IMPLEMENTASI BELA NEGARA Ketetapan MPR No IV/MPR/1999 IV/MPR/1999 tentang GBHN memuat serangkaian kebijakan untuk mengantisipasi masa depan yang lebih mengandalkan kemampuan kemampuan dan kekuatan sendiri. betapapun baiknya persiapan dan penyelenggaraan PPBN dilakukan, semua itu tidak akan memberikan hasil optimal kalau tidak didukung oleh kondisi yang memungkinkan memungkin kan masyarakat dapat mengembangkan kreativitas mereka secara leluasa. Kenyataan menunjukkan betapa masyarakat Indonesia mampu mengembangkan mengembangkan ketahanan nasional melawan agresi Belanda pada masa perang kemerdekaan. Akan tetapi, kini masyarakat mengalami kelumpuhan sungguhpun sungguhpun didukung dengan penetapan teknologi canggih. Dalam kondisi seperti itu pembangunan pertahanan dan keamanan negara yang merupakan bagian integral dari pembanguna pembangunan n nasional membutuhkan perencanaan strategik yang relatif relat if akurat dan cerdas. Hal ini tentu membutuhkan adanya dukungan analisis yang bersifat antisipatif dan proaktif guna mentrasformasikan potensi ancaman menjadi tantangan tugas dan sekaligus menjadi peluang bagi setiap upaya pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Implementasi bela negara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola t indak yang senantiasa mendahulu mendahulukan kan kepentingan bangsa bangsa dan negara kesatuan RI daripada kepentingan pribadi atau kelompok. kelompok. Dengan kata lain, bela negara menjadi pola yang mendasari cara berpikir,bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Untuk mengetuk hati nurani setiap warga negara agar sadar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan pendekatan melalui sosialisasi/pemasyarakatan sosialisasi/pemasyarakatan bela negara dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah sehingga akan terwujud keberhasilan implementasi yang dapat menumbuhkan kesadaran bela negara. Berdasarkan pasal 27 ayat a yat (3) amandemen keempat UUD 1945, usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini mengandung makna adanya demokratisasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan lain yang berlaku. Kedua, setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampu kemampuan an dan profesinya masing-masing. Pasal tersebut tidak t idak memberikan memberikan tafsiran tentang istilah istila h pembelaan negara yang terkait dengan penunaian hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, makna bela negara selalu dipersepsikan terkait dengan upaya perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia pada periode-periode berikut : a. Periode pertama (perang kemerdekaan kemerdekaan 1945 - 1949) Bela negara dipersepsikan dengan perang kemerdekaan. Artinya keikutsertaan warga negara dalam bela negara diwujudkan ikut serta berperan dalam perjuangan kemerdekaan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. b. Periode kedua (1950 - 1965)
Dalam menghadapi berbagai pemeberontakan dan gangguan-gangguan keamanan dalam negeri, bela negara dipersepsikan identik dengan upaya pertahanan keamanan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. . Periode ketiga (Orde Baru 1966 - 1998)
c
Dalam upaya menghadapi TAHG, dikembangkan dan diterapkan konsepsi pertahanan nasional. Oleh karena itu, bela negara dipersepsikan identik dengan ketahanan nasional. Pada periode ini keikutsertaan warga negara dalam bela negara diselenggarakan melalui segenap aspek kehidupan nasional. d. Periode keempat (Orde Reformasi 1998 - sekarang) Bela negara dipersepsikan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai krisis yang sedang dihadapi oleh segenap bangsa Indonesia. Pada periode ini keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya bela negara disesuaikan dengan kemampuan dan profesi masingmasing. Sejalan dengan perkembangan persepsi bela negara itu, upaya bela negara juga berkembang, baik sasaran/tujuan maupun kegiatannya. Pada periode pertama dan kedua, upaya bela negara diarahkan pada keikutsertaan warga negara dalam upaya keamanan melalui kegiatan pertahanan dan keamanan. Pada periode ketiga dan keempat, upaya bela negara di samping diarahkan pada upaya keamanan melalui jalur pertahanan dan keamanan juga di arahkan pada upaya ksejahteraan melalui jalur di luar pertahanan dan keamanan. Upaya bela negara ini diselenggarakan secara bertahap dan berlanjut, yaitu tahap pertama melalui jalur pendidikan dan berlanjut permuki man, dan/atau pekerjaan. Upaya bela negara melalui jalur pendidikan pada hakikatnya masih terbatas pada upaya menanamkan dan menumbuhkan kesadaran bela negara. Pada tahun 1954 melalui UU No.29 tahun 1954, upaya bela negara telah dirumuskan dalam bentuk pe ndidikan pendahuluan perlawanan rakyat (PPPR). Kemudian dengan lahirnya UU No.20 ta hun 1982 yang disempurnakan dengan UU No.1 Tahun 1988, PPPR disempurnakan dan dikembangkan menjadi pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN). Didalam lingkungan pendidikan, PPBN dilakukan secara bertahap, yaitu awal yang diberikan pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah keatas, dan dalam Gerakan Pramuka. Untuk tahap lanjutan PPBN diberikan bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN). Sebelum lahir UU No.20 tahun 1982, sistem pengikutsertaan warga negara dalam mempertahankan keamanan negara meliputi komponen rakyat dan komponen angka tan bersenjata. Setelah lahir UU No.20 Tahun 1982, pengikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara dibina untuk daya dan kekuatan tangkal dengan membangun, memelihara, dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang terdiri atas
1. Rakyat terlatih (RATIH) sebagai komponen dasar. 2. TNI dan Polri serta cadangan TNI sebagai komponen utama. 3. Perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus. 4. Sumber daya alam, sumber daya buatan, dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung. Diposkan oleh Noer Aripin W di 15:56 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis
