Hukum Tata Negara Di Indonesia

HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN PASCA REFORMASI

BAB I PENDAHULUAN

Pada masa lalu, istilah “teori hukum tata negara” sangat jarang sekali terdengar,

apalagi dibahas dalam perkuliahan maupun forum-forum ilmiah. Hukum Tata Negara yang dipelajari oleh mahasiswa adalah Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Hal ini dipengaruhi oleh watak rezim orde baru yang berupaya mempertahankan tatanan ketatanegaraan pada saat itu yang memang menguntungkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemikiran Hukum Tata Negara secara langsung maupun

tidak

langsung

akhirnya

menjadi

terhegemoni/terbelenggu.

Tatanan

ketatanegaraan berdasarkan Hukum Tata Negara pada saat itu adalah pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 secara murni dengan memberlakukan asas tunggal Pancasila dan penerapan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).  Akibatnya,  Akibatnya, pembahasan pembahasan sisi teoritis dari Hukum Tata Negara menjadi ditinggalkan, ditinggalkan, bahkan dikekang karena dianggap sebagai pikiran yang “anti kemapanan” dan dapat

mengganggu stabilitas nasional. Hukum Tata Negara juga dapat dibedakan antara Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif. Hukum Tata Negara Umum membahas asas- asas, prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan Hukum Tata Negara Positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, hukum tata negara Indonesia, Hukum Tata Negara Inggris, ataupun Hukum Tata Negara Amerika Serikat yang dewasa ini berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan, adalah merupakan hukum tata negara positif.

Barulah setelah reformasi 1998 terjadi perkembangan yang dominan dalam studi Hukum Tata Negara. Lahirnya para ahli Hukum Tata Negara juga turut membantu perkembangan tersebut. Melalui amandemen pancasila akhirnya menghasilkan perubahan dan perombakan pada struktur / unsur kenegaraan. Terlahirnya lembagalembaga negara baru itu tak lain bermaksud mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan demokratis.

BAB II RUMUSAN MASALAH

Pada makalah ini kami akan menguraikan beberapa permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari mengenai Hukum Tata Negara antara lain yaitu : 1.

Apa pengertian Hukum Tata Negara ?

2.

Bagaimana hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-ilmu Ilmu-i lmu lainnya?

3.

Apa saja Sumber Hukum Tata Negara Indonesia?

4.

Bagaimana hirarki perundang-undangan Indonesia?

5.

Bagaimana Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi?

BAB III PEMBAHASAN

 A. Pengertian Pengertian Hukum Hukum Tata Negara Negara Tata Negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Istilah Hukum Tata Negara berasal dari bahasa Belanda Staatsrecht yang artinya adalah hukum Negara. Staats berarti negara-negara, sedangkan recht berarti hukum. Hukum negara dalam kepustakaan Indonesia diartikan menjadi Hukum Tata Negara. Mengenai definisi hukum tata negara masih terdapat perbedaan pendapat di antara ahli hukum tata negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka anggap penting akan menjadi titik berat perhatiannya dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup yang berbeda. Berikut pengertian Hukum Tata Negara menurut beberapa ahli : 1. Cristian Van Vollenhoven Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masingmasing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

2. J. H. A. Logemann Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan. 3. J. R. Stellinga Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkpan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara. 4. Kusumadi Pudjosewojo Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutannya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan negara itu. 5. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak azasinya 6. Paul Scholten Menurut Paul Scholten, Hukum Tata Negara itu tidak lain adalah het recht dat regelt de staatsorganisatie, atau hukum yang mengatur tata organisasi

negara. Dengan rumusan demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi non-organisasi, seperti gereja dan lain-lain. 7. Van Der Pot Hukum Tata Negara adalah peratuaran-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlakukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dan kegiatannya.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenang serta hak dan kewajiban warga negara.

B. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu lainnya

1. Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik Ibarat tubuh manusia, maka ilmu hukum tata negara diumpamakan oleh Barent sebagai kerangka tulang belulangnya, sedangkan ilmu politik ibarat daging-daging yang melekat di sekitarnya (het vlees er omheen beziet). Oleh sebab itu, untuk mempelajari hukum tata negara, terlebih dahulu kita memerlukan ilmu politik, sebagai pengantar untuk mengetahui apa yang ada di balik daging-daging di sekitar kerangka tubuh manusia yang hendak diteliti. Dalam hal ini negara sebagai objek studi hukum tata negara dan ilmu politik juga dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia yang terdiri atas daging dan tulang. Menurut G.Jellinek terlihat dengan jelas bahwa hukum tata negara dengan politik mempunyai hubungan yang erat. Selain itu bagaimanapun juga organisasi organisasi negara itu

sendiri merupakan hasil konstruksi sosial tentang perikehidupan bersama dalam satu komunitas hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, ilmu hukum yang mempelajari dan mengatur negara sebagai organisasi tidak mungkin memisahkan diri secara tegas dengan perikehidupan bermasyarakat.

2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara Ilmu negara atau staatsleer (bahasa Belanda) adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Oleh karena itu agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya sistem hukum ketatanegaraan suatu negara sudah sepatutnya kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ihwalnya secara umum tentang negara yang didapat dalam ilmu negara. Dengan demikian jelas bahwa hubungan antara ilmu negara dan hukum tata negara erat sekali. Ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara.

3. Hubungan HTN dengan Hukum Administrasi Negara Menurut Van Vollenhoven hukum tata negara adalah hukum mengenai susunan dan kewenangan organ-organ negara. Dengan kata lain hukum tata negara merupakan pemberian wewenang. Adapun hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, yaitu memberikan batasan-batasan pada organ-organ negara dalam melakukan wewenangnya yang ditentukan oleh hukum tata negara. Organ-organ negara tanpa ketentuan dalam hukum tata negara adalah seperti sayap burung yang lumpuh. Sebaliknya organ-organ negara tanpa ketentuan dalam hukum administrasi negara adalah seperti burung terbang bebas dengan sayapnya karena dapat mempergunakan kewenangan sekehendak hatinya.

C. Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuanketentuan lainnya.

2. Ketetapan MPR Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut Ketetapan MPR.

3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu : a. Undang-undang dalam arti materiel yaitu peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. b. Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

4. Peraturan Pemerintah Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945 kepada presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.

5. Keputusan Presiden UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang ditujukan pada DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan pelaksana lainnya Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Convention (Konvensi Ketatanegaraan) Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

D. Hirarki Perundang Undangan di Indonesia Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa; Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik

Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan

putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. 3.

Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama

Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI 4.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Perpu dibuat oleh

Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut: a). Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. B). DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. C). Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut. 5.

Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah

undang-undang. 6.

Keputusan Presiden(Keppres); Presiden(Keppres) ; Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat

oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. 7. a.

Peraturan Daerah; Peraturan daerah propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

propinsi bersama dengan gubernur. b.

Peraturan daerah kabupaten / kota dibuat oleh DPRD kabupaten / kota bersama

bupati / walikota. c.

Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan perwakila n desa atau

yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Tata cara pembuatan UU, UU, PP, Perda serta pengaturan ruang lingkup

Keppres diatur

lebih lanjut dengan undang-undang. Namun hingga sekarang ini belum ada UU yang mengatur apa saja yang menjadi lingkup pengaturan dari Keppres dan PP.

E. Perbandingan Produk Hukum Tata Negara Indonesia Sebelum dan

Sesudah

Reformasi

 A. Produk Produk Hukum Tata Negara Negara Sebelum Sebelum Reformasi Reformasi 1998 Sebelum terjadinya Reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945, RI menganut prinsip supremasi MPR sebagai salah satu bentuk varian sistem supremasi parlemen yang dikenal di dunia. Maka paham kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui pelembagaan MPR sebagai lembaga penjelmaan rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan melalui prosedur perwakilan politik (political representation) melalui DPR, perwakilan daerah (regional representation) melalui utusan daerah, dan perwakilan fungsional (fungcional representation) melalui utusan golongan. Ketiga-tiganya dimaksudkan untuk menjamin agar kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat benar-benar tercermin dalam keanggotaan MPR, sehingga menjadi lembaga tertinggi sebagai penjelmaan rakyat. Sebagaimana dalam pasal I ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

B. Produk Hukum Tata Negara Setelah Reformasi 1998 Setelah Reformasi 1998 terjadi perkembangan yang pesat pada kajian Hukum Tata Negara yang pada akhirnya melahirkan berbagai produk hukum yang dimaksudkan menopang jalannya demokrasi Indonesia yang mengantarkan kepada Masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Akhirnya pada amandemen ke-empat UUD 1945 sebagaimana pasal 1 ayat (2) bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang undang dasar.” Dengan demikian berdasar

pada UUD 1945 pasca amandemen ke-empat tersebut, maka terdapat delapan buah organ Negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang langsung menerima kewenangan konstitusi dari UUD, kedelapan organ tersebut adalah;

1.

DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah)

2.

DPD (dewan perwakilan darah)

3.

MPR (majelis permusyawaratan rakyat.)

4.

BPK (badan pemeriksa keuangan)

5.

Presiden dan Wakil Presiden

6.

Mahkamah Agung

7.

Mahkama Konstitusi

8.

Komisi Yudisial

Lembaga atau institusi yang kewenangannya diatur dalam UUD, antara lain; 1.

Pemerintah Pusat

2.

Tentara Nasional Indonesia

3.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

4.

Pemerintah Daerah

5.

Partai Politik

 Adapun lembaga yang tidak disebut namanya namanya namun fungsi kewenangannya kewenangannya diatur dalam UU yaitu; BANK indonesai (BI) dan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan lembaga yang berdasarkan perintah menurut UUD dan kewenangannya diatur juga dalam UU seperti; KOMNAS HAM, KPA, KPI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam menjamin kepentingan kekuasaan dan demokratisasi yang berjalan lebih efektif maka dilakukan penambahan

lembaga-lembaga lembaga -lembaga independent setelah

Reformasi 1998, dan akhirnya menjadi seperti berikut; 1.

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

2.

Kepolisian Negara (polri)

3.

Bank Indonesia

4.

Kejaksaan Agung

5.

KOMNAS HAM

6.

KPU

7.

Komisi Ombusdman

8.

Komisi Pengawasan dan persaingan Usaha (KPPU)

9.

Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN)

10. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) 11. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan lain sebagainya.

BAB IV KESIMPULAN

Kita sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jendral Achmad Yani tentunya perlu memahami pengertian Hukum Tata Negara Indonesia. Karena hubungan antara Ilmu Politik dan Hukum Tata Negara sangat erat. Ibarat tulang dan daging. Yang satu mempelajari dan mengatur

negara sebagai organisasi, sementara yang satu lagi mempelajari

perikehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

Secara sederhana, Hukum Tata Negara adalah

hukum yang mengatur

organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenang serta hak dan kewajiban warga negara. Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Sementara itu, Sumber-sumber Hukum Tata Negara beserta hirarkinya: 1.Undang-Undang Dasar 1945; 2.Ketetapan MPR; 3.Undang-Undang; 4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 5Peraturan Pemerintah; 6.Keputusan Presiden; 7.Peraturan Daerah.

Secara singkat, perkembangan studi Hukum Tata Negara di masa orde baru bisa dikatakan sangat lamban/mandeg. Hal itu diakibatkan karena rezim yang otoriter. Namun meskipun begitu, penerapan azas tunggal Pancasila dan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada masa itu mewakili adanya pelaksanaan dan pembuatan produk Hukum Tata Negara pada satu sisi.

Reformasi 1998 membawa angin segar terhadap perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia. Melalui semangat demokrasi pada akhirnya menghasilkan berbagai perubahan dan perombakan tata kenegaraan Indonesia baik secara fungsi, struktur dan kelembagaannya melalui amandemen UUD 1945 dan sumber-sumber Hukum Tata Negara lainnya. Berubahnya kedudukan dan fungsi MPR; Lahirnya lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dll; Lahirnya lembaga

independent negara seperti KPK, KOMNAS HAM, dll; Pengangkatan Wakil Menteri akhir-akhir ini; merupakan sebuah harapan baru menjadikan Indonesia yang lebih baik dan lebih demokratis.

Kita

sebagai

penerus

tongkat

estafet

perjuangan

bangsa

ini

harus

mempersiapkan diri agar di kemudian hari mampu memberikan jalan keluar atas pelbagai permasalahan bangsa bahkan menyelesaikannya sampai tuntas!

Salam Mahasiswa!!!

DAFTAR PUSTAKA Buku:  Asshidddiqie,  Asshidddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I. Konstitusi Konstitusi Press: Jakarta Mariam Budiarjo. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia. Radjab, Dasril. 1994. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.