KESEJAHTERAAN GURU
A. Pengert Pengertian ian Kesejah Kesejahtera teraan an
Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti. •
Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana
orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. •
Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memliki
arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. •
Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk
memenu memenuhi hi kebutuh kebutuhan an masyar masyaraka akat. t. Ini adalah adalah istila istilah h yang yang digunak digunakan an dalam dalam ide negara negara sejahtera. •
Di Amerik Amerikaa Serika Serikat, t, sejaht sejahtera era menunj menunjuk uk ke uang uang yang yang dibaya dibayarka rkan n oleh oleh pemeri pemerinta ntah h
kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare.
B. Tingkat Tingkat Kesejah Kesejahtera teraan an Guru Guru
Guru Guru merupak merupakan an salah salah satu satu faktor faktor penent penentu u tinggi tinggi rendah rendahnya nya mutu mutu hasil hasil pendid pendidika ikan. n. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar-mengajar. Namun demikian,
posis posisii strate strategis gis guru guru untuk untuk mening meningkat katkan kan mutu mutu hasil hasil pendidi pendidikan kan sangat sangat dipeng dipengaru aruhi hi oleh oleh kemampuan profesional mengajar dan tingkat kesejahteraannya.
Ukuran kesejahteraan memang relatif dan sulit diukur hanya dengan kecukupan materi belaka. Oleh sebab itu, Isjoni (2000) mengemukakan bahwa tingkat kesejahteraan seorang guru dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut. a) Penghasilan setiap bulan mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari sehari-hari secara tetap dan berkualitas. b) Kebutuhan pendidikan keluarga dapat terpenuhi secara secara baik dan optimal. c) Memi Memili liki ki
kema kemamp mpua uan n
untu untuk k
meng mengem emba bang ngka kan n
pend pendid idik ikan an
berk berkel elan anju juta tan n
sert sertaa
mengembangkan diri secara profesional. d) Memil Memiliki iki kemamp kemampuan uan untuk untuk mengem mengembang bangkan kan komuni komunikas kasii ke berbaga berbagaii arah arah sesuai sesuai dengan kapasitasnya, baik dengan memanfaatkan teknologi maupun secara konvensional.
Penghasilan yang dimaksudkan bukan hanya penghasilan yang diperoleh dari gaji guru (bai (baik k seba sebagai gai pegaw pegawai ai nege negeri ri atau ataupu pun n seba sebaga gaii guru guru honor honorer er/y /yay ayas asan an), ), mela melain inka kan n juga juga penghasila penghasilan n lain yang diperoleh diperoleh dari sumber lain. Pada konteks ini tidak tertutup tertutup kemungkinan seorang guru memiliki pekerjaan tambahan lain di luar tugasnya sebagai guru di sebuah sekolah. Bahkan, pada sejumlah kasus penghasilan seorang guru sebagai tukang ojek lebih besar daripada gaji golongan III/C. Penghasilan tambahan serupa ini sudah barang tentu akan menumbuhkan tingkat kesejahteraan keluarga sehingga keluarga guru tersebut akan mampu meningkatkan taraf hidupn hidupnya, ya, member memberikan ikan pendidi pendidikan kan kepada kepada anak-a anak-anakn naknya ya secara secara lebih lebih baik, baik, serta serta memili memiliki ki kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri bagi kepentingan karirnya.
C. Pengaruh Pengaruh Tunjangan Kesejahter Kesejahteraan aan Guru terhadap terhadap Tingkat Profasional Profasionalisme isme Guru Guru
Guru Guru meru merupak pakan an pendi pendidi dik k prof profes esio ional nal deng dengan an tuga tugass utam utamaa mendi mendidi dik, k, menga mengaja jar, r, membimbing dan mengevaluasi para siswanya. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, guru dituntut selain memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional juga harus memiliki bakat, minat, idealisme serta komitmen meningkatkan mutu pendidikan.
