HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA DAN SEJARAHNYA HAK ISTIMEWA YANG HARUS DIDAHULUKAN: 1. Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1)KUH Perdata: Hak (tagihan, penulis) dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan badan publil lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah, harus didahulukan dalam melaksanakan hak tersebut, dan jangka wakktu berlakunya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.
Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (gemeenschappen) atau kumpulan-perkumpulan kumpulan-perkumpulan (zedelijke ligchamen) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan akan diadakan tentang hal itu. (Termasuk tagihan pajak, bea dan biaya Kantor Lelang merupakan Hak Istimewa yang hams didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan Debitor pailit dilikuidasi.) dilikuidasi.) 2. Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang- undang No. 9 Tahun 1994. 3. Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak. 4. Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. 5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUK dan Pasal 67D jo Pasal 69 UUK. Sumber Hukum Kepailitan Indonesia: 1. KUH Perdata khususnya Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, dan Pasal 1134. 2. Faillissementsverordening S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348 sepanjang belum diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan. 3. Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atal Undang-undang Kepailitan. 4. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 90.
SEJARAH HUKUM KEPAILITAN INDONESIA Pendahuluan Pada tanggal 22 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998 tentang Pembahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1998 No. 87 (Undang-undang Kepailitan). Perpu tersebut kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi undang-undang dan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan P eraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undangundang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara RI I Tahun 1998 No. 135).
Undang-undang Kepailitan Sebelum 1945 Mula-mula, kepailitan untuk kasus pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam Wetboek van Koophandel (W.v.K), buku Ketiga, yang berjudul van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.v.K, tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening (S. 1906-348). Peraturan ini berlaku untk pedagang saja. Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang (pengusaha) diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering atau disingkat Rv (S.184752 jo. 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh, yang berjudul: Van den Staat van Kennelijk Onvermogen (Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu), dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915, yang kemudian telah dicabut oleh S. 1906-348. Adanya dua buah peraturan ini telah menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, di antaranya ialah: banyak formalitas yang hams ditempuh; biaya tinggi; terlalu sedikit bagi Kreditor untuk dapat ikut campur terhadap jalannya proses kepailitan; dan pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama. Karena adanya kesulitan-kesulitan tersebut, maka timbul keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya yang tidak banyak, agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan maksud tersebut, maka pada tahun 1905 telah diundangkad Faillissementsverordening (S. 1905-217). Peraturan ini lengkapnya bernama Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betalin voor de Europeanen in Nederlands Indie (Peraturan Untuk Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening (S. 1906-348), Faillissementsverordening Faillissementsverordening (S. 1905-217) itu dinyatakan mulai berlaku pada tanggal I November 1906. Dengan berlakunya Faillissementsverordening tersebut, maka dicabutlah: 1. Seluruh Buku HI dari WVK. 2. Reglement op de Rechtsvordering, Buku III, Bab Ketujuh, Pasall 899 sampai dengan Pasal 915.
Faillissementsverordening Faillissementsverordeni ng ini hanya berlaku bagi orang yang termasuk golongan Eropa saja. Hal ini sesuai dengan asas diskriminasi
1
hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda. Pada waktu itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Indische S taatsregeling, penduduk Hindia Belanda dibagi atas beberapa golongan sebagai berikut: - Golongan Eropa - Golongan Bumiputra Golongan Timur Asing yang dibagi lagi ke dalam: - Golongan Timur Asing Cina dan - Golongan Timur Asing bukan Cina (India, Pakistan, Arab dan Iain-Iain). Undang-undang Kepailitan Sejak 1945 Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ada beberapa kurun sejarah yang perlu dicermati sehubungan dengan berlakunya Faillissementsverordening (Peraturan Kepailitan). Kurun-kurun sejarah itu ialah tahun 19451947, tahun 1947-1998 dan tahun 1998-sekarang. Tahun 1945-1947 Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan sebagai berikut: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, maka seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tahun 1947 Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (Noodsregeling Faillissmenten 1947). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagj penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Tugas ini sudah lama selesai, sehingga dengan demikian Peraturan Darurat Kepailitan 1947 itu sudah tidak berlaku lagi. Tahun 1947-1998 Di dalam praktik, Faillissementsverordening relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya antara lain karena keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat, kurang dikenal dan dipahami. Sosialisasinya ke masyarakat sangat minim. Awalnya, Faillissementsverordening Faillissementsverordeni ng itu hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata dan dagang Barat saja. Akibatnya, Faillissementsverordening Faillissementsverordening itu tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi, dan karena itu pula tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat. Faktor penyebab lain ialah karena sebagian besar masyarakat pedagang atau pengusaha pribumi Indonesia dan para pengusaha menengah dan kecil masih belum banyak melakukan transaksi bisnis yang besar-besar. Pada umumnya pula mereka masih melakukan transaksi dalam lingkungan yang terbatas. Sebagian besar masyarakat pengusaha Bumiputra belum mengenal sistem hukum bisnis Barat. Antara lain mereka belum: - melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, - menerbitkan dan atau melakukan perdagangan surat-surat berharga, - melakukan pembukuan atas transaksi-transaksi bisnis dan keadaan keuangannya, melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem perbankan, dan membebankan tanggung jawab atas utangnya pada kekayaan perusahaan, bukan pada kekayaan pribadinya. Karena persepsi masyarakat yang negatif terhadap badan peradilan, maka masyarakat merasa tidak ada sarana yang efektif yang dapat digunakan Kreditor untuk dapat melindungi kepentingannya, khususnya agar Debitor yang nakal dapat melunasi kewajibannya, jika perlu dengan melakukan paksaan secara hukum melalui pengadilan. Tahun 1998-Sekarang Pada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang kemudian diperparah lagi oleh krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter membuat hutang menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu, kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membubung tinggi secara luar biasa (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah a tau Non-Performing Loans yang memprihatinkan), yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil karena krisis moneter. Dirasakan bahwa peraturan kepailitan yang ada, sangat tidak dapat diandalkan. Banyak Debitor yang hubungi oleh para Kreditornya karena berusaha mengelak untuk tanggung jawab atas penyelesaian utang-utangnya. Sedangkan restrukturisasi utang hanyalah mungkin ditempuh apabila Debitor bertemu dan duduk berunding dengan para Kreditornya atau sebaliknya. Di samping adanya kesediaan untuk berunding itu, bisnis Debitor harus masih memiliki prospek yang baik untuk mendatangkan revenue, sebagai sumber pelunasan utang yang direstrukturisasi itu. Mengingat upaya restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan upaya melalui kepailitan dengan menggunakan Faillissementsverordening Faillissementsverordening yang berlaku dapat sangat lambat prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya, maka masyarakat Kreditor, terutama masyarakat Kreditor luar
2
hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda. Pada waktu itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Indische S taatsregeling, penduduk Hindia Belanda dibagi atas beberapa golongan sebagai berikut: - Golongan Eropa - Golongan Bumiputra Golongan Timur Asing yang dibagi lagi ke dalam: - Golongan Timur Asing Cina dan - Golongan Timur Asing bukan Cina (India, Pakistan, Arab dan Iain-Iain). Undang-undang Kepailitan Sejak 1945 Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ada beberapa kurun sejarah yang perlu dicermati sehubungan dengan berlakunya Faillissementsverordening (Peraturan Kepailitan). Kurun-kurun sejarah itu ialah tahun 19451947, tahun 1947-1998 dan tahun 1998-sekarang. Tahun 1945-1947 Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan sebagai berikut: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, maka seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tahun 1947 Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (Noodsregeling Faillissmenten 1947). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagj penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Tugas ini sudah lama selesai, sehingga dengan demikian Peraturan Darurat Kepailitan 1947 itu sudah tidak berlaku lagi. Tahun 1947-1998 Di dalam praktik, Faillissementsverordening relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya antara lain karena keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat, kurang dikenal dan dipahami. Sosialisasinya ke masyarakat sangat minim. Awalnya, Faillissementsverordening Faillissementsverordeni ng itu hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata dan dagang Barat saja. Akibatnya, Faillissementsverordening Faillissementsverordening itu tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi, dan karena itu pula tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat. Faktor penyebab lain ialah karena sebagian besar masyarakat pedagang atau pengusaha pribumi Indonesia dan para pengusaha menengah dan kecil masih belum banyak melakukan transaksi bisnis yang besar-besar. Pada umumnya pula mereka masih melakukan transaksi dalam lingkungan yang terbatas. Sebagian besar masyarakat pengusaha Bumiputra belum mengenal sistem hukum bisnis Barat. Antara lain mereka belum: - melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, - menerbitkan dan atau melakukan perdagangan surat-surat berharga, - melakukan pembukuan atas transaksi-transaksi bisnis dan keadaan keuangannya, melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem perbankan, dan membebankan tanggung jawab atas utangnya pada kekayaan perusahaan, bukan pada kekayaan pribadinya. Karena persepsi masyarakat yang negatif terhadap badan peradilan, maka masyarakat merasa tidak ada sarana yang efektif yang dapat digunakan Kreditor untuk dapat melindungi kepentingannya, khususnya agar Debitor yang nakal dapat melunasi kewajibannya, jika perlu dengan melakukan paksaan secara hukum melalui pengadilan. Tahun 1998-Sekarang Pada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang kemudian diperparah lagi oleh krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter membuat hutang menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu, kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membubung tinggi secara luar biasa (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah a tau Non-Performing Loans yang memprihatinkan), yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil karena krisis moneter. Dirasakan bahwa peraturan kepailitan yang ada, sangat tidak dapat diandalkan. Banyak Debitor yang hubungi oleh para Kreditornya karena berusaha mengelak untuk tanggung jawab atas penyelesaian utang-utangnya. Sedangkan restrukturisasi utang hanyalah mungkin ditempuh apabila Debitor bertemu dan duduk berunding dengan para Kreditornya atau sebaliknya. Di samping adanya kesediaan untuk berunding itu, bisnis Debitor harus masih memiliki prospek yang baik untuk mendatangkan revenue, sebagai sumber pelunasan utang yang direstrukturisasi itu. Mengingat upaya restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan upaya melalui kepailitan dengan menggunakan Faillissementsverordening Faillissementsverordening yang berlaku dapat sangat lambat prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya, maka masyarakat Kreditor, terutama masyarakat Kreditor luar
2
negeri, menghendaki agar Peraturan Kepailitan Indonesia, yaitu Faillissementsverordening, secepatnya dapat diganti atau diubah. IMF sebagai pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia berpendapat pula bahwa upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri dari para pengusaha Indonesia kepada para Kreditor luar negerinya dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, maka IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah Peraturan Kepailitan yang berlaku, yaitu Faillissementsverordening, sebagai sarana penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para Kreditornya. Sebagai hasil desakan IMF tersebut, akhirnya pemerintah turun tangan, dan lahirlah Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan). Perpu tersebut mengubah dan menambah Peraturan Kepailitan (Faillissementsverordening). Dari segi bahasa, ada yang kurang tepat pada judul Perpu tersebut, karena selama ini Faillissementsverordening Faillissementsverordening kita kenal dengan naffi* sebutan "Peraturan Kepailitan" dan bukan "Undang-undang KepaiW* an". Oleh penyusun Perpu, kata "verordening" dalam FaillissementS' verordening telah diterjemahkan dengan kata "Undang-undang"- Perpu No. 1 Tahun 1998. Kemudian diterbitkannya Perpu Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 maka 5 bulan kemudian Perpu Kepailitan dan perubahan atas Kepailitan itu ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Pada saat tulisan ini selesai dibuat, suatu tim di bawah Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM telah selesai menyusun draft RUU tentang Kepailitan yang baru itu dan telah diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat dugaan sebelumnya bahwa pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 1998 (yang telah menjadi UU No. 4 Tahun 1998) akan menimbulkan banyak kekecewaan, dan ternyata dugaan itu terbukti, maka kebutuhan untuk mempunyai undang-undang kepailitan yang lebih baik sudah sa ngat mendesak pada saat ini. Diharapkan RUU tentang Kepailitan yang baru itu dapat diundangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Latar Belakang Perubahan Faillissementsverordening Faillissementsverordeni ng Menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Untuk memahami terjadinya perubahan terhadap Faillissementverordening Faillissementverordeni ng hingga menjadi Undang-undang Kepailitan, yaitu UU No. 4 1998, perlu diketahui latar belakang mengapa perubahan itu dilakukan. Beberapa pertimbangan yang dikemukakan adalah: - Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepan Kreditor. - Untuk memberikan kesempatan kepada pihak Kreditor pada perusahaan sebagai Debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif. - Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang & Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku, yaitu Faillissementsverordening Faillissementsverordeni ng atau Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Ta hun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang tadi. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh Debitor dan para Kreditor secara cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang di atas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelengaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya. - Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap be-berapa ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Ta hun 1906 nomor 348) dan menetapkannya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. - Penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan e fektif, yaitu: penyempurnaan syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk di dalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan. - Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya Kreditor, atas kekayaan Debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan. - Peneguhan fungsi Kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Kurator. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Kurator berikut kewajiban mereka. - Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk itu dapat langsung diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga ditegaskan dalam penyempurnaan ini. Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak di antara Kreditor yang memegang Hak Tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan-perikatan perikatan-perikatan yang telah dibuat Debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan. - Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diatur dalam bagian KEDUA Undang-undang Kepailitan. - Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang mau menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga berupa Pengadilan Niaga dengan hakim-hakimnya yang & bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga bukan merupakan langkah diferensiasi atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya pembentukannya berdasarkan Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
3
- Mengenai Pengadilan Niaga, dapat dikemukakan bahwa Pengadilan Niaga bukan merupakan badan peradilan baru di luar badan badan peradilan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut, tetapi hanya sekadar merupakan chamber khusus yang baru dalam Peradilan Umum. Jadi, bukan badan peradilan yang berdiri sendiri. Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan kepailitan. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu. - Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, dan yang penting lagi, tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan mendukungnya. - Perpu No. 1 Tahun 1998 sebagaimana kemudian telah disahkan menjadi UU No. 4 T ahun 1998 bukan merupakan Undang-undang Kepailitan yang baru melainkan hanya sekadar mengubah dan menambah Faillissementsverordening S. 1905 No. 217 Jo S. 1906 No. 348. Faillissementsverordening terdiri dari 279 pasal, sedangkan UU No. 41 Tahun 1998 mencabut 6 pasal (Pasal 14A, 19, 218, 219, 221 dan 272) dan 1 ayat (Pasal 149 ayat (3)). Terdapat 93 pasal yang diubah dan menambah 10 pasal baru. Dengan demikian jumlah pasal UU No. 4 Tahun 1998 adalah 282 pasal. RUU Kepailitan. Pada waktu Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan untuk ditetapkan sebagai undang-undang, terjadi perbedaan pendapat di DPR dan pemerintah mengenai substansi Perpu tersebut. Salah satu syarat IMF akan memberikan dana adalah apabila Indonesia mempunyai UU Kepailitan dan akhirnya disepakatilah bahwa pemerintah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal UU No. 4 Tahun 1998 diundangkan, yaitu sejak 9 September 1998, akan menyampaikan RUU tentang Kepailitan yang baru kepada DPR RI. Sesuai dengan kesepakatan tersebut seharusnya paling lambat tanggal 9 September 1999 Pe merintah sudah harus menyampaikan RUU tentang Kepailitan yang baru sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998. Namun karena berbagai alasan dan hambatan ternyata RUU tersebut tertunda penyelesaiannya. Pada hakikatnya perbedaanya tidak terlalu, tetapi ada beberapa ketentuan2 lama yang dihapuskan.
TUJUAN dan AZAS AZAS HUKUM KEPAILITAN
Sebagaimana dikutip oleh Jordan el a l. dari buku The Early History of Bankruptcy Law, yang ditulis oleh Louis E. Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut:20 All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims first, to secure an equitable division of the insolvent debtor's property among all his creditors, and in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conduct detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another a nd, secondly, from their debtor. A third object, the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be a ttained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law. Maka dari itu, beberapa tujuannya adalah: - Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya, - Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor. - Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditomya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut Profesor Radin, dalam bukunya The Na ture of Bankruptcy, sebagaimana dikutip oleh Jordan et al, tujuan semua Undangundang Kepailitan (bankruptcy laws) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang Debitor yang tidak cukup nilainya ( "debt c ollection system.") Maka dari itu tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah: 1. Melindungi para Kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa "semua harta kekayaan Debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan Debitor", yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya tagihan-tagihannya terhadap Debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para Kreditor terhadap harta Debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, maka akan terjadi Kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada Kreditor yang lemah. 2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor di antara para Kreditor sesuai dengan asas pari passu (membagi secara pro porsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor konkuren atau unsecured creditors berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing Kreditor tersebut). Di dalam hukum Indonesia, asas pari passu dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata. 3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor. Dengan dinyatakan seorang Debitor pailit, maka Debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan Debitor menjadi harta pailit.
4
4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang Debitor perorangan (individual debtor) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh Likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para Kreditornya, tetapi Debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut. Kepada Debitor tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh financial fresh start. Debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. Menurut US Bankruptcy Code, financial fresh start hanya diberikan bagi Debitor pailit perorangan saja, sedangkan bagi Debitor badan hukum financial fresh start tidak diberikan. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit ialah membubarkan perusahaan Debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut UU Kepailitan, financial fresh start tidak diberikan kepada Debitor, baik Debitor perorangan maupun Debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh Kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan Debitor selesai dilakukan oleh Kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, Debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh Kurator, Debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya Debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi Debitor tetap pula berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas itu. 5. Menghukum Pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam Undang-undang Kepailitan Indonesia yang berlaku pada saat ini, sanksi perdata maupun pidana tidak diatur di dalamnya, tetapi diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan KUH Pidana. Di beberapa negara lain, sanksi-sanksi itu di-muat di dalam Undang-undang Kepailitan (Bankruptcy Law) negara yang bersangkutan. Di Inggris sanksi-sanksi pidana berkenaan dengan kepailitan ditentukan dalam Companies Act 1985 dan Insolvency Act 1986P. 6. Memberikan kesempatan kepada De bitor dan para Kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor. Dalam Bankruptcy Code Amerika Serikat, hal ini diatur di dalam Chapter 11 mengenai Reorganization. Di dalam Undang-undang Kepailitan Indonesia kesempatan bagi Debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-utangnya dengan para Kreditornya diatur dalam BAB II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Asas-asas Undang-undang Kepailitan 1. Undang-undang Kepailitan Hams Dapat Mendorong Kegairahan Investasi Asing, Mendorong Pasar Modal, dan Memudahkan Perusahaan Indonesia Memperoleh Kredit Luar Negeri (Biaya dari luar negeri penting dari waktu ke waktu untuk membiayai pembangunan nasional jadi Indonesia harus mempunyai hukum Kepailitan yang diterima secara global (globally accepted principles) 2. Undang-undang Kepailitan Harus Memberikan Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditor dan Debitor (menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Penulis memuji sikap yang diambil oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 024PK/N/1999 dalam perkara a ntara PT Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. yang dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali mengemukakan sebagai berikut: ".. .karena Majelis Kasasi telah mengabaikan bunyi penjelasan umum dari makna yang terkandung dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998, dimana se cara esensial ditentukan bahwa kepailitan penerapannya harus dilakukan/diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan Perusahaan sebagai Debitor atau kepentingan Kreditor secara seimbang". Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak, Dalam peristiwa kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat, yaitu selain kepentingan para kreditornya juga kepentingan para stakeholders yang lain dari Debitor yang dinyatakan pailit, lebih-lebih apabila Debitor itu adalah suatu perusahaan. Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengakui bahwa yang terkait dengan kehidupan suatu perseroan ialah: 1. kepentingan perseroan; 2. kepentingan pemegang saham minoritas; 3. kepentingan karyawan perseroan; 4. kepentingan masyarakat; 5. kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Kepentingan-kepentingan “masyarakat” a ntara lain: 1. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh Debitor. 2. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari Debitor. 3. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada Debitor.
