Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Tugas Tugas
Menyelengg Menyelenggarak arakan an urusan urusan pemerintaha pemerintahan n di bidang keuangan keuangan negara negara untuk membantu Preside Presiden n dalam menyele menyelenggar nggarakan akan pemerintahan erintahan negara. negara. a.
Fungsi
perumusan, penetapan, dan dan pelaksanaan kebijakan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, perbendaharaan, kekayaan kekayaan negara, perimbangan keuangan, keuangan, dan pengelolaan pembiayaan pembiayaan dan risiko;
b. perumusan, penetapan, dan dan pemberian rekomendasi rekomendasi kebijakan fiskal dan dan sektor keuangan; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jaab Kementerian Keuangan; e. pengaasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; f. pelaksanaan bimbingan teknis dan super!isi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tentang Kementerian Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Kementerian Keuangan.
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tugas Tugas
Memban Membantu tu Menteri Menteri dalam dalam memi memimpi mpin n penyele penyelengg nggara araan an urusan urusan kement kementeri erian. an.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tentang Kementerian Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Kementerian Keuangan
Sekretariat Jenderal
Tugas Tugas Fungsi Fungsi
Menyelengg Menyelenggarak arakan an koordinasi koordinasi pelaksanaa pelaksanaan n tugas, pembinaan, pembinaan, dan pemberian pemberian dukungan dukungan administras administrasii kepada seluruh seluruh unsur organisasi organisasi di lingkungan lingkungan Kementerian Kementerian Keuangan. Keuangan. a.koordinas a.koordinasii kegiata kegiatan n Kement Kementeri erian an Keuan Keuangan gan;; b. pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan; c. pembinaan dan pemberian pemberian dukungan administrasi administrasi yang meliputi meliputi ketatausahaan, kepegaaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kementerian Keuangan; Keuangan; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang" undangan serta pelaksanaan ad!okasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tentang Kementerian Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Anggaran
Tugas Fungsi
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan. a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; d. pemberian bimbingan teknis dan super!isi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; e. pelaksanaan pemantauan, e!aluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; f. pelaksanaan administrasi #irektorat $enderal %nggaran; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tugas Fungsi
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan. a. perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; d. pemberian bimbingan teknis dan super!isi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; e. pelaksanaan pemantauan, e!aluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; f. pelaksanaan administrasi #irektorat $enderal Perimbangan Keuangan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak
Tugas Fungsi
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan. a.perumusan kebijakan di bidang perpajakan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan; d. pemberian bimbingan teknis dan super!isi di bidang perpajakan; e. pelaksanaan pemantauan, e!aluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan; f. pelaksanaan administrasi #irektorat $enderal Pajak; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Tugas Fungsi
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang" undangan. a. perumusan kebijakan di bidang pengaasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengaasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; d. pemberian bimbingan teknis dan super!isi di bidang pengaasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; e. pelaksanaan pemantauan, e!aluasi, dan pelaporan di bidang pengaasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; f. pelaksanaan administrasi #irektorat $enderal &ea dan 'ukai; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Tugas Fungsi
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan. a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan, dan risiko keuangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan; d. pemberian bimbingan teknis dan super!isi di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan; e. pelaksanaan pemantauan, e!aluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan; f. pelaksanaan administrasi #irektorat $enderal Pengelolaan Pembiayaan dan (isiko; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaaraan
Tugas Fungsi
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan in!estasi, pembinaan pengelolaan keuangan &adan )ayanan *mum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan. a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan in!estasi, pembinaan pengelolaan keuangan &adan )ayanan *mum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan in!estasi, pembinaan pengelolaan keuangan &adan )ayanan *mum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan in!estasi, pembinaan pengelolaan keuangan &adan )ayanan *mum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah; d. pemberian bimbingan teknis dan super!isi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan in!estasi, pembinaan pengelolaan keuangan &adan )ayanan *mum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
e. pelaksanaan pemantauan, e!aluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan in!estasi, pembinaan pengelolaan keuangan &adan )ayanan *mum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah; f. pelaksanaan administrasi #irektorat $enderal Perbendaharaan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan !egara
Tugas
Fungsi
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain"lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang" undangan.
a. perumusan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain"lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain"lain, penilaian, piutang negara, dan lelang; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain"lain, penilaian, piutang negara, dan lelang; d. pemberian bimbingan teknis dan super!isi di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain"lain, penilaian, piutang negara, dan lelang; e. pelaksanaan pemantauan, e!aluasi, dan pelaporan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain"lain, penilaian, piutang negara, dan lelang; f. pelaksanaan administrasi #irektorat $enderal Kekayaan +egara; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
Inspektorat Jenderal
Tugas
Fungsi
Menyelenggarakan pengaasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan.
a. penyusunan kebijakan teknis pengaasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
b. pelaksanaan pengaasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, re!iu, e!aluasi, pemantauan, dan kegiatan pengaasan lainnya; c. pelaksanaan pengaasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan; d. penyusunan laporan hasil pengaasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; dan e. pelaksanaan administrasi nspektorat $enderal.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
Badan Kebijakan "iskal
Tugas
Fungsi
Menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan.
