Hukum Pertambangan Di Indonesia

LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN TINGGI

KEGIATAN KHUSUS BEDAH BUKU JUDUL BUKU



Judul Buku

: HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA



Penulis

: H. Salim HS., S.H.,M.S.



Penerbit

: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta



Desain Cover

: Expertoha Studio



Dicetak

: Kharisma Putra Utama Offset



Tahun Terbitan

: Ed. Revisi – Revisi – 4 4 – – Jakarta Jakarta : Rajawali Pers, 2008



Jumlah Halaman

: xvii, 562 halaman

PESERTA SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN TINGGI POLRI DIKREG KE-19 T.P. 2011

HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA

H. Salim HS., S.H., M.S.

BAB I PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang, dimana bahan tambang tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa negara dan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja dan lain-lain. Dari aspek devisa negara dan pendapatan asli daerah, keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalam bidang tenaga kerja, keberadaan perusahaan tambang telah menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal, regional, nasional,

maupun

internasional.

Dalam

pengusahaan

bahan

tambang,

pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Namun tidak selamanya kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan baik oleh pemegang kuasa pertambangan, sehingga di dalam pelaksanaan kegitan pertambangan timbul berbagai hambatan seperti yang terjadi dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hambatan dan sengketa di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, semua pihak yang terkait perlu memahami undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Buku ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengtan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia, disertai dengan kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkat tambang berdasarkan studi pada PT. Newmont Nusa Tenggara.

Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri Dikreg Ke-19 T P 2011

2



BAB II PEMBAHASAN/PENDALAMAN

1.

Ulasan Buku Buku ini merupakan salah satu buku yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia. Buku ini terdiri dari 14 bab, yaitu Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Pengertian dan asas-asas hukum pertambangan; Bab 3 Penggolongan bahan galian; Bab 4 Kuasa Pertambangan; Bab 5 Aspek hukum pertambangan rakyat; Bab 6 Konsep teoretis dan momentum terjadinya kontrak karya; Bab 7 kajian yuridis terhadap perubahan substansi kontrak karya; Bab 8 batu bara; Bab 9 Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B); Bab 10 Aspek hukum minyak dan gas bumi; Bab 11 Konsep teoretis dan karakteristik kontrak production sharing; Bab 12 masalahmasalah yang muncul dalam pelaksanaan kontrak production sharing; Bab 13 Penyelesaian sengketa dalam bidang pertambangan; dan Bab 14 Kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkar tambang (studi pada PT. Newmont Nusa Tenggara). Era reformasi merupakan era dimana pemerintah daerah diberikan peran yang besar dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dalam bidang

pertambangan,

khususnya

pertambangan

umum,

gubernur/bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menandatangani kontrak karya dengan kontraktor, sesuai dengan wilayah kontrak karya yang dimohon oleh pemohon. Namun kewenangan itu kini telah dicabut dengan Keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1614 tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Dalam keputusan ini ditentukan bahwa

yang

berwenang

menandatangani

kontrak

karya

adalah

Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral

dengan

pemohon.

Sementara

itu,

kedudukan

Gubernur/Bupati/Walikota adalah sebagai saksi. Adanya perubahan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri Dikreg Ke-19 T P 2011

3



tentang kewenangan itulah yang menjadi dasar perubahan / revisi dalam buku ini. Hukum Pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah

ditetapkan.

Menurut

Penulis

hukum

pertambangan

adalah

keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”. Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradis, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan keadaan

geografis.

Sumber

hukum

formal

merupakan

tempat

memperoleh kekuantan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk dan cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum pertambangan tertulis adalah : a.

Indische Mijn Wet (IMW) hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan.

b.

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

c.

Undang-undang

nomor

11

tahun

1967

tentang

Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan. d.

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kemudian Penggolongan bahan galian diatur dalam pasal 3

Undang-undang nomor 11 tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri Dikreg Ke-19 T P 2011

4



a.

Bahan galian strategis (minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; bitumen padat, aspal; antrasit, batu bara, batu bara muda; uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya; nikel, kobal dan timah)

b.

Bahan galian vital / golongan bahan galian B (besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbal, seng; emas, platina, perak, air raksa, intan; arsin, antimon, bismut; yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya; berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; kriolit, flourspar, barit; yodium, brom, klor, belerang)

c.

Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital/ golongan bahan galian C (nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu; asbes, talk, mika, grafit magnesit; yarosit, leusit, tawas, oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonir; batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap; marmer, batu tulis; batu kapur, dolomit, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir). Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan

pertambangan umum, namun semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan umum masih didominasi oleh pemerintah pusat, seperti menandatangani kontrak karya pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota

adalah

bupati/walikota

dengan

perusahaan

pertambangan. Tetapi segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini berarti pemerintah kabupaten/kota tidak dapat mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu : penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan

dan

pemurnian,

pengangkutan

dan

penjualan.Usaha

pertambangan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah, koperasi, badan atau perseorangan swasta, perusahaan dengan modal bersama-sama antara


5



negara dan atau daerah dengan koperasi atau badan/perorangan swasta, pertambangan rakyat. Kuasa pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan. Pejabat yang berwenang untuk memberikan kewenangan kepada badan/perorangan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota. Pemberian kewenangan tersebut

dituangkan

dalam

surat

keputusan

pemberian

kuasa

pertambangan. Didalam Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan telah ditentukan jenis kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan dapat dilihat dari segi bentuk dan usahanya. Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kuasa pertambangan dari segi bentuknya dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: surat keputusan penugasan pertambangan, keputusan

surat

keputusan

pemberian

kuasa

izin

pertambangan

pertambangan.

rakyat,

Sedangkan

surat kuasa

pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa pertambangan dari segi usaha yang akan dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan dari aspek usaha dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu: kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi,kuasa pertambangan eksploitasi, kuasa

pertambangan

pengolahan

dan

pemurnian,

serta

kuasa

pertambangan pengankutan dan penjualan. Syarat-syarat

dan

prosedur

untuk

memperoleh

kuasa

pertambangan diatur dalam Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 ditentukan permintaan kuasa pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri Dikreg Ke-19 T P 2011

6



ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota dengan ketentuan untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri, lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah kuasa pertambangan. Didalam pasal 20 dan pasal 21 PP Nomor 75 tahun 2001 telah ditentukan luas wilayah kuasa pertambangan yang diberikan kepada pemegang kuasa pertambangan. Hak pemegang kuasa pertambangan telah ditentukan secara tegas dalam pasal 23, pasal 26, pasal 27 PP Nomor 75 tahun 2001. Sementara itu kewajiban pemegang kuasa pertambangan telah ditentukan dalam pasal 26, pasal 27, pasal 32, pasal 36 pemegang kuasa pertambangan mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung pada jenis kuasa pertambangan yang dimohonkan dan telah disetujui, apakah kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, dan pengangkutan. Didalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan

Pokok

pertambangan,

pasal

38

Peraturan

Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan telah ditentukan cara berakhirnya kuasa pertambangan. Dimana kuasa pertambangan berakhir karena dikembalikan, dibatalkan dan habis waktunya. Kuasa pertambangan rakyat merupakan kuasa yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan rakyat yang diberikan kepada rakyat setempat meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengankutan dan penjualan (pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2001). Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang syarat dengan

investasi.

Tanpa

adanya

investasi

yang

besar,

usaha

pertambangan umum tidak mungkin akan dapat dilakukan secara besarbesaran. Oleh karena itu, peraturan yang mengaturnya erat kaitannya dengan undang-undang investasi. Peraturan perundang-undangan yang


7



mengatur tentang kontrak karya, dapat dilihat dan dibaca pada berbagai peraturan perundang-undangan berikut : a.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Jo

Undang-Undang

Nomor

11

tahun

1970

tentang

perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. b.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

c.

