RESUME KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN ILMU HUKUM LAINNYA Dosen Pengampu : Putut Gunawarman !" SH!" MH
D#susun o$e% : Dew# Dew# La#$ La#$at atu$ u$ Ma&' Ma&'#r #ro o%
()*! ()*!+* +*)! )!,,-,. ,.//
a0u$tas E0onom# Mana1emen III E Pag# Un#2ers#tas Pan3a Marga Pro4o$#nggo J$! Yos Yos Su5arso Pa4ean Dr#ngu 6e$p! (,--7/ *..8)7" *.89.- a! (,--7/ *.89.Pro4o$#nggo 6a%un 6a%un A0a5em#0 .,)7;.,)+
Mater# Pem4a%asan
a! 4! 3! 5! e!
Ho0u 0um m pa1a a1a0 Ke5u5 Ke 5u5u0a u0an n %o0 %o0um um pa1a0 pa1a0 Hu4unga Hu4 ungan n %o0um %o0um pa1a0 pa1a0 5en 5engan gan %o0u %o0um m per5ata per5ata Hu4unga Hu4 ungan n %o0um %o0um pa1a0 pa1a0 5eng 5engan an %o0um %o0um p#5an p#5ana a Hu4unga Hu4 ungan n %o0um %o0um pa1a0 5eng 5engan an %o0um %o0um a5m#n# a5m#n#stra stras# s# Negara Negara
Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak (masyarakat). Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara berdasarkan undang-
a! 4! 3! 5! e!
Ho0u 0um m pa1a a1a0 Ke5u5 Ke 5u5u0a u0an n %o0 %o0um um pa1a0 pa1a0 Hu4unga Hu4 ungan n %o0um %o0um pa1a0 pa1a0 5en 5engan gan %o0u %o0um m per5ata per5ata Hu4unga Hu4 ungan n %o0um %o0um pa1a0 pa1a0 5eng 5engan an %o0um %o0um p#5an p#5ana a Hu4unga Hu4 ungan n %o0um %o0um pa1a0 5eng 5engan an %o0um %o0um a5m#n# a5m#n#stra stras# s# Negara Negara
Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak (masyarakat). Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. karena itu banyak sekali sekali pengert pengertian ian pajak, pajak, dari dari pengert pengertian ian dan tujuan tujuan pajak pajak ini lah terdapa terdapatt unsur unsur yang yang membedakan antara pajak dan pungutan lain. Dari mulai timbulnya, pengertian, fungsi, dan jenis-jenis pajak kita dapat mengelompokan mana yang berupa pajak dan mana yang berupa pungutan dan bagaimana hukum pajak itu, hukum pajak pun mempunyai beberapa hubungan dengan hukum lain yang salah satunya adalah hubungan hukum pajak dengan hukum pidana Pajak juga memiliki banyak hubungan dengan hukum-hukum yang lainnya yang secara umum terhubung dengan (dua) ilmu hukum yang lain nya. !ang pertama hubungan hukum pajak dengan hukum perdata dan yang ke dua hubungan hukum pajak dengan hukum pidana.
". #eduduk #edudukan an $ukum $ukum Pajak Pajak dalam dalam #eran #erangka gka %lmu %lmu $ukum $ukum #edudukan $ukum Pajak ".
$ukum Perdata, mengatur hubungan antara antara satu indi&idu dengan indi&idu
lainnya .
$ukum Publik, mengatur hubungan antara antara pemerintah dengan rakyatnya.
'inciannya a. $ukum ata ata Negara b. $ukum $ukum ata ata *saha Negara ($ukum +dministrasi Negara) c. $ukum Pajak
d. $ukum Pidana Prof.P..+ +driani ahwa $ukum Pajak merupakan ilmu pengetahuan endiri yang terlepas dari $ukum +dministrasi Negara dengan alasan /
ugas $ukum Pajak bersifat berbeda dengan $ukum +dministrasi Negara0
/
$ukum Pajak berkaitan erat dengan $ukum Perdata0
/
$ukum Pajak dapat secara langsung digunakan sebagai politik perekonomian0
/
$ukum Pajak memiliki ketentuan dan istilah-istilah yang khas untuk bidang
tugasnya $ukum Pajak 1ateriil dan $ukum Pajak 2ormal $ukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai 3ajib Pajak. $ukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan 3P. 4ontoh ** PPh $ukum Pajak formal, memuat bentuk5tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). $ukum ini memuat a. tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak b. hak-hak fiskus c. kewajiban 3P #ewajiban dan $ak 3ajib Pajak #ewajiban 3ajib Pajak ".