5
4. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa Debitor, baik mereka itu selaku konsumen maupun selaku pedagang. Dalam hal yang dinyatakan pailit adalah suatu bank, yang harus diperhatikan pula adalah kepentingan-kepentingan: (1) Anggota masyarakat yang menyimpan dana pada bank yang dinyatakan pailit. (2) Anggota masyarakat yang memperoleh kredit dari bank yang akan terpaksa mengalami kesulitan menggunakan kreditnya apabila banknya dinyatakan pailit. Pemerintah akan mencoba menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi tumbuhnya dan eksistensi perusahaan-perusahaan. Contoh, sumber pajak akan hilang apabila sebuah perusahaan dinyatakan pailit. Kedua, apabila terjadi PHK. Perusahaan juga memberikan kesempatan hidup kepada pemasoknya, baik para pemasok barang maupun jasa. Banyak di antara para pemasok ini adalah justru perusahaan menengah dan kecil yang seyogianya oleh pemerintah dilindungi. Perusahaan-perusahaan menengah dan kecil ini biasanya hanya mempunyai satu atau dua pembeli dominan saja, dengan demikian hidup mereka sangat tergantung kepada satu atau dua perusahaan saja. Oleh karena itu, kepailitan suatu perusahaan akan lebih lanjut dapat mematikan pula perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pemasoknya. Kepailitan suatu perusahaan juga akan mempengaruhi pemasokan (supply) dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang pailit itu kepada masyarakat. Imbasnya lebih jauh adalah terhadap para pedagang yang terlibat dan tergantung kepada perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang pailit itu. Sekali lagi mereka ini pada umumnya terdiri dari para pedagang kecil dan menengah. Sudah barang tentu para konsumen yang membutuhkan barang dan jasa tersebut juga akan terkena akibat dari kepailitan suatu perusahaan. Bagaimana kepentingan para Kreditor dilindungi oleh Undang-undang Kepailitan? Di dalam praktik perbankan, bank se bagai Kreditor akan selalu mempertimbangkan, oleh karena itu mengandalkan, dua sumber pelunasan bagi kredit-kredit yang diberikan kepada Debitornya. Sumber per-tama ialah pendapatan (revenue) yang diperoleh oleh Debitor dari hasil usahanya. Di dalam praktik perbankan sumber pelunasan ini disebut first way out (bagi penyelesaian kredit bank). Sumber kedua ialah harta Debitor dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Debitor nara penjaminnya. Dalam istilah perbankan sumber pelunasan ini disebut second way out. Hampir tidak pernah terjadi bank a kan memperoleh kembali seluruh kredit dari hasil likuidasi harta kekayaan perusahaan Debitor itu. Bukan hanya karena pelaksanaan penjualan harta likuidasi tidak mudah dan memakan waktu lama, juga karena seluruh nilai harta likuidasi sering tidak cukup untuk dibagikan kepada seluruh Kreditor, termasuk bank-bank. Di samping itu, harga penjualan harta itu sering tercapai (jauh) lebih rendah daripada harga pasar yang sebenarnya. Dari keterangan di atas, maka dunia perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya juga sangat menginginkan dan berkepentingan agar perusahaan-perusahaan seyogianya tidak langsung dipailitkan apabila masih ada kemungkinan untuk diselamatkan dan disehatkan kembali. Dalam rangka itu, sering dalam praktik perbankan, bank bah-kan bersedia untuk memberikan kredit baru, yang lazim disebut kredit injeksi demi merapertahankan kehidupan kegiatan usaha Debitor apabila masih memiliki prospek yang baik. (3) Putusan Pernyataan Pailit Seyogianya Berdasarkan Persetujuan Para Kreditor Mayoritas Undang-undang Kepailitan seyogianya menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh seorang Kreditor harus berdasarkan persetujuan para Kreditor lain melalui lembaga Rapat Para Kreditor (creditors meeting). Di pihak lain, sekalipun permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Debitor sendiri, namun putusan pernyataan pailit itu seyogianya tidak (dapat) diambil oleh pengadilan tanpa disetujui oleh semua atau mayoritas Kreditor (sebagian besar Kreditor). Yang dimaksudkan dengan mayoritas Kreditor adalah para Kreditor pemilik sebagian besar piutang. Adalah tergantung dari UU kepailitan yang bersangkutan apakah untuk menentukan mayoritas itu adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah utang Debitor atau 2/3 atau 3/4 dari jumlah utang Debitor. Dengan demikian, asas yang dianut dalam suatu Undang-undang Ke-pailitan seyogianya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara Debitor dan para mayoritas Kreditornya. Pengadilan atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan pernya-taan pailit hanya akan mengeluarkan putusan yang bersifat penegasan saja. Tetapi apabila memang kesepakatan antara Debitor dan para Kreditor tidak dapat tercapai (terdapat perbedaan pendapat di antara mereka), maka baru putusan pengadilan itu tidak sekadar merupakan penegasan tetapi merupakan keputusan yang menentukan (menyelesaikan perbedaan pendapat di antara Debitor dan para Kreditor). Apabila Kreditor pemohon pernyataan pailit ditolak permohonannya oleh pengadilan karena sebagian besar para Kreditor yang lain tidak sependapat agar Debitor dinyatakan pailit, maka Kreditor tersebut masih mungkin mempertahankan hak dan memperjuangkan kepentingannya melalui proses gugat-menggugat melalui pengadilan perdata biasa. Dengan demikian maka seyogianya syarat kepailitan adalah bahwa Debitor bukan hanya tidak mernbayar utang-utangnya kepada satu atau dua orang Kreditor saja, tetapi tidak membayar secara sistemik kepada sebagian besar para Kreditornya. Apabila Debitor tidak membayar hanya kepada satu atau dua orang Kreditor saja sedangkan kepada se bagian besar Kreditornya yang bersangkutan tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kasus tersebut bukan merupakan kasus yang harus diperiksa oleh Pengadilan Niaga, tetapi harus diperiksa oleh pengadilan perdata biasa. Bukanlah mustahil sekalipun Debitor tidak membayar kepada satu atau dua orang
6
Kreditor, tetapi Debitor tidak dalam keadaan insolven (dengan kata lain masih dalam keadaan solven) oleh karena Debitor itu masih mampu membayar utang-utang kepada sebagian besar Kreditornya. Debitor itu tidak membayar utang salah satu atau dua orang Kreditor tertentu bukan karena tidak mampu lagi membayar utangnya kepada Kreditor tersebut, tetapi karena ada alasan tertentu menyangkut Kreditor tersebut yang membuat Debitor tidak mau (tidak bersedia) membayar utangnya kepada Kreditor tertentu itu. Misalnya oleh karena Kreditor tertentu itu telah tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya kepada Debitor yang bersangkutan yang harus dilakukan oleh Kreditor tersebut sebelum berhak memperoleh pembayaran dari Debitor. Atau karena para Kreditor tertentu tersebut memiliki juga utang kepada Debitor yang tidak dipenuhi oleh mereka. Apabila demikian halnya, maka seyogianya perkara itu diajukan kepada dan diperiksa oleh pengadilan perdata biasa. UUK tidak menganut asas yang demikian ini. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUK, seorang Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang Debitor sepanjang Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor (mempunyai Kreditor lain selain dari pemohon) dan cukup hanya apabila piutangnya saja yang tidak dibayar oleh Debitor sekalipun piutang-piutang Debitor lain tetap dibayar. Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit oleh Kreditor pemohon itu tidak diwajibkan untuk mendengar para Kreditor lain, a palagi diwajibkan memperoleh persetujuan dari para Kreditor lain. Pasal 1 a yat (1) UUK juga membolehkan Debitor mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya tanpa adanya keharusan bagi pengadilan untuk meminta persetujuan para Kreditor. Pendirian UUK yang memungkinkan seorang Kreditor saja untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit terhadap Debitornya itu dapat sangat merugikan para Kreditor lain yang notabene tidak mengalami kesulitan dari Debitor atas pelaksanaan pembayaran utang-utangnya. Dapat dirugikannya para Kreditor lain itu adalah juga karena UUK tidak melarang pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh Kreditor sekalipun besarnya tagihan Kreditor pemohon hanya merupakan porsi yang sangat kecil saja dibandingkan keseluruhan utang Debitor. Kita ambil contoh, seorang Debitor memperoleh kredit dari beberapa bank dengan jumlah seluruhnya Rp 2,4 triliun. Di samping bank bank tersebut, Debitor juga memiliki Kreditor-kreditor lain. Apabila ada seorang Kreditor yang hanya memiliki tagihan yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berjumlah Rp 5 juta saja, tetapi karena merasa tidak dibayar oleh Debitor, maka Kreditor tersebut mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Ternyata secara sederhana dapat dibuktikan bahwa utang Debitor kepada Kreditor pemohon pailit memang benar adanya dan memang benar jumlahnya serta memang benar utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun kepada para Kreditor lainnya Debitor tetap melaksanakan kewajiban pembayarannya. Apabila permohonan Kreditor tersebut sampai dikabulkan oleh pengadilan, maka sudah barang tentu para Kreditor lain, terutama bank-bank yang telah memberikan kredit-kredit besar, akan sangat dirugikan dan putusan pailit itu juga dapat merugikan para stakeholders vang lain dari Debitor tersebut. Bukanlah mustahil kredit-kredit Debitor kepada bank-bank tersebut memang juga telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi Debitor masih memiliki potensi dan prospek usaha yang baik, sehingga karena itu bank-bank tersebut tidak menghendaki debitor dipailitkan, tetapi dilakukan restrukturisasi terhadap utang Debitor. Ketentuan UUK sebagaimana dikemukakan di atas, juga akan sangat merugikan para Kreditor karena menurut UUK Debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya tanpa persetujuan para Kreditor. (4) Permohonan Pernyataan Pailit Seyogianya Hanya Dapat Diajukan terhadap Debitor yang Insolven yaitu yang Tidak Membayar Utang-utangnya kepada Para Kreditor Mayoritas Seyogianya Pailit hanya dapat diajukan dalam hal Debitor tidak membayar utang-utangnya kepada satu atau sebagian besar Kreditor yang memiliki tagihan yang keseluruhannya merupakan paling sedikit lebih dari 50% dari seluruh utang Debitor kepada semua Kreditornya. Namun, Faillissementsverordening sebagaimana tercantum pada Pasal 1 a yat (1) sebelum kemudian bunyi pasal itu diubah oleh Perpu Kepailitan/UUK. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Fv adalah sebagai berikut: Setiap pihak yang berutang (Debitor) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berpiutangnya (Kreditornya), dinyatakan dalam keadaan pailit. Harus bukan sekedar tidak mau membayar hutang-hutangnya, (not willing to repay his debts), tetapi keadaan obyektif keuangannya memang telah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (not able to repay his debt). Hal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan financial audit atau financial due diligence yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik yang independen. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Fv tersebut ternyata kemudian telah diubah dengan Perpu Kepailitan/UUK menjadi berbunyi: Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kredilor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, baik atas pemohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya. Maka agar seorang Debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit cukuplah apabila Debitor tersebut tidak membayar utang kepada satu Kreditor saja asalkan Debitor yang bersangkutan memiliki dua atau lebih Kreditor. Tidak lagi disyaratkan bahwa keuangan Debitor harus telah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain keadaan keuangan Debitor telah insolven. Dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) yang baru itu, maka peru-sahaan yang masih solven dapat saja dipailitkan. Sepertinya ini tidak sejalan dengan asas hukum kepailitan yang diterima secara global. Dengan ketentuan se bagaimana dikemukakan di atas, ditambah dengan tidak disyaratkannya jumlah minimum piutang dari Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan
7
pailit, yaitu sebagai akibat ketentuan bahwa putusan permohonan pernyataan pailit tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari para Kreditor mayoritas, maka tidak mustahil apabila Debitor dimohonkan pernyataan pailit oleh seorang pembantu rumah tangganya atau oleh seorang pegawainya karena upah pembantu rumah tangga tersebut atau gaji pegawai tersebut tidak di-bayar sekalipun pada hakikatnya keadaan keuangan Debitor masih solven (belum insolven). Debitor yang tidak membayar utangnya hanya kepada satu atau lebih Kreditor saja tetapi masih membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para Kreditornya, perkaranya seharusnya bukan diajukan sebagai perkara kepailitan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan. dalam hal UUK adalah Pengadilan Niaga, melainkan diajukan sebagai perkara gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.
(5) Sejak Dimulainya Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Seyogianya Diberlakukan Keadaan Diam (Standstill atau Statf) Undang-undang Kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (standstill atau stay) secara otomatis (berlaku demi hukum), dengan kata lain memberlakukan automatic standstill atau automatic stay, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Selama berlakunya keadaan diam tersebut, harta kekayaan (asset) dan hutang debitor harus dinyatakan dalam status quo. Ketentuan ini a dalah demi melindungi para Kreditor dari upaya Debitor untuk "menyembunyikan" atau dari upayaupaya Debitor untuk mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitor kepada pihak lain yang dapat merugikan Kreditor. Selama berlangsungnya keadaan diam, Debitor tidak pula diperbolehkan untuk melakukan negosiasi dengan .Kreditor tertentu, tidak boleh melunasi sebagian atau seluruh utangnya terhadap Kreditor tertentu saja. Selama masa itu, Debitor tidak pula diperkenankan untuk memperoleh pinjaman baru. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan memberlakukan ketentuan mengenai pembekuan harta kekayaan perusahaan Debitor, Undang-undang Kepailitan harus mewajibkan pula kepada Debitor dan pihak ketiga untuk menyerahkan kembali bagian dari harta kekayaan perusahaan Debitor yang telah dialihkan oleh Debitor kepada pihak lain, baik melalui hibah maupun jual-beli, yang dilakukan beberapa waktu yang lalu sebelum perusahaan Debitor dinyatakan pailit. Sebaliknya, para Kreditor, melalui Kurator, berhak untuk meminta diserahkannya kembali semua bagian dari harta kekayaan Debitor yang telah dipindah-tangankan dengan cara apa pun dan dengan alas hak apa pun ke dalam harta Debitor. Hak yang demikian itu dikenal sebagai actio pauliana. Dalam keadaan standstill ini tidak dimungkinkan pula terhadap harta kekayaan Debitor, baik sebagian maupun seluruhnya, dibebani sita. Juga tidak dimungkinkan para pemegang Hak Jaminan untuk melakukan eksekusi atas Hak Jaminannya. Selain bagi kepentingan para Kreditor, berlakunya keadaan diam otomatis atau keadaan diam demi hukum (automatic stay) sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, adalah juga demi melindungi Debitor dari upaya para Kreditor secara sendirisendiri menagih tagihannya kepada Debitor. Pendirian bahwa diberlakukan keadaan diam otomatis (atau keadaan diam demi hukum) a tau automatic stay sejak terdaftarnya permohonan pernyataan pailit di pengadilan terhadap Debitor dianut oleh Bankrupcy Code Amerika S erikat. Sedangkan UUK tidak menganut keadaan diam sejak terdaftar permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, tetapi sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga.
(6) Undang-undang Kepailitan Harus Mengakui Hak Separatis dari Kreditor Pemegang Hak Jaminan Lembaga Hak Jaminan harus dihormati oleh Undang-undang Kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seorang peme gang Hak Jaminan (Hak Agunan) mempunyai hak yang disebut Hak Separatis. Yang dimaksudkan dengan Hak Separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada Kreditor pemegang Hak Jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan Hak Jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-undang Kepailitan ialah Hak Agunan) tidak termasuk harta pailit, dan Kreditor berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai per-wujudan dari hak Kreditor pemegang Hak Jaminan untuk didahulukan dari para Kreditor lainnya. Sehubungan dengan berlakunya Hak Separatis tersebut, maka pemegang Hak Jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk. melakukan eksekusi atas Hak Jaminannya atas harta kekayaan Debitor yang dibebani dengan Hak Jaminan itu. Adanya Hak Jaminan dan pengakuan Hak Separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara.
UUK ternyata tidak menjunjung tinggi Hak Separatis dari para Kreditor pemegang Hak Jaminan sebagaimana dilihat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 56AUUK.
(7) Permohonan Pernyataan Pailit Harus Diputuskan dalam Waktu yang Tidak Berlarut-larut Undang-undang Kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-undang Kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan harus telah tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai. Dalam hubungan ini, maka harus ditentukan batas waktu bagi pengadilan yang berwenang memutuskan pernyataan pailit harus telah memeriksa dan memutuskan permohoonan pernyataan pailit itu. Dan keputusan tidak boleh terlalu cepat karna dapat menghasilkan keputusan yang mutunya mengecewakan karena dibuat tergesa-gesa oleh hakim. UUK telah menganut asas "cepat" tersebut, namun Pasal 6 ayat (4) UUK yang menentukan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan
8
pernyataan pailit didaftarkan adalah tidak realistis. Waktu tersebut sangat pendek sehingga hanya akan menghasilkan kualitas putusan yang kurang baik karena diputuskan secara terburu-buru. UUK tidak memberikan sanksi seandainya putusan tersebut ditetapkan dalam jangka waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) UUK tersebut. Bahkan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 011PK/N/1999 tanggal 15 Juli 1999 mengemukakan: bahwa a lasan permohonan peninjauan kembali ad.2. tidak dapat dibenarkan, sebab meskipun putusan dijatuhkan melampaui (enggang waktu 30 (tiga puluh) hari, hal tersebut tidak membatalkan putusan. (8) Proses Kepaiiitan Harus Terbuka untuk Umum Mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor ber-dampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Putusan pailit terhadap seorang Debitor bukan saja menyangkut kepentingan satu atau dua orang creditor saja, tetapi juga menyangkut semua Kreditor, karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu maka terhadap harta Debitor diletakkan sita umum.
Putusan pailit bukan menyangkut kepentingan para Kreditor saja, tapi juga menyangkut stakeholders yang lain dari Debitor yang bersangkutan yaitu Negara sebagai penerima pajak Debitor, para karyawan, buruh dari Debitor, para pemasok yang memasok barang dan jasa kebutuhan Debitor, para pedagang atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa Debitor. Para pemasok maupun pedagang atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa Debitor dapat pula berjumlah sangat banyak. Para pemegang saham perusahaan Debitor juga memiliki kepentingan yang besar terhadap kepailitan Debitor. Bagi Debitor yang berupa perseroan terbuka, yaitu perseroan yang telah melakukan go-public dengan mendaftarkan saham-sahamnya di pasar modal, maka para pemegang saham publik dari perseroan Debitor itu dapat tersebar baik di dalam negeri ma upun di luar negeri. Mereka inilah yang disebut para investor publik dari perusahaan Debitor. Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan Debitor yang bersangkutan, maka sejak permohonan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan, baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding/Kasasi, ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama maupun banding/ Kasasi, selama tindakan pemberesan dilakukan oleh Likuidator/Kurator, harus dapat diketahui oleh umum. Apabila berlangsung proses restruk-turisasi, sejak proses itu dimulai, selama berlangsungnya negosiasi anta-ra Debitor dan para Kreditor, dan ketika terjadi putusan terhadap upaya resrukturisasi utang, baik berupa penerimaan maupun penolakan terhadap upaya restrukturisasi utang itu, harus pula proses restrukturisasi itu dapat diketahui oleh umum. UUK telah menganut asas ini. Di dalam pertimbangan maupun penjelasan umum dari UUK dapat diketahui bahwa UUK memang menganut asas keterbukaan. (9) Pengurus Perusahaan yang karena Kesalahannya mengakibatkan Perusahaan Dinyatakan Pailit Harus Bertanggung Jawab secara Pribadi Sering ditemui dalam praktik, terjadinya kesulitan keuangan suatu perusahaan bukan sebagai akibat keadaan bisnis yang tidak baik, tetapi karena para Pengurusnya tidak memiliki kemampuan profesional yang baik untuk mengelola perusahaan atau karena tindakantindakan tidak terpuji dari para Pengurus perusahaan. Tindakan-tindakan tidak terpuji itu antara lain Pengurus perusahaan melakukan perbuatan-perbuatan yang berorientasi kepada kepentingan pribadi dengan merugikan perusahaan. Di dalam Undang-undang Kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa Pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit, harus bertanggung jawab secara pribadi. Asas yang demikian itu ternyata tidak terdapat di dalam UUK, tetapi bukan berarti hukum Indonesia tidak mengatur mengenai asas yang demikian itu. Sekalipun asas tersebut tidak dimuat di dalam UUK, tetapi asas tersebut secara eksplisit dimuat di dalam Undangundang tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Mengenai hal ini harap dibaca uraian dalam Bab 37 buku ini. (10) Undang-undang Kepailitan Seyogianya Memungkinkan Utang Debitor Diupayakan Direstrukturisasi Terlebih Dahulu Sebelum Diajukan Permohonan Pernyataan Pailit Undang-undang Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada atau dengan mudah memungkinkan dipailitkannya suatu perusahaan Debitor yang tidak membayar utang. Undang-undang Kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan pengurusnya beritikad baik serta kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, untuk direstrukturisasi utang-utangnya dan disehatkan perusahaannya. Restrukturisasi utang dan perusahaan (debt corporate restructuring, atau corporate reorganization, atau corporate rehabilitation) akan memungkinkan perusahaan Debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya. Justru muara ini yang harus pertama-tama dan terlebih dahulu diusa-hakan oleh para Kreditor dan Debitor, sebelum diajukan
9
permohonan pailit terhadap Debitor, demi kepentingan-kepentingan yang telah dise-butkan di atas. Dengan kata lain, kepailitan seyogianya hanya meru pakan ultimum remidium. Sejalan dengan pikiran tersebut di atas, patut dipuji pendirian Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 024PK/N/1999 dalam perkara antara PT Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Sangyong Engineering & Construction Co. Ltd. yang dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali mengemukakan sebagai berikut: Potensi dan prospek dari usaha Debitor harus pula dipertimbangan secara baik. Jika Debitor masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan ultimum remidium. Lebih lanjut Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam menolak putusan pernyataan pailit dalam perkara tersebut mengemukakan alasan penolakannya; "...dan bahkan terhadap hutang Debitor/Termohon Pailit telah diadakan restrukturisasi menunjukkan bahwa usaha Debitor masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan se lanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh Kreditor di kemudian hari dan oleh karena itu Debitor/Termohon pailit bukan merupakan a Debtor is hopelessly in debt." Dengan kata lain, Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali perkara tersebut berpendirian bahwa adalah tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor yang masih memiliki potensi dan prospek usaha untuk berkembang sehingga di kemudian hari akan dapat melunasi utang-utang kepada para Kreditornya. UUK tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir untuk merupakan ultimum remidium setelah upaya restrukturisasi utang gagal. Kegagalan tersebut dapat terjadi baik karena restrukturisasi utang dinyatakan tidak layak setelah dilakukan studi kelayakan atau karena tidak tercapainya kesepakatan antara Debitor dan para Kreditor menge-nai syarat-syarat restrukturisasi. Dapat pula kegagalan itu terjadi dalam implementasinya setelah disepakati oleh Debitor dan para Kreditornya. Sekalipun UUK mengenal lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetapi tidak menentukan bahwa harus ditempuh upaya PKPU terlebih dahulu sebelum dapat diajukan permohonan pailit terhadap Debitor. Menurut UUK, PKPU dapat diajukan baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap Debitor maupun ketika berlangsung proses pemeriksaan pengadilan terhadap permohonan pernyataan pailit. Bahkan UUK memungkinkan dilakukannya perdamaian antara Debitor dan para Kreditornya sekalipun telah ada putusan pernyataan pailit dari pengadilan. Baca mengenai hal ini dalam Bab 35 buku ini. (11) Undang-undang Kepailitan Harus Mengkriminalisasi Kecurangan Menyangkut Kepailitan Debitor Suatu undang-undang kepailitan seyogianya memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap Debitor yang telah berada dalam keadaan keuangan yang insolven atau menuju ke arah keadaan keuangan yang insolven, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Kreditor tertentu atau para Kreditor pada umumnya. Atau memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap Kreditor tertentu yang bersekongkol atau berkonspirasi dengan Debitor yang telah berada dalam keadaan keuangan yang insolven atau menuju ke arah keadaan keuangan yang insolven untuk hanya menguntungkan Kreditor yang bersangkutan tetapi merugikan para Kreditor lainnya. Suatu undang-undang kepailitan seyogianya memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap Debitor yang merekayasa Kreditor-kreditor fiktif dalam rangka kepailitannya. UUK ternyata tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana. Namun bukan berarti hukum Indonesia tidak mengenai sanksi pidana yang khusus bagi Debitor-debitor curang. Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak dimuat dalam KUH Pidana. Tapi masih banyak juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Kreditor ataupun Debitor yang belum diatur dalam KUH Pidana yang seharusnya di dikriminalisasikan.