Untuk Untuk mening meningkat katkan kan mutu mutu pendid pendidika ikan, n, banyak banyak faktor faktor yang yang memeng memengaru aruhin hinya, ya, salah salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan guru. Apalagi Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimu minimum m dan jamina jaminan n keseja kesejahte hteraa raan n sosial sosial.. Karena Karena itu tidak tidak heran heran jika jika pemeri pemerinta ntah h pusat pusat maupun pemerintah daerah peduli dan merasa perlu memberi penghargaan dan meningkatkan kesejahter kesejahteraan aan guru dengan memberikan memberikan tunjangan tunjangan khusus kepada guru yang bertugas di daerah khusus maupun pemberian subsidi tunjangan fungsional bersumber dari dana APBN dan insentif guru berasal dana dari APBD. Misalnya: Misalnya: Berdasarkan Berdasarkan data guru negeri dan swasta swasta penerima penerima dana insentif insentif guru tahun 2010 yang bersumber dari APBD Sumut sebanyak Rp 149.038.560. 000 yang diperuntukkan kepada 206.998 guru dari 33 kabupaten dan kota di Sumut. Sumut. Plt Sekretari Sekretariss Dinas Pendidikan Pendidikan Sumut, Sumut, Drs Edward Edward Sinaga Sinaga menyeb menyebutk utkan, an, pember pemberian ian dana dana insent insentif if guru guru terseb tersebut ut diberi diberikan kan masing-masing kepada guru negeri dan swasta sebesar Rp 60.000 per bulan atau total Rp 720 ribu ribu per tahun.S tahun.Sela elain in pember pemberian ian dana insent insentif if guru guru terseb tersebut, ut, pemeri pemerinta ntah h juga juga member memberikan ikan pembe pemberia rian n subsid subsidii tunjan tunjangan gan fungsi fungsional onal bagi bagi guru guru bukan bukan PNS PNS yang yang bersum bersumber ber dari dari APBN APBN sebanyak Rp 6.9326.400.000 yang diperuntukkan kepada 26.260 guru dari 33 kabupaten dan kota dan 1 provinsi Sumut. Sedangkan jumlah bantuan yang dibayarkan kepada masing-masing guru sebesar Rp 220 per bulan atau Rp 264.000 per tahun. Sedangkan tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, terbelakang, pedalaman dan bencana diberikan kepada 782 orang, masing-masing guru sebesar Rp 1.350.000 per bulan atau Rp 16.200.000 per tahun hanya 6 kabupaten dan kota, yakni Nias, Nias Selatan, Samosir,Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat dan Dairi. Dengan pemberian dana insentif dan subsidi tunjangan fungsional serta tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil ini, kata Edward diharapkan guru lebih fokus melakukan proses pembelajaran terhadap peserta didiknya, dengan demikian dapat meningkatkan mutu pendidikan di tanah air, khususnya di Sumut ini.
D. Kesejahteraan Kesejahteraan Guru Sebagai Sebagai Cerminan Cerminan Kemajuan Kemajuan Pendidi Pendidikan kan di Indonesia Indonesia
Bukan lagi sebuah hal yang diragukan jika keberhasilan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang ada di Negara tersebut. Dan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh
faktor faktor pendidi pendidik k yang yang secara secara langsu langsung ng berper berperan an dalam dalam penent penentu u utu pendidi pendidikan kan teruta terutama ma di Indonesia. Melihat realita yang ada ternyata Negara Indonesia mamiliki kualitas pendidikan yang sang sangat at rend rendah ah hal hal ini ini
terb terbukt uktii pada pada data data UNESC UNESCO O (200 (2000) 0) tent tentan ang g perin peringka gkatt Inde Indeks ks
Penge Pengemb mban anga gan n Manu Manusi siaa (Hum (Human an Devel Developm opmen entt Inde Index) x),, yait yaitu u komp kompos osis isii dari dari peri pering ngka katt pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan ditunjukkan data Balitbang Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata ternyata hanya delapan delapan sekola sekolah h saja saja yang yang mendapa mendapatt pengaku pengakuan an dunia dunia dalam dalam kategor kategorii The Primar Primary y Years Years Progra Program m (PYP). (PYP). Dari Dari 20.918 20.918 SMP di Indone Indonesia sia ternya ternyata ta juga juga hanya hanya delapa delapan n sekola sekolah h yang yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).
