Pendahuluan
Masalah Civil Society baru hangat dibicarakan tahun 1990-an di Indonesia. Hal ini lebih disebabkan oleh kuatnya tekanan pemerintah Orde Baru pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ahli ilmu sosial, tokoh intelektual, pejuang Demokrasi, dan cendekiawan, tampaknya kesulitan mencari formula yang tepat untuk memaknai suatu perjuangan menuju perubahan yang dicita-citakan. Dalam keadaan galau dan gamang itu bangsa Indonesia berpaling pada Civil Society yang dijadikan primadona untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat kita yang nyaris lumpuh. Civil Society bergulir dengan pemaknaan yang variatif oleh berbagai kalangan. Ada yang menerjemahkan sebagai masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat madani, dan ada juga yang tetap menggunakan Civil Society. Semua terjemahan tersebut disuguhkan kepada publik dengan argumentasi masing-masing, dan karenanya masyarakat atau publik juga memahaminya memahaminya menurut selera dan kepentingannya. kepentingannya. Civil Society sebenarnya sebenarnya merupakan suatu ide yang terus diperjuangkan manifestasinya agar pada akhirnya terbentuk suatu masyarakat bermoral, masyarakat sadar hukum, masyarakat beradab atau terbentuknya suatu tatanan sosial yang baik, teratur dan progresif. Kata Civil cenderung dikonotasikan sebagai lawan dari militer. Demikian pula madani dalam masyarakat madani cenderung dikonotasikan dengan madaniyah atau Medina, yang dikonotasikan bernuansa Arab. Padahal arti madaniyah sebagai sumber munculnya kata madani adalah peradaban atau Civilization. Lain lagi dengan kewargaan yang merupakan terjemahan dari bahasa latin yakni, Civilis atau civis. Atas pijakan yang demikian itulah kebanyakan orang sepakat untuk konsisten menggunakan Civil Society karena terjemahan yang lain dianggap kurang sesuai dengan konsep aslinya.
Latar Belakang Civil Society
Perlunya mengkaji kembali kekuatan-kekuatan rakyat/masyarakat (Civil) dalam konteks interaksi-relationship, baik antara masyarakat dengan negara, maupun antara rakyat dengan rakyat merupakan jawaban yang dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan mengenai fenomena-fenomena fenomena-fenomena kehidupan yang sangat tidak menghargai posisi rakyat (Civil) dihadapan penguasa dan bagian dari fenomena kehidupan yang tidak menghargai kebebasan berserikat dan berpendapat.
Kedua pola hubungan interaktif tersebut diatas akan memposisikan rakyat sebagai bagian integral dalam komunitas negara yang memiliki kekuatan bergaining dan menjadi komunitas masyarakat sipil yang memiliki kecerdasan, analisa kritis yang tajam, serta mampu berinteraksi dilingkungannya secara demokratis dan kemungkinan akan adanya kekuatan Civil sebagai bagian dari komunitas bangsa ini akan mengantarkan pada sebuah wacana yang saat ini sedang berkembang, yakni Civil Society. Wacana Civil Society ini merupakan produk sejarah dan lahir di masyarakat Barat Modern. Ia muncul bersamaan dengan proses Modernisasi terutama pada saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat Barat Modern. Sebagai sebuah wacana kontenporer, maka sampai saat ini pun belum ada kesepakatan rumusan teoritis dan konsep yang baku tentang Civil Society. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan tema Civil Society ini sangat bergantung pada kondisi sosio-kultural suatu bangsa. Karena bagaimanapun juga konsep Civil Society merupakan bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat. Secara substansial, Civil Society bermuara pada perlunya penguatan masyarakat (warga) dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mampu mengontrol kebijakan negara (policy of state) yang cenderung memposisikan warga negara sebagai subyek lemah. Lalu bagaimana mensinergikan antara pemerintah (administrasi publik) dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang pluralism . Istilah Civil Society berasal dari bahasa Latin societes Civiles yang mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43 SM), seorang orator, politisi dan filosof Roma. Sejak saat itu sampai dengan abad ke-18, pengertian Civil Society masih disamakan dengan negara ( the state), yakni sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lain.
Dalam rentang waktu yang panjang itu, Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) kembali menghidupkan dan mengembangkan istilah Civil Society (masyarakat sipil) dengan merujuk kepada masyarakat dan politik. Hobbes, misalnya, berpendapat bahwa perjanjian masyarakat diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Locke mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik ( political Society) yang mana dihadapkan dengan keadaan alami ( state of nature) sekelompok manusia. Masyarakat politik itu sendiri, menurut Rousseau yang senada dengan Hobbes, merupakan hasil dari suatu kontrak sosial. Perlu digaris-bawahi bahwa pengertian-pengertian ini lahir ketika perbedaan antara masyarakat sipil dan negara belum dikenal, sehingga negara merupakan bagian dari masyarakat sipil yang mengontrol pola-pola interaksi warga negaranya.