SYARAT-SYARAT KEPAILITAN
Syarat-syarat tersebut penting karena apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUK: Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya. 1. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUK tersebut di atas digunakan dua istilah yang sebenarnya sama artinya, yaitu permohonan ("... baik atas permohonannya sendiri...") dan permintaan ("...maupun atas permintaan seorang..."). Tidak jelas mengapa tidak digunakan satu istilah saja, yaitu apakah menggunakan istilah "permohonan" saja atau istilah "permintaan" saja. 2. Syarat Paling Sedikit Harus Ada 2 (dua) Kreditor (Concursus Creditorum) Pengertian Kreditor:
10
Pengadilan Niaga dalam putusannya No. 26/Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 1999 dalam perkara kepailitan antara PT Liman Internasional Bank sebagai Pemohon Pailit melawan PT Wahana Pandugraha sebagai Termohon Pailit berpendirian bahwa Kantor Palayanan Pajak Jakarta-Gambir dan Kantor Pelayan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang yang ditarik dalam permohonan sebagai Kreditor lain oleh pemohon dan ditolak oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim dapat menerima alasan penolakan tersebut karena utang pajak timbul berdasarkan ketentuan undang-undang bukan karena adanya perjanjian utang-piutang antara Termohon dengan Kantor Pelayanan Pajak. Terhadap perkara tersebut Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasinya, yaitu putusan No. 015K7N/1999 tanggal 14 Juli 1999 mengemukakan dalam pertimbangannya: bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayana Pajak Bumi dan Bangunan, tidak termasuk Kreditor dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari UU No. 6 tahun 1983 (sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan undang-undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di luar campur tangan kewenangan Pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU No. 4 tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya. Harus dibedakan antara pengertian Kreditor dalam kalimat "...mempunyai dua atau lebih Kreditor..." dan Kreditor dalam kalimat "...atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya." yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK. Kalimat yang pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa Debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu Kreditor saja. Dengan demikian menurut pendapat penulis, kata "Kreditor" yang dimaksud dalam kalimat yang pertama itu a dalah sembarang Kreditor, yaitu baik Kreditor konkuren maupun Kreditor preferen. Yang ditekankan di sini adalah bahwa keuangan Debitor bukan bebas dari utang, tetapi memikul beban kewajiban membayar utang-utang. Sedangkan maksud kalimat yang kedua adalah untuk menentukan bahwa permohonan pailit dapat diajukan bukan saja oleh Debitor sendiri tetapi juga oleh Kreditor. Dalam kalimat yang kedua ini, Kreditor yang dimaksud adalah Kreditor konkuren. Mengapa harus Kreditor konkuren adalah karena seorang Kreditor separatis atau Kreditor pemegang Hak Jaminan tidak memmpunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat Kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan Hak Jaminan. Apabila seorang Kreditor separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya karena nilai Hak Jaminan yang dipegangnya lebih rendah daripada nilai piutangnya, dan apabila Kreditor separatis itu menghendaki untuk mem-peroleh sumber pelunasan dari harta pailit, maka Kreditor separatis itu harus terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya, sehingga dengan demikian berubah statusnya menjadi Kreditor konkuren. Berlakunya ketentuan bahwa Debitor harus mempuyai dua atau lebih Kreditor, menimbulkan masalah hukum. Haruskah Kreditor pemohon pernyataan pailit membuktikan bahwa Debitor mempunyai Kreditor lain selain dari Kreditor pemohon? Apabila memang Kreditor pemohon diharuskan untuk dapat membuktikan bahwa selain Kreditor pemohon masih ada Kreditor lain, hal itu tidaklah mudah dilakukan oleh Kreditor tersebut. Oleh karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan agar setiap utang yang diterima oleh seorang Debitor harus didaftarkan pada suatu badan tertentu yang diserahi tugas untuk mencatat utang-utang dalam suatu daftar khusus, maka sulit bagi Kreditor pemohon untuk dapat mengetahui siapa saja Kreditor-kreditor dari Debitor. Oleh karena menurut KUH Acara Perdata Indonesia (HIR) seorang yang mengajukan gugatan atau permohonan harus membuktikan kebenaran gugatan atau permohonannya, atau dengan kata lain beban pembuktian ada pada penggugat atau pemohon, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor (terdapat Kreditor lain selain Kreditor pemohon), dan harus dapat pula menyebutkan dengan mengemukakan bukti-bukti siapa saja Kreditor-kreditor lain itu. 3. Syarat Harus Adanya Utang Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. UUK tidak menentukan apa yang dimaksudkan dengan utang. Dengan demikian para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pernyataan pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada atau tidak adanya utang. Pihak-pihak yang dimaksud ialah (penasihat hukum dari) pemohon, (penasihat hukum dari) Debitor, dan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan itu, baik Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Majelis Hakim Kasasi, maupun Majelis Hakim Peninjauan Kembali. 4. Syarat Utang Harus Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih Pasal 1 ayat (1) UUK tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata "dan" di antara kata "jatuh waktu" dan "dapat ditagih". Kedua istilah itu dapat berbeda pengertiannya dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Pada perjanjian-perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula Kreditor berhak untuk menagihnya. Pengertian "utang yang telah jatuh waktu" dan "utang yang telah dapat ditagih" berbeda. "Utang yang telah jatuh waktu", atau utang yang telah expired, dengan sendirinya menjadi "utang yang telah dapat ditagih", namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.
11
Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh Debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu. Misalnya saja telah sampai jadwal cicilan bagi pelunasan kredit investasi yang ditentukan bertahap, misalnya setiap 6 (enam) bulan sekali setelah masa tenggang (grace period) lampau, dan harus telah dilunasi seluruhnya pada akhir perjanjian yang bersangkutan. Namun, suatu utang sekalipun jatuh waktunya belum tiba, mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena telah terjadi salah satu peristiwa yang disebut events of default sebagaimana ditentukan ai dalam perjanjian itu. Maka seyogianya kata-kata di dalam Pasal 1 ayat (1) UUK yang berbunyi "utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih" diubah menjadi cukup berbunyi "utang yang telah dapat ditagih" atau "utang yang telan dapat ditagih baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum". Penulisan seperti kalimat yang penulis usulkan itu akan menghindarkan selisih pendapat apakah utang yang "telah dapat ditagih" tetapi belum "jatuh waktu" dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Biasanya diberikan somasi dahulu apabila tidak diindahkan, maka Debitor tersebut dianggap lalai dan utang telah dapat ditagih. 5. Syarat Cukup Satu Utang Saja Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih Bunyi Pasal 1 ayat (1) di dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 Faillissementsverordening S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348. Bunyi Pasal 1 ayat (1) sebelum diubah, yaitu bunyi Pasal 1 ayat (1) Fv, adalah: Setiap Debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit. Seyogianya salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pemyataan pailit terhadap seorang Kreditor adalah bahwa selain Debitor memiliki lebih dari seorang Kreditor, Debitor tersebut harus pula dalam keadaan insolven, yaitu tidak membayar lebih dari 50% (lima puluh perseratus) utang-utangnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUK maupun dalam pasal-pasal lain, tidak ditentukan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang Kreditor, dipersyaratkan bahwa utang kepada Kreditor pemohon harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih serta tidak dibayar oleh Debitor. Dengan demikian dapat dipertanyakan apakah seorang Kreditor sekalipun piutangnya belum jatuh waktu dan dapat ditagih boleh tampil sebagai pemohon pernyataan pailit dengan syarat pemohon harus dapat membuktikan bahwa Debitor memiliki utang kepada Kreditor lain yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bank pemberi kredit secara mudah dapat mengetahui keadaan keuangan para Debitornya dari laporan hasil pemeriksaan (audit) oleh akuntan publik yang diwajibkan oleh bank yang bersangkutan untuk disampaikan oleh Debitor kepada bank dari waktu ke waktu. Kalau Kreditor hanya boleh mengajukan permohonan pernyataan pailit menunggu sampai utang Debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang mungkin saja masih agak lama, maka kepentingan Kreditor dapat sangat dirugikan. Berbeda dengan kasus di atas, dapat muncul kasus lain. Misalnya, Debitor D memiliki utang kepada Kreditor A, B, dan C. Utang kepada Kreditor A telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sedangkan utang Debitor kepada Kreditor B, dan C, belum jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam kasus ini pertanyaan yang timbul adalah apakah dimungkinkan permohonan pailit diajukan oleh Kreditor A karena utang Debitor kepadanya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi utang Debitor terhadap Kreditor B dan C belum jatuh waktu dan dapat ditagih? Dari bunyi Pasal 1 ayat (1) UUK dapat ditafsirkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor dapat diajukan cukup apabila Debitor tidak membayar hanya untuk satu utang saja yang telah jatuh waktu dan dapa ditagih, sepanjang Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor. Sekali lagi, Debitor harus dalam keadaan insolven (telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para Kreditornya), bukan sekadar tidak membayar kepada satu atau dua orang Kreditor saja, sedangkan kepada para Kreditor lainnya Debitor masih melaksanakan kewajiban pembayaran utang-utangnya dengan baik. Dalam hal Debitor hanya tidak membayar kepada satu atau dua orang Kreditor saja, sedangkan kepada para Kreditor yang lain Kreditor masih membayar utang-utangnya, maka terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga tetapi diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri (pengadilan perdata biasa.) Ada sebuah contoh yang sangat menarik mengenai putusan pailit Pengadilan Niaga terhadap suatu perusahaan yang masih solven hanya berdasarkan dalih bahwa perusahaan tersebut tidak membayar kewajibanya kepada salah satu Kreditor tertentu saja, sekalipun kepada Kreditor-kreditor lainnya perusahaan tersebut masih memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. "PAILIT/2000/PN. NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juni 2002 itu, yang menyatakan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI) pailit. Putusan tersebut telah memicu reaksi yang keras tidak saja dari dalam negri, tetapi juga dari dunia internasional. Manulife adalah Suatu perusahaan asuransi yang didirikan oleh sebuah perusahaan di Kanada, saham sebesar 51%, Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk 40%, dan International Finance Corporation (IFC) 9%. Perusahaan asuransi jiwa yang tergolong terbesar di Indonesia itu pada saat dipailitkan memiliki keadaan keuangan yang cukup baik dengan aset senilai Rp 1,3 triliun, 400 ribu pemegang polls. Dengan alasan tidak membayar dividen keuntungan perusahaan tahun 1998, PT AJMI dimohon melalui Pengadilan Niaga Jakarta untuk dinyatakan pailit. Yang memohon putusan pernyataan pailit itu ialah Paul Sukran, S.H. yang berkedudukan selaku Kurator dari
12
perusahaan yang sudah dinyatakan pailit sebelumnya, yaitu PT Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk. (PT DSS), yang pada 1998 memiliki 40% saham PT AJMI sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sesudah PT DSS pailit, saham PT AJMI miliknya dilelang dan dibeli oleh Manulife. Pertimbangan PT DSS sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT AJMI itu adalah bahwa dengan dinyatakannya PT DSS pailit, maka segala sesuatu yang menyangkut pengurusan harta kekayaan PT DSS (Debitor pailit) sepenuhnya dilakukan oleh Kurator. Selaku Kurator yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga, Pemohon (sebagai Kurator) bertugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit serta berusaha mengumpulkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh PT DSS termasuk tugasnya sebagai Kurator, adalah melakukan penagihan kepada PT AJMI selaku termohon berupa membayarkan dividen tahun buku 1999 berikut bunga-bunganya kepada PT DSS selaku pemilik/pemegang 40% saham pada PT AJMI yang tercatat untuk tahun buku 1999. Dalam Pasal X Akte Perjanjian Usaha Patungan, di antara para pemegang saham, dalam mendirikan PT AJMI, telah disepakati bahwa "Sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan Perusahaan yang mana pun (sebagaimana dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan), hak akan mengatur a gar perusahaan (PT Asuransi Jiwa Manulifesemua membayar dividen sedikitnya sama dengan 30% dari life surplus yang melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan Laporan Keuangan PT AJMI tahun buku 1999 dan 1998 yang dibuat oleh ERNST & YOUNG selaku auditor independen, "Consolidated Financial Statement Desember 31, 1999 and 1998 telah ditentukan bahwa PT AJMI telah mendapat surplus dari keuntungan sebesar Rp 186.306.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam juta rupiah). Berdasarkan Laporan Keuangan tersebut dan dengan mengacu kepada Pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka menurut Pemohon, dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang saham Termohon (PT AJMI) adalah sebesar Rp 55.891.800.000,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu se besar 30% x Rp 186.306.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan mengacu kepada Pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka menurut Pemohon, PT DSS sebagai pemegang saham sebanyak 40% berhak untuk mendapat pembagian dividen beserta bunga-bunganya sebesar 40% x Rp 55.891.800.000,00, yaitu sebesar Rp 22.356.720.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Total kewajiban Termohon kepada Pemohon setelah utang dividen itu ditambah dengan bunga yang belum dibayarkan sejak tanggal 01 Januari 2000 sampai dengan 30 April 2002 (2 tahun 4 bulan) dengan perhitungan bunga sebesar 20% pertahun adalah berjumlah Rp 32.789.856.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Termohon dengan berbagai alasan berusaha untuk menghindar dari kewajiban membayar dividen tersebut yang telah diupayakan penagihannya oleh Pemohon. Permohonan Pemohon untuk memailitkan Termohon PT AJMI telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan sebagaimana dikemukakan di atas. Sehubungan dengan putusan pernyataan pailit terhadap PT AJMI oleh Pengadilan Niaga tersebut reaksi keras datang dari pemerintah Kanada. Reaksi keras tersebut muncul karena MI merupakan perusahaan yang keadaan keuangannya masih solven. Dalam surat kabar Kompas tanggal 21 Juni 2002, halaman depan dengan judul "Buntut Kasus Pailit PT AJMI; Ka Pertimbangkan Sanksi Untuk RF' diberitakan bahwa: Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada Bill Graham mengatakan pemerintah Kanada mempertimbangkan untuk melancarkan aksi retaliasi (balasan) terhadap Pemerintah RI karena dinilai tidak menunjukkan respons yang memadai berkaitan dengan kasus pailit PT Asuransi AJ Manulife Indonesia (AJMI) yang kontroversial. Graham, dikutip harian Canada National Post, Kamis (20/6), mengatakan Pemerintah Kanada akan mengkaji semua opsi, termasuk kemungkinan menerapkan sanksi terhadap Pemerintah Indonesia. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menghadapi sanksi internasional. Lebih lanjut dalam harian Kompas yang sama diberitakan pula: Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Ferry de Kerckhove sendiri dikutip AFP, Kamis, menuding Pemerintah Rl tidak berbuat apa-apa untuk memecahkan kasus sengketa a ntara Manulife Financial Corp dengan mantan mitra lokalnya, Dharmala Group, yang berlarutlarut sejak tahun 1998. "Kami tidak puas dengan respons yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia," ujarnya. Dalam harian Kompas 20 Juni 2002, yang dimuat di halaman depan dengan judul "Menko Perekonomian: Kasus PT AJMI Harus Jadi Pelajaran" diberitakan bahwa Duta Besar Prancis untuk Indonesia Herve Ladseus dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu, mendesak pemerintah RI bersikap tegas dalam menegakkan aturan hukum, agar para investor asing mendapat kepastian keamanan atas modal yang telah ditanarnkan di Indonesia. Menurut dia, kasus PT AJMI merupakan suatu presenden buruk terhadap iklim investasi di Indonesia. "Investor asing akan semakin enggan menanamkan modalnya di sini", ujar Ladseus. Dalam harian Kompas yang sama diberitakan pula bahwa hal senada diungkapkan oleh Presiden American Chamber of Commerce (Kamar Dagang dan Industri/Kadin Amerika) Carol Hessler. " Reformasi hukum merupakan hal yang sangat penting untuk saat ini," ujarnya dikutip Reuters. Deputi Managing Director IMF, Anne Krueger, Dow Jones Newswires, Sabtu (22/6), bahkan menyatakan dengan tegas, IMF tidak
13
senang atas perkembangan di Indonesia menyangkut privatisasi dan juga reformasi hukum. Salah satu yang disoroti Krueger menyangkut keputusan kontroversi Pengadilan Niaga yang akhirnya memailitkan AJMI. Kueger juga mengaku, IMF se pendapat dengan Pemerintah Kanada dan juga para investor asing bahwa keputusan pengadilan tersebut akan dapat mengurangi minat investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia. Sehubungan dengan reaksi pemerintah Kanada tersebut di atas, Staf Ahli Menko Perekonomian, Mahendra Siregar, me ngemukakan bahwa di dalam negara demokrasi, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam proses ataupun keputusan pengadilan. Terutama, kata dia, dalam kasus perdata, seperti Manulife. Siregar juga mengharapkan pemerintah Kanada dapat memahami apa yang sedang dilakukan oleh Indonesia dalam menjalankan agenda reformasi, terutama di bidang hukum. Menko Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, sebagaimana dikutip oleh Kompas, 20 Juni 2002, mengatakan bahwa masalah kepailitan AJMI merupakan gambaran Indonesia yang ada pada saat ini dan pemerintah tidak bisa mencampuri masalah yudikatif. Atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, PT AJMI telah mengajukan Kasasi. Reaksi-reaksi tersebut (seperti gugatan korupsi, tekanan negara luar) akhirnya berhenti setelah kemudian Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor: 021K/N/202 tanggal 5 Juli 2002 telah mengabulkan permohonan Kasasi dari Pe-mohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juni 2002 Nomor 10/PAILIT/ 2002/PN.NIAGA.JKT.PST. Ini adalah contoh kontroversi berdasarkan syarat-syarat dimungkinkannya perusahaan yang masih solven dipailitkan hanya dengan alasan karena ada salah satu Kreditor yang utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dibayar, sekalipun kepada Kreditor yang lain kewajiban-kewaiiban Debitor masih dipenuhi dengan baik. Jadi dengan persyaratan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK maka terhadap terjadinya wanprestasi oleh orang perorangan atau suatu badan hukum (Debitor) berkaitan dengan kewajiban kontraktual pada khususnya atau kewajiban hukum pada umumnya kepada pihak lain (Kreditor), pihak yang dirugikan (Kreditor) telah diberi dua pilihan oleh hukum yang berlaku untuk dapat menuntut haknya, yaitu apakah akan menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri (pengadilan perdata biasa) dengan mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga. Oleh karena persyaratan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK tersebut dapat menimbulkan malapetaka bagi dunia usaha, dan lebih lanjut dapat mengurangi minat luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia, dan dapat menyebabkan keengganan lembaga-lembaga pemberi kredit untuk membiayai penrusahaan-perusahaan di Indonesia, penulis berpendapat syaratsyarat kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK itu harus segera diubah. UUK harus menganut asas bahwa hanya perusahaan yang insolven saja yang dapat dinyatakan pailit sebagaimana yang dianut oleh undang-undang kepailitan di banyak negara. Penulis berpendapat bahwa rumusan Pasal 1 ayat (1) Fv sebelum diubah dengan Perpu Kepailitan lebih tepat karena rumusan tersebut sesuai dengan asas atau semangat hukum kepailitan. Rumusan Pasal 1 ya (1) Fv itu merupakan rumusan yang dipakai dalam Undangundang Kepailitan Belanda yang masih berlaku sampai sekarang ini.
DEBITOR YANG DAPAT DINYATAKAN PAILIT
Obyek undang-undang kepailitan adalah Debitor, yaitu Debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya. Undang-undang berbagai negara membedakan antara aturan kepailitan bagi Debitor orang perorangan (individu) dan Debitor bukan perorangan atau badan hukum. Apakah UUK mengatur secara berbeda-beda pula kepailitan orang perorangan dan bukan orang perorangan? Tidak seperti di banyak negara, terutama negara-negara yang menganut common law system, UUK tidak membedakan aturan bagi kepailitan Debitor yang merupakan badan hukum maupun orang perorangan (individu). Bahwa ruang lingkup UUK meliputi baik Debitor badan hukum maupun Debitor orang perorangan memang tidak tegas-tegas ditentukan dalam Undang-undang tersebut, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari bunyi pasal-pasalnya. Misalnya dari P asal 2 ayat (5) UUK yang mengemukakan bahwa "Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya". Pasal 3 ayat (1) UUK mengemukakan bahwa "Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri". Kepailitan bukan saja dapat diajukan terhadap Badan Usaha Milik Swasta atau badan-badan hukum swasta tetapi dapat juga diajukan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepailitan Holding Company Dapatkah permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap suatu Holding Company? Penulis berpendapat permohonan itu dapat saja diajukan, oleh karena suatu Holding Company adalah suatu perusahaan. Adalah menarik mencermati putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Ometraco, yaitu Putusan No.3/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst dan No.4/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst yang menolak permohonan kepailitan terhadap Holding Company dengan pertimbangan bahwa seharusnya permohonan-permohonan terhadap Holding Company dan terhadap anak perusahaan tersebut diajukan dalam satu permohonan.
Terhadap putusan ini Kartini Muljadi, S.H., salah satu perancang Perpu No. 1 Tahun 1998, berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga tersebut kurang tepat. Permohonan pailit terhadap Holding Company dan anak perusahaannya oleh UUK tidak
14
diwajibkan untuk diajukan dalam satu permohonan. Mereka merupakan badan hukum yang berbeda, mempunyai Kreditor yang berbeda, mungkin pula Holding Company adalah Kreditor dari anak perusahaannya. Penulis sangat mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Muljadi tersebut di atas. Kepailitan Bank dan Perusahaan Efek Undang-undang Kepailitan membedakan antara Debitor bank dan bukan bank, antara Debitor perusahaan efek dan bukan perusahaan efek. Pembedaan itu dilakukan berkaitan dengan ketentuan undang-undang ini mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kepailitan Penjamin Berkaitan dengan pemberian guarantee yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan undangundang ini seorang penjamin atau penanggung yang memberikan personal guarantee atau suatu perusahaan yang memberikan corporate guarantee dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para pengusaha bahwa seorang personal guarantor dapat me mpunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila personal guarantor itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa guarantor (baik personal guarantee maupun corporate guarantee) dapat dinyatakan pailit.