1endaftar
.
1enghitung
6.
1emotong
7.
memungut
8.
etor
9.
:apor
;.
Pembukuan dll.
$ak 3ajib Pajak ".
1encabut pendaftaran
.
1enunda penyampaian P
6.
1embetulkan P
7.
1enunda penyetoran
8.
1engajukan restitusi
9.
Pengajuan keberatan dan banding serta peninjauan kembali dll.
istem hukum pajak yang berlaku di %ndonesia saat ini adalah ci&il law system atau sistem
$ukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau dengan kata lain, hukum yang mengatur kepentingan umum. $ukum publik ini berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah kenegaraan serta negara bagaimana melaksanakan tugasnya.
$ukum pri&at terdiri atas ". $ukum perjanjian . $ukum kewarisan
6. $ukum perkawinan 7. $ukum keluarga 8. $ukum dagang 9. $ukum publik yang meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum pajak, dan lain-lain. Pada umumnya hukum pajak dimasukkan sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara penguasa dengan rakyatnya. $al tersebut dapat dimengerti, karena didalam hukum pajak diatur mengenai hubungan antara penguasa5pemerintah dalam fungsinya selaku fiskus (pemungut pajak) dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak. $ukum pajak juga merupakan bagian dari hukum administrasi negara, karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang yamg bersifat lain dari pada hukum administrasi negara pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian negara. elain itu, umumnya hukum pajak juga memepunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya.
3alaupun hukum pajak merupakan hukum publik, tetapi hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum perdata (pri&at) dan saling bersangkutan. $al ini karena kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadiankejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yag bergerak dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak karena warisan, kompensasi pembebasan utang, dan sebagainya.
$ubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata ini mungkin sekali timbul karena banyak dipergunakan istilah-istilah hukum perdata dalam pajak. 3alaupun harus dipegang teguh prinsip bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut oleh hukum pajak. +pakah masih rele&an hukum pajak di %ndonesia= $ukum pajak di %ndonesia masih rele&an saat ini karena di lihat dari sisi osiologis yaitu pajak sebesar-besarnya di gunakan untuk kesejahteraan rakyat, sedangkan 2ilosofis yaitu pajak untuk menciptakan keadilan sosial.
$okum di %ndonesia merupakan warisan dari $india elanda. esungguhnya hokum tersebut berasal dari sistem hokum 'omawi, dimana sistem hokum itu menarik garis pemisah yang tegas antara hokum pri&at dengan hokum public. Pembagian hokum secara civil law system (sistem hokum romawi5
$okum pajak adalah bagian dari hokum administrasi yang merupakan segenap peraturan hokum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga Negara serta aparatnya dalam melaksanakan tugas administrasi. ika
hokum publik mengatur hubungan antara pemerintah (selalu penguasa) dengan rakyatnya, hokum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak. Dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan perkembangan dan kebutuhan Negara akan pajak, *ndang-undang pajak mengalami perubahan. ebagai konsekuensinya, ternyata tidak disadari hokum pajak telah memisahkan diri dari hokum administrasi. ecara tegas dikatakan, bahwa hokum pajak bukan lagi bagian hokum administrasi, melainkan kedudukan sama dengan kajian ilmu hokum. Dasar pemisahan hokum pajak dengan hokum administrasi dapat ditinjau dari faktor-faktor berikut a. umber hokum pajak berbeda dengan sumber hokum administrasi b. >bjek kajian hokum pajak adalah pajak, sedangkan pbjek kajian hokum administrasi adalah ketetapan yang bersegi satu yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha Negara (administrasi Negara) c. ubjek hokum pajak adalah wajib pajak, sedangkan subjek hokum administrasi adalah pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan ketetapan yang menimbulkan sengketa. d. Penyelesaian sengketa pajak merupakan kompetensi absolute pengadilan pajak, sedangkan penyelesaian sengketa administrasi merupakan kompetensi absolute pengadilan tata usaha Negara. e. $okum acara yang digunakan adalah hokum acara peradilan pajak, sedangkan hokum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha adalah hokum acara peradilan tata usaha Negara.