Barulah pada paruh kedua abad 18 Adam Ferguson (1723-1816) dan Thomas Paine (1737-1809) memberi tekanan lain terhadap makna Civil Society. Civil Society dan negara dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik sebagai akibat pencerahan ( enlightment ). Keduanya diposisikan dalam posisi yang diametral. Masyarakat sipil bahkan dinilai sebagai anti tesis terhadap negara, ia harus lebih kuat untuk mengontrol negara demi kepentingannya.
Defenisi dan Konsepsi Civil Society
Civil Society dipahami sebagai sebuah tatanan kehidupan yang menginginkan kesejajaran hubungan antar warga negara atas dasar prinsip saling menghargai. Civil Society berkeinginan membangun hubungan yang konsultatif bukan konfrontatif antar warga negara dan negara. Berikut adalah defenisi dan konsepsi Civil Society menurut para ahli: GWF Hegel Hegel mengatakan Civil Society bukanlah masyarakat politik dengan tekanan-tekanan moral yang mewarnai perilaku mereka, melainkan sebuah masyarakat ekonomi. Dalam pandangan Hegel, Civil Society adalah entitas yang memiliki ketergantungan pada negara. Sebagai misal negara harus mengawasi Civil Society dengan cara menyediakan perangkat hukum dan administrasi. Hegel berpendapat entitas Civil Society mempunyai kecenderungan entropi atau melemahkan diri sendiri (a self crippling entity), oleh karena itu harus diawasi oleh negara. Hegel membedakan masyarakat politik ( the state) dan masyarakat sipil ( Civil Society). Masyarakat politik adalah perkumpulan-perkumpulan yang mengandung aspek
politik yang mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan masyarakat sipil ialah perkumpulan merdeka yang membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat borjuis. Hegel mengembangkan gagasan Civil Society dalam tiga wilayah yaitu keluarga, Civil Society dan negara. Keluarga adalah ruang peribadi dimana terdapat hubungan individu yang harmonis, tempat sosialisasi individu sebagai bagian dari masyarakat. Ruang bagi keluarga adalah ruang yang sifatnya partikular (khusus). Civil Society adalah tempat bagi pemenuhan kepentingan ekonomi individu-individu dan kelompok. Dan negara adalah aktor yang mempunyai kekuasaan politik sebagai representasi ide universal untuk melindungi
kepentingan politik warga oleh karena itu berhak melakukan intervensi terhadap kehidupan Civil Society. Ruang negara adalah universalitas. Hegel mengkonsepkan negara sebagai representasi kekuatan universal, dan mensubordinasikan posisi Civil societ. Civil Society adalah bayi yang dilahirkan oleh Modernitas dimana ada kebebasan subjektif, kepentingan yang didefiniskan secara personal. Yang sangat membedakan antara Hegel dengan pemikir-pemikir awal adalah, dia menarik Civil Society dari identitas ekonomisan. Baginya, Civil Society memang adalah produk dari kapitalisme, yang merefleksikan etika pasar, namun eksistensinya dapat dibedakan dengan economic Society. Civil Society berfungsi sebagai ruang dimana terjadi komunikasi, relasi dialektis antara kekhususan (keluarga) dengan universalitas (negara). Di mana terjadi negosiasi, dan kompromi. Namun bukan berarti ada kebebasan dan hak-hak dimana negara tidak dapat melakukan intervensi, seperti dalam konsep liberal. Dan, tidak akan ada kontradiksi antara individu dengan masyarakat. Apabila tatanan Civil Society sudah membentuk ethical life dimana setiap orang dapat dengan bebas membagi ide, mengingatkan masyarakat lain akan tugas-tugasnya. Kebebasan dalam tatanan Civil Society harus melibatkan unsur rasionalitas dan penghormatan terhadap tatanan sosial. Keberlangsungan tatanan Civil Society ini dapat dipertahankan dengan adanya pengorganisasian secara pedagogi (pendidikan) dan institusionalisasi. Ada beberapa catatatan mengenai individualisme dan Civil Society dalam konsepsi Hegel. Pertama, tugas dari individu adalah untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan subjektifnya, dan dalam menjadi buruh adalah aktivitas sosial. Buruh membawa individu menjalin kontak dengan individu lain, sehingga terbentuk interdependensi sosial. Yang kedua, kepentingan individu hanya akan mendapatkan substansi hanya ketika menjadi bagian dari masyarakat. Ketiga, pembangunan ekonomi membawa pada kenaikan interaksi sosial, integritas dan komunitas.
