah-tengah proses reformasi dewasa ini, sesungguhnya masih banyak tokoh serta elit politik yang kurang memahami Pancasila sebagai filsafat hidup serta pandangan hidup bangsa Indonesia namun bersikap seolah-olah sangat memahaminya. Hingga saat ini masih berkembang pengertian kebebasan memilih ideologi di Negara Indonesia dan selanjutnya pemikiran apapun yang dipandang menguntungkan demi kekuasaan dan kedudukan dipaksakan untuk diadopsi ke dalam sistem kenegaraan Indonesia. Dengan mengatasnamakan pelaksanaan HAM banyak pula gerakan massa yang secara arogan tanpa mengindahkan nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku memaksakan kehendak bahkan dengan menggunakan cara kekerasan dan pengrusakan. Berdasarkan realitas tersebut di atas, maka mengkaji dan mendalami Pancasila bagi setiap orang Indonesia merupakan sesuatu yang sangat urgen (mendesak) bagi tetap tegak, berwibawa, dan berkembangnya kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Secara umum mempelajari Pancasila mengandung 3 tujuan yaitu : 1.
untuk mengenathui Pancasila yang benar, yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis
konstitusional
maupun
secara
obyektif-ilmiah.
Secara yuri dis
konstitusional, karena Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur atau menyelengarakan pemerintahan negara. Secara obyektif-ilmiah, karena Pancasila adalah suatu paham filsafat ( philosophical way of thinking atau philosophical system), sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat.
2.
untuk mengamalkan Pancasila (yang benar secara yuridis konstitusional dan obyektif-ilmiah) sesuai dengan fungsinya;
3.
untuk mengamankan agar jiwa dan semangatnya, perumusan,dan sistematikanya yang sudah tepat benar itu tidakdiubah-ubah, apalagi dihapuskan atau diganti dengan paham yang lain. Pada dasarnya, tujuan Pendidikan Pancasila merupakan realisasi dari sebagian tujuan Pendidikan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Dalam UUD NRI 1945 Alinea IV ditentutkan tujuan nasional Negara Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencedaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) SK. Dirjen DIKTI No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi adalah “menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan :
1. megambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya; 2. mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya; 3. mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan IPTEKS; 4. memaknai peristiwa sejarah dan nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia.
Landasan Historis Dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat (nasionalisme) agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Dengan kata lain perkataan bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa. Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah d ari bangsa Indonesia sendiri. Setiap negara dan bangsa mempunyai perjalanan hidup yang membentuk eksistensi negara dan warganya. Tak terkecuali Indonesia, menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara yang berliku, penuh dengan suka dan duka. Pada setiap tahapan kehidupan selalu diperlukan kesetiaan dan warga negara. Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai tantangan untuk menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia. Di balik itu, penjajahan juga telah menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia tentang demokrasi, ilmu dan teknologi, serta ekonomi. Kita dapat mengambil contoh dari landasan historis yaitu, Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang
tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa kita dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip (sila) dan diberi nama Pancasila. Negara Indonesia merancang dasar negara yang justru bersumber pada nilai-nilai yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam rancangan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nama tersebut diberikan oleh salah seorang penggagasnya yaitu Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 juni 1945 dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas saran dan petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa. Dengan demikian sudah jelas pada kita bahwa secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaspisahkan dari dan dengan nilai-nilai Pancasila serta telah melahirkan keyakinan demikian tinggi dari bangsa Indonesia terhadap kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia.
Landasan Yuridis Landasan yuridis adalah landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan, permusyawarahan. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan yuridis konstitusional antara lain di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah, benar dan otentik sebagai berikut : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin olrh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Batang tubuh UUD 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional karena dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut. Adapun contoh dari Landasan yuridis (hukum) yaitu, perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi diatur dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 menyatakan : Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila.
A. Latar Belakang Historis Pendidikan Pancasila Dilihat dari segi historis Pancasila dirumuskan dengan maksud untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Pancasila yang dimaksudkan sebagai dasar negara itu, i sinya digali dan/atau berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup masyarakat tersebut kemudian dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan kemudian mejadi Pandangan Hidup Negara atau Dasar Negara. Bukti atau fenomena historis yang mejadi landasan bahwa Pancasila akan dijadikan Dasar Negara dapat disimak dari bukti-bukti, peristiwa, ungkapan atau pernyataan seperti berikut ini.
1. Dalam pembukaan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat sebagai ketua Badab Penyelidik meminta agar sidang mengemukakan dasar negara Indonesia Merdeka (philosofiche grondslag) dari Indonesia Merdeka. 2. Pada tanggal 29 Mei 1945, Moh Yamin pada permulaan pidato dalam sidang badan Penyelidik, antara lain mengatakan sebagai berikut: " Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar negara dan susunan negara yang akan terbenntuk dalam suasana kemerdekaan yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban darah daging se jak beratus-ratus tahun" (naskah persiapan UUD 1945) 3. Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang badan Penyelidik antara lain menyebutkan bahwa yang diminta oleh ketua Badan Penyelidik adalah agar sidang megemukakan Dasar Indonesia Merdeka yaitu Philosofiche Grondslag dari Indonesia Merdeka. Selanjutnya beliau memberi nama Philosofiche Grondslag atau dasar Falsafah Negara Indonesia Merdeka tersebut : Pancasila
B. Latar Belakang Kultural Pendidikan Pancasila Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu Pancasila pun hrus diwariskan kepada generai muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila kepada generasi muda melalui pendidikan negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultural yang amat penting itu. Setiap bangsa memilki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur kepada bangsanya. Oleh karena itu perlu adanya upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
C. Latar Belakang Yuridis Pendidikan Pancasila Pancasila sebagi dasar negara harus menjadi l;andasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumberhukum dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. aturan-aturan hukum yang dimaksudkan adalah seperti UUD, ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang, Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis-konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut.
D. Latar Belakang Filosofi Pendidikan Pancasila
Secara intrinsik nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi dan secar praktis nilainilai tersebut berupa pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa Indonesia. Nilai itu yidak lain adalah merupakan kebulatn ajaran tentang berbagai segi/ biadang kehidupa suatu masyarakat / bangsa dalam hal ini bangsa Indonesia.