Banyak bankir merasa bahwa personal guarantee hanya memberikan ikatan moral saja dari penjamin (guarantor)-nya. Hal itu tidak benar. Menurut Pasal 22 Fv, dengan pernyataan pailit, Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan demikian, seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya. Dalam KUH Perdata, penjaminan a tau penanggungan diatur di dalam Pasal 1831 s.d. Pasal 1850. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang Debitor. Penjamin atau penanggung adalah juga seorang Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang Debitor kepada Kreditor atau para Kreditornya apabila Debitor tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena penjamin atau penanggung adalah Debitor, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan UUK. UUK mengatur mengenai penjaminan, dalam istilah Fv disebut penanggungan, dalam Pasal 131, Pasal 154 dan Pasal 155 Fv. Dari bunyi pasal-pasal tersebut tidak ternyata bahwa penjamin atau penanggung tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadapnya. Dalam putusannya No. 39K/N/1999 mengenai kepailitan antara PT Deemte Sakti Indo melawan PT Bank Kesawan, dalam tingkat Kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung antara lain berpendapat sebagai berikut: Bahwa i.e. Termohon sebagai guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya raaka Kreditor dapat secara langsung menuntut Termohon untuk memenuhi kewajibannya. Bahwa karena Termohon tidak memenuhi kewajibannya secara suka-rela, maka Kreditor/Pemohon mohon agar Termohon dipailitkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga secara tepat dan benar Termohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit. Dalam putusan Mahkamah Agung yang lain mengenai kepailitan penjamin, yaitu Putusan No. 42K/N/1999 dalam perkara kepailitan antara (1) Bank Artha Graha dan (2) PT Bank Pan Indonesia, Tbk. (PT Bank Panin, Tbk.) melawan (1) Cheng Basuki dan (2) Aven Siswoyo, Majelis Hakim Kasasi mengemukakan pendapat, sebagaimana ternyata dari pertimbangannya, sebagai berikut: Bahwa dengan perjanjian penjaminan No. 50 dan perjanjian jaminan No. 51 (bukti P2 dan P3) yang di antaranya menyatakan bahwa para Termohon Kasasi selaku para penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang penjamin, berarti para Termohon Kasasi sebagai para penjamin adalah me nggantikan kedudukan Debitor (PT Tensindo) dalam melaksanakan kewajiban Debitor (PT Tensindo) terhadap para Pemohon (para Pemohon Kasasi) sehingga para Termohon (Termohon Kasasi) dapat dikategorikan sebagai debitor. Bagaimana halnya apabila penjamin atau penanggung hanya menjamin atau menanggung utang Debitor terhadap suatu Kreditor dan ternyata penjamin atau penanggung itu tidak me laksanakan kewajibannya untuk membayar utang Debitor kepada Kreditor yang dijaminnya dan ternyata Kreditor yang dijamin olehnya itu adalah satu-satunya Kreditor baginya? Apakah terhadap penjamin atau penanggung itu dapat diajukan permohonan pernyataan pailit? Menurut hemat penulis apabila penjamin atau penanggung tersebut tidak memiliki lebih dari satu Kreditor, sehingga tidak terpenuhi asas concursus creditorum sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 ayat (1) UUK, maka terhadap penjamin atau penanggung itu tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Secara yuridis murni berdasarkan penafsiran gramatikal terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUK, seorang penanggung tidak dapat dinyatakan pailit sebelum harta kekayaan Debitor terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata yang menentukan bahwa penjamin (penanggung) tidak diwajibkan membayar utang Debitor kepada Kreditor selain apabila Debitor lalai dan harta kekayaan Debitor telah terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata tersebut mensyaratkan pula bahwa penjamin atau penanggung hanya dapat dituntut untuk membayar kekurangan utang yang tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya menyatakan Debitor pailit. Hak Kreditor yang ditanggung untuk menuntut penjamin atau penanggung hanyalah apabila dari hasil likuidasi terhadap harta kekayaan Debitor masih terdapat sisa utang yang belum lunas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1832 angka 4 KUH Perdata, penjamin atau penanggung tidak dapat menuntut supaya harta kekayaan Debitor disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya apabila berada di dalam keadaan pailit. Dengan kata lain, kewajiban membayar dari penjamin atau penanggung merupakan bagian dari harta pailit seketika Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Namun ketentuan Pasal 1832 angka 4 KUH Perdata itu tidak mengakibatkan penjamin atau penanggung itu pailit.
15
Sejalan dengan ketentuan Pasal 1832 angka 1 KUH Perdata, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap se orang penjamin atau penanggung dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit pula kepada Debitor hanyalah apabila penjamin atau penanggung telah melepaskan Hak Istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda a tau, harta kekayaan Debitor disita dan dijual terlebih dahulu. Sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 1832 angka 2, 3, 4, dan 5 KUH Perdata, terhadap penjamin atau penanggung dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, selain karena telah melepaskan Hak Istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 1832 huruf 1 KUH Perdata sebagaimana dikemukakan di atas, apabila: Angka 2: penjamin telah bersama-sama dengan Debitor mengikatkan dirinya secara tanggung renteng. Angka 3: Debitor dapat mengajukan tangkisan yang hanya menyangkut dirinya sendiri secara pribadi. Angka 4: Debitor berada dalam keadaan pailit. Angka 5: penjaminan (penanggungan) tersebut telah diberikan berdasarkan perintah pengadilan. Masalah lain yang berkaitan dengan pengajuan permohonan perayataan pailit terhadap penjamin atau penanggung adalah mengenai apakah permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin atau penanggung harus diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor? Menurut hemat penulis hal itu tidak merupakan keharusan. Apabila tidak terpenuhi ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata, sehingga dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata, maka permohonan pernyataan pailit tidak boleh diajukan tanpa mengajukan pula permohonan pailit terhadap Debitor. Bahkan terhadap penanggung tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit sebelum terbukti bahwa dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor yang di-nyatakan pailit itu masih terdapat sisa utang yang belum dapat dilunasi dalam beberapa hal dapat saja diminta oleh penanggung Perlu dicermati mengenai tanggung jawab penjamin atau penanggung sehubungan dengan ketentuan Pasal 155 Fv. Menurut Pasal 155 Fv, walaupun sudah ada perdamaian, para Kreditor tetap mempunyai hak terhadap para penanggung. Lebih lanjut Pasal 155 Fv menentukan, hak yang dapat dilakukan terhadap barang-barang pihak ketiga tetap ada pada para Kreditor seolah-olah tidak terjadi perdamaian. Dengan kata lain, terjadinya perdamaian antara Debitor dengan (para) Kreditornya tidaklah menghapuskan tanggung jawab penanggung. Menurut hemat penulis, pasal ini tidak boleh diartikan bahwa sekalipun telah terjadi perdamaian, maka para Kreditor dapat mengajukan permintaan kepada penjamin atau penanggung agar melunasi utang Debitor yang dijaminnya itu, yang notabene telah disepakati oleh para Kreditor untuk dijadwal ulang atau direstrukturisasi berdasarkan suatu perjanjian perdamaian. Dengan kata lain, tidak dapat dibenarkan bahwa di satu pihak telah terjadi perdamaian antara Debitor dan para Kreditornya, sedangkan bersamaan dengan itu para Kreditor mengajukan haknya kepada penjamin atau penanggung untuk membayar utang Debitor yang telah dijadwal ulang atau direstrukturisasi. Pasal tersebut harus diartikan bahwa penjaminan atau penanggungan tidaklah batal dengan adanya perjanjian perdamaian sehingga karena itu penjamin atau penanggung tersebut tetap menjamin atau menanggung utang-utang yang telah dijadwal ulang atau direstrukturisasi. Penjamin atau penanggung baru timbul kewajibannya apabila Debitor kembali cidera janji karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut. Pembatalan penjaminan atau penanggungan itu hanya dapat terjadi apabila di dalam perjanjian perdamaian diperjanjikan dengan tegas untuk membebaskan penjamin atau penanggung dari kewajibannya.
PENGERTIAN UTANG
Pada umumnya undang-undang kepailitan atau bankruptcy law berkaitan dengan "utang" Debitor (debt) a tau "piutang" atau "tagihan" Kreditor (claims). Seorang Kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlakukan pula secara berbeda-beda di dalam proses kepailitan. Pasal 1 ayat (1) UUK menentukan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan se orang atau lebih Kreditornya". Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK itu, perlu dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan "utang". UUK tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan "utang". Penjelasannya hanya mengatakan kalo hutang adalah utang yang tidak dibayar dan utang pokok atau bunganya”. Akibat yang Mungkin Timbul karena Tidak Diberikannya Pengertian Utang dalam UUK Ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh UUK me ngenai apa yang diraaksudkan dengan utang dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: 1. Menimbulkan ketidakpastian hukum: a. Apakah "setiap kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian utang-piutang/pinjam-meminjam uang dapat diklasifikasikan sebagai utang menurut UUK? Dengan kata lain, apakah hanya kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang saja yang dapat diklasifikasikan sebagai utang, ataukah termasuk pula setiap kewajiban untuk membayar uang yang timbulnya kewajiban itu karena alas hak (rechts title) apa pun juga, baik yang timbul dari perjanjian apa pun maupun yang timbul dari undang-undang? b. Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut UUK?
16
c. Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, a tau untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata, sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat pula diklasifikasikan sebagai utang sebagaimana dimaksud dalam UUK? 2. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, dapat memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan dibawah ini ada beberapa kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang menggambarkan mengenai bagaimana simpang-siurnya dan berbeda-bedanya pendapat mengenai pengertian utang berkaitan dengan UUK. Dari uraian mengenai putusan-putusan pengadilan di bawah ini dapat diketahui bahwa bahkan Mahkamah Agung sendiri tidak konsisten dengan pendiriannya mengenai pengertian utang. Adakalanya Mahkamah Agung mengartikan utang dalam pengertian yang sempit, namun pada saat yang lain Mahkamah Agung mengartikan utang dalam pengertian yang luas. a. Putusan MA No. 03K/N/1998 Kasus yang diputuskan dalam perkara ini menyangkut perjanjian pengikatan jual-beli rumah susun Golf Modern dengan cicilan antara Drs. Husein Sani dan Djohan Subekti sebagai pembeli dan PT Modern Realty yang menjadi perusahaan pengembang yang membangun rumah susun tersebut. PT Modern Land Realty telah gagal melakukan penyerahan unit rumah susun yang dipesan oleh Drs. Husein Sani dan an Subekti dan juga gagal mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari Pembeli. Sehubungan dengan itu, Drs. Husein Sani dan Subekti mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Jakarta Pusat terhadap PT Modern Land Realty. Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor 07/Pailit/1998/PN/Niaga/ Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 1998, telah mengabulkan permohonan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa walaupun permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak berdasarkan pada utang yang timbul dari konstruksi hukum pinjam-meminjam uang, melainkan berdasarkan utang yang timbul dari perikatan jual-beli rumah susun antara Pemohon Pailit sebagai pembeli dengan PT Modern Land Realty selaku penjual, namun karena PT Modern Land Realty, belum mengembalikan uang pembeli yang telah diterima dari Pembeli, yaitu dari para Pemohon Pailit, Termohon Pailit, yaitu PT Modern La nd Realty, harus dinyatakan mempunyai utang kepada ma sing-masing Pemohon Pailit. Dalam permohonan Kasasinya, Pemohon Kasasi (sebelumnya adalah Termohon Pailit) telah mengemukakan pendapat, antara lain, bahwa yang dimaksud dengan utang menurut UUK Pasal 1 ayat (1), pada dasarnya adalah kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya perikatan utang-piutang di mana dikenal istilah Kreditor bagi pihak yang memiliki piutang dan Debitor bagi pihak yang mempunyai utang, yaitu kewajiban pembayaran kembali uang yang telah diterima dari Kreditor berupa utang pokok ditambah bunga.
Majelis Hakim Kasasi berhasil diyakinkan oleh Pemohon Kasasi. Majelis Hakim Kasasi, dalam Putusan MA No. 03K/N/1998 tanggal 2 Desember 1998, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga (Judex Factie), khususnya pendapat dan sikap Judex Factie yang telah mengartikan utang secara luas. Menurut Majelis Hakim Kasasi, pemaknaan utang secara luas yang dilakukan oleh Judex Factie seperti itu jelas bertentangan dengan pengertian utang sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Menurut Majelis Hakim Kasasi, pengertian utang yang dimaksudkan daia Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998, tidak boleh terlepas dari konteksnya. Dikatakan bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam Undang-undang ini harus diartikan dalam konteks pemikiran konsiderans tentang maksud diterbitkannya UU No. 4 Tahun 1998 dan tidak dapat dilepaskan kaitan itu daripadanya yang pada dasarnya menekankan pinjaman-pinjaman swasta sehingga dengan demikian pengertian utang tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam-meminjam uang. Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Niaga telah melakukan kekeliruan dan kesalahan fatal dalam menerapkan hukum karena pada hakikatnya hubungan hukum para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit PT Modern Land Realty adalah hubungan hukum pengikatan jual-beli mengenai satuan rumah susun Golf Modern yang dibangun oleh Termohon Pailit dengan pembayaran secara angsuran oleh para Pemohon Pailit, sehingga karenanya merupakan perikatan antara produsen dan konsumen. Padahal, demikian lebih lanjut Majelis Hakim Kasasi, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 berikut Penjelasannya, telah dicantumkan dengan jelas adanya hubungan hukum utang dan bahwa pengertian utang yang tidak dibayar oleh Debitor sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya. Untuk memperkuat sikapnya itu, Majelis Hakim Kasasi selanjutnya menyatakan bahwa jika ditinjau dari segi maksud dan tujuan diadakannya UUK ini, dalam konsiderans UUK butir e dan f, telah dicantumkan pertimbangan untuk diadakannya penyempurnaan peraturan kepailitan dalam mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya terhadap perekonomian yang berat saat ini adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan yang juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya. Dalam kasus ini, antara Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Kasasi, berbeda pendapat mengenai pengertian utang. MajelisPengadilan Niaga menggunakan pengertian utang yang luas, sedangkan Majelis Hakim Kasasi rnenggunakan pengertian utang yang sempit. Terhadap putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut, telah diajukan Upaya Peninjauan Kembali (PK). Majelis Hakim PK dalam Putusan No. 06PK/N/1999 telah membenarkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi - namun sayangnya tidak memberikan pendapat hukum mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi a tau pendapat hukum yang tidak membenarkan dalil-dalil hukum Pemohon PK. Majelis Hakim PK hanya menyatakan bahwa keberatan Pemohon Pk tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kesalahan
17
berat dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam memutuskan perkara yang kini dimohonkan Peninjauan Kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim P K sependapat dengan Majelis Hakim Kasasi yang mengartikan utang secara sempit. Putusan MA No. 02K/N/1999 Dalam perkara lain, Putusan MA No. 02K7N/1999, yaitu dalam kasus permohonan kepailitan yang diajukan oleh Hasim Sutiono dan PT Inti Utama selaku Kreditor dan selaku Pemohon Pailit terhadap PT Kutai Kartanegara Prima Coal selaku Debitor dan Termohon Pailit, adalah menarik pula untuk mengetahui telah terjadinya selisih pendapat mengenai pengertian utang. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga (Judex Factie) mengartikan utang dalam pengertian luas seperti yang dianut Judex Factie dalam memeriksa perkara kepailitan yang diajukan oleh Drs. Husein Sani dan Djohan Subekti selaku Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit PT Modern Land Realty sebagaimana telah diuraikan di atas. Pengadilan Niaga dalam Putusannya No. 18/Pailit/1998/PN/Niaga/ Jkt.Pst dalam perkara ini berpendapat bahwa pengertian utang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK haruslah diartikan bukan saja utang yang timbul dari perjanjian utang piutang atau pinjam-meminjam uang, melainkan meliputi juga setiap perjanjian atau transaksi yang menyangkut prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Kuasa hukum para Termohon P ailit, yang telah dinyatakan pailit karena pertimbangan Pengadilan Niaga yang me ngartikan pengertian utang seperti demikian itu, telah mengajukan permohonan Kasasi agar Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Judex Factie. Menurut kuasa hukum Pemohon Kasasi, antara lain, bahwa Judex Factie telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum tentang utang karena hubungan mereka adalah hubungan jual-beli dan bukan hukum pinjam-meminjam uang. Namun, Hakim Kasasi berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam permohonan pailit itu telah memenuhi persyaratan utang sebagaimana diatur dalam pasal 1763 KUH Perdata, yakni Termohon meminjam sejumlah uang tertentu dari para Pemohon dengan kewajiban untuk membayarkan kembali pada waktu jatuh tempo yang ditentukan. Dengan demikian, lebih lanjut pendapat Majelis Hakim Kasasi, apa yang terjadi dalam kasus ini telah memenuhi pengertian an absolut promise to pay a certain some of money on certain date dan pada saat jatuh tempo Termohon sebagai Debitor ternyata tidak mampu membayar (unable to pay debts as they fall due). Jadi baik Majelis Hakim Pengadilan Niaga (Judex Factie) maupun Majelis Hakim Kasasi, berpendirian sama, yaitu mengartikan utang dalam pengertian luas. Terhadap putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut telah dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan telah diputuskan dengan Putusan No. 17PK/N/1999. Majelis Hakim PK tidak membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan Para Pemohon PK karena bukti-bukti baru yang diajukan Para Pemohon PK tersebut sama sekali tidak me mbuktikan bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon PK I dan II bukanlah hubungan hukum utang-piutang. Putusan Majelis Hakim PK dan Majelis Hakim Kasasi adalah sama. Putusan MA No. 03K/N/1999 Dalam putusan ini, Majelis Hakim Kasasi berpendirian: "Bahwa dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 ditentukan tentang obyek kepailitan adalah hubungan hukum utang-piutang. Dalam kasus ini, pandangan Majelis Hakim Kasasi tersebut tidak sama dengan pandangan yang dianut Majelis Hakim Pengadilan Niaga (Judex Factie). Judex Factie menganut pandangan yang mengartikan utang secara luas, sedangkan Majelis Hakim Kasasi mengartikan utang secara sempit. Sangat disayangkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara sebelumnya untuk kasus yang lain tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini. Terhadap putusan Majelis Hakim Kasasi, tidak diajukan permohonan Peninjauan Kembali. Putusan MA No. 04K/N/1999 Perkara ini adalah mengenai pembelian satuan rumah susun dengan cara angsuran dimana PT Jawa Barat Indah yang menjadi perusahaan pengembang atau developer tidak dapat menyerahkan satuan unit rumah pada waktu jatuh waktunya dan tidak mau mengganti kerugian kepada Sumeini Omar Sandjaya dan Widiastuti. Dalam perkara ini, permohonan kepailitan diajukan oleh Sumei Omar Sandjaya dan Widiastuti yang merupakan (Creditor dari PT Jawa Barat Indah) dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan Kasasi juga dikabulkan, Menurut Pemohon Kasasi, Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 beserta Penjelasannya dengan menyatakan bahwa pengertian utang harus diartikan sebagai utang pokok dan bunga, sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara mereka adalah hubungan ikatan jual beli. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon pailit adalah bukti mengenai adanya hubungan hukum berupa perikatan antara produsen dan konsumennya sehingga keliru diartikan sebagai hubungan antara Debitor dan Kreditor dalam arti utang-piutang. Menurut Majelis Hakim Kasasi, sebagaimana dituangkan dalam Putusan MA No. 04K/N/1999, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUK, Debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) adanya utang; (b) utang tersebut telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih; dan (c) mempunyai Kreditor minimal 2 (dua). Di samping itu, UU No. 4 Tahun 1998 sama sekali tidak memberikan definisi mengenai utang, namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan utang adalah "suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena perjanjian/ perikatan atau undang-undang termasuk tidak hanya kewajiban Debitor untuk membayar akan tetapi juga hak dari Kreditor untuk menerima dan mengusahakan pembayaran. Dengan demikian, maka meskipun perjanjian yang terjadi a ntara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi berupa perjanjian jual-beli antara konsumen dengan produsen tetap berlaku asas hukum perjanjian pada umnya. Perjanjian timbul karena adanya tindakan atau perbuatan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian. Ada hak dan kewajiban antara mereka sebagai creditor dan debitor. Dalam hal ini Majelis menyimpulkan bahwa konsumen dalam hal ini dapat disebut Kreditor dan produsen sebagai Debitor. Terhadap Putusan Kasasi yang membenarkan Putusan Niaga, Debitor (PT Jawa Barat Indah) telah mengajukan Peninjauan
18
Kembali. Majelis Hakim PK pada Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Putusan No. 05PK/N/1999 dapat membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PK dahulu Pemohon Kasasi atau Termohon Pailit. Menurut Majelis Hakim PK, baik Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun Majelis Hakim Kasasi telah melakukan beberapa kesalahan berat dalam pendapat hukum dalam memeriksa permohon pernyataan kepailitan ini. Majelis Hakim PK berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 secara tegas telah menyatakan bahwa "utang-utang tidak dibayar oleh Debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya". Sehingga dengan digunakannya terminologi utang pokok atau bunganya, maka jelas memberikan pembatasan bahwa "utang" disini adalah dalam kaitan hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari ber-bagai bentuk perikatan (verbintenis) pada umumnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, penitipan dan sebagainya. Majelis Hakim PK mengartikan utang dalam pengertian sempit. Dalam kasus-kasus terdahulu, Majelis Hakim PK memberikan pengertian utang dalam arti luas. Putusan MA No. 05K/N/1999 Perkara ini adalah perkara mengenai perjanjian pemborongan. Dalam perkara ini PT Surya Tata Internuisa telah mengajukan permohonan pailit terhadap PT Abdi Persada Nusantara. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Niaga, sebagaimana ternyata dari Putusan No. 29/Pailit/1998, menyebutkan bahwa utang yang timbul oleh perjanjian pemborongan adalah termasuk utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Pailit, yaitu PT Abdi Persada Nusantara, telah diajukan Kasasi. Pemohon Kasasi selain PT Abdi Persada Nusantara, adalah PT Bank Ne gara Indonesia (Persero), PT BNI Multi Finance, dan Tingkat Perusahaan (SPTP) Taman Festival Bali. Pemohon kasasi menyatakan keberatan bahwa hubungan hukum antara mereka adalah selaku pemberi kerja dan sebagai pemborong pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pemborongan, maka dari itu harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri melalui gugatan perdata tentang wanprestasi. Majelis Kasasi mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi tersebut. Terhadap Putusan Kasasi, Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Permohonan PK PT Surya Tata lnternusa, dikabulkan Majelis Hakim PK dengan memba-talkan Putusan MA tanggal 2 Maret 1999 No. 05K/N/1999. Dalam Putusan No. 08PK/K/N/1999, Majelis Hakim PK sama sekali tidak memberikan pendapat mengenai alasanalasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK dan alasan-alasan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut. Artinya Majelis PK membenarkan argumentasi Pengadilan Niaga untuk mengartikan utang secara tidak terbatas dari perjanjian utang-piutang saja. Putusan MA No. 20K/N/1999 Perkara ini menyangkut hubungan hukum jual-beli tanah Helena Melindo Sujotomo sebagai penjual dan PT Intercon Interprises sebagai pembeli. Dalam perkara tersebut, uang muka telah dibayar pembeli tetapi ternyata tanah tersebut tidak diserahkan. Setelah diberikan somasi, ternyata tanah tidak diserahkan oleh penjual sampai batas waktu 90 hari lewat. Sehubungan dengan tidak diserahkannya tanah oleh penjual dan penjual juga tidak menyerahkan kembali uang muka yang telah dibayar oleh pembeli ditambah ganti rugi sebagaimana surat pernyataan tersebut, maka PT Intercon Interprises telah mengajukan pailit terhadap Helena Melindo Sujotomo. Pengadilan Niaga telah mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT Intercon Interprises terhadap Helena Melindo Sujotomo. Terhadap Putusan Pengadilan Niaga tersebut, Helena Melindo Sujotomo telah mengajukan Permohonan Kasasi. Majelis Hakim Kasasi menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Judex Factie. Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa karena hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah hubungan hukum jual beli bukan hubungan utang-piutang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasai ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas, Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit atau Kreditor mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sehubungan dengan permohonan PK tersebut, Majelis Hakim PK membenarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon PK. Majelis Hakim PK sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusannya No. 13PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999 mengenai utang, yaitu segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena undang-undang. Menurut Majelis Hakim PK, setelah lewat 90 hari termohon tidak menyerahkan tanah tersebut dan juga tidak menyerahkan uang muka, maka uang tersebut menjadi utang. Majelis Hakim PK mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK dengan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Putusan MA No. 27K/N/1999 Perkara antara Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. me lawan PT Citra Jimbaran Indah Hotel. Perkara ini adalah me ngenai hubungan kontrak pekerjaan bangunan. Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa menurut pengertian umum utang atau hutang (debet) adalah untuk membayar sejumlah uang tertentu (to pay a certain money) pada waktu yang ditentukan (on a certain date), atau dapat diartikan sebagai suatu kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain (an obligation of one person to pay another). Bahwa menurut definisi yang dikemukakan di atas, yang dimaksudden utang dengan pengertian hukum kontrak adalah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan
19
apakah kewajiban ini timbul berdasarkan perjanjian pinjam uang seca ra tunai, tetapi meliputi segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Bahwa selain itu pengertian utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 4 tahun 1998 tidak dapat ditafsirkan lain dengan pengertian utang dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama, sebab selain cara penafsiran yang demikian tidak lazim, juga akan menyulitkan penerapan dari undang-undang itu sendiri. Mahkamah Agung dalam perkara ini mengartikan utang secara luas.
