K3 PESTISIDA (Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 03/Men/1986)
Pendahuluan
Komisi Pestisida beranggotakan Pestisida beranggotakan wakil dari berbagai instansi terkait serta perguruan tinggi, yaitu wakil dari Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Tenaga Kerja, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan POM, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada. Pengawasan : Pengawas Ketenagakerjaan : Setiap orang atau pengusaha yang mengedarkan, menyimpan atau menggunakan pestisida wajib memberikan kesempatan kepada pengawas K3 yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 Pengawas Pestisida : Berasal dari anggota Komisi Pestisida diberi wewenang oleh Menteri Pertanian berdasarkan PP No. 7 tahun 1973.
DASAR-DASAR K3 PESTISIDA Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk :
Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian Memberantas rerumputan Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagianbagian tanaman tidak termasuk pupuk Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak Memberantas atau mencegah hama-hama air, Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
Jenis dan Klasifikasi Pestisida
Berdasarkan sasaran penggunaan
Sasaran Insektisida
Serangga
Akarisida
Tungau
Nematisida
Nematoda
Moluscisida
Siput
Herbisida
Tanaman pengganggu
Fungisida
Cendawan
Bakterisida
Bakteri
Rodentisida
Binatang pengerat
Antibiotika
Kuman-kuman, dsb
Jenis dan Klasifikasi Pestisida
Berdasarkan jalan masuk
Kulit Mulut, dan Paru-paru
Bentuknya
Cairan yang dapat diemulsikan (EC) Cairan yang larut dalam air (WSC) Larutan Debu Bubuk yang dapat disuspensikan Bubuk yang dapat larut dalam air Pellet Tablet Butiran Kristal Aerosol Gas cair
Jenis dan Klasifikasi Pestisida
Struktur kimia
Organo chlor
Organo phospat
Paraquat
Dan lain-lain
Daya racun (toksisitas) atau Tingkat toksisitas berdasarkan LD 50 dan LC 50
Jenis dan Klasifikasi Pestisida
Berdasarkan tingkat bahaya Berdasarkan sifat fisik dan kimia pestisida dan tingkat bahaya pestisida, pestisida dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: 1. Pestisida yang dapat didaftarkan; dan 2. Pestisida yang dilarang
Kriteria pestisida yang dilarang sesuai ketentuan internasional adalah pestisida yang termasuk ke dalam ketegori: Formulasi pestisida termasuk kelas la, artinya sangat berbahaya sekali dan Ib artinya berbahaya sekali menurut klasifikasi WHO;
Mempunyai LC50 inhalasi formulasi lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan; Mempunyai indikasi karsinogenik, onkogenik, teratogenik, dan mutagenik.
Jenis dan Klasifikasi Pestisida
Berdasarkan cara penggunaan Berdasarkan cara penggunaannya, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 1. Pestisida untuk penggunaan umum; dan 2. Pestisida untuk penggunaan terbatas
Jenis perijinan Pestisida A. Izin Percobaan
Izin Percobaan diberikan dengan maksud agar pemohon dapat membuktikan kebenaran atas klaim produk yang akan didaftarkannya, yaitu klaim yang berkaitan dengan mutu, efikasi dan toksisitas pestisida. Izin Percobaan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu satu tahun.
B. Izin Sementara
Izin Sementara pestisida diberikan dengan maksud agar pemohon pendaftaran dapat melengkapi data dan informasi sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan. Pestisida yang telah memperoleh Izin Sementara dapat diproduksi/diedarkan atau digunakan dalam jumlah yang terbatas dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian. Izin Sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali, masing-masing untuk jangka waktu satu tahun.
C. Izin Tetap
Izin Tetap pestisida diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi seluruh persyaratan baik teknis maupun administrasi. Pestisida yang telah memperoleh Izin Tetap dapat digunakan/diedarkan secara komersial dengan jumlah yang tidak terbatas dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian. Izin Tetap berlaku salama 5 (lima) tahun. Pestisida yang telah memperoleh Izin Sementara maupun Izin Tetap namun apabila diketahui menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, maka Menteri Pertanian dapat mencabut status izin pestisida tersebut.
Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, maka sebelum ijin dari Menteri Pertanian dikeluarkan , harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi keselamatan dan kesehatan kerja dari Menteri Tenaga Kerja.
Tenaga Kerja ( Pasal 2)
Berumur lebih dari 18 tahun.
Telah menjalani pemeriksaan kesehatan
Telah mendapat penjelasan tentang cara pengelolaan pestisida serta latihan P3K .
Tidak boleh mengalami paparan lebih dari 5 jam sehari dan 30 jam seminggu
Memakai alat pelindung diri yang sesuai.
Menjaga kebersihan badan, pakaian, alat pelindung diri, perlengkapan kerja, tempat kerja .
Dalam penyemprotan tidak boleh menggunakan pestisida dalam bentuk debu.
Tidak dalam keadaan mabuk atau kekurangan lain, fisik maupun mental .
Tenaga kerja yang luka atau mempunyai penyakit kulit dilarang bekerja , kecuali bila dilakukan tindakan perlindungan.
Dilarang bekerja bagi wanita hamil atau menyusui
Tanda-tanda peringatan ( Pasal 3 )
Pada tempat kerja harus di pasang tanda peringatan, seperti “ AWAS BAHAN MUDAH MELEDAK “; “AWAS BAHAN BERACUN “ dsb.
Pada tempat kerja harus di pasang gambar alat pelindung diri yang wajib dipakai .