Karl Marx Menurut Marx yang mengikuti Hegel, Civil Society disebut juga masyarakat borjuis. Dengan perkataan lain Civil Society adalah non aspek politis dalam masyarakat Modern sekarang yang kapitalis. Marx menyatakan bahwa negara dalam masyarakat kapitalis tidak lebih hanya badan pelaksana kepentingan borjuis. Karl Marx memposisikan Civil Society pada basic material dalam tautan dengan produksi kapitalis. Oleh Marx, Civil Society dimaknai sebagai kelas borjuis yang merupakan
ciri masyarakat Barat Modern yang kemudian menjadi tantangan baginya untuk membebaskan masyarakat dari berbagai penindasan, oleh karena itu Civil Society menurut dia harus dilenyapkan demi terwujudnya masyarakat tanpa kelas. Karl Marx sependapat dengan Hegel dalam melihat Civil Society sebagai masyarakat borjuis. Bedanya, Hegel menganggap hanya melalui negara, kepentingan-kepentingan masyarakat yang universal dan mengandung potensi konflik bisa terselesaikan. Dan, negara merupakan sesuatu yang ideal. Marx berpandangan sebaliknya, ia menganggap negara tak lain sebagai badan pelaksana kepentingan kaum borjuis. Oleh sebab itu, negara harus dihapuskan, atau harus diruntuhkan oleh kelas proletar. Ketika negara akhirnya lenyap, maka yang tinggal hanyalah masyarakat tanpa kelas. Visi ini berseberangan dengan visi Hegel yang mengatakan di masa depan masyarakat sipillah yang akan runtuh dari dalam, j ika negara telah mampu mengayomi seluruh kepentingan masyarakat. Masyarakat sipil adalah terjemahan dari istilah Inggris ’Civil Society’ yang mengambil dari bahasa Latin ’Civilas societas’. Secara historis karya Adam Ferguson (17231816), dalam karya klasiknya An Essay on History of Civil Society (1767) merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (Civil Society). Gagasan masyarakat sipil merupakan tujuan utama dalam membongkar konsep masyarakat model Marxisme. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai wilayah yang mengedepankan kepentingan individual, pemenuhan hak-hak individu secara bebas. Masyarakat sipil merupakan bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik (dalam konteks tatanan sosial yang monarkis, feodal ataupun borjuis) serta membatasi diri dari lingkaran negara.
Antonio Gramsci Dalam banyak hal pendapat Gramsci mirip pendapat Marx. Perbedaannya terletak pada memposisikan Civil Society bukan pada basic material tetapi pada tataran suprastruktur, sebagai wadah kompetisi untuk memperebutkan hegemoni kekuasaan. Peran Civil Society pada konteks yang demikian oleh Gramsci ditempatkan sebagai kekuatan pengimbang di luar kekuatan negara. Pandangan Gramsci ini lebih bernuansa ideologis ketimbang pragmatik. Gramsci tidak secara eksplisit menjelaskan konsepsi Civil Society, tetapi dia hanya menuliskan bahwa masyarakat sipil adalah masyarakat yang memiliki privasi, otonom serta terlepas dari proses produksi, yaitu semua organisasi yang membentuk masyarakat sipil dalam sebuah jaringan kerja dari praktek-praktek dan hubungan sosial yang kompleks, termasuk pemodal dan buruh. Harus dibedakan antara masyarakat sipil dengan aparat
pembentuk negara, karena mereka mempunyai monopoli dan bersifat koersif, yang disebut Gramsci sebagai masyarakat politik. Dalam masyarakat sipil semua kepentingan dari semua kelompok muncul. Tidak hanya dalam perjuangan kelas, tetapi lebih dari itu juga memperjuangkan wilayah Demokrasi dan kerakyatan. Ketika masyarakat sipil telah diberdayakan, maka dengan sendirinnya peran negara akan berkurang. Tetapi kemenangan tetap harus terjadi pada kelompok buruh untuk tercapainya masyarakat komunis tersebut. Berbicara Gramsci tak lepas daripada pembicaraanya tentang peranan proletariat atau masyarakat komunis yang ideal.
