Sebagai sebuah konsep, desentralisasi mempunyai berbagai pengertian
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menurut International Encyclopedia of Social Science (1968: 370), desentralisasi adalah sebuah terminologi yang merefer kepada transfer kekuasaan-kekuasaan dari sebuah pemerintah pusat kepada otoritas yang berfungsi secara spesial dan legal personal berbeda (sebagai contoh, peningkatan tingkat otonomi dari sebuah pemerintah daerah atau sebuah perusahaan publik atau BUMN)
Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan desentralisasi sebagai penugasan dan responsibiltas dari aspek keuangan, politik dan administrasi yang diberikan kepada tingkatan-tingkatan pemerintahan yang lebih rendah (Litvack, Ahmad dan Bird, 1998: 7).
Berdasarkan beberapa definisi di atas, konsep desentralisasi berhubungan dengan transfer kekuasaan dan kewenangan dari level pemerintahan yang tinggi kepada yang lebih rendah dalam suatu sistem pemerintahan.
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di negara berkembang termasuk Indonesia telah menggunakan tiga tipe teori desentralisasi yaitu Desentralisasi politik Desentralisasi administratif, dan Desentralisasi fiskal
Desentralisasi Fiskal : Mencakup transfer tanggung jawab pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah sub nasional. Bentuk desentralisasi fiskal antara lain : a. pembiayaan sendiri atau menutupi biaya melalui pengenaan retribusi (user charges); b. Pembiayaan bersama atau produksi bersama dgn sektor swasta; c. Perluasan pajak lokal dan pendapatan bukan pajak; d. Transfer antarpemerintah; e. Pinjaman lokal.
Desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan dengan pemberian diskresi belanja daerah yang luas dengan didukung oleh pendanaan transfer dari pusat ke daerah. Amanat itu tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Desentralisasi fiskal diarahkan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel melalui instrumen: dana alokasi umum (DAU) untuk mengurangi horizontal imbalance, dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Dengan instrumen DAU, daerah diharapkan memiliki sumber daya fiskal yang memadai untuk menunjang tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis keotonomian.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut : 1. Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement; 2. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.
Tujuan Desentralisasi Fiskal
Meningkatkan kesejahteraan rakyat Menyerahkan kewenangan dan memberikan perimbangan keuangan Daerah mengenal informasi daerah lebih baik Penyediaan pelayanan publik daerah yang efektif dan efisien Peran serta masyarakat daerah yang optimal
INSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL 1.
2. 3.
Revenue sharing: pusat membagikan sebagian penerimaan pemerintah (biasanya dalam bentuk hasil ekstraksi SDA, konsesi, dsb) kepada daerah Fiscal sharing: pusat membagi kewenangan memungut pajak dan belanja publik kepada daerah. Pemberian subsidi ( grants) kepada pemerintah daerah: a. b. c.
General grants Specific grants Matching grants
Dampak Positif Desentralisasi a.
Dengan meluasnya kewenangan bagi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, Daerah dapat lebih leluasa untuk meraih kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan.
b.
Dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang relatif lebih maju dibandingkan masa lalu, Daerah memiliki sumber dana yang relatif memadai untuk membuat masyarakat sejahtera.
c.
Muncul pusat-pusat pertumbuhan baru;
d.
Muncul kebanggaan kedaerahan;
e.
Terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan pekerjaan, fasilitas umum dlsb.
f.
Terbangunnya secara bertahap sumberdaya manusia Daerah yang berkualitas.
Dampak Negatif Desentralisasi a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Pengurasan sumber daya alam dan sumber potensi masyarakat untuk mengejar pertumbuhan dan kemajuan; Konflik kepentingan antar daerah; Pembangunan berorientasi kepentingan jangka pendek dan berskala lokal; Dominasi pertimbangan politik; Kesenjangan antardaerah dan antarmasyarakat; Kerusakan lingkungan yang berdampak pada timbulnya bencana alam dan munculnya varian penyakit baru. Hilangnya flora dan fauna khas, yang dapat menjadi sumberdaya alam terbarukan. Erosi wawasan kebangsaaan. Muncul penyakit moral yang baru yakni PEMBOROSAN.