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; c. pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; d. pelaksanaan pemantauan dan e!aluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; e. pelaksanaan administrasi &adan Kebijakan Fiskal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatian Keuangan
Tugas Fungsi
Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; c. pemantauan, e!aluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan d. pelaksanaan administrasi &adan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
Sta# Ali Menteri
Tugas
a. -taf %hli &idang Peraturan dan Penegakan ukum Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu"isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak . b. -taf %hli &idang Kepatuhan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu"isu strategis kepada Menteri di bidang kepatuhan penerimaan pajak. c. -taf %hli &idang Pengaasan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu"isu strategis kepada Menteri di bidang pengaasan penerimaan pajak. d. -taf %hli &idang Kebijakan Penerimaan +egara mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu"isu strategis kepada Menteri di bidang kebijakan penerimaan negara. e. -taf %hli &idang Pengeluaran +egara mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu"isu strategis kepada Menteri di bidang pengeluaran negara. f. -taf %hli &idang Makro konomi dan Keuangan nternasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu"isu strategis kepada Menteri di bidang makro ekonomi dan keuangan internasional. g. -taf %hli &idang Kebijakan dan (egulasi $asa Keuangan dan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu"isu strategis kepada Menteri di bidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal. h. -taf %hli &idang 0rganisasi, &irokrasi, dan Teknologi nformasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu"isu strategis kepada Menteri di bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.
-elain melaksanakan tugas tersebut, -taf %hli mendapatkan tugas lain sebagai berikut1
Tugas
a. -taf %hli &idang Peraturan dan Penegakan ukum Pajak, -taf %hli &idang Kepatuhan Pajak, dan -taf %hli &idang Pengaasan Pajak, ditugaskan untuk membantu #irektur $enderal Pajak dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan #irektorat $enderal
Pajak; b. -taf %hli &idang Kebijakan Penerimaan +egara ditugaskan untuk membantu #irektur $enderal %nggaran, #irektur $enderal &ea dan 'ukai, serta &adan Kebijakan Fiskal dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penerimaan kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak; c. -taf %hli &idang Pengeluaran +egara, -taf %hli &idang Makro konomi dan Keuangan nternasional, -taf %hli &idang Kebijakan dan (egulasi $asa Keuangan dan Pasar Modal, dan -taf %hli &idang 0rganisasi, &irokrasi, dan Teknologi nformasi dapat ditugaskan untuk membantu pimpinan unit eselon di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas. d. Pengaturan lebih lanjut mengenai penugasan -taf %hli Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 234 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
Pusat Sistem In#ormasi dan $eknologi Keuangan
Tugas Fungsi
Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi 2TK4, pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TK, operasional TK, keamanan informasi dan kelangsungan TK, manajemen layanan data, dan pengelolaan $abatan Fungsional Pranata Komputer. a. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis TK; b. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran arsitektur TK; c. koordinasi penyusunan analisis kapasitas TK; d. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran kebijakan dan standardisasi tata kelola TK; e. koordinasi pelaksanaan manajemen program TK; f. koordinasi pengembangan sistem informasi; g. koordinasi manajemen layanan TK; h. koordinasi pelaksanaan operasional TK; i. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan tata kelola dan manajemen keamanan informasi; j. koordinasi pelaksanaan bina kepatuhan dan manajemen risiko TK; k. koordinasi manajemen layanan data; l. pembinaan $abatan Fungsional Pranata Komputer; dan m pelaksanaan administrasi pusat. .
Dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
hukum:
Pusat Analisis Dan %armonisasi Kebijakan
Tugas Fungsi
melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Pendapatan +egara dan Pembiayaan +egara; b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara; c. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang -umber #aya %paratur dan Pengaasan; d. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan 5akil Menteri Keuangan; dan e. pelaksanaan administrasi pushaka.
Dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
hukum:
Pusat &ayanan Pengadaan Se'ara (lektronik
Tugas
Mengoordinasikan dan menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengaasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem )ayanan Pengadaan -ecara
lektronik 2)P-4 serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/)embaga Fungsi
a. penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; b. pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/*nit )ayanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/)embaga /Komisi; c. pembinaan dan pengaasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat )P-.
Dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
hukum:
Pusat Pembinaan Pro#esi Keuangan
Tugas Fungsi
mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengaasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan yaitu %kuntan , %kuntan Publik, Teknisi %kuntansi, Penilai, Penilai Publik, %ktuaris, dan profesi keuangan lainnya. a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuaria; b. penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu %kuntan, %kuntan Publik, Teknisi %kuntansi, Penilai, Penilai Publik, %ktuaris dan profesi keuangan lainnya; c. penyelenggaraan administrasi registrasi/ peri6inan/ pendaftaran %kuntan, %kuntan Publik, (ekan non%kuntan Publik, Kantor $asa %kuntansi 2K$%4, 'abang K$% , Kantor %kuntan Publik 2K%P4 , dan 'abang K%P, Kantor %kuntan Publik %sing 2K%P%4, 0rganisasi %udit %sing 20%%4 , dan 0rganisasi %udit ndonesia 20%4; d. penyelenggaraan administrasi registrasi/ peri6inan/ persetujuan Penilai dan %jun %ktuaris, Penilai Publik, Kantor $asa Penilai Publik 2K$PP4, 'abang K$PP, %ktuaris, Konsultan %ktuaria, 'abang Konsultan %ktuaria dan profesi keuangan lainnya, pembukaan Kantor Perakilan K$PP, serta kerja sama dan pencantuman nama Kantor $asa Penilai Publik %sing 2K$PP%4 dan Konsultan %ktuaria %sing; e. pembinaan dan pengembangan profesi %kuntan, %kuntan Publik, Teknisi %kuntansi, Penilai, Penilai Publik, %ktuaris, dan profesi keuangan lainnya; f. pelaksanaan analisis laporan mengenai profesi %kuntan Publik, Penilai Publik, %ktuaris, dan profesi keuangan lainnya; g. pelaksanaan pengaasan atas profesi %kuntan Publik, Penilai Publik, %ktuaris, dan profesi keuangan lainnya; h. pengenaan sanksi administratif terhadap profesi %kuntan Publik, Penilai Publik, %ktuaris, dan profesi keuangan lainnya; dan i. pelaksanaan administrasi, dukungan kegiatan PPPK, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.
Dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang rganisasi Dan Tata Ker!a Kementerian Keuangan
hukum:
Sekretariat Pengadilan Pajak
Memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegaaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.
Tugas
a. Fungsi
pelaksanaan tata usaha dan kearsipan kesekretariatan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia serta pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga; b.
pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan;
c.
pelayanan administrasi persiapan persidangan;
d.
pelayanan administrasi persidangan;
e.
pelayanan administrasi penyelesaian putusan;
f.
penghimpunan dan pengklasifikasian putusan dan penyelenggaraan kepustakaan;
g.
pelayanan administrasi peninjauan kembali;
h.
pelayanan administrasi yurisprudensi putusan; dan
i.
pengolahan data dan pelayanan informasi.
Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20".1/PMK.01/2014 tentang rganisasi dan Tata Ker!a #ekretariat Pengadi$an Pa!ak. Sekretariat Komite Penga)as Perpajakan
Tugas Fungsi
Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengaas Perpajakan. a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja fasilitasi analisa dan konsultasi, fasilitasi pencegahan dan monitoring, serta fasilitasi pengaduan dan !erifikasi di lingkungan Komite Pengaas Perpajakan; b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan; c. penyiapan rekomendasi dan pemberian saran/masukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas instansi perpajakan; d. pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta keuangan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Komite Pengaas Perpajakan.
Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 rganisasi dan Tata Ker!a #ekretariat Komite Penga%as Per&a!akan. &embaga Pengelola Dana Pendidikan
Tugas Fungsi
Melaksanakan pengelolaan #ana Pengembangan Pendidikan +asional baik dana abadi pendidikan e2 ndo%ment 'und 4 maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang"undangan. a. penyusunan rencana strategis bisnis, (encana &isnis dan %nggaran 2(&%4 tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja; b. pengelolaan dan pengembangan dana endoment fund dan dana cadangan pendidikan; c. penyaluran #ana Pengembangan Pendidikan +asional serta monitoring dan e!aluasi atas penyaluran; d. penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi 2setelmen4, serta pelaporan; e. pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati"hatian terhadap pelaksanaan tugas )embaga Pengelola #ana Pendidikan; dan
f. pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan )embaga Pengelola #ana Pendidikan. Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang rganisasi dan Tata Ker!a (em)aga Penge$o$a Dana Pendidikan.