#edudukan hokum pajak terhadap hokum lainnya secara singkat juga dapat digambarkan dalam skema berikut
Dalam skema tampak kedudukan hokum pajak berada dalam ranah hokum public dan berdiri sendiri seperti hokum tata negara, hokum administrasi dan hokum pidana. +kan tetapi, ada pendapat lain (antoso rotodiharjo) yang menyatakan bahwa hokum pajak termasuk dalam kategori anak $ukum +dministrasi. 3alaupun demikian hokum pajak memiliki tugas yang sifatnya berbeda dengan hokum administrasi, hokum pajak juga
memiliki tata tertib dan istilah-istilah tersendiri dalam teknisnya. ehingga, pantaslah hokum pajak berdiri sendiri seperti hokum administrasi.
. $ubungan $ukum Pajak dengan $ukum Perdata $okum pajak merupakan bagian dari hokum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakatnya yaitu para wajib pajak. $okum pajak menganut prinsip pemajakan terjadi kalau terpenuhi syarat yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. aik syarat objektif maupun syarat subjektif berkaitan erat dengan hokum perdata. erikut pembahasan hubungan hokum pajak dengan hokum perdata dalam kaitan syarat objektif dan syarat subjektif. ". yarat ubjektif Persyaratan subjektif sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal ayat (") #*P "?@7 dan perubahannya adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam *ndang-undang Pajak Penghasilan "?@7 dan perubahannya. Dalam ketentuan ** PPh "?@7 dan perubahannya yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha yang tetap. Dalam #*$ Perdata diatu bahwa subjek hokum adalah sesuatu yang menurut hokum dapat memiliki hak dan kewajiban. Dan yang menjadi subjek hokum adalah manusia5orang pribadi.dan badan hokum. Namun ada kekhususan yaitu dalam penetapan entuk *saha etap sebagai subjek pajak tersendiri karena entuk *saha etap dapat berbentuk orang pribadi atau adan $ukum walaupun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diperlukan sebagai 3ajib Pajak badan.
a. yarat subjektif orang pribadi 1enurut penjelasan pasal ayat 6 ** PPh "?@7 beserta perubahannya diatur subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di %ndonesia, orang pribadi yang berada di %ndonesia lebih dari "@6 hari dala jangka waktu " bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di %ndonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di %ndonesia. adi syarat subjektif orang pribadi adalah dia bertempat tinggal atau berada. Dalam ** PPh "?@7 tidak menguraikan definisi tempat tinggal secara khusus, oleh karena itu perlu merujuk pengertian tempat tinggal sebagaimana diatu ralam pasal "; #*$ Perdata adalah setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana dia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tidak adanya tempat tinggal demikian, maka tempat tinggal sewajarnya dianggap tempat tinggal. b. yarat subjektif badan Dalam penjelasan pasal ayat 6 ** PPh "?@7 beserta perubahannya disebutkan pengertian badan adalah sekumpulan orang dan5atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerahdengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak in&estasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dari unsure yang meliputi pengertian badan, penulis mencermati pengertian persekutuan dan perkumpulan yang tidak diatur lebih lanjut dalam penjelasan ** PPh "?@7. Dalam pasal "?"@ #*$ Perdata disebutkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan nama dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. :ebih lanjut pasal "9"? #*$ Perdata disebutkan segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang mahal, dan harus dibuat untuk manfaat bersama. >leh karena itu khusus persekutuan yang termasuk wajib pajak badan adalah persekutuan yang dibentuk untuk tujuan yang halal bila merujuk pada ketentuan #*$ Perdata.
Pasal "986 #*$ Perdata menyebutkan bahwa perkumpulan dimana selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undangundang atau kesusilaan baik. Dalam hal ini khusus untuk perkumpulan yang didirikan di %ndonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.