Putusan MA No. 30K/N/1999 Perkara ini adalah perkara antara PT Surya Citra Te levisi melawan PT Gebyar Cipta Kreasi. Dalam putusan ini Mahkamah Agung mengartikan utang dalam pengertian yang sempit. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengemukakan antara lain sebagai berikut: Bahwa hubungan antara Pemohon pailit dan Termohon pailit pada mulanya bukanlah hutang-piutang tetapi perjanjian untuk menayangkan iklan yang setelah ditayangkan ternyata Termohon pailit melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan pembayaran; Bahwa dengan demikian, perbuatan Termohon pailit adalah berupa wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang bukan merupakan hubungan hutang-piutang, sehingga tidak seharusnya digugat melalui proses perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, tetapi merupakan perkara perdata yang harus digugat di Pengadilan Negeri. “Claim” menurut US Bankrupcty Code: (s 101): a. right to payment, whether or not such right is reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secured or uncesured; or b. right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to a right to payment, whether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgment, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured or unsecured. Definisi tersebut tidak meliputi seluruh kewajiban (obligations) dari Debitor. Claim menurut Bankruptcy Code Amerika Serikat rnengharuskan adanya right to payment, sekalipun berbentuk contingent, unliquidated, dan unmatured. Suatu contingent claim adalah "one which the debtor will be called upon to pay only upon the accurrence or happening of an extrinsic event which will trigger liability of the debtor to the alleged creditor and if the triggering event or occurrence was one reasonably contemplated by the debtor and creditor at the time the event giving rise to the c laim occurred" (expansive view). Pengertian Utang menurut Beberapa Pakar Hukum Setiawan, S.H. di "Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini", dikutip pernyataan sebagai berikut: Utang seyogianya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dan Kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan Debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Setiawan juga mengutip pendapat Jerry Hoff “ Indonesian Bankruptcy Law: Some examples of obligations which arise out of contract are: - the obligation of a borrower to pay interest and to repay the principal of the loan to a lender; - the obligation of seller to deliver a car to a purchaser pursuant to a sale and purchase agreement; - the obligation of a builder to construct a house and to deliver it to a purchaser; - the obligation of a guarantor to guarantee to a lender the repayment of a loan by a borrower. From the debtor's perspective these obligations are his debts (utang)-From the creditor's perspective, these obligations are his claims atau piutang). Kartini Muljadi, S.H., di "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan" berpendapat istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 UUK seharusnya, merujuk pada Hukum Perikatan dalam Hukum Perdata, bahwa tiap-tiap ikatan memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Contohnya: - Kewajiban Debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan; - Kewajiban Penjual untuk menyerahkan mobil kepada Pembeli mobil tersebut; - Kewajiban Pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada Pembeli rumah. - Kewajiban Penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman Debitor kepada Kreditor. (Pengertian yang luas) SO sudah seharusnya Majelis mengambil pengertian utang dalam artian luas tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja, maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif Kreditor, kewajiban membayar Debitor tersebut merupakan "hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang" atau right to payment. Namun, apabila hak Kreditor itu belum muncul, maka tidaklah hak Kreditor itu dapat dikatakan utang Debitor yang dapat didaftarkan untuk pencocokan (verifikasi) utang-utang dalam rangka kepailitan Debitor tersebut. Apabila terjadi ketidaksepakatan mengenai "adanya" utang tersebut, maka adanya utang itu harus terlebih dahulu diputuskan oleh pengadilan. Bahkan pengadilan harus pula memutuskan kepastian mengenai "besarnya" utang itu. Utang yang dimaksudkan dalam UUK itu adalah bukan setiap kewajiban apa pun juga dari Debitor kepada Kreditor karena adanya perikatan di antara mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apa pun atau karena ditentukan oleh undang-undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-undang Pajak), atau karena berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
20
Menyadari telah timbulnya kesimpangsiuran mengenai arti “utang” karena tidak diberikannya definisi atau pengertian menyeluruh di dalam Perpu No. 1 Tahun 1999 sebagaimana telah diundangkan dengan UU No. 4 Tahun 1998 maka dalam UU No. 4 Tahun 1998 yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, telah memberikan definisi atau pengertian mengenai utang di dalam Pasal 1 angka 4 sebagai berikut: Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Masalah yang dapat timbul dalam definisi ini adlaah “kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang”, hal ini menunjuk pada sesuatu yang belum pasti nilainya. Apakah kurator diberi wewenang untk menilai, baik dengan persetujuan atau tampa persetujuan Hakim Pengawas, apakah didasarin kesepakatan antara Kreditor yang bersangkutan dengan Debitor atau Kurator. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan akan permainan-permainan yang tidak fair. PENGERTIAN DEBITOR DAN KREDITOR Siapa saja yang dapat disebut Debitor maupun Kreditor menurut UUK? Ternyata UUK tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang disebut dengan Debitor maupun Kreditor.
Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK, Debitor adalah pihak yang memiliki utang terhadap Kreditor dan Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap Debitor yang berutang padanya. Pengertian Luas dan Sempit - Sempit: Debitor adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja. Berdasarkan pendirian utang dalam arti sempit, maka yang dimaksudkan dengan Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan a tau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang. - Luas: Debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbulnya kewajiban itu dapat terjadi karena sebab apa pun juga, baik yang timbul karena perjanjian utang-piutang maupun perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undangundang. - RUU KEPAILITIAN: "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan". Debitor menurut RUU Kepailitan 1 orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan". - US Bankrupcy Code: bagi jenis Debitor yang berbeda berlaku aturan-aturan Bankruptcy yang berbeda pula. Menurut UUK aturan kepailitan bagi perorangan, baik perorangan itu bukan pengusaha maupun pengusaha, dan bagi perusahaan Debitor, baik perusahaan Debitor yang tergolong usaha besar maupun yang tergolong usaha kecil atau menengah (UKM), serta bagi badan hukum lain (koperasi dan yayasan) dan bentuk-bentuk hukum lain (persekutuan), sama saja aturan mainnya. - Sebaiknya UUK juga membuat aturan-aturan yang berbeda bagi jenis Debitor yang berbeda. Perlu dipikirkan dan dipertimbangkan apakah tidak sebaiknya dibuat aturan main yang berbeda untuk: o Perusahaan besar dan perusahaan yang tergolong perusahaan kecil dan menengah. o Perusahaan koperasi dan nonkoperasi. o Perusahaan Debitor yang sahamnya telah terdaftar di bursa efek dan yang belum terdaftar o Perusahaan-perusahaan yang merupakan bank dan lembaga Pembiayaan di satu pihak dan perusahaan lainnya. o Perorangan dan badan hukum. o Perorangan yang pengusaha dan bukan pengusaha (ibu rumah tangga, Pensiunan, dokter, pengacara, notaris, pegawai negeri tetap dan tidak tetap, dll. o Perorangan yang memiliki utang diatas jumlah tertentu dan dibawah jumlah tertentu. PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH DEBITOR DAN KREDITOR siapa-siapa saja yang dapat menjadi pemohon pernyataan pailit: a. Debitor bukan bank dan bukan perusahaan efek, diajukan oleh: a. Debitor sendiri. b. Seorang atau lebih Kreditor. c. Kejaksaan.
1. Permohonan Kepailitan oleh Debitor Syarat-syarat: - Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor (lebih dan satu Kreditor), - Dan Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Namun ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi Debitor yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya. Contoh (Mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, dalam tulisannya yang berjudul "Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitor Dalam Kepailitan (1998)): -Permohonan Pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit. Apakah pemohonan semacam itu (akan) dinyatakan tidak dapat diterima, diterima, atau ditolak? - Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau Badan Hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan tersebut akan ditolak oleh Pengadiian Niaga. Permohonan semacam ini justru diajukan untuk menghindarkan agar Kreditor yan, lain tidak bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit ter dap Debitor itu, setidak-tidaknya permohonan Kreditor yang lain akan
21
terhambat. - Sangat disayangkan bahwa UUK tidak menentukan bahwa agar pengadiian dapat memutuskan pailit seorang Debitor, haruslah putusan itu diambil atas dasar persetujuan para Kreditor mayoritas. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UUK, pengadiian hanya wajib memanggil Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor atau Kejaksaan. Bahkan menurut ketenluan Pasal 6 a yat (1) huruf b UUK, Pengadilan dapat, tetapi tidak wajib, memanggil Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa pernyataan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah dipenuhi. - Selain sulit untk Hakim tidak mengabulkan permohonan pailit tersebut apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, maka rekayasa seperti contoh diatas dapat dilakukan oleh Debitor untk me nghilangkan jejak-jejak kecurangan yang telah dilakukan oleh pengurus dari Perusahaan) dan Debitor. Jerat pidanapun tidak ada di UUK. 2. Permohonan Kepailitan oleh Kreditor Syarat-syarat: 1. Debitor mempunyai dua atau Icbih Kreditor (lebih dari satu Kreditor), dan 2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Seyogianya UUK mengambil sikap bahwa hakim hanya boleh mengabulkan permohonan pailit apabila permohonan itu disetuju oleh para Kreditor mayoritas. PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH KEJAKSAAN Pasal 1 ayat (2) UUK menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum. Konsep ini tetap dipertahankan dalam RUU Kepailitan, dengan memasukkannya ke dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
“Kepentingan umum” UUK, baik di dalam pasal-pasalnya maupun di dalam penjelasannya, sama sekali tidak menentukan atau menjelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan "kepentingan umum", atau peristiwa-peristiwa apa yang dapat dikategorikan sebagai "merugikan kepentingan umum". Ada di antara undang-undang lain itu yang memberikan uraian mengenai apa yang dimaksudkan dengan "kepentingan umum namun pengertian itu tidak dapat dipaai disini. Contoh: kepentingan umum misalnya disebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang no 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan benda –benda yang ada diatasnya: Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Ketentuan lain yang menyangkut tanah yang menyebut mengenai "kepentingan umum" adalah Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 butir 3 dari keppres tersebut menyebutkan: Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Jelas definisi ini sangat tidak membantu. Kemudian, Keppres tersebut juga menyebutan: (1) Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah serta tidak digunakan untuk menerima keuntungan, dalam bidang-bidang antara lain sebagai berikut: a. Jalan umum, saluran pembuangan air. b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi. c. Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat. d. Pelabuhan atau bandar udara atau terminal. e. Peribadatan. f. Pendidikan atau sekolahan. g. Pasar Umum atau Pasar Inpres. h. Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana. i. Pos dan telekomunikasi j. Sarana olah raga. k. Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya. l. Kantor pemerintah. m. Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum selain dimaksud dalam angka 1 adalah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. “Keputusan Presiden” disini dapat membuka peluang untuk penafsiran subyektif dari penguasa mengenai "kepentingan umum". Dengan terbukanya peluang yang demikian itu tidak mustahil pengadaan tanah yang seharusnya hanya boleh untuk kepentingan umum (kepentingan seluruh lapisan masyarakat saja), kenyataannya hanyalah untuk kepentingan kroni penguasa sebagai akibat kolusi penguasa dengan pengusaha yang lebih lanjut akan melahirkan korupsi. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menyebut pula tentang "kepentingan umum": Pengertian usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum ialah kegiatan usaha yang harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:
22
1 Kegiatan usaha harus semata-mata bersifat sosial dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. 2 Kegiatan usaha harus semata-mata bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum. 3 Kegiatan usaha ini tidak mempunyai tujuan menerima laba. Namun pengertian ini hanya cocok untk pasal tersebut, yaitu bersifat limitatif, dengan demikian, pengertian "kepentingan umum" hams ditentukan secara kasus demi kasus oleh hakim pada setiap terdapat perkara yang harus diadili. “Kepentingan umum” di pasal- pasal lainnya: Penjelasan Pasal 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana disebutkan: Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian, Penjelasan Pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas". Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya: ".... Pelestarian tersebut ditujukan unturuk kepentingan umum, yaitu penga-turan benda cagar budaya has dapat menunjang pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan lain-lain" Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian mengemukakan: "Asas kepentingan umum yaitu perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas." Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan penjelasan Pasal 1 huruf e Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan: Asas kepentingan umum yaitu perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada batasan yang baku mengenai apa yang dimaksudkan dengan "kepentingan umum". Apabila ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan batasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan "kepentingan umum", batasan kepentingan umum yang dimaksud oleh pengertian itu hanya untuk pengertian peraturan perundang-undangan yang dimaksud itu saja. Pengertian itu tidak dapat dipakai untuk diterapkan bagi pengertian kepentingan umum dalam undang-undang yang lain. Dari uraian tersebut di atas dapat pula disimpulkan bahwa kepentingan umum memiliki pengertian yang luas. Maka dari itu tolak ukut untk menentukan ada atau tidak adanya unsur kepentingan umum dalam hal Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor diserahkan saja seca ra kasuistis kepada hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan pailit itu. Hal ini sejalan semangat ketentuan Pasal 57 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dari RUU Kepailitan yang berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum": "Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: a. debitor melarikan diri; b. debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; c. debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; d. debitor mempunyi utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; e. debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu; atau f. dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum." Menurut pendapat penulis, "kepentingan umum" sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) RUU Kepailitan tersebut begitu luas. Setiap Debitor bank dapat diajukan permohonan pailit oleh Kejaksaan, selain tentunya oleh banknya sendiri, yaitu karena menurut penjelasan tersebut Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dalam hal "debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat" dan apabila "debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas". Apakah tidak akan terjadi tarik-ulur antara bank dan Kejaksaan? Juga dapat terjadi tarik-ulur antara Kejaksaan dan bank atau Kreditor lain berkaitan dengan ada atau tidak adanya itikad baik atau kooperatif atau tidak kooperatifnya seorang Debitor dalam menyelesaikan utangnya, karena menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) RUU Kepailitan itu Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal "tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu". Hal ini dapat membuka peluang terjadinya abuse of power oleh pihak Kejaksaan. Seyogianya RUU Kepailitan memberikan hal-hal yang spesifik dan limitatif mengenai apa saja yang dikategorikan sebagai "kepentingan umum" menurut Pasal 2 ayat (2) RUU Kepailitan tersebut. Peranan Penasihat Hukum dalam Kepailitan yang Diajukan Kejaksaan Pasal 5 UUK menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik, namun tidak jelas apakah apabila Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit maka Kejaksaan harus pula menunjuk atau memberi kuasa kepada seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik yang dimaksudkan dalam Pasal 5 UUK itu. Ataukah Kejaksaan dapat mengajukan sendiri permohonan itu? Sayang sekali penjelasan dari Pasal 5 itu hanya menyebutkan "cukup jelas".
23
Tidak seyogianya Kejaksaan tidak dapat mewakili dirinya sendiri sebagai pemohon pernyataan pailit. Kejaksaan adalah dalam kapasitasnya selaku "kuasa dari dan untuk kepentingan umum"; oleh karena itu adalah janggal apabila untuk dapat mengajukan permohonan pernyataaan pailit itu Kejaksaan masih harus mengangkat seorang penasihat hukum untuk mewakilinya. Ketidakjelasan atau kejanggalan mengenai ketentuan UUK sebagaimana di atas, disadari oleh perancang RUU Kepailitan dan diperbaiki dengan mencantumkan pasal ini di Rancangan UUK yang baru: (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11, Pasal 13, Pasal 55, P asal 56, Pasal 57, Pasal 67, Pasal 160, Pasal 170, Pasal 206, dan Pasal 211 harus diajukan oleh seorang advokat. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Permohonan Pailit terhadap Debitor yang Merupakan Bank Menurut Pasal 1 ayat (3) UUK, dalam hal menyangkut Debitor yang Merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUK tidak mengemukakan apa yang menjadi alasan mengapa hanya Bank Indonesia saia yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal Debitor adalah suatu bank.
Dengan demikian, dapat diargue bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) itu telah memberlakukan standar ganda (double standard). Hal ini telah merampas hak Kreditor dari bank (biasanya nasabah). Keadaan tidak membayar kewajiban dari suatu Debitor kepada (para) Kreditor, hanya akan dapat dirasakan dan dialami langsung oleh Kreditor. Kreditorlah yang mengalami keadaan De bitor ingkar janji (in-default) sehubungan dengan perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit) antara Debitor dan Kreditor. Bank Indonesia tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian kredit antara Debitor dan Kreditor itu. Untuk menghindarkan adanya standar ganda dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, seyogyanya dalam hal menyangkut Debitor yang merupakan bank hendaknya permohonan pemyataan pailit tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang menurut UUK berhak intuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu bank itu sendiri selaku Debitor, Kreditor dan Kejaksaan (untuk kepentingan umum), namun permohonan tersebut hanya dapat diajukan setelah se belumnya nemperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Dengan demikian Bank ndonesia tetap memiliki kata putus (final say) dalam hal ada suatu bank /ang dinyatakan pailit. Ketentuan UUK bahwa hanya Bank Indonesia saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal Debitor adalah suatu bank, tidak mustahil dapat membahayakan kedudukan Bank Indonesia. Mengapa demikian? Misalnya saja dalam suatu kasus, seorang Kreditor dari suatu bank mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar Bank Indonesia mengajukan permohonan pernyataan pailit Jerhadap bank yang dimaksud, tetapi ternyata Bank Indonesia berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tertentu menolak permohonan tersebut maka tidak mustahil Bank Indonesia dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan penolakannya itu. Dalam hal Debitor merupakan perusahaan efe k, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Demikian ditentukan menurut Pasal 1 ayat (4) UUK. Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (4), yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun keterlibatan Bapepam jangan sampai "memasung" hak Kreditor maupun Kejaksaan untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek. Dengan kata lain, Pengadilan Niaga tidak boleh memutuskan pailit suatu perusahaan efek a pabila Bapepam tidak menyetujuinya. Dengan ketentuan yang demikian itu, maka akan tetap terpelihara semangat dan asas Undang-undang Pasar Modal bahwa tugas Bapepam adalah memberikan perlindungan bagi investor publik, bukan merampas dan mengambil alih hak-hak dari para Kreditor investor publik yang harus dilindunginya. Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memuat ketentuan khusus, yaitu dalam Bab X, Pasal 20, menyangkut kepailitan dan likuidasi perusahaan asuransi. Pasal 20 a yat (1) undang-undang tersebut menentukan sebagai berikut: (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan di-nyatakan pailit.
Yang dimaksud dengan Menteri dalam Pasal 20 ayat (1) itu, menurut Pasal 1 angka 14 ialah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan adanya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 itu, maka ada 2 (dua) otoritas yang dapat mengajukan Permohonan pernyataan pailit berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu perusahaan asuransi. Otoritas yang pertama ialah Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) UUK. Otoritas yang kedua adalah Menteri Keuangan sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Usaha Perasuransian tersebut di atas. YURIDIKSI PENGADILAN NIAGA: Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan, dan juga kelak perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas. Perkara-perkara kepailitan menurut UUK ditentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat Pengadilan Niaga, di tingkat Kasasi maupun di tingkat Peninjauan Kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung Kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya banding melalui Pengadilan Tinggi.
Dengan demikian perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat bila dibandingkan dengan pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan Negeri. Putusan perkara permohonan kepailitan akan efektif oleh karena menurut ketentuan UUK putusan perkara
24
permohonan kepailitan tersebut bersifat serta-merta. Artinya, Kurator telah dapat menjual harta pailit meskipun putusan pernyataan pailit tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena terhadap putusan itu diajukan permohonan Kasasi. Menurut Pasal 280 ayat (1) UUK, permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Saat ini Pengadilan Niaga juga memeriksa perkara- perkara HAKI yaitu sebagai perwujudan ketentuan Pasal 280 ayat (2) UUK, yang menentukan bahwa Pengadilan Niaga selalu memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah. Sedang dipikirkan untuk memperluas tugas Pengadilan Niaga, yaitu untuk juga menangani perkara-perkara dalam bidang bisnis yang lain, seperti perkara-perkara yang menyangkut Undang-undang Anti-Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya ketentuan Pasal 280 ayat (1) UUK, maka semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga (baca penjelasan Pasal 280 ayat (1) UUK). Setelah keluarnya peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (2) UUK, maka perkara lain di bidang perniagaan hanya dapat pula diajukan kepada Pengadilan Niaga. Perkara-perkara di bidang perniagaan apa saja yang nantinya harus diajukan kepada dan hanya dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga, tergantung dari ketentuan peraturan pemerintah yang dimaksud. Kewenangan badan Arbritase dalam memeriksa Kepailitan Memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan adalah kewenangan mutlak dari Pengadilan Niaga, sehingga dengan demikian badan arbitrase tidak berwenang oleh karena Pasal 280 ayat (1) dengan tegas mengemukakan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
Dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) itu dikemukakan "Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga", maka tidak ada kemungkinan untuk mengajukan permohonan pailit kepada selain Pengadilan Niaga dengan kata lain, badan arbitrase tidak berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit.
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT Menurut pasal 1 UUK, permohonan pailit dapat diajukan oleh pemohon-pemohon sebagai berikut: 1. Dalam hal Debitor adalah perusahaan bukan bank dan bukan perusahaan efek, yang dapat mengajukan mengajukan permohonan pailit adalah: a. Debitor, b. Seorang atau lebih Kreditor, c. Kejaksaan. 2. Dalam hal perusahaan adalah perusahaan bank, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bank Indonesia. 3. Dalam hal perusahaan adalah perusahaan efek, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bapepam. • Dalam hal debitor adalah Perusahaan Terbatas, maka yang harus mengajukan permohonan pailit adalah direksi perusahaan tersebut, namun harus berdasarkan keputusan RUPS. • Permohonan itu harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik (Pasal 5 UUK). • UUK memang tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar pendapat para Kreditor yang lain (dalam hal permohonan kepailitan diajukan oleh seorang atau beberapa Kreditor). Namun demikian sebaliknya pula, UUK tidak melarang apabila hakim memanggil para Kreditor yang lain untuk dimintai pendapat atau persetujuan mereka itu sehubungan dengan permohonan kepailitan. Demi memperoleh keputusan kepailitan yang fair, seyogianya hakim sebelum memutuskan permohonan pernyataan pailit seorang Debitor, baik yang diajukan oleh Debitor sendiri, oleh seorang atau lebih Kreditor, atau oleh Kejaksaan demi kepentingan umum, terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat para Kreditor, terutama para Kreditor yang menguasai sebagian besar jumlah utang Debitor yang bersangkutan. Sikap hakim yang demikian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 244 UUK mengenai hak Debitor untuk memohon kepada Pengadilan Niaga agar PKPU dicabut dan memberikan keputusannya, hakim yang bersangkutan harus mendengar para Kreditor dan memanggil mereka secara layak. MEKANISME PENGAJUAN PAILIT
Berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK tersebut, yang perlu diketahui adalah kepada Pengadilan Niaga mana permohonan itu harus dialamatkan. Berikut ini akan dikemukakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus permohonan pernyataan pailit: 1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (2) UUK menentukan bahwa Pengadilan Niaga yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. 2. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUK, dalam hal Debitor adalah persero suatu firma, Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Penjelasan P asal 2 ayat (2) tersebut mengemukakan bahwa dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu Pengadilan Niaga yang berwenang mengenai Debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal adalah yang berlaku. Selanjutnya penjelasan Pasal 2 ayat (3) tersebut menentukan pula bahwa dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai Debitor yang sama, maka yang erlaku adalah putusan Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor. 3. Bagaimana halnya apabila De bitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia? Menurut Pasal 2 ayat (4) UUK,
25
dalam hal Debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan Niaga yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor Debitor yang menjalankan profesi atau usahanya itu. 4. Bagaimana menentukan Pengadilan Niaga mana yang berwenang Debitor adalah suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan? Menurut Pasal 2 ayat (5) UUK, dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya PN yang sesuai dengan Anggaran Dasar badan hukum tersebut. 5. Menurut Pasat 3 ayat (1) UUK, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor perorangan yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Mengenai ketentuan ini, penjelasan pasal tersebut mengemukakan, ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri Debitor diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta). Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 3 ayat (1) UUK, Pasal 3 ayat (2) UUK menentukan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta. Permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 4 ayat (1) UUK, diajukan kepada pengadilan melalui Panitera. Pasal 4 ayat (2) UUK menentukan, Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Selanjutnya Pasal 4 koperasi, dan yayasan? Menurut Pasal 2 ayat (5) UUK, dala™ u Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adal sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya. Dengan kata lain Pengadilan Niaga yang berwenang memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnva meliputi tempat kedudukan hukum dari badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan Anggaran Dasar badan hukum tersebut. Menurut Pasat 3 ayat (1) UUK, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor perorangan yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Mengenai ketentuan ini, penjelasan pasal tersebut mengemukakan, ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri Debitor diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta). Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 3 ayat (1) UUK, Pasal 3 ayat (2) UUK menentukan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta. Putusan atas permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 6 ayat (4), harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.Pertanyaan yang timbul ialah, apa konsekuensi dan sanksinya apabila ketentuan mengenai batas waktu itu dilanggar? Ternyata UUK tidak menentukan sanksi apa pun. Mengingat kualitas Pengadilan Indonesia yang masih sangat menyedihkan pada saat ini, penulis meragukan jangka waktu tersebut akan a tau dapat dipatuhi dengan baik. Menurut hemat penulis pula, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit sangat pendek. Dikhawatirkan kualitas putusan yang diambil akan jauh dari adil dan memuaskan karena terpaksa dilakukan secara terburu-buru. Jangka waktu tersebut seyogianya lebih panjang. Paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari. Sehubungan dengan kemungkinan pengambilan putusan Pengadilan Niaga diambil melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, Mahkamah Agung RI dalam putusan mengenai permohonan Peninjauan Kembali No. 011PK/N/1999 dalam perkara PT Bank Yakin Makmur (PT Bank Yama) sebagai Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Termohon Pailit melawan P T Nassau Sport Indonesia sebagai Termohon PK/Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, sebab meskipun putusan dijatuhkan melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, hal tersebut tidak membatalkan putusan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Demikian ditentukan dalam Pasal 6 ayat (5) UUK. Selanjutnya Pasal 6 ayat (5) UUK menentukan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum (putusan serta-merta atau uitvoerbaar bij voorraad). Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan Niaga wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada Debitor, kepada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan kepada Kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan Niaga yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut (Pasal 6 ayat (6) UUK). PERMOHONAN SITA JAMINAN UU Kepailitan menerapkan automatic stay atau automatic standstill bukan sejak pernyataan pailit didaftarkan di Pengadilan Niaga, tetapi sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian selama berlangsungnya proses pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga terhadap permohonan pernyataan pailit, praktis tidak a da perlindungan yang berlaku demi hukum bagi para Kreditor terhadap kemungkinan Debitor memindahtangankan harta kekayaannya. Untuk keperluan perlindungan itu, Pasal 7 ayat (1) UUK memberikan ketentuan yang memungkinkan Kreditor atau Kejaksaan pemohon pernyataan pailit untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk: a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; b. atau b menunjuk Kurator Sementara untuk: 1. mengawasi pengelolaan usaha Debitor; dan 2. mengawasi pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator. Menurut penjelasan Pasal 7 UUK, upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.
26
PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA
Atau yang lazim disebut pembuktian secara “surnir". Penjelasan Pasal 6 ayat (3) UUK mengemukakan pula "Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, pembuktian mengenai hak Kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana." Pertanyaan yang timbul sehubungan dengan Pasal 6 ayat (3) uuk tersebut adalah apakah pasal itu harus diartikan bahwa apabila tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit, maka permohonan pailit itu harus ditolak oleh Pengadilan Niaga? Dengan kata lain, apakah untuk perkara pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang fakta dan keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka perkara tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada Pengadilan Niaga karena perkara yang demikian itu merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan perdata biasa? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut di atas, Mahkamah Agung dalam putusan No. 32K/N/1999 dalam perkara kepailitan antara PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. melawan (1) Abu Hermanto, (2) Wahyu Budiono, dan (3) PT Surya Andalas Corporation berpendapat bahwa apabila pembuktian tidak sederhana, maka pokok sengketa ma sih harus dibuktikan di Pengadilan Negeri. Dalam pertimbangannya antara lain Majelis Hakim Kasasi dalam perkara tersebut mengemukakan: Bahwa permohonan pailit tidak memenuhi syarat Pasal 6 ayat (3) Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998 karena pembuktian ternyata tidak sederhana (karena, penulis) dalam kasus ini ternyata berkaitan dengan hukum Inggris (sesuai dengan perjanjian antara Pemohon dan Termohon Kasasi) sehingga tentang pokok sengketa harus masih dibuktikan di Pengadilan Negeri (Perdata) Ini dapat diargumentasikan salah. Pasal 6 ayat (3) UUK sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, atau dengan kata lain fakta dan keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka kemudian perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Bila Pasal 6 ayat (3) UUK tersebut ditafsirkan seperti itu, maka samalah bahwa pada perkara-perkara utang-piutang yang sangat ruwet dan yang pembuktian fakta dan keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana, antara lain perkara-perkara kredit perbankan menjadi tidak mungkin bagi Kreditornya untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor. Maka menjadi tidak ada artinya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang merupakan sumber hukum kepailitan. Penafsiran yang demikian itu mengakibatkan Kreditor dari kredit perbankan yang ruwet, yaitu bank-bank, menjadi terpasung haknya untuk dapat mengajukan permohonan pailit. Hal ini sangat tidak adil. Penulis berpendapat bahwa Pasal 6 ayat (3) UUK hanyalah bertujuan mewajibkan hakim untuk tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya yaitu fakta dan keadaan yang merupakan syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) UUK. Tetapi bukanlah berarti bahwa apabila ternyata dalam perkara yang diajukan permohonan pernyataan kepailitannya itu tidak dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga atau Majelis Hakim Kasasi wajib menolak untuk memeriksa perkara itu sebagai perkara kepailitan karena perkara yang demikian itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (pengadilan perdata biasa). Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun Majelis Hakim Ka sasi wajib tetap memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit itu, sedangkan fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana tetap menjadi tanggung jawabnya dan bukan karena kenyataan yang demikian itu majelis Hakim Kepailitan harus terlebih dahulu mempersilakan para pihak untuk meminta putusan Pengadilan Negeri (pengadilan perdata biasa) mengenai fakta dan keadaan pokok perkaranya. Melainkan apabila a da fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang telah jatuh waktu dan tidak dibayar maka Pengadilan Niaga harus menerima kasus tersebut. DAYA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA Sebagaimana telah dikemukakan di atas, UUK menentukan bahwa putusan Pengadilan Niaga (putusan pengadilan tingkat pertama) diben daya "serta-merta" atau uitvoerbaar bij voorraad. Artinya, sekalipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi putusan itu telah seketika dapat dilaksanakan oleh Kurator sekalipun terhadap putusan itu dilakukan upaya-upaya hukum berupa Kasasi atau Peninjauan Kembali. Sifat putusan Pengadilan Niaga yang demikian itu ditentukan oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUK. Menurut Pasal 12 (ayat 1).
Pengaruh Pelaksanaan Eksekusi oleh Kurator dalam Hal Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Ditolak dalam Tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali Berkenaan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUK tersebut timbul masalah hukum yang mendasar. Apabila terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum berupa Kasasi a tau Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung me ngabulkan upaya hukum tersebut tetapi sementara itu Kurator telah melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, misalnya telah menjual sebagian dari harta pailit itu, bagaimana nasib barang Debitor yang telah dibeli oleh orang lain itu? Bagaimana pula nasib pembeli, apakah pembeli diwajibkan untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada Debitor? Bagaimana pula halnya apabila barang tersebut telah telanjur dijual oleh pembeli kepada pihak lain lagi? Apakah pihak lain itu juga berkewajiban untuk mengembalikan barang itu kepada penjualnya (kepada pembeli pertama yang membeli barang itu dari Kurator) atau wajib mengembalikan langsung kepada Debitor? Kalau pembeli atau pihak lain yang telah menjadi pembeli tingkat kedua diwajibkan untuk mengembalikan barang yang elah dibelinya itu, bukanlah akan timbul ketidakpastian hukum bagi pembeli harta pailit berdasarkan putusan serta-merta yang diambil oleh Pengadilan Niaga (pengadilan tingkat pertama). Bukankah semestinya apabila hukum memberikan jaminan kepastian hukum bagi pembeli, lebih lagi bagi pembeli yang beritikad baik. Bukankah kepastian Um memang merupakan salah satu tujuan hukum?
27
Berkenaan dengan penanyaan-pertanyaan itu, bagaimana sikap UUK? Jawaban atas masalah-masalah hukum tersebut di atas diberikan oleh Pasal 12 ayat (2) UUK. Menurut Pasal 12 ayat (2) UUK putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi atau Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUK, tetap sah dan mengikat bagi Debitor. Sehubungan dengan pendirian UUK sebagaimana ditentukan oleh Pasal 12 ayat (2) tersebut maka dengan demikian pembeli tidak berkewajiban mengembalikan barang yang telah dibelinya dengan kata lain yang bersangkutan boleh tetap memilikinya, dan berhak memindahtangankan barang tersebut kepada pihak lain. Tanpa adanya ketentuan Pasal 12 ayat (2) UUK itu maka ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang memberi sifat serta-merta kepada putusan Pengadilan Niaga (putusan pengadilan tingkat pertama) tidak mempunyai arti yuridis apa pun. Sehubungan dengan sikap UUK sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pasal 12 ayat (2) tersebut, maka memang tidak dapat dihindari kemungkinan terjadinya kerugian yang sangat fatal bagi kelangsungan usaha Debitor setelah pembatalan putusan pernyataan pailit oleh Mahkamah Agung. Tidak mustahil yang telah berhasil dijual oleh Kurator justru adalah harta utama yang mutlak diperlukan bagi operasi kegiatan usaha Debitor, karena tanpa dimilikinya harta atau barang tersebut mustahil bagi Debitor untuk dapat meneruskan lagi kegiatan bisnisnya. Misalnya usaha Debitor adalah perhotelan dan harta pailit Debitor adalah sebuah hotel. Apabila yang berhasil dijual oleh Kurator adalah gedung hotel itu, maka mustahil bagi Debitor untuk dapat meneruskan usaha perhotelannya setelah putusan pernyataan pailit itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Atau misalnya usaha Debitor adalah bidang manufaktur semen dan Debitor memiliki sebuah pabrik semen. Apabila yang berhasil dijual oleh Kurator adalah pabrik semen yang merupakan bagian dari harta pailit Debitor, maka mustahil bagi Debitor untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya di bidang manufaktur semen. Mengenai hal ini UUK tidak menyikapinya. Seakan-akan UUK bersikap: "Ya hal yang demikian itu adalah nasib buruk Debitor yang harus dipikulnya". Sebaiknya UUK menentukan bahwa yang boleh dilakukan oleh Kurator terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) itu, adalah tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit kecuali melakukan penjualan harta tetap yang merupakan harta yang mutlak diperlukan bagi kegiatan usaha atau bisnis Debitor, yang tanpa dimilikinya lagi harta tetap itu oleh Debitor maka tidak mungkin lagi bagi Debitor untk dapat melanjutkan usaha atau bisinisnya seandainya putusan pernyataan pailit itu dibatalkan.
TRANSPARANSI KEPAILITAN
Oct 3, '05 1:23 PM for everyone
Category: Other TRANSPARANSI KEPAILITAN
Hal-hal yang Menyangkut Kepailitan Harus Dapat Diketahui oleh Umum Sehubungan dengan itu, maka pertanyaannya adalah apakah UUK memberikan sifat transparan terhadap hal-hal yang menyangkut kepailitan? Bagaimana UUK mengatur mengenai transparansi itu? Apa cara-cara yang digunakan oleh UUK untuk memberikan transparansi kepailitan kepada umum (publik)? Bila kita simak dengan cermat ketentuan-ketentuan dalam UUK dapat kita ketahui bahwa UUK memang menganut asas keterbukaan atau asas transparansi bagi umum (publik). Ada berbagai cara yang ditentukan dalam UUK yang dapat menjamin terlaksananya transparansi publik tersebut. Cara yang pertama adalah keharusan untuk memuat hal-hal tertentu dalam Berita Negara. Cara yang kedua adalah keharusan bagi Pengadilan Niaga untuk mengadakan dan menyediakan daftar atau register umum di kantor kepaniteraan. Daftar atau register itu harus dibuat dan disediakan oleh Panitera Pengadilan Niaga dan yang setiap saat dapat di lihat oleh siapa pun. Cara yang ketiga ialah putusan penga-bulan atau penolakan permohonan pernyataan pailit yang harus diputuskan oleh hakim di dalam sidang yang terbuka bagi umum. 1. Pengumuman dalam Berita Negara Ini adalah mengenai pemuatan hal-hal yang menyangkut kepailitan dalam Berita Negara. Dalam Bab Kepailitan dari UUK terdapat berbagai ketentuan (pasal dan atau ayat) yang mengharuskan pemuatan hal yang diatur dalam pasal atau ayat itu di dalam Berita Negara. Menurut Pasal 13 ayat (4) UUK, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal se bagai berikut: a. Ikhtisar putusan pernyataan pailit; b. Identitas, alamat, dan pekerjaan Debitor; c. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara Kreditor, apabila telah ditunjuk; d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor; dan e. Identitas Hakim Pengawas. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Fv, tiap pemuatan dalam Berita Negara yang diperintahkan dalam Bab I Kepailitan dari UUK tersebut dilakukan secara cuma-cuma.
28
Pasal 16 ayat (2) Fv menentukan bahwa surat yang dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam UUK, bebas bea meterai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Fv, pembebasan bea meterai itu tidak termasuk: - berita acara dan akta yang berisi penjualan atau perjanjian lainnya; - akta balik nama mengenai benda tak bergerak a tau kapal yang termasuk harta pailit; - Semua surat (dokumen) yang berisi perselisihan hukum tentang hak dan kewajiban harta pailit, kecuali yang diterbitkan atas petunjuk Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118. UUK memberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara cuma-cuma atas perintah pengadilan. Hal itu dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 16 ayat (4) Fv. Pasal 16 ayat (4) menentukan bawa perintah untuk mengadakan pemeriksaan perkara kepailitan secara cuma-cuma, mengakibatkan pula pembebasan dari biaya kepaniteraan. Artinya, kalau pemeriksaan kepailitan itu diperintah oleh hakim dilaksanakan secara cuma-cuma (tidak dipungut biaya), maka biaya kepaniteraan juga tidak dapat dipungut dan tidak perlu dibayar. 2. Pencatatan dalam Register Umum Cara kedua yang ditentukan oleh UUK untuk menjamin transparansi publik mengenai kepailitan adalah keharusan penyediaan daftar atau daftar umum oleh Panitera Pengadilan Niaga. Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Fv, pada setiap Pengadilan Niaga harus diadakan daftar (register) umum oleh Panitera yang didalamnya harus dicatat secara berurutan tanggalnya yang memuat: 1. Ikhtisar mengenai putusan-putusan pengadilan pernyataan pailit atau pembatalan pailit. 2. Uraian mengenai isi putusan dan pengesahan perdamaian. 3. Pembatalan perdamaian. 4. Jumlah-jumlah pembagian dalam suatu penyelesaian. 5. Pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud Pasal 15. 6. Rehabilitasi terhadap Debitor pailit. Bagaimana bentuk Register Umum itu? Menurut Pasal 18 ayat (2) UUK, bentuk dan isi daftar (register) itu ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUK, daftar (register) itu harus terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh melihat isi register itu. Menurut Pasal 18 ayat (4) Fv, pada register tersebut harus dimuat suatu indeks yang disusun menurut abjad. 3. Pemeriksaan dan Pengucapan Putusan Kepailitan Terbuka untuk Umum Cara ketiga yang ditentukan oleh UUK untuk menjamin transparansi publik ialah bahwa pemeriksaan dan pengucapan putusan pengadilan terbuka untuk umum. Asas ini adalah asas yang ditetapkan oleh HIR. Oleh karena menurut Pasal 284 UUK kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku, yaitu HIR, diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga maka ketentuan HIR yang menentukan bahwa pemeriksaan dan pengucapan putusan pengadilan adalan terbuka untuk umum, maka asas ini berlaku pula bagi Pengadilan NiagaKhusus untuk kepailitan, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal a yat (4) UUK. Pasal 10 ayat (4) UUK menentukan bahwa putusan atas permohonan Kasasi diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan mengenai pencabutan kepailitan oleh Pengadilan Niaga menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Fv harus diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Menurut Pasal 289 ayat (2) UUK putusan atas Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sebagai konsekuensi dari berlakunya asas transparansi dalam kepailitan sebagaimana telah diuraikan di atas, berlaku pula fiksi hukum dalam kepailitan bahwa: "Setiap orang dianggap mengetahui mengenai kepailitan seorang Debitor". Fiksi hukum itu lebih luas lagi berlakunya daripada sekadar mengenai kepailitan Debitor. Bukan saja setiap orang dianggap mengetahui tentang kepailitan seorang Debitor, tetapi juga dianggap mengetahui tentang perdamaian dalam rangka PKPU, tentang perdamaian setelah pernyataan pailit, tentang pencabutan kepailitan, dan lain-lain.