Sanitasi dan kebersihan ( Pasal 4 )
Tempat kerja harus di jaga kebersihannya dan bebas dari ceceran bahan pestisida atau bahan kimia lain.
Nilai Ambang Batas (NAB) dan Pengendalian Bahaya ( Pasal 5) a. Kadar pestisida di tempat kerja tidak boleh melebihi nilai ambang batas yang di tentukan. NAB faktor kimia dapat di lihat di Permenakertrans No. 13/MEN/X/2011. b. Tempat yang mengelola pestisida harus di pasang alat pengendali bahaya dan alat deteksi, ventilasi dan instalasi pemadam kebakaran. c. Setiap bahan harus di beri kode secara jelas sehingga mudah di bedakan dengan bahan-bahan yang lain.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kerja ( Pasal 6 ) a. Tempat dimana dikelola pestisida harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja merupakan upaya dalam rangka perlindungan tenaga kerja terhadap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik. c. Pelayanan kesehatan kerja yang baik akan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor meningkatkan produktivitas kerja melalui upaya-upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja yang menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan melaporkan hasil-hasilnya.
Pemeriksaan Kesehatan Kerja ( Pasal 7 )
a. Tenaga kerja harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala 1 kali dalam setahun dan pemeriksaan khusus sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan. Jenis pemeriksaan mengacu pada Permenakertrans No. 02/Men/1980 berupa pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru ( bilamana mungkin) dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu. b. Pemeriksaan khusus dilakukan sesuai dengan jenis pestisida yang di gunakan. Pemeriksaan khusus ini antara lain dengan metode-metode biological monitoring, antara lain pemeriksaan darah, urine dll.
Syarat –syarat penyimpanan ( Pasal 8 )
a. Lokasi gudang harus terpisah dari aktivitas umum dan tidak
terkena banjir dan lantai gudang harus miring.
b. Dinding dan lantai gudang harus kuat dan mudah di bersihkan. c. Pintu ditutup rapat dan di beri tanda peringatan atau dengan tulisan atau gambar. d. Selalu di kunci apabila tidak ada kegiatan. e. Tidak boleh disimpan bersama-sama dengan bahan-bahan lain. f. Mempunyai ventilasi, penerangan yang cukup dan suhu memenuhi ketentuan yang berlaku. g. Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. APAR ( Alat pemadam api ringan ) harus tersedia pada jarak 15 meter. h. Perhatikan dan patuhi ketentuan yang tertulis dalam Lembar Keselamatan Bahan ( SDS ).
Syarat-syarat pengangkutan ( Pasal 9 )
cegah agar tidak terjadi tumpahan atau percikan dan di awasi seorang petugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kepmenaker No. 187/Men/1999 menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai potensi bahaya kimia wajib mempekerjakan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia.
Wadah ( Pasal 10 ) a. Wadah pestisida harus kuat tidak mudah pecah, bocor, robek atau bereaksi dengan isinya dan selalu dalam keadaan tertutup rapat. Tidak ada ketentuan jenis wadahnya, namun harus disesuaikan dengan jenis bahan dan bahaya pestisida. b. Harus di beri label yang sesuai. c. Wadah yang kosong harus segera di musnahkan atau dibersihkan dengan cara yang aman sesuai dengan bentuk dan sifat pestisida.
Transport pictograms Click to edit Master title style •
Click to edit Master text styles 4
– Second •
Third level –
4
‹date/time›
level
Fourth level » Fifth 4level
5.1
‹footer›
‹#› UNITED NATIONS
Peralatan dan Alat Pelindung Diri ( Pasal 11 )
a. Semua peralatan harus sesuai dengan syarat-syarat K3. b. Semua peralatan yang akan di perbaiki harus dibersihkan pada tempat khusus. c. Tenaga kerja harus menggunakan alat pelindung diri. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja. Secara teknis APD tidaklah secara sempurna dapat melindungi tubuh tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan kecelakaan yang terjadi. Dengan kata lain, meskipun telah menggunakan alat pelindung diri, upaya pencegahan kecelakaan kerja secara teknis adalah yang paling utama.
Pencampuran dan penggunaan dalam ruang tertutup ( Pasal 12). a. Peralatan untuk mengolah pestisida tidak boleh di gunakan untuk keperluan lain dan di beri tanda yang jelas. b. Persiapan dan pencampuran harus dilakukan sedemikian sehingga mencegah terjadinya kontaminasi dengan tenaga kerja. c. Petugas atau pengawas tidak boleh meninggalkan tempat selama kegiatan persiapan dan pencampuran. d. Jika pestisida digunakan di ruang tertutup , maka setelah selesai penyemprotan, ruang harus diberi tanda “ dilarang masuk tanpa alat pelindung diri” untuk jangka waktu tertentu.
Limbah dan Pemusnahan ( Pasal 13,14 )
a. Air limbah yang akan di buang harus memenuhi nilai baku mutu lingkungan b. Dilakukan pengawasan terus menerus untuk mengetahui mutu air buangan. c. Pemusnahan pestisida atau wadah harus dengan cara yang tidak membahayakan tenaga kerja dan lingkungan.
Kewajiban pengurus ( Pasal 15 ) a. Menyediakan fasilitas perawatan dan pencucian dan penyimpanan : pakaian dan alat pelindung diri. b. Menyediakan air, sabun, handuk dan tempat mandi c. Menyediakan fasilitas makan dan minum d. Membuat prosedur dan unit penanggulangan keadaan darurat.
Sangsi ( Pasal 17 )
Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970, kurungan 3 bulan atau denda seratus ribu rupiah.