6. yarat subjektif warisan yang belum dibagi Dalam pasal ayat " ** PPh "?@7 beserta perubahannya mengatur bahwa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. 1enurut pasal @66 #*$ Perdata disebutkan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hokum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. #onsekuensi menurut #*$ Perdata diberlakukan dalam hokum pajak yaitu pasal ayat (") ** PPh "?@7 beserta perubahannya bahwa Ayang menjadi subjek pajak adalah warisan yang belum terbagiB. . yarat >bjektif yarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (") ** #*P beserta penjelasannyaadalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan *ndang-*ndang Pajak Penghasilan. :ebih lanjut dalam Pasal 7 ** PPh "?@7 beserta perubahannya mengatur Ayang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh 3ajib Pajak, baik yang berasal dari %ndonesia maupun dari luar %ndonesia , yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 3ajib Pajak yang bersangkutan, dan dalam bentuk apapun.B alah
satu bentuk penghasilan adalah (pasal 7 ayat " huruf D ** PPh "?@7 beserta perubahannya) keuntungan karena penjualan atau peralihan hartamisalnya jual beli. Perbuatan hokum jual beli menjadi dasar berlakunya hokum pajak. ifat hokum perdata yang terjadi antara penjual dan pembeli menjadi dasar berlakunya hokum pajak. erdasarkan Pasal "78; #*$ Perdata yang dimaksud jual-beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. 1enurut Pasal "78@ #*$ Perdata yang dimaksud jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. 3alaupun hokum pajak merupakan genre dari hokum public, namun dalam praktiknya hokum pajak berkaitan erat dengan hokum perdata, karena pajak berkaitan dengan hak kepribadian (pri&ate right) yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Dapat dilihat bahwa kebanyakan hokum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian, keadaan dan perbuatan hokum yang bergerak dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dsb. $okum pajak juga banyak menggunakan istilah-istilah yang ada didalam hokum perdata, entah itu dipakai dalam arti yang sama atau diberikan dengan memberikan arti yang berbeda. #endatipun demikian, tidak semua istilah pajak yang berkesesuaian dengan istilah perdata dapat diberlakukan sama secara apa adanya. agi sebagian ahli hokum di
Hukum pajak banyak sekali hubungannya dengan hukum perdata, hal
ini
dapat
kemungkinan
dimengerti
pemungutan
karena pajak
hukum
atas
pajak
dasar
mencari
peristiwa
dasar
(kematian,
kelahiran), keadaan, perbuatan, yang diatur dalamhukum perdata. Hal ini dijadikan tesbestand yang dituangkan dalam undang-undang pajak,
dan bila dipenuhi syarat-syaratnya akan menyebabkan seseorang atua badan dikenakan pajak. Sebagian sarjana mengatakan bahwa bukan itu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara hukum pajak dengan hukum perdata. Melainkan suatu ajaran disuatu hukum yang
menyatakan
bahwa lex specialis derogate lex generale, yaitu hukum yang khusus menyimpangkan hukum yang umum. Pro. Mr. !." Prins menyatakan bahwa hubungan erat ini sangat mungkin timbul karena banyak digunakan istilah-istilah hukum perdata dalam hukum pajak walaupun sebagian prinsip harus dipegang teguh, bahwa pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut oleh hukum pajak. Misalnya menganai istilah tempat tinggal atau domisili. #idalam hukum perdata domisii diatur dalam pasal $% samai dengan pasal &' H perdata, sedangkan dalam hukum pajak
antara lain
undang-undang lama, yaitu pasal $ ayat (&) ordonansi PPh $*+& jo. Pasal $ ayat (&) ordonansi PPd $* serta dalam undang-undang oajak baru pasal & ayat (') dan ayat () undang-undang no % tahun $*+ tentang pajak pengahasilan. $. Pasal $% /! 0 setiap orang dianggap mmpunyai tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya. #alam hal tidak adanya tempat tingga demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal. &. Pasal & ayat (') undang-undang no % tahun $*+ 0 seseorang atau suatu badan berada bertempat tinggal atau berkedudukan di 1ndonesia ditentukan menurut kedaan yan g sebenernya. +. Pasal & ayat () undang-undang no % tahun $*+ 0 direktur jenderal pajak pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan berada bertempat tinggal atau berkedudukan.
#engan adanya kedua ketentuan tersebut maka ketentuan yang ada dalam hukum pajak yang dianut oleh 2skus, arena merupakan ketenuan yang khusus (lex specialis). Pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata akibat dari lex specialis derogate lex generale, maka dalam setiap undang-undang penasiran yang harus dianut pertama kali adalah yang ada diketentuan yang khusus. etentuan dalam hukum pajak mengesampingkan ketentuan dalam hukum perdata antara lain hak majikan memotong pajak 3
6. $ubungan $ukum Pajak dengan $ukum Pidana )/ Umum
+ncaman $ukuman Pidana tidak saja terdapat dalam #.*.$.P., tetapi banyak juga tercantum dalam *ndang-undang di luar #.*.$.P. hal ini disebabkan antara lain a)
+danya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu
disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana. b)
#ehidupan moderen semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan
pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (#*$P) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer. c)
Pada banyak peraturan hukum yang berupa *ndang-undang di lapangan hukum
administrasi Negara, perlu di kaitkan dengan sanksisanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati. anksi-sanksi pidana terdapat dalam *ndang-undan g di luar #*$P antara lain dalam ** indak Pidana
./ San0s# P#5ana ter%a5ap pe$anggaran atau 0e1a%atan 5# 4#5ang perpa1a0an
a. Membuka rahasia / rahasia jabatan.
