BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
APBD, adal APBD, adalah ah ren rencan canaa keu keuang angan an tah tahuna unan n pem pemerin erintaha tahan n dae daerah rah ya yang ng dib dibaha ahass dan disetu dis etujui jui ber bersam samaa ole oleh h pem pemeri erintah ntah dae daerah rah dan DPR DPRD, D, dan dit ditetap etapkan kan den dengan gan per peratu aturan ran daerah. Suatu daerah tidak akan dapat menjalankan kegiatan pemerintahan tanpa adanya anggaran, oleh karena itu setiap tahunnya APBD ditetapkan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah daera h berdasarkan fungsi alokasi APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam egeri o !! tahun !"## Pedoman penyusunan APBD $ahun Anggaran !"#!, meliputi% #. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah& !. Prinsip penyusunan APBD& '. (ebijakan penyusunan APBD& ). $eknis penyusunan APBD& dan *. hal+hal khusus lainnya. APBD merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPRD De-an per-akilan Rakyat Daerah. Menurut Peraturan Me nteri Dalam egeri omor #' $ahun $ahun !""/, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urus ur usan an pe peme merin rinta taha han n da dan n or orga gani nisa sasi si ya yang ng be bert rtan angg ggun ung g ja ja-a -ab b me melak laksan sanak akan an ur urus usan an pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang+undangan. perundang+undangan.
1.2. Rumusan Masalah
Beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah Manajemen (euangan Daerah 0APBD1 adalah% a Apakah yang dimaksud dengan APBD 2 b Apa fungsi APBD 2 c Apa $ujuan APBD 2 d Bagaimana Prinsip 3 prinsip APBD 2 e Apa Dasar 4ukum APBD APBD 2
f
Darimana sumber pendapatan daerah 2
g Apa saja pengeluaran daerah 2
1.3 Tujuan
Adapun tujuan yang diharapkan dalam pembahasan rumusan masalah di atas antara lain% a Memahami pengertian dari APBD. b Mengetahui fungsi APBD. c Mengetahui tujuan APBD. d Mengetahui prinsip 3 prinsip APBD. e Mengetahui dasar hukum APBD. f
Mengetahui sumber pendapatan Daerah.
g Mengetahui pengeluaran daerah.
BAB II PEMBAHAAN
2.1. Anggaran Pen!a"atan !an Belanja Daerah #APBD
%$Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, adalah rencana keuangan eme r i n t a hd ae r a hdi I ndones i ayang disetujui oleh DewanPer waki l anRaky at tahunan p
Daer ah. APBD ditetapkan dengan Pe r a t u r a nDa er a h. $ahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal # 5anuari sampai dengan tanggal '# Desember. APBD terdiri atas% Anggaran pendapatan, terdiri atas Pe n da pa t a n As l iDa e r a hPAD, yang meliputi p aj a kd ae r a h, r et r i bus idaer ah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain+lain Bagian d , Da anaper i mbangan, yang meliputi DanaBagiHasi l naAl okas i Umum DA6 dan Da n aAl o k a s i Kh u s u s 7ain+lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau d . an ada r u r a t
Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan8atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun+tahun anggaran berikutnya. !.!. Pengert&an APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh De-an Per-akilan Rakyat Daerah 66 o. #9 $ahun !""' pasal # butir : tentang (euangan egara. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas+tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau $ugas Pembantuan tidak dicatat dala m APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. (arena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan penga-asan keuangan daerah. $ahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APB yaitu mulai # 5anuari dan berakhir tanggal '# Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan penga-asan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka -aktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. 5umlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. 5adi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli DaerahPAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain+lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi 4asil, Dana Alokasi 6mum DA6 dan Dana Alokasi (husus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan8atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun+tahun anggaran berikutnya. !.'. 'ungs& ( )ungs& APBD.
;ungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu% #. ;ungsi otorisasi yaitu bah-a anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. !. ;ungsi perencanaan mengandung arti bah-a anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. '. ;ungsi penga-asan mengandung arti bah-a anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. ). ;ungsi alokasi mengandung arti bah-a anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja8 mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektias yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran egara 8 Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam 6ndang 6ndang o. #9 $ahun !""' tentang (euangan egara dan 6ndang+ 6ndang omor # $ahun !"") tentang Perbendaharaan egara, yaitu % #. (esatuan, a>as ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja egara8Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. !. 6nias ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. '. $ahunan, a>as ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. ). Spesialitas, a>as ini me-ajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. *. Akrual, a>as ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, -alaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
/. (as, a>as ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran8 penerimaan uang dari8 ke kas daerah. !./. Dasar ( !asar Hukum APBD. Pemerintah daerah diberi ke-enangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan 6ndang+6ndang omor'! tahun!"") tentang Pemerintahan Daerah dan 6ndang+6ndang omor '' $ahun !"") tentang Perimbangan (euangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD. !.9. um*er "ener&maan APBD. Sumber+sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari % A. Pendapatan asli daerah PAD. Adalah penerimaan yang diperoleh dari pungutan+pungutan daerah berupa % #. Pajak daerah. !. Retribusi daerah. '. 4asil pengolahan kekayaan daerah. ). (euntungan dari perusahaan+perusahaan milik daerah. *. 7ain+lain PAD.
B. Dana perimbangan. Adalah dana yang dialokasikan dari APB untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi % #. Dana bagi hasil. ?aitu dana yang berasal dari APB yang dialokasikan kepada daerah sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam didaerah oleh pemerintah pusat. !. Dana alokasi umum. ?aitu dana yang berasal dari APB yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai -ujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. '. Dana alokasi khusus. ?aitu dana yang bersumber dari APB yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional.
@. Pinjaman daerah. D. Penerimaan lain+lain yang sah, berupa% #. Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga. !. (euntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
'. (omisi, penjualan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
!.:. Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening (as 6mum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan ke-ajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal !/ dan !9 dari Peraturan Pemerintah omor *: $ahun !""* tentang Pengelolaan (euangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan -ajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri omor #' $ahun !""/ Pasal '# ayat #, memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.
A.
(lasifikasi Belanja Menurut 6rusan ajib. Menurut Permendagri omor #' $ahun !""/ Pasal '! ayat !, klasifikasi belanja menurut urusan -ajib mencakup%
#. Pendidikan !. (esehatan '. Pekerjaan 6mum ). Perumahan Rakyat B.
(lasifikasi Belanja Menurut 6rusan Pilihan
#. Pertanian !. (ehutanan '. nergi dan Sumber Daya Mineral ). Pari-isata *. (elautan dan Perikanan
@. (lasifikasi Belanja Menurut 6rusan Pemerintahan, Crganisasi, ;ungsi, Program dan (egiatan, serta 5enis Belanja. Belanja daerah tersebut mencakup % #. Belanja $idak 7angsung, meliputi % a.
Belanja Pega-ai. Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan -akil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pega-ai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.
b. Bunga.
Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas ke-ajiban pokok utang principal outstanding berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. c.
Subsidi. Digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 7embaga penerima belanja subsidi -ajib menyampaikan laporan pertanggungja-aban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.
d. 4ibah. 6ntuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan8atau jasa kepada pihak+pihak tertentu yang tidak mengikat8tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah. e.
Belanja Bagi 4asil. 6ntuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pro
f.
Bantuan (euangan. 6ntuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pro
g. Belanja $ak $erduga. 6ntuk menganggarka belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun+tahun sebelumnya yang telah ditutup.
!. Belanja 7angsung, meliputi % a.
Belanja Pega-ai. Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan -akil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pega-ai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.
b. Belanja Barang dan 5asa. Digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari #! duabelas bulan dan8atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
c.
Belanja Modal. Digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian8pengadaan atau pembangunan aset tetap ber-ujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari #! duabelas bulan. BAB I+ PENUTUP 3.1 ,es&m"ulan
APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari% #. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. !. Belanja Daerah Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening (as 6mum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan ke-ajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. '. Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan8atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun+ tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah menurut Permendagri omor #' $ahun !""/ Pasal *= terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
Da)tar Pustaka
https%88---.blogger.com8blogger.g2 blogDE##*9)!#*/=9"*)"99:)Feditor8targetEpost&postDE9!/=:/'!/*!)'::)'99