PANITIA KREDITOR
Panitia Kreditor dibuat untk mengatasi kesulitan untk dapat berhubungan dengan masing masing kreditor yang jumlahnya banyak. Pembentukan Panitia Kreditor Menurut Pasal 71 ayat (1) Fv, bila dianggap penting atau bila dikehendaki bagi kepentingan harta pailit, dalam keputusan pernyataan pailit atau dalam ketetapan yang diadakan kemudian, Pengadilan Niaga dapat membentuk suatu Panitia Kreditor Sementara yang terdiri dari 1-3 anggota yang dipilih dari para Kreditor yang dikenalnya dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada Kurator sepanjang belum ada keputusan tentang Panitia Kreditor Tetap sebagaimana disebut dalam pasal 72 UUK. Sekalipun pembentukan Panitia Kreditor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Fv ini bukan merupakan keharusan bagi Pengadilan Niaga untuk membentuknya, namun para Kreditor dapat meminta agar Panitia Kreditor Sementara tersebut dibentuk Panitia Kreditor Tetap dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUK.
29
Orang yang diangkat sebagai anggota panitia, menurut Pasal 71 ayat (2) Fv dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan segala pekerjaan berkaitan dengan keanggotaan yang bersangkutan di dalam panitia tersebut. Sedangkan menurut Pasal 71 ayat (3) Fv, bila seorang anggota Panitia Kreditor Sementara itu menolak untuk diangkat sebagai anggota, berhenti sebagai anggota atau meninggal dunia, maka Pengadilan Niaga mengisi lowongan itu dengan mengangkat seorang calon yang dicalonkan oleh Hakim Pengawas. Pasal 72 ayat (1) UUK menentukan, setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor secara tetap (Panitia Kreditor Te tap). Menurut Pasal 72 ayat (2) UUK, atas permintaan [seorang] Kreditor konkuren berdasarkan putusan Kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa da lam Rapat Kreditor, Hakim Pengawas [wajib]: a. Mengganti Panitia Kreditor Sementara, apabila [sebelumnya] dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk Panitia Kreditor Sementara. b. Membentuk Panitia Kreditor [Tetap], apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat Panitia Kreditor [Tetap]. Sedangkan menurut Pasal 72 ayat (3) Fv, apabila seorang anggota menolak untuk diangkat sebagai anggota Panitia Kreditor Tetap, berhenti atau meninggal dunia, maka Hakim Pengawas mengisi lowongan tersebut dengan mengangkat penggantinya.
Tugas Panitia Kreditor Pasal 73 Fv menentuan, Panitia Kreditor setiap waktu berhak meminta agar diperlihatkan semua buku dan semua surat yang bersangkutan dengan kepailitan. Kurator wajib memberikan kepada Panitia segala keterangan yang diminta oleh Panitia. Menurut Pasal 74 Fv, Kurator dapat setiap waktu mengadakan rapat dengan Panitia Kreditor untuk meminta nasihatnya, bila dianggap perlu. Dari bunyi ketentuan Pasal 74 Fv tersebut, Kurator tidak wajib meminta nasihat Panitia Kreditor. Kurator tidak terikat untuk wajib memenuhi apa yang dinasihatkan oleh Panitia Kreditor. Secepatnya Kurator harus memberitahukan kepada Panitia Kreditor mengenai penolakan Kurator terhadap apa yang dinasihatkan oleh Panitia Kreditor. Dalam hal nasihat Panitia Kreditor tidak dituruti oleh Kurator, maka Panitia Kreditor dapat minta keputusan tentang hal itu kepada Hakim Pengawas. Bila Panitia Kreditor menyatakan maksudnya untuk minta keputusan Hakim Pengawas, Kurator wajib menangguhkan selama 3 (tiga) hari pelaksanaan perbuatan yang direncanakannya yang berlawanan dengan nasihat Panitia Kreditor itu. Demikian menurut Pasal 76 Fv. Namun dalam hal Kurator akan mengajukan gugatan, Kurator wajib meminta nasihat Panitia Kreditor. Demikian ditentukan oleh Pasal 75 Fv. Menurut Pasal 75 ayat (1) Fv, Kurator wajib meminta nasihat Panitia Kreditor sebelum mengajukan atau melanjutkan suatu gugatan atau mengadakan pembelaan terhadap gugatan yang sedang diurus. Menurut Pasal 75 ayat (1) Fv lebih lanjut, nasihat tersebut tidak perlu diminta oleh Kurator kepada Panitia Kreditor apabila: a. Mengenai sengketa dalam pencocokan utang-piutang. b. Mengenai meneruskan atau tidaknya pengelolaan perusahaan. c. Mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasa l 39, Pasal 57 ayat (2), Pasal 97, Pasal 98, Pasal 170 ayat (3), Pasal 172. d. Mengenai cara pemberesan harta pailit serta penjualannya. e. Mengenai saat atau jumlah pembagian harta pailit yang harus dilakukan oleh Kurator. Menurut Pasal 75 ayat (2) Fv, Kurator juga tidak memerlukan nasihat Panitia Kreditor, apabila Kurator telah memanggil Panitia Kreditor agar mengadakan rapat untuk memberi nasihat, tetapi nasihat tersebut ternyata tidak diberikan meskipun Kurator telah mengindahkan jangka waktu yang patut untuk keperluan tersebut. Rapat Panitia Kreditor Pasal 77 ayat (1) Fv menentukan, Hakim Pengawas memimpin Panitia Kreditor. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Fv, Kurator wajib hadir dalam setiap ra pat Panitia Kreditor. Hakim Pengawas, menurut Pasal 77A ayat (1) UUK menentukan tanggal, waktu, dan tempat Rapat Kreditor Pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77A ayat (2) UUK, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan Rapat Kreditor Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A ayat (1) UUK. Sedangkan Pasal 77A ayat (3) UUK menentukan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat tercatat a tau melalui kurir. Mengenai sahnya putusan Rapat Panitia Kreditor diatur dalam Pasal 78 UUK. Menurut Pasal 78 ayat (1) UUK, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, segala putusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para Kreditor dan/atau kuasa para Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan. Rapat Panitia Kreditor dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu setelah diselenggarakannya Rapat Kreditor Pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77A itu. Menurut Pasal 81 ayat (1) Fv, Rapat Panitia Kreditor dapat diadakan setiap waktu: a. Bila hal itu dianggap perlu oleh Hakim Pengawas, atau b. Bila diminta oleh Panitia Kreditor dengan alasan yang kuat, atau c. Bila diminta oleh paling se dikit 5 (lima) orang Kreditor yang mewakili 1/5 dari semua tagihan yang diakui atau telah diterima
30
dengan bersyarat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Fv, Hakim Pengawas menentukan hari, jam, dan tempat rapat diselenggarakan. Kurator harus memanggil para Kreditor yang me mpunyai hak suara dengan menu panggilan itu dalam bentuk iklan dalam surat-surat kabar sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 13 dan dengan mengirimkan surat-surat undangan. Dalam iklan dan surat-surat undangan tersebut harus dimuat agenda yang akan dibicarakan dalam rapat. Hakim Pengawas harus menentukan jarak waktu yang harus diperhatikan antara hari panggilan rapat dan hari penyelenggaraan rapat (Pasal 81 ayat (3) Fv.) Para Kreditor yang Mempunyai Hak Suara Siapakah yang mempunyai hak suara di dalam Rapat Panitia Kreditor? Menurut Pasal 79 Fv, yang mempunyai hak suara ialah: • Para Kreditor yang diakui, dan • Mereka yang diterima sebagai Kreditor dengan bersyarat • Pembawa piutang yang telah dicocokkan berdasarkan surat berharga atas unjuk. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 79 Fv ini, harap diperhatikan pula ketentuan Pasal 117, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 130, dst yang berkaitan dengan pencocokan utang. Oleh Pasal 80 Fv ditentukan bahwa bagi para Kreditor yang telah memberitahukan kepada Kurator bahwa untuk kepailitan tersebut telah diangkat seorang kuasa atau pada suatu rapat telah menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka semua panggilan dan pemberitahuan harus dikirimkan kepada penerima kuasa atau wakil tersebut, kecuali atas permintaan secara tertulis kepada Kurator yang meminta agar panggilan atau pemberitahuan itu dikirimkan kepada Kreditor sendiri atau kepada penerima kuasa yang lain. Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa menurut Pasal 78 ayat (1) UUK, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, segala putusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para Kreditor dan atau kuasa para Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan. Bagaimana perhitungan jumlah hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) UUK itu? Pasal 78 ayat (2) UUK menentukan bahwa perhitungan jumlah hak Kreditor diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahPeraturan Pemerintah No. 80 tanggal 13 Nopember 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor. Menurut Pasal 1 Peraturan P emerintah No. 80 Tahun 1998, kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang tentang kepailitan, segala utusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para Kreditor dan atau kuasa para Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan. Bunyi Pasal 1 PP No. 80 Tahun 1998 tersebut sama dengan ketentuan Pasal 78 UUK. Menurut Pasal 2 PP No. 80 Tahun 1998 itu, perhitungan jumlah hak suara Kreditor ditentukan sebagai berikut: (1) Setiap Kreditor yang mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berhak mengeluarkan satu suara. (2) Dalam hal Kreditor mempunyai piutang lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Kreditor berhak memperoleh satu suara tambahan. (3) Dalam hal terdapat sisa dari kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditentukan sebagai berikut: a. apabila sisa kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sisa ini tidak diperhitungkan mendapat suara tambahan; b. apabila sisa kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau lebih, sisa ini diperhitungan untuk mendapat satu suara. Pasal 3 dari PP itu menentukan: Dalam hal piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 nilainya tidak dapat ditetapkan secara pasti, atau ditentukan dalam valuta asing atau tidak ditetapkan dalam mata uang, maka piutang tersebut harus ditetapkan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Ketentuan Pasal 78 ayat (3) UUK menentukan bahwa pemecahan piutang yang dilakukan setelah pernyataan pailit ditetapkan, tidak memiliki hak suara. Maksud ketentuan ini adalah untuk menghindari dilakukannya pemecahan piutang oleh para Kreditor tertentu yang bertujuan untuk menambah hak suara bagi para Kreditor yang bersangkutan dengan cara mengalihkan jumlah piutangnya kepada beberapa Kreditor baru yang pada hakikatnya para Kreditor baru itu adalah "antek-antek" para Kreditor yang bersangkutan.
HARTA PAILIT
Harta Debitor yang Termasuk Harta Pailit Menurut Pasal 19 Fv, kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor yang ada pada saat pernyataan pailit itu diputuskan maupun terhadap semua kekayaan yang diperoleh oleh Debitor selama Debitor berada dalam kepailitan, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 20 Fv. Ketentuan Pasal 19 Fv tersebut merupakan pelaksanaan dari, dan oleh karena itu sejalan dengan, ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Sebagaimana diketahui, menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang
31
Debitor. Mengingat ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut di atas, maka harta kekayaan debitor bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, bangunan. Termasuk bila di dalamnya adalah barang-bara baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berada di dalam penguasaan orang lain yang terhadap barang-barang itu Debitor memiliki hak seperti barang-barang Debitor yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak. Menurut Pasal 20 RUU Kepailitan, "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Pada hakikatnya ketentuan Pasal 20 RUU Kepailitan tersebut sama dengan Pasal 19 Fv. Harta Debitor yang Tidak Termasuk Harta Pailit Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 19 Fv tersebut di atas bukan tanpa pengecualian. Artinya, bukan tidak ada di antara harta kekayaan Debitor, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit. Pengecualian itu ditentukan dalam Pasal 20 Fv. Menurut Pasal 20 Fv, dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor pada saat putusan pailit dikeluarkan dan yang diperoleh oleh Debitor selama berada dalam kepailitan dikecualikan dari harta pailit adalah: 1. Barang-barang yang disebutkan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 451 No. 2 - 5, uang atau gaji tahunan yang disebutkan dalam Reglemen tersebut Pasal 749 ayat 3, dan hak cipta, atas hal mana tidak dapat diadakan penyitaan seperti diuraikan dalam Hukum Acara Perdata tersebut Pasal 452 ayat (1), kecuali bila dalam kepailitan ini telah diajukan oleh para Kreditor penagihan utang- utang seperti yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal tersebut; 2. Semua hasil pendapatan Debitor pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sekadar atau sejauh hal itu ditetapkan oleh Hakim Pengawas; 3. Uang yang diberikan kepada Debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundangundangan; 4. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti yang dimaksud dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 311 untuk menutup beban yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 312 itu; 5. tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh Debitor pailit berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 318. Selain harta kekayaan Debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Fv tersebut di atas, me ngingat hak separatis yang dimiliki oleh Kreditor pemegang hak jaminan, harta kekayaan Debitor yang telah dibebani dengan suatu Hak Jaminan, yaitu Hak Tanggungan, Hipotek, Gadai dan Fidusia, dikecualikan pula dari harta pailit Dalam RUU Kepailitan harta kekayaan Debitor yang tidak termasuk dalam harta pailit ditentukan di dalam Pasal 21. Menurut Pasal 21 RUU Kepailitan: 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku terhadap: a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluargnya, yang terdapat di tempat itu; b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Status Barang yang Diperoleh Debitor Setelah Putusan Pailit Selama berlangsungnya kepailitan, yaitu selama putusan Pengadilan Niaga yang telah menyatakan Debitor pailit tidak diubah sebagai akibat upaya hukum berupa Kasasi atau Peninjauan Kembali, atau selama Kurator belum selesai dengan tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta pailit, maka barang berupa apa pun juga yang diperoleh kemudian oleh Debitor selama kepailitan berlangsung, demi hukum masuk ke dalam harta pailit. (Pasal 19 Fv dan Pasal 20 RUU Kepailitan.) Asas ini sejalan dengan asas yang termuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan Debitor. Harta Pailit menurut US Bankruptcy Code Menurut US Bankruptcy Code, semua harta (property) sebelum bankruptcy dimana Debitor mempunyai kepentingan menjadi property of the estate, tetapi Debitor diperbolehkan untuk meminta pengecualian agar terhadap harta kekayaan tertentu miliknya tidak menjadi property of the estate. Demikian menurut section 522(b)(1).63 Bila diberikan pengecualian, maka pada umumnya Debitor diperbolehkan untuk tetap memiliki harta kekayaan yang dikecualikan itu. Artinya, harta yang dikecualikan itu tidak didistribusikan kepada dilindungi terhadap tagihan-tagihan dari kebanyakan Krecitor, tapi pengecualian itu tidak berlaku terhadap 4 (empat) kelompok Kreditor yaitu: 1. Para Kreditor yang memiliki tagihan pajak yang belum dibebas (belum me mperoleh discharge) berdasarkan ketentuan section 523(a)(1). 2. Suami atau istri, bekas suami atau istri dan anak-anak dari Debitor yang memiliki tagihan dalam negeri (domestic claim) yang
32
belum dibebaskan (belum memperoleh discharge) berdasarkan ketentuan section 523(a)(5). 3. Para Kreditor yang memiliki tagihan yang timbul setelah diajukannya permohonan pailit. 4. Para Kreditor pemegang hak jaminan (liens) yang dibebankan atas harta kekayaan yang tagihannya belum bebas karena pelunasan (redemption). Apabila menurut UUK berubahnya status harta kekayaan Debitor menjadi harta pailit adalah setelah adanya putusan pailit Pengadilan Niaga terhadap Debitor, sekalipun putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap karena terhadap putusan tersebut masih diupayakan untuk diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali, tidak demikian halnya menurut ketentuan US Bankruptcy Code. Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa dalam US Bankruptcy Code istilah harta pailit disebut property of the estate. Menurut section 541(a) US Bankruptcy Code, "estate" tercipta sejak pengajuan permohonan pailit (filing of a bankruptcy petition). Sejak pengajuan pailit itu secara otomatis harta kekayaan Debitor berubah statusnya menjadi property of the estate. Seperti tadi telah dikemukakan di atas bahwa menurut US Bankruptcy Code property yang diperoleh setelah diajukannya permohonan pailit (after the filing of a bankruptcy petition) tidak termasuk property of the estate. Hal ini berbeda dengan ketentuan UUK yang menentukan bahwa setelah harta kekayaan Debitor berubah statusnya menjadi harta pailit, yaitu sejak putusan penyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua benda yang diperoleh oleh Debitor pailit setelah waktu itu juga menjadi bagian dari harta pailit. Pengecualian: 1. apabila property yang diperoleh oleh Debitor atau Debitor menjadi berhak atas barang itu dalam jangka waktu 180 hari setelah pengajuan permohonan pailit (the filing of the petition) melalui: a. bequest, devise, or inheritance; b. property settlement of a divorce decree; c. as beneficiary of a life insurance policy. Demikian ditentukan oleh section 541(a)(5) 2. Pendapatan yang diperoleh atau berasal dari property of the estate. Demikian ditentukan menurut section 541(a)(6). Misalnya, Trumps mengajukan permohonan melakukan reorganization berdasarkan Chapter 11. Oleh karena itu maka bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Debitor merupakan property of the estate, dan sewa atas bangunan tersebut yang diterima setelah pengajuan permohonan pailit menjadi bagian dari property of the estate. 3. Dalam hal perkara kepailitan berdasarkan Chapter 13, upah yang diterima dan property lain yang diperoleh oleh Debitor setelah diajukan permohonan kepailitan berdasarkan Chapter 13 menjadi bagian dari property of the estate. Demikian menurut section 1306. 4. Hasil konversi dari property of the estate setelah diajukannya permohonan pailit, menjadi bagian dari property of the estate. Misalnya Homer dan Mark Simpson mengajukan permohonan pailit berdasarkan Chapter 13 dan ternyata keesokan harinya rumah mereka hancur karena ledakan. Hasil asuransi yang diperoleh oleh mereka merupakan bagian dari property of the estate.
HARTA SUAMI ISTRI DALAM KEPAILITAN Sistem hukum perkawinan bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) mengenal asas bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlaku percampuran atau persatuan harta kekayaan antara suami dan istri, sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian antara suami dan istri (Pasal 119 (1) KUH Perdata). Dengan kata lain, apabila di antara suami-istri diinginkan agar tidak terjadi demi hukum persatuan harta kekayaan, maka sebelum melangsungkan perkawinan mereka harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian kawin (Pasal 147 KUH Perdata). Sepanjang perkawinan, persatuan harta kekayaan itu tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan perjanjian di antara suami dan istri (Pasal 119 (2) dan Pasal 186 ayat (2) KUH Perdata). Persatuan harta kekayaan itu hanya dapat diubah dengan putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 186 ayat (1) KUH Perdata, tuntutan tersebut hanya dapat diajukan oleh istri dan hanya apabila suami telah melakukan atau bersikap sebagai berikut: 1) Jika suami karena kelakuannya yang nyata-nyata tidak baik yang telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu telah menghadapkan segenap anggota keluarganya kepada bahaya keruntuhan; 2) Jika karena tidak tertibnya atau cara suami mengurus harta kekayaan tersebut tidak baik dan se bagai akibatnya tidak ada lagi jaminan bagi harta kawin (harta bawaan) istri dan bagi segala hak istri, atau jika karena kelalaian besar dari suaminya dalam mengurus harta kawin istri maka harta kawin istri itu dalam keadaan bahaya. Menurut ketentuan Pasal 139 KUH P erdata, dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri berhak melakukan penyimpanan terhadap ketentuan undang-undang yang menyangkut persatuan harta kekayaan [penyimpangan terhadap Pasal 119 KUH Perdata], sepanjang perjanjian itu tidak menyalahi kesusilaan, ketertiban nmum dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal selanjutnya yang menyangkut perjanjian kawin. Dengan ancaman kebatalan [batal demi hukum], perjanjian kawin itu menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) KUH Perdata harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Dengan kata lain, a pabila perjanjian itu dibuat bukan dengan akta notaris, sekalipun perjanjian itu dibuat dengan akta otentik tetapi bukan pejabat umum yang berkedudukan dan berfungsi sebagai notaris atau apalagi apabila perjanjian kawin itu dibuat dengan akta di bawah tangan, maka perjanjian kawin itu tidak sah, sehingga dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum. Perjanjian kawin tersebut, menurut Pasal 147 a yat (2) KUH Perdata mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya Pasal 147 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa tidak boleh diperjanjikan bahwa perjanjian itu mulai berlaku untuk suatu waktu yang lain (tidak sejak perkawinan dilangsungkan). Setelah perkawinan berlangsung, menurut Pasal 149 KUH Perdata perjanjian itu dengan cara apa pun tidak boleh diubah.