Pasa$ -.. KUHP :
("). arang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (). ika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.
Pasa$ *) UU KUP :
("). Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana kurungan paling lama " (satu) tahu dan denda paling banyak 'p 7..,- (empat juta rupiah). (). Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun dan denda paling banyak 'p. "..,(sepuluh juta rupiah). (6). Penuntutan terhadap) ha tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (") dan ayat () nya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
b. Pemalsuan Surat. Pasa$ .+- KUHP!
("). arang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam bulan. (). Diancam dengan pidana yang sama, barang siap dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasa$ -9 a
etiap orang yang dengan sengaja a, b, c, dan seterusnya. e. 1emperhatikan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. f. Dan seterusnya. ehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (enam) tahun dan denda paling tinggi sebesar 7 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
-/ Ketentuan KUHP
a. Menyuap Pasa$ .,9 KUHP :
(")
Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya 'p. 7.8,•
arang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu apa, yang bertentangan dengan kewajibannya0
•
arang siapa memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
()
Dapat dijatuhi hukuman Pencabutan hak-hak tertentu (jabatan, +'%) yang tersebut
dalam Pasal 68 No. "-7 (#*$P.?, "7?, ", 7"@a). Pasal ini oleh *. *. No. 6 ahun "?;" dikategorikan sebagai indak Pidana #orupsi.
b. Menerima hadiah/pemberian.
Pasa$ *)> KUHP :
A Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pkiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya 'p 7.8,-A (#*$P 68, 69, ?, 6?, 7"?) pasal ini dikategorikan indak Pidana #orupsi. Pasa$ *)9 KUHP :
Dengan hukuman selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri (")
!ang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian
atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang beerlawanan dengan kewajibannya0 ()
!ang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan
kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya. (#*$P 68, 69, ?, ?, 7"@, 7, 76;). Pasal ini dikategorikan indak Pidana #orupsi.
entuk ancaman pidana terdapat terdapat dalam #*$P dan juga terdapat pada undang-undang lainnya yang memberikan sanksi pidana kepada pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai contoh sanksi pidana yang ada pada *ndangundang lainnya. Dirumuskan dalam tindak pidana ekonomi, tindak pidana sub&ersi, tindak pidana korupsi, tindak pidana pajak dan lain sebagainya.
#etentuan tindak pidana dibidang pajak tertuang dalam pasal 6@ sampai dengan pasal 76 ** No. "9 tahun tentang ketentuan hokum dan tata cara perpajakan , pasal 7 sampai dengan pasal ; *ndang-undang pajak bumi dan bangunan dan pasal "7 *ndangundang ea 1aterai. Pasal 6? ayat (") huruf < *ndang-undang nomor "9 tahun tentang #*P yang menyatakan Asetiap orang yang dengan sengaja aG..e memperlihatkan pembukaan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atauG..B Pada masalah diatas terlihat adanya unsure kesengajaan pemalsuan dokumen yang akibat dari tindakannya yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. entuk ancamannya atau sanksi pidana adalah pidana paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. edangkan pasal 96 #*$P mengatur pula masalah pemalsuan.
+ncaman hokum pidana tidak saja terdapat dalam #*$P, tetapi banyak juga tercantum diluar undang-undang #*$P. $al ini disebabkan antara lain ". +danya perubahan social secara cepat, sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dengan peraturan-peraturan hokum dengan sanksi pidana . #ehidupan modern semakin kompleks sehingga disamping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (#*$P) diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer. 6. anyak peraturan hokum yang berupa undang-undang dilapakan hokum administrasi Negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi untuk mengawasi peraturan itu agar diawasi.
$ubungan yang terjadi antara keduanya dapat dilihat pada adanya sanksi pidana bagi mereka yang melakukan pengingkaran atas kewajiban pajak dan5atau kejahatan lain yang mengganggu penerimaan kas Negara dari sektor pajak. +danya sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan di bidang perpajakan selalu mengacu pada ketentuan hokum pidana yang berlaku pada umumnya. Pangkal hubungn hokum ini ada pada ketentuan pasal "6 #*$P yang berbunyi Aketentuan-ketentuan dalam bab % sampai E%%% buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan undang-undang laiinya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lainB $okum pidana merupakan ketegasan pada hokum pajak dengan memberikan sanksi pidana. etiap wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam hokum pajak diancam dengan pidana. 1isalnya, wajib pajak yang memindahtangankan pajak atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi hutang pajaknya akan diancam Pasal 6" #*$ Pidana.
#etentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam #*$P banyak dipergunakan dalam hokum pajak. ** No.9 tahun "?@6 tenteng A#etentuan *mum dan ata 4ara PerpajakanB pasal 6@ dan 6? yang kemudian diubah dengan No."9 ahun . elas sekali menyebutkan adanya sanksi pidana berupa kealpaan dan kesengajaan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan dibidang perpajakan. ahkan ancaman-ancaman pidana dalam hokum pajak selalu mengacu pada ketentuan hokum pidana.
4ncaman hukum pidana tidak saja terdapat dalam HP, tetapi banyak juga tercantum diluar undang-undang HP hal ini disebabkan anatara lain 0
$. 4danya perubahan social secara cepat, sehingga pperubahanperubahan itu perlu
disertai dengan peraturan-
peraturan hkukm dengan sanksi pidana &. ehidupan modern semakin kompleks sehingga disamping adanya peraturan pidana berupa uni2kasi yang bertahan lama (HP) diperlukan pula peraturan pidana yang bersiat temporer +. /anyak peraturan hukum yang berupa undang-undang dilapangan hukum administrasi 5egara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi untuk mengawasi peraturan itu agar diawasi. Sanksi-sanksi pidana terdapat dalam undang-undang diliuar HP antara lain dalam undang-undang tindak pidana ekonomi. ndangundang tindak pidana sub6ersi, tindak pidana korupsi, undang-undang pajak, dan lain-lain. /erkaitan dengan sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan dibidang perpajakan yang diancam baik dalam HP atau dalam undang-undang pajak maka itu semua juga diatur.
7. $ubungan $ukum Pajak dengan $+N ebagaimana diulas diatas, bahwa hampir seluruh ahli hokum bersepakat bahwa perpajak masuk dalam lingkup hokum administrasi, karena pada prinsipnya kebijakan perpajakan atau yang dalam praktiknya dapat ditandai dengan aktifitas pemungutan pajak kepada wajib pajak adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepemerintahan, yang dalam istilah hukumnya disebut sebagai besturen. ebagaimana dijelaskan dimuka, bahwa eksistensi hokum pajak sebagai bagian dari hokum administrasi terdapat pada perikatan yang terjadi antara Negara sebagai pihak fiskus dengan rakyat sebagai pihak wajib pajak. $ubungan hokum pajak dengan $+N
". Pemungutan pajak dengan wajib pajak adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepemerintahan . #etetapan yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha Negara sebagai objek hokum administrasi 6. Pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan ketetapan yang menimbulkan sengketa sebagai subjek hokum administrasi Negara
Pada umumnya, hukum pajak dimasukkan sebagai bagian dan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara penguasa dengan rakyatnya. $al tersebut dapat dimengerti, karena di dalam hukum pajak diatur mengenai hubungan antara penguasa5Pemerintah dalam fungsinya selaku fiscus (pemungut pajak) dengan rakyat
dalam
kaptasitasnya
sebagal
wajib
pajak.
$ukum pajak juga merupakan bagian dan hukum administrasi negara, yang merupakan segenap peraturan hukumyang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi.
H
". $**NI+N $*#*1 P++# D:<$
$+'!>N>,+.PD '% %+3+NI+
H . #aitan $ukum Pajak dengan $ukum +dministrasi $ukum Pajak menyangkut $ukum +dministrasi karena dalam +PN terdapat pendapatan (Pemasukan) negara antara lain berupa pajak, dimana secara administrasi dan organisasi diatur pemungutannya kepada rakyat.
H
6. +danya *nsur $ukum +dministrasi dalam $ukum Pajak. ". Pajak ditarik oleh pemerintah dengan admininistrasi yg baik . +pabila petugas kantor pajak melakukan penyelewengan, maka diadili oleh Pengadilan ata *saha Negara5 Pengadilan +dministrasi negara
H 7. . Dalam 1emakai 1aterai Pada surat perjanjian, akte, surat berharga, surat kuasa yang telah ditetapkan, ternyata kurang dari jumlah yg ditetapkan maka dikenakan denda adm. ebanyak " kali materai yg sebenarnya, baik itu disengaja atau tidak, dimengerti atau tidak. 7. eorang majikan wajib pajak upah kepada pegawainya dan diserah kepada negara, jk ia lalai5sengaja tidak menyerahkan kpd kas negara maka kena hukuman +dm. Dg dicabut Jin usahanya
H
8. #aitan $ukum Pajak Dengan $ukum Perdata. ". Didalam $ukum Pajak yang terkena pajak adalah orang dewasa untuk melihat sewasanya wagra negara diatur dalam Pasal 66 #*$Perdata. . 1enurut uku %%% #*$Perdata (.3) dalam hal ini hutang piutang yang menimbulkan hukum perdata. 1enurut Pasal "68 #*$Perdata (.3), Perikatan terjadi dengan perjanjian itu dapat lahir ". Persetujuan. . *ndang. inilah dasar timbulnya hutang pajak
H 9. ecara umum yang merupakan induk pangkal hukum sebagai :eC Ieneralis dalam arti luas adalah hukum perdata edangkan $ukum Pajak merupakan $ukum #husus (:eC pesialis) yang mempunyai unsur publik karena negara sebagai badan hukum ('echtspersoon) menjadi pihak kreditur.