Pasal

10

Undang-Undang Nomor

11

tahun

1967

tentang

ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan, serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 nomor 2004 tentang Pedoman Pemrosesan permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka Penanaman Modal Asing. Pejabat yang berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya dari pemohon adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati/walikota. Bentuk kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanam modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan umum adalah berbentuk tertulisa. Substansi kontrak karya tersebut disiapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Departemen Pertambangan dan Energi

dengan

berwenang

calon

penanam

menandatangani

modal.

kontrak

Pemerintah

karya,

dimana

pusat hanya lokasi

dari

pertambangan umum yang dimohon terletak dalam beberapa daerah provinsi, dan tidak dilakukan kerjasama antara provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut. Pemerintah provinsi hanya berwenang menandatangani kontrak karya, dimana lokasi pertambangan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri Dikreg Ke-19 T P 2011

8



umum yang dimohon terletak dalam beberapa daerah kabupaten/kota, dan

tidak

Sementara

dilakukan

kerjasama

kewenangan

antara

pemerintah

kabupaten/kota

tersebut.

kabupaten/kota

adalah

menandatangani kontrak karya dengan pemohon, di mana lokasi pertambangan umum yang dimohon terletak dalam kabupaten/kota tersebut.

2.

Penilaian Terhadap Buku a.

Kelebihan Buku ini dilengkapi dengan daftar pertanyaan pada setiap akhir bab, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca untuk memahami dan menelaah lebih lanjut. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa fakultas teknik pertambangan seluruh Indonesia, para pengusaha, dan calon pengusaha di bidang pertambangan, baik itu pengusaha asing maupun domestik, para birokrat yang bidang tugasnya, meliputi bidang pertambangan, serta masyarakat yang akan dan telah mendapatkan izin pertambangan rakyat.

b.

Keunikan Buku ini memberikan penjelasan dimana pada setiap pembahasan disertai dengan flow chart atau diagram. Kemudian dalam memberikan

contoh

disertai

dengan

kasus-kasus

kongkrit.

sehingga memudahkan pembaca untuk memahami inti dari setiap bab yang dibahas. Bab-bab dalam buku ini di buat sedemikian rupa sehingga bisa lebih gampang dipahami kembali. c.

Kelemahan Kelemahan buku ini adalah penjelasan yang seringkali berulangulang serta bahasa yang digunakan

dalam penulisan masih

bersifat ilmiah yang dapat membuat pembaca agak kesulitan dalam mencernanya. Untuk permasalahan pencucian uang yang dibahas dalam buku ini dapat dilihat bahwa isinya banyak yang berupa teori-teori dan definisi yang juga banyak terdapat di buku-buku


9



yang lain sehingga buku ini tidak bisa dijadikan referensi satusatunya untuk mengenal pencucian uang.

3.

Kaitannya atau Manfaat Untuk Organisasi/Individu Polri Dengan adanya buku ini, terutama di kalangan seperti organisasi Polri yang membutuhkan referensi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang diharapkan akan mampu memberikan gambaran praktik pencucian uang dan dapat menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang makin marak dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Terhadap individu Polri diharapkan buku ini memberikan gambaran Ketentuan umum berisi pengertian mengenai: perorangan, korporasi, harta kekayaan, hasil tindak pidana, penyedia jasa keuangan, transaksi keuangan, dokumen, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Perbuatan-perbuatan yang dijabarkan dalam buku ini sebagai tindak pidana pencucian uang yang perlu dipahami oleh anggota Polri khususnya

penyidik

meliputi

menempatkan

harta

kekayaan

yang

merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik ditempatkan atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; mentransfer harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik perbuatan itu atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; menitipkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; membawa ke luar negeri harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana; atau menukarkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.


10



Kemudian dapat dijadikan pedoman guna memahami unsur-unsur pidana pencucian uang, rumusan tindak pidana pencucian uang, cara menentukan terjadinya uang kotor.

Serta mengetahui perbuatan yang

termasuk dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang, Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan, perlindungannya serta PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor. Buku ini dapat digunakan untuk menelaah Peraturan perundangundangan yang berlaku sekarang yang masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat membuka peluang bagi pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil kejahatannya. Serta dapat dimanfaatkan sebagai pedoman agar dapat menghindari hambatan-hambatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan TPPU agar lebih efektif dan efisien.


11



BAB III PENUTUP

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata

gelap,

penculikan,

terorisme,

pencurian,

penggelapan, dan penipuan. Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu: Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak

pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan

didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah,

baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga


12



kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Menyadari ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius (extraordinary crime) yang dapat menggangu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan/referensi bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, penekanan akan kerjasama antara PPATK dengan seluruh pihak terutama industri keuangan, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), kalangan pers dan masyarakat luas sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.


13

Hukum Pertambangan Di Indonesia

Recommend Documents