33
Mengenai persatuan harta kekayaan suami-istri diatur dalam Buku I Bab Keenam KUH Perdata mulai Pasal 119-138. Sedangkan mengenai perjanjian kawin diatur dalam KUH Perdata dalam Buku I Bab Ketujuh dan Bab Kedelapan Pasal 139-185. Dalam bab ini akan dibahas mengenai ketentuan UUK berkenaan dengan harta kekayaan suami-istri yang berada dalam persatuan harta kekayaan. Harta Pailit Debitor Perorangan dengan Perjanjian Kawin Menurut Pasal 60 ayat (1) Fv, bila seorang suami dinyatakan pailit, istri dibolehkan mengambil kembali semua barang bergerak dan barang tidak bergerak kepunyaannya sendiri, yang tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan. Pasal 60 ayat (2) Fv menentukan bawa bila suami atau istri dalam perkawinannya membawa barang yang tidak dimasukkan dalam harta persatuan (kawin dengan perjanjian kawin), maka hal yang demikian harus dibuktikan menurut ketentuan Pasal 150 KUH Perdata Menurut pasal 150 KUH Perdata: Dalam hal tidak adanya persatuan harta kekayaan antara suami dan istri, mengenai masuknya barang-barang bergerak terkecuali suratsurat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat efek dan surat-surat piutang lainnya atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain kecuali dengan cara mencantumkan hal itu dalam perjanjian kawin, atau dengan cara membuktikannya dengan surat perteiaan yang ditanda-tangani oleh notaris dan para pihak yang bersangkutan dan surat tersebut harus dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin tersebut yang mengenai hal itu harus pula dicatat dalam perjanjian kawin itu. Menurut Pasal 60 ayat (3) Fv, bila se lama perkawinan terdapat barang bergerak yang diwariskan, dihibah-wasiatkan, dihibahkan kepada istrinya, maka bila terjadi perselisihan mengenai barang tersebut, hal tersebut harus dibuktikan menurut cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 KUH Perdata. Pasal 166 KUH Perdata me nentukan: Tentang adanya barang-barang yang bergerak yang sebagai warisan, atau hibah jatuh pada suami dan istri masing-masing sepanjang perkawinan, harus dapat diperlihatkan dengan suatu surat pertelaan. Dalam hal tak adanya surat pertelaan, yang memuat segala barang bergerak yang jatuh pada suami sepanjang perkawinan, atau dalam hal tak adanya surat-surat yang memperlihatkannya, maka tak berhaklah si suami mengambil kembali barang-barang itu sebagai miliknya. Dalam hal tak adanya surat perteiaan tentang segala barang bergerak yang jatuh pada istri sepanjang perkawinan, atau dalam hal tak adanya surat-surat yang memperlihatkan jenis apakah barang-barang itu, atau, berapakah harga masing-masing, maka si istri atau para ahli warisnya, berhak membuktikan adanya atau harganya barang-barang itu dengan saksi-sakti ataupun jika perlu dengan memperlihatkan adanya pengetahuan umum. Apabila terjadi perselisihan mengenai barang yang berasal dari penanaman modal atau yang dibeli dengan uang kepunyaan istri yang berada di luar harta persatuan, menurut Pasal 60 ayat (4) Fv istri boleh mengambil kembali barang tersebut bila ia dapat membuktikan dengan menggunakan surat bukti yang cukup dan hakim dalam hal ini a kan menetapkan kebenaran dari kepemilikan istri tersebut. Mengingat perselisihan ini berkaitan dangan kepailitan, maka menurut pendapat penulis, hakim yang dimaksud dalam pasal ini haruslah hakim Pengadilan Niaga. Bagaimana halnya bila barang tersebut telah dijual oleh suaminya? Menurut Pasal 60 ayat (5) Fv, bila barang kepunyaan istri itu telah dijual oleh suaminya, akan tetapi belum dibayarkan atau uang hasil penjualannya masih terpisah dari harta pailit (belum dimasukkan/dicampurkan kedalam harta pailit), maka istri boleh mengambil uang pembayaran a tau uang hasil penjualan tersebut. Dalam hubungan suami dan istri yang mengadakan perjanjian kawin (perjanjian pisah harta) adalah lazim dan sering terjadi bahwa di antara mereka dilakukan pinjam-meminjam. Apabila terjadi hal yang demikian itu, pertanyaan yang timbul ialah apakah suami atau istri dalam kedudukannya selaku Kreditor terhadap pasangan kawinnya dapat tampil sebagai Kreditor dalam kepailitan pasangannya? Pertanyaan ini dijawab oleh Pasal 60 ayat (6) Fv. Menurut Pasal 60 ayat (6) Fv, untuk piutang pribadinya, istri dapat tampil selaku Kreditor terhadap suaminya. Pasal 61 Fv menentukan bahwa istri tidak boleh mengajukan tuntutan atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perkawinan dengan bersyarat. Selanjutnya Pasal 61 Fv menentukan bahwa para Kreditor tidak boleh memanfaatkan yang telah diperjanjikan oleh istri dalam Perkawinan dengan bersyarat. Harta Pailit Debitor Perorangan dengan Persatuan Harta Bagaimana UUK mengatur mengenai harta persatuan suami-istri apabila suami dinyatakan pailit? Pasal 62 ayat (1) Fv menentukan bahwa kepailitan seorang suami atau istri yang kawin dengan persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan dari persatuan harta tersebut. Selanjutnya Pasal 62 ayat (1) Fv menentukan bahwa dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Fv, maka kepailitan itu meliputi semua harta kekayaan dalam perkawinan dengan persatuan harta. Ketentuan pasal ini sejalan dengan ketentuan Pasai 21 Fv yang menentukan bahwa dalam perkataan "Debitor pailit" termasuk juga suami atau istri Debitor pailit yang kawin atas dasar persatuan harta kekayaan. Dengan kata lain kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga pailitnya sang istri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan (tidak membuat perjanjian pisah harta dalam perkawinan mereka). Apa yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) Fv bagian yang pertama itu mendapat penegasan dalam Pasal 227 ayat (1) Fv. Pasal 227
34
ayat (1) Fv menentukan bahwa bila Debitor yang telah kawin dengan persatuan harta, maka yang termasuk harta kekayaan Debitor adalah segala kekayaan dan beban pembayaran utang-utangnya adalah atas harta kekayaan tersebut. Artinya, apabila suami atau istri yang kawin dengan persatuan harta kekayaan dinyatakan pailit, maka harta persatuan itu menjadi harta pailit seluruhnya. Dalam hal yang demikian itu (yaitu Debitor pailit telah melaksanakan perkawinan dengan persatuan harta), menurut ketentuan Pasal 227 ayat (2) Fv berlaku juga ketentuan Pasal 60 Fv dan Pasal 61 Fv. Menurut Pasal 62 ayat (2) Fv, bahwa bagi perbuatan hukum yang mengakibatkan terikatnya harta persatuan tersebut, tidak perlu diindahkan siapakah di antara suami atau istri itu yang melakukan perbuatan hukum itu. Dengan kata lain, baik utang itu dibuat oleh suami ataupun oleh istri, maka utang itu menjadi beban harta persatuan bila salah satu di antara mereka dinyatakan pailit oleh pengadilan.
KURATOR
Dengan adanya pernyataan pailit, Debitor demi hukum terhitung sejak hari pernyataan pailit itu kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan (Pasal 22 Fv). Kurator adalah orang yang mengurus kegiatan Debitor setelah pernyataan pailit tersebut. Pengangkatan, Penggantian dan Perhentian Kurator - Pasal 13 ayat (2) UUK, bila Debitor atau Kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator. - UUK tidak memberikan ketentuan mengenai bagaimana halnya apabila baik Debitor atau Kreditor masing-masing menunjuk Kurator yang berbeda, sedangkan mereka tidak bersepakat mengenai penunjukan tersebut. - Dari bunyi ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUK dapat disimpulkan bahwa pengangkatan Kurator itu adalah kewenangan pengadilan. Pengangkatan tersebut menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUK dapat diusulkan baik oleh Debitor maupun oleh Kreditor. - Tidak dibatasi berapa banyak calon yang dapat diusulkan, jadi boleh saja baik Debitor maupun Kreditor masing-masing mengajukan usul lebih dari satu orang calon Kurator kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan yang akan memutuskan siapa yaeg akan diangkat menjadi Kurator dan berapa jumlah Kurator. - UUK tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang apakah PN boleh mengangkat pihak lain sebagai Kurator bukan dari caloncalon yang diusulkan oleh Debitor atau Kreditor. Ini dapat membuka celah terjadinya KKN antara hakim dan kurator yang diangkat Hakim, terlebih apabila Kurator tersebut tidak menjalankan tugasnya secara independen atau tidak bertindak dengan itikad baik. - Pasal 67A ayat (2) UUK, yang dapat menjadi Kurator (dalam hal bukan Balai Harta Peninggalan yang menjadi Kurator) adalah: o perorangan atau persekutuan perdata (kantor-kantor pengacara/ konsultan hukum dapat ditunjuk menjadi kurator) yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan o telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. - Pasal 67B ayat (1) UUK, Kurator dapat sewaktu-waktu diganti apabila dikehendaki demikian. Penggantian tersebut dapat terjadi: o atas permintaan Kurator sendiri; o atas permintaan Kurator lainnya, jika ada; o atas usulan Hakim Pengawas; atau o atas permintaan Debitor yang pailit. o atas permintaan atau atas usul Kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Fv. Putusan rapat Kreditor tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua jumlah Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat itu dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah tagihan Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 67 B ayat (2) UUK) - Pasal 13 ayat (3) UUK, Kurator yang diangkat itu harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor. Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UUK mengemukakan bahwa "Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor." - Demi kepastian adalah sebaiknya apabila UUK memberikan ketentuan yang menentukan dalam hal-hal apa saja dianggap terjadi atau terdapat benturan kepentingan yang dimaksud itu diantaranya seperti: o Kurator menjadi salah sa tu Kreditor. o Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan Pengurus dari perseroan Debitor. o Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan Kreditor atau pada perseroan Debitor. o Kurator adalah pegawai, a nggota Direksi atau anggota Komisaris dari salah satu perusahaan Kreditor atau dari perusahaan Debitor.
Tugas dan Wewenang Kurator 1. Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit (Pasal 12 ayat (1) dan Pasa l 67 ayat (1) UUK). 2. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 13 ayat (4) UUK). 3. Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang (Pasal 89 Fv) dan menyegel harta benda si Pailit atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 90 UUK). 4. Menyusun inventaris harta pailit (Pasal 91 ayat (1) Fv). 5. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit (Pasal 93 Fv). 6. Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditor, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit (Pasal 95 ayat (1) UUK). 7. Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si Pailit (Pasal 96 ayat (1) Fv), kecuali surat atau kawat yang tidak mengenai harta pailit, diserahkan kepada si Pailit. Kurator menerima pengaduan mengenai si Pailit (Pasal 96 ayat (2) Fv).
35
8. Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si Pailit dengan keluarganya dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 97 Fv). 9. Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 98 Fv/UUK). 10. Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali bila Hakim Pengawas menetapkan Cara Penyimpanan yang lain (Pasal 99 ayat (1) Fv). 11. Membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan (Pasal 99 ayat (2) Fv). 12. Kurator setelah memperoleh nasihat dari Panitia Kredit komite tersebut ada, dan dengan persetujuan Hakim pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik (Pasal 100 Fv). 13. Memanggil Debitor untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kurator (Pasal 101 ayat (1) Fv). 14. Memberikan salinan surat-surat, yang ditempatkan di kantornya yang dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh umum, kepada Kreditor atas biaya Kreditor yang bersangkutan (Pasal 103 Fv).
Pasal 67 ayat (2) UUK menentukan bahwa dalam melakukan tugasnya, Kurator: a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari a tau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Pasal 170 ayat (1) menentukan pula bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUK, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila: a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau b. pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.
Kewajiban Pelaporan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas Ketentuan Pasal 70B ayat (1) UUK setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan pailit dan pelaksanaan tugasnya dan bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya. Liquidator menurut insolvency Act 1986 Inggris - Tugas liquidator diatur di dalam section 143(1) dari undang-undang tersebut yang ditentukan sebagai berikut: The functions of the liquidator of a company which is being wound up by the court are to secure that the assets of the c ompany are got in, realized and distributed to the company's creditors and, if there is a surplus, to the persons entitled to it. - Dari ketentuan Insolvency Act 1986 tersebut dapat kita ketahui bahwa fungsi dasar dari seorang Kurator dan seorang liquidator tidaklah berbeda. - Seorang liquidator harus mempertimbangkan semua tagihan terhadap perusahaan yang diketahuinya. Dalam hubungan itu, telah digatiskan oleh pengadilan, sebagaimana ternyata dari putusan dalam perkara Pulsford v Devenish bahwa seorang liquidator harus mengambil inisiatif untuk menghubungi para Kreditor yang dikenal (known creditors). - Seorang liquidator tidak boleh pasif dan semata-mata menunggu sampai dihubungi oleh para Kreditor tersebut. Di dalam perkara yang lain, yaitu dalam perkara Re Amstrong Whitworth Securities Co. Ltd., - Pengadilan berpendapat bahwa pemasangan iklan secara umum tidaklah melepaskan kewajibannya untuk menghubungi Kreditor-kreditor yang diketahui (known creditors). Nb: emphasis on active liquidator- implisit di UUK.
Trustee dalam US Bankruptcy Code - Menurut Bankruptcy Code Amerika Serikat, peranan Kurator di Amerika Serikat dilakukan oleh seorang trustee. Menurut Chapter 7 Bankruptcy Code, bankruptcy estate (harta pailit) diurus oleh trustee yang dapat merupakan individual (orang perorangan) atau corporation (perusahaan). - Tugas-tugas dari trustee dirinci dalam S 704 Bankcruptcy Code. Peranan utama dari trustee ialah mengumpulkan bankruptcy estate (harta pailit), menjualnya dan menggunakan hasil penjualan itu untuk membayar biaya-biaya dan tagihan para Kreditor. - Mengumpulkan harta pailit (property of the estate) kadang-kadang menuntut trustee untuk memperbaiki keadaan atau nilai harta tersebut karena telah dipindahkan oleh Debitor sebelum bankruptcy. Kewenangan trustee yang demikian ini merupakan aspek yang terpenting dari bankruptcy. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut trustee bertindak terutama untuk keuntungan unsecured creditors (Kreditor konkuren). - Trustee juga memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan penyehdikan atau investigasi terhadap urusan-urusan keuangan dari Debitor dan dapat menolak permintaan Debitor untuk dibebaskan dari utang. Trustee juga dapat memeriksa validitas dari claim (tagihan) para editor dan dapat menolak claim (tagihan) yang tidak benar. - Trustee, yang harus merupakan seorang yang tidak memiliki kepentingan pribadi, adalah se orang kepercayaan (fiduciary relationship). They collect, hold and diposse the property of the assets at the best interests of the creditors: memaksimalkan harta kekayaan yang tersedia untuk melunasi unsecured creditors (Kredir konkuren) pada umumnya. - The United State Trustee akan bertindak sebagai trustee dalam hal tidak ada seorang pun yang bersedia untuk bertindak sebagai interim trustee. Ketentuan dalam Bankruptcy Code tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UUK yang menentukan Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak dalam hal tidak ditunjuk Kurator lain. Perlawanan terhadap Kurator - Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator tidak serta-merta dapat diterima begitu saja oleh Kreditor atau Panitia Kreditor ataupun oleh Debitor pailit apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan. - Pasal 68 ay a t (1) Fv, memberikan hak kepada Kreditor, atau Panitia Kreditor, begitu pula kepada Debitor pailit, untuk dapat
36
mengajukan permohonan perlawanan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Kurator = hak kepada mereka untuk memohon penetapan perubahan kepada Hakim Pengawas agar Kurator melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan. - Pasal 68 ayat (2) Fv menentukan bahwa surat permohonan mengenai hal tersebut di atas harus secepatnya dikirimkan kepada Kurator. Dalam waktu 3 (tiga) hari berikutnya Kurator wajib mengirimkan sarannya kepada Hakim Pengawas. Hakim Pengawas harus memutuskan mengenai hal itu dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima saran Kurator. Tanggung Jawab Kurator secara Pribadi - Pasal 67C UUK, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. - Maka Kurator dapat digugat dan wajib membayar anti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutarna tentunya adalah para Kreditor konkuren, dirugikan. - Kerugian itu terutama a pabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para Kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seyogianya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan Kurator. - Sehubungan dengan ketentuan Pasal 67C itu, timbul pertanyaan, apakah gugatan oleh pihak yang dirugikan harus diajukan kepada Pengadilan Niaga yang memutuskan pernyataan pailit, ataukah harus diajukan kepada Pengadilan Negeri? Mengenai hal ini UUK tidak mengaturnya. Dalam praktek, karena Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pernyataan pailit saja maka gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Negeri. - Sebaiknya, para Kreditor konkuren menunjuk Kurator yang memiliki back up kemampuan keuangan yang cukup daripada eksekusi pengadilan tersebut akhirnya tak dapat terealisir dengan memuaskan. - Kurator sebaiknya dilindungi oleh insuransi. Asuransi jenis ini adalah asuransi yang juga biasanya dipakai untuk melindungi anggota Direksi atau Komisaris suatu perusahaan Debitor sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian apabila karena kesalahan a tau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan Debitor dan atas perbuatannva itu dihukum oleh pengadilan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak-pihak penggugat yang dirugikan. - Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, Kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan Kurator. Bahkan Kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu. - Tolak ukur untuk menentukan bahwa Kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67C UUK tersebut adalah kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam UUPT dan finduciary duties. Kewajiban kedua dari - Kurator ialah berupa fiduciary duties ata fiduciary obligations. Kurator mengemban fiduciary duties terhadap Pengadilan yang diwakili oleh hakim pengawas, debitor, kreditor dan para pemegang saham. - *refer to officer of the courts argument. - Menurut Insolvency Act 1986 dari Inggris, seorang liquidator yang tidak melaksanakan tugasnya, dapat dikenai sanksi karena telah melakukan misfeasance action berdasarkan section 212 dari Insolvency Act 1986. Sesuai dengan putusan Re Silver Valley Mines, seorang liquidator juga "runs the risk of being deprived of his claim to costs". Pengadilan dalam perkara I.R.C. v. Hoogstraten berpendapat bahwa "The fact that the liquidator is an officer of the court does not, apparently, render him immune from an action in negligence". Sebagaimana diputuskan dalam perkara Re Wilson Lovatt & Sons Lid. bahwa "A liquidator who, as part of the realisation process, pursues misfeasance or fraudulent trading actions unsuccessfully, may incur liability for costs, though this could be covered by his indemnity.” Imbalan Jasa Kurator Sebagai pelaksanaan Pasal 69 UUK tersebut, Menteri Kehakiman telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09/HT.05.10/1998 tanggal 12 Desember 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Menurut Pasal 2 ayat (4) Keputusan Menteri tersebut ketentuan paling tinggi ½ % dari harta Debitor: (1) Pasal 1 angka 1 ditentukan sebagai berikut: a. dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagaimana terlampir dalam lampiran I; b. dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana terlampir dalam lampiran II. c. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat Kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada Debitor. (2) Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 2% (dua persen) dari harta Debitor. (3) Besarnya imbalan jasa bagi kurator sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 a ngka 2, ditentukan sebagai berikut: a. dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka imbalan jasa ditetapkan dalam rapat Kreditor yang pertama kali; b. atau dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, maka besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada Debitor. (4) Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari kurator sementara yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi perdua persen) dari harta Debitor. Tambahan: Pasal 15 Fv: (1) Bila mengingat keadaan harta pailit itu mendatangkan petunjuk untuk mencabut kepailitan itu, pengadilan [Pengadilan Niaga] dapat memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan dengan cuma-cuma atas usul Hakim Pengawas, dan bila ada Panitia Kreditor, setelah mendengar panitia tersebut atau setelah mendengar atau memanggil Debitor pailit itu dengan sa h, untuk mencabut kepailitan itu dan pencabutan kepailitan ini dibuat dalam penetapan hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
37
(2) Hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, dan membebankannya kepada Debitor. (3) Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. (4) Terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan hukum apa pun. (5) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim mengeluarkan fiat eksekusi. Dengan kata lain: Pasal 15 Fv merupakan hak istimewa yang harus didahulukan dari piutang para Kreditor konkuren. Selain itu penetapan besarnya oleh Hakim Pengadilan Niaga tidak dapat diganggu gugat dengan mengajukan upaya hukum, dan pelaksanaan pembayarannya harus dengan cara mengeluarkan fiat eksekusi oleh hakim.
Pengangkatan Hakim Pengawas Pasal 13 ayat (1) UUK menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat: a. Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan; dan b. Kurator. Menurut Pasal 63 Fv, tugas Hakim Pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Tugas dan wewenang Hakim Pengawas antara lain: - Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 63 Fv). - Memberikan nasihat kepada Pengadilan Niaga sebelum Pengadilan Niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 64 Fv). - Mendengar saksi-saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan dalam rangka memperoleh keterangan mengenai segala hal yang ada sangkut pautnya dengan kepailitan (Pasal 65 ayat(1)Fv). - Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) (Pasal 65 ayat (2) Fv). - Apabila saksi tersebut mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan Niaga yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas melimpahkan kewenangannya untuk melakukan pendengaran keterangan saksi kepada Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari saksi yang bersangkutan (Pasal 65 ayat (4) UUK). - Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut, ternyata Kurator perlu membebani harta pailit dengan Hak Jaminan (Pasal 67 ayat (3) UUK). - Memberikan izin kepada Kurator untuk menghadap di muka pengadilan, kecuali menyangkut sengketa pencocokan utang a tau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pa 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2) (Pasal 67 ayat (5) UUK) - Menerima permohonan perlawanan yang diajukan oleh Kreditor atau Debitor terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Kurator, atau menerima permohonan untuk melakukan perubahan agar Kurator melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan (Pasal 68 ayat (1) Fv). - Menerima laporan dari Kurator yang harus dibuat setiap 3 bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 70B ayat (1) UUK). - Memberikan perpanjangan jangka waktu bagi Kurator untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal 70B (Pasal 70B ayat (3) UUK). - Setelah pencocokan utang se lesai dilakukan, menawarkan kepada para Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor secara tetap (Pasal 72 ayat (1) UUK). - Hakim Pengawas berwenang untuk memperoleh keterangan dalam segala hal mengenai kepailitan. - Mengetuai Rapat Para Kreditor (Pasal 77 ayat (1) Fv). - Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditor Pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 77A ayat (1) UUK). - Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelengaraan Rapat Kreditor Pertama. - Menentukan hari, jam, dan tempat rapat Kreditor yang menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) Fv setiap waktu dapat diadakan bila Hakim Pengawas menganggap hal itu perlu atau bila diminta dengan alasan yang kuat oleh Panitia Para Kreditor, atau paling sedikit oleh 5 (lima) orang Kreditor yang mewakili seperlima dari semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat (Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Fv). - Hakim pengawas memberikan izin kepada Debitor pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan tempat tinggalnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Fv yang menentukan bahwa, selama dalam kepailitan Debitor pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin Hakim Pengawas. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim pengawas menetapkan: a. batas akhir pengajuan tagihan, b. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan utang, apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada Kreditor yang diistimewakan dan Kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit (Pasal 104 ayat (1) UUK). - Menerima pertanyaan dari para Kreditor dalam rapat pencocokan utang tentang keterangan yang diperlukan dari Debitor pailit (Pasal 112 Fv). - Dalam rapat pencocokan utang, membacakan daftar piutang-piutang sementara dan daftar piutang-piutang yang dibantah oleh Kurator (Pasal 115 ayat (1) Fv). - Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut (Pasal 118 Fv). - Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa diperlukan lagi surat panggilan dari pengadilan (Pasal 118 Fv). - Memeriksa dan memutuskan permintaan Kreditor preferen yang hak eksekusinya ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A ayat (1) UUK apabila permohonan Kreditor yang bersangkutan ditolak oleh Kurator (Pasal 56A ayat (6), (7), (8), (9), dan (10) UUK).
38
- Ketetapan yang dibuat oleh Hakim Pengawas, bukan bersifat final Menurut Pasal 