H
;. #aitan $ukum Pajak Dengan $ukum P%dana $ukum Pajak menyangkut pidana karena jika wajib pajak tidak membayar pajak dan berbohong maka dikenakan pidana berdasarkan ketentuan yg berlaku, karena ketentuan pidana juga diatur dalam hukum pajak 1enurut Pasal "6 #*$Pidana #etentuan pidana pada #$*Pidana berlaku juga untuk tindak pidana dalm ** lainya, pt $.Pajak.
H @. 2aktor seseorang melakukan pidana khusus dalam hukum pajak sehingga timbul hukum pidana ". 3ajib Pajak 1engisi formulir dan keterangan secara palsu atau tidak dengan sebenarnya, maka wajib pajak itu dapat dipidana telah memalsukan keterangan. . Dalam Pasal 6 #*$Pidana diancam terhadap pegawai yang sengaja membuka rahasia, yang seharusnya disimpan secara baik.
H
?. erhadap orang atau badan yang melakukan usaha menyimpan, menguasai atau
membuat laporan keuangan dan harta benda kekayaan pihak ketiga, pt +kuntan, iro.adm, biro penasehat, wajib memberi keterangan dan memperlihatkan arsip kepada petugas pajak, jika melakukan pelanggaran terhadap hal ini maka dikenakan hukuman pidana.
H ". erdasarkan tb "?7" no. 7?" terhadap seseorang yang memakai lagi materai tempel yang telah dipakai, merupakan kejahatan Pidana 2isikal dan diancam sesuai pasal " ayat " +turan bea materai "?" dan pasal 9 #*$Pidana 8. ogok atau suap kepada wajib pajak dan sebaliknya. 9. Pemerasan terhadap wajib pajak.
H "". #aitan $ukum Pajak Dengan #onstitusi $al ini terjadi karena secara garis besar dan secara prinsip hukum pajak termuat dalam konstitusi negara baik dalam ** maupun 4on&ention. Di N#'% ttg pajak terdapat dalam Pasal 6 + **D 78. berdasarkan bunyi
pasal ini terdapat unsur konstitusi yakni pajak untuk keperluan negara dan ditarik oleh pihak berwenang yakni pemerintah bukan swasta.
H ". #aitan $ukum Pajak Dengan $ukum ata Negara. $ukum Pajak menyangkut $ukum tata negara karena memungut pajak itu melalui pelaksanaan ole <5pemerintah gunanya utk membiayai #eseluruhan negara. Dalam '** +PN pemasukan negara adalah pajak sebagai sumber utama. '+PN menjadi +PN sumber utamanya adalah pajak.
1enurut prof. Dr.'ochmat oemitro, $., hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut
". $ukum pedata, mengatur hubungan antara satu indi&idu dengan indi&idu lainnya. . $ukum public mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. $okum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut K $ukum tata negara K $ukum tata usaha (hukum adminitratif) K $ukum pajak K $ukum pidana Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik . Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut :eC pecialis Derogat :eC Ieneralis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak. edangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hokum lain yang sudah ada sebelumnya. $okum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. 1isalnya dalam hal mengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari direktur enderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. erbeda dengan hukum pidana yang menganut paham aportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain Hu4ungan Hu0um Pa1a0 5engan Hu0um Per5ata .