Dari data di atas nampak sekali tingkat pendidikan di Indonesia yang masih sangat rendah. Dan guru tentu saja juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Dan ternyata sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta). Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di
tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidik berpendidikan an S3). Sealain Sealain itu rendahnya kesejahteraan kesejahteraan guru mempunyai mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Indepe Independen nden Indone Indonesia sia)) pada perten pertengaha gahan n tahun tahun 2005, 2005, idealn idealnya ya seoran seorang g guru guru meneri menerima ma gaji gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, ojek, pedaga pedagang ng mie rebus, rebus, pedagang pedagang buku/L buku/LKS, KS, pedagan pedagang g pulsa pulsa ponsel ponsel,, dan sebaga sebagainy inyaa (Republika, 13 Juli, 2005).
Meskipun telah diamanahkan dalam pasal 10 UU tentang kesehjateraan guru dan dosen yang sudah menjamin tentang kelayakan hidup para pendidik. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunj tunjan anga gan n yang yang mele meleka katt pada pada gaji gaji,, tunj tunjan angan gan prof profes esi, i, dan/ dan/at atau au tunj tunjan anga gan n khusu khususs sert sertaa penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas. Namun pada kenyataanya kesejahteraan guru masih sangat rendah terutama terutama dikalangan dikalangan guru swasta. swasta. Sebagaimana Sebagaimana diberitakan diberitakan Pikiran Pikiran Rakyat Rakyat 9 Januari 2006, sebanyak 70 persen dari 403 PTS di Jawa Barat dan Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuai dengan amanat UUGuru dan Dosen (Pikiran Rakyat 9 Januari 2006).
Meskipun dengan dinamika yang sedemikian sulit guru tetapmemegang peranan yang sangat sangat penting penting dalam dalam penent penentu u arah arah dan kualita kualitass pendidi pendidikan kan di Indones Indonesia. ia. Teruta Terutama ma dalam dalam penentu efektivitas dan efisiensi peserta didik. Abin Syamsuddin (2003) mengemukakan bahwa dalam pengertian pendidikan secara luas, seorang guru yang ideal seyogyanya dapat berperan sebagai : 1) Konservator Konservator (pemeli (pemelihara) hara) sistem sistem nilai nilai yang merupakan merupakan sumber sumber norma kedewasaan kedewasaan 2) sumb sumber er norm normaa kedewa kedewasa saan an 3) Transmitor Transmitor (penerus (penerus)) sistem-si sistem-sistem stem nilai nilai tersebut tersebut kepada peserta peserta didik didik
4) Trans Transfo form rmat ator or(p (pent enter erje jema mah) h)si sist stem em-s -sis iste temn mnil ilai ai
ters tersebu ebutm tmel elal alui ui
penje penjelm lmaa aan n
dala dalam m
pribadinya dan perilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran didik 5) Organisator
(penyelenggara)
terciptanya
proses
edukatif
yang
dapat
dipert dipertang anggung gungjaw jawabka abkan, n, baik baik secara secara formal formal (kepada (kepada pihak pihak yang yang mengang mengangkat kat dan menu menuga gask skann annya ya)) maup maupun un seca secara ra mora morall (kepa (kepada da sasa sasara ran n didi didik, k, sert sertaa Tuhan Tuhan yang yang menciptakannya).
Sehing Sehingga ga peningka peningkatan tan kualit kualitas as guru guru merupak merupakan an jalan jalan yang yang sangat sangat bijaks bijaksana ana untuk untuk meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia. Baik itu dalam hal peningkatan kualitas maupun tingkat kesejahteraan guru demi mengoptimalkan peran guru sebagai pendidik dan meningkatkan kulitas kulitas pendidikan. pendidikan. Pada pertemuan pertemuan Better Better Education Education Through Through Reformed Reformed Management Management And Universal Teacher Upgrading (BERMUTU), 29 Januari 2009 di Hotel Kaisar Jakarta, Prof. Dr. SUDJARWO, SUDJARWO, M.S., menyampaika menyampaikan n pemikiranny pemikirannyaa tentang tentang “Peran “Peran Pendidikan. Pendidikan. Menuju Bangsa yang yang Berm Bermar arta tabat bat”. ”. Dikat Dikatak akann annya ya bahw bahwaa
mendi mendidi dik k
meru merupa pakan kan usah usahaa
sada sadarr
manus manusia ia
mengorganis mengorganisir ir lingkungan lingkungan menghubungkann menghubungkannya ya dengan peserta peserta didik sehingga terjadi terjadi proses pembelajaran. Mengorganisir lingkungan adalah upaya sadar dengan melihat potensi lingkungan kemudian merespon peserta didik sehingga terjadi transformasi menuju pada terbentuknya proses pembelajar pembelajaran. an. Sebagaimana Sebagaimana ditunjukkkan ditunjukkkan dalam bagan model peran pendidik pendidik diatas. diatas. Untuk mewuju mewujudkan dkan suatu suatu bangsa bangsa yang yang bermar bermartab tabat at dan memili memiliki ki kualit kualitas as pendid pendidika ikan n yang yang tinggi tinggi dibutuhkan pula tingkat kesejahteraan dan peran guru yang maksimal, efektif, dan efisien.
E.
Tentang Tunjangan profesi Guru
1. Hak guru setelah sertifikat pendidik: Dalam pasal 15 ayat (1) UUGD dinyatakan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat (2) menyatakan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ayat (3): Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran
pendap pendapata atan n dan belanj belanjaa negara negara (APBN) (APBN) dan/ata dan/atau u anggara anggaran n pendapa pendapatan tan dan belanj belanjaa daerah daerah (APBD). Ayat (4): Ketentuan Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai mengenai tunjangan tunjangan profesi profesi guru sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. dasar penentuan jumlah tunjangan profesi bagi guru non PNS Tunjangan profesi guru disesuaikan dengan gaji pokok pada pangkat/golongan PNS. Tunjangan bagi guru non PNS disesuaikan dengan pangkat/golongan PNS setelah melalui proses in-passing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3., persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat tunjangan profesi Setelah guru memperoleh sertifikat pendidik Guru yang telah mendapatkan sertifikat profesi berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji pokok. Persyaratan guru yang mendapatkan tunjangan adalah sebagai berikut. a) Guru Guru Pegawa Pegawaii Negeri Negeri Sipil Sipil yang yang diangka diangkatt oleh oleh Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah yang telah telah memil memiliki iki sertif sertifika ikatt pendid pendidik, ik, nomor nomor regist registras rasii guru guru profes profesion ional al dari dari Depart Departeme emen n Pendid Pendidika ikan n Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik. b) Guru Pegawai Pegawai negeri Sipil Sipil yang diangkat diangkat oleh Pemerintah Pemerintah yang telah telah memeiliki memeiliki sertifik sertifikat at pendidik, nomor registrasi guru profesional dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji poko pokok k yang yang dibay dibayar arkan kan mela melalu luii APBN APBN terh terhit itun ung g mula mulaii bulan bulan Janu Januar arii pada pada tahu tahun n berikutnya setelah memperoleh sertifikat c) Guru Guru Non Non Pega Pegawa waii nege negeri ri Sipi Sipill yang yang dian diangk gkat at oleh oleh bada badan n huku hukum m peny penyel elen engg ggar araa pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru profesional dari Depart Departeme emen n Pendid Pendidika ikan n Nasion Nasional, al, dan melaks melaksana anakan kan beban beban kerja kerja guru guru sekura sekurangngkuran kurangny gnyaa 24 (dua (dua pulu puluh h empat empat)) jam jam tata tatap p muka muka dala dalam m satu satu mingg minggu u berh berhak ak atas atas
tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Dekonsentrasi terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik. d) Guru yang yang melaksanakan melaksanakan beban kerja kerja di luar luar ketentuan ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada a, b, dan c di atas memperoleh tunjangan profesi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.
5. Keharusan mengajar 24 jam berat bagi guru. Beban mengajar sebanyak 24 jam pelajaran tatap muka per minggu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Proses penetapan 24 jam per minggu melalui pengkajian yang mendalam dan sudah dilakukan uji publik.
DAFTAR PUSTAKA
http://krisna1.blog.uns.ac.id/files/2010/05/peran-guru-sebagai-cerminan-perkembanganindonesia.pdf http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan http://www.ff.unair.ac.id/other/PP-no-41-2009-ttgtunjangangurudandosen.pdf