Alexis de Tocqueville Adapun menurut Alexis de Tocqueville, masyarakat sipil tidak secara a priori subordinatif terhadap negara, tetapi lebih dari itu ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjdi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri tetapi juga terhadap kepentingan publik. Pendapat Tocqueville ini kemudian diperkuat oleh Hannah Arendt (1906-1975) dan Jurgen Habermas (1929- ) dengan konsep ”a free public sphere”, sebuah wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Penciptaan ruang publik, bagi Arendt merupakan prasyarat terciptanya Civil Society dan demokratisasi. Hal senada diungkapkan Ernest Gellner (1925-1995) yang
memandang perlunya ruang dan kebebasan publik. Menurutnya Civil Society adalah seperangkat institusi non pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara dan mencegah timbulnya tirani kekuasaan. Teori Tocqueville, yang menempatkan Civil Society sebagai entitas untuk mengimbangi (balancing force) kekuatan negara, meng-counter hegemoni negara dan menahan intervensi berlebihan pada negara.
Hubungan dengan Demokrasi
Demokrasi merupakan salah satu penegak wacana Civil Society, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Civil Society dan Demokrasi iBarat “the two side at the same coin”. Artinya jika Civil Society kuat maka Demokrasi akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sebaliknya jika Demokrasi bertumbuh dan berkembang
dengan baik, Civil Society akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu pula sebabnya para pakar mengatakan Civil Society merupakan rumah tempat bersemayamnya Demokrasi. Adanya kehidupan demokratis, merupakan hal yang penting yang pada hakekatnya mempunyai arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi diharapkan seluruh rakyat baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi didalam berbagai kehidupan bangsa. Bidang kehidupan bangsa baik didalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang harus melibatkan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kehidupan demokratis antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam melaksanakan perannya didalam masyarakat, terutama di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menguatnya Civil Society saat ini sebenarnya merupakan strategi yang paling ampuh bagi berkembangnya Demokrasi, untuk mencegah hegemoni kekuasaan yang melumpuhkan daya tampil individu dan masyarakat. Dalam praktiknya banyak kita jumpai, individu, kelompok masyarakat, elite politik, elite penguasa yang berbicara atau berbuat atas nama Demokrasi, walau secara esensial justru sebaliknya. John Locke yakin seyakin-yakinnya bahwa tiap manusia memiliki hak alamiah, dan ini bukan sekedar menyangkut hal hidup, tetapi juga kebebasan pribadi dan hak atas pemilikan sesuatu. Tugas utama pemerintah adalah melindungi penduduk dan hak milik warga negara. Konsep hak-hak alamiah Locke yang dalam perkembangannya kemudian di masa Modern hak-hak dasar ini bertambah jumlahnya dan menjadi konsep utama dalam mengembangkan pemikiran tentang Demokrasi dan human rights (Hak Asasi Manusia).
Kesimpulan
Terlepas dari semua definisi tentang Civil Society, pada intinya bahwa Civil Society dapat juga dikatakan sebagai kelompok-kelompok sosial, politik, atau arena masyarakat yang dilandasi atau dijiwai dengan semangat otonomi, kemandirian, dan sikap kritis, serta bebas dari intervensi negara. Di dalam masyarakat semacam ini, warga bekerjasama membangun ikatan-ikatan sosial di luar institusi-institusi resmi negara, independen dan tidak tergantung otoritas negara, menjalin solidaritas demi mencapai kebaikan dan kebajikan bersama. Civil Society itu sendiri bukanlah negara. Ia justru berhadap-hadapan dengan negara, tetapi bukan sebagai lawan, meski bisa saja menjadi “lawan” takkala negara melalui
pemerintahannya telah bertindak menyimpang jauh dari prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan sosial. Itulah sebabnya, kelompok-kelompok di dalam Civil Society tidak bersifat primordial dan tidak pula mengandalkan jejaring patrom-klientalisme. Karena, variable utamanya adalah otonomi, umum (publik), dan sipil (berkait dengan segala hak dan kewajiban warga negara). Dalam merealisasikan wacana-wacana Civil Society diperlukan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan Civil soviety. Hal inilah yang dimaksudkan dalam penyebutan karakteristik Civil Society. Dimana karakteristik-karakteristik ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah yang akan menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi Civil Society. Secara umum saat ini, penganut sosialis banyak mengadopsi konsep hegemoni Gramsci dalam memahami Civil Society dimana hegemoni tidak lagi dilakukan secara fisik, melainkan melalui penjinakkan budaya dan ideologi yang diselenggarakan secara terstruktur oleh negara. Sementara penganut kapitalis lebih tertarik kepada Civil Society versi Tocqueville dimana masyarakat dapat melakukan partisipasi mengenai pembuatan kebijakankebijakan publik dalam sebuah negara dan dapat saling berinterksi dengan semangat toleransi. Adapun di negara-negara berkembang umumnya, sikap Hegelian terhadap negara merupakan pandangan yang dominan. Di satu sisi mereka memandang negara sebagai wadah segala sesuatu yang ideal dan di sisi lain mereka kurang percaya terhadap masyarakat sipil.