1enurut 'ochmat oemitro hubungan antaran keduanya adalah timbal balik , yang berarti bahwa0 (") disatu sisi hukum pajak banyak mennggunakan istilah yang kaJim
dipakai dalam hukum perdata namun artinya berlainan dengan istilah hukum perdata tersebut. 1isalnya, istilah domisil i yang pada hukum perdata dikenal sebagai pusat temmpat kediaman seseorang, namun dalam hukum perpajakan domisili berarti hukum pajak ditentukan menurut keadaan. () $ukum pajak menjadikan peristiwa-peristiwa (kematian, kelahiran ), keadaan ( kekayaan, bengasa asing), kejadian (jual beli, sewamenyewa) dalam hukum perdata sebagai sasaran pajak. edangkan menurut Prof. 1r. 3.2. Prins hubungan erat ini sangat mungkin sekali timbul karena banyak dipergunakan istilah-istilah hokum perdata dalam perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipegang teguh bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hokum perdata tidak selalu dianut hukm pajak. $ubungan erat dngan hokum perdata dapat pula disebabkan oleh kenyataan bahwa bilaman diperlukan suatu kupasan mengenai persoalan yang tidak dijelaskan dalam undang-undangnya, dalam hal demikian seringkali hastus dipertimbangkan secara matang, interpretasi yang manakah yang harus dipergunakan, yang yuridis atau yang menurut kenyataannya (ekonomis). ebaliknya juga ada pengaruh dari hukum pajak terhadap hukum perdata, karena hukum pajak sebagai lex spesialis (aturan khusus) mendapat perlakuan utama mengenai sesuatu hal daripada hukum perdata sebagai lex generalis.
b. $ubungan $ukum Pajak dengan $ukum Pidana ebagaimana diketahui bahwa hukum pidana tidak hanya terdapat di dalam #*$P tetapi di luar itu juga terdapat ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang lainnya yang
meliputi bermacam-macam bidang yang salah satunya adalah hukum pajak. #*$P dan yang terdapat di luarnya yaitu ketentuan-ketentuan ** yang khusus untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan merupakan suatu keseluruhan yang sistematis karena ketentuan-ketentuan dalam uku % dari #*$P kecuali jika ditentukan lain juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar #*$P (Pasal "6 #*$P). Namun demikian, di dalam hukum pajak dijumpai penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan umum yang biasanya berlaku dalam #*$P. +dapun penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam lapangan hukum perpajalan yang dapat dijatuhi pidana adalah dalam hal0 ". bilamana terjadi pemakaian ulang materai (upah, tmpel, dagang) yang telah dipergunakan terlebih dahulu (Pasal 9 #*$P) . kewajiban untuk menyimpan rahasia yang diberikan oleh wajib pajak kepada fiskus, diancam pada pasal 9 #*$P dan Pasal 8 >rdonansi Pajak Pendapatan 6. Pasal 69; ayat () $%' menyatakan tuntutan untuk membayar denda atau perampasan barang-barang tertentu dalam perkara pelanggaran tentang suat penghasilan negara, dilakukan kepda ahli warisnya. .
Pengert#an 5an Ke5u5u0an Hu0um Pa1a0
#eseluruhan peraturan-peraturan yang meluputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara
termasuk dalam pengertian hukum pajak. $ukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, dimana hukum pajak mengatur hubungan antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang mempunyai kewajiban membayar pajak. $ukum pajak itu sendiri mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakatyang dihubungkan dengan pengenaan pajakdan merumuskan serta menafsirkan peraturan hukum dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat, juga memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam ** Nomor "; tentang adan Penyelesaian engketa Pajak yang berlaku " januari "??@, selanjutnya diperbaharui dengan ** Nomor "7 tahun entang Pengadila Pajak. $ukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur semua cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparatnya dalam melaksanakan tugas masing-masing. #edudukan hukum pajak ini merupakan bagian dari hukum tata usaha negara, akan tetapi ahli hukum pajak mengkehendaki hukum pajak ini dapat nerdiri sendiri yang merupakan ilmu pengetahuan terlepas dari hukum tata usaha negara dengan alasan bahwa hukum pajak ini mempunyai tugas yang bersifat lain dibandingkan dengan hukum administrasi.
Hu4ungan Hu0um Pa1a0 5engan Hu0um Per5ata
$ukum pajak mempunyai keterkaitan yang erat dengan hukum perdata terutama tentang masalah dasar pemungutan pajak yang dikenali yaitu adanya peristiwa, keadaan, dan
perbuatan. #etiga hal tersebut dijadikan sebagai tatbestand yang dituangkan dalam ** Pajak. Disamping hal tersebut istilah-istilah dalam hukum pedata banyak dipergunakan dalam hukum pajak dengan prinsip yang harus dipegang bahwa pengertian-pengertian dalam hukum perdata tidaklah akan selalu dianut dalam hukum pajak.
Hu4ungan Hu0um Pa1a0 5engan Hu0um P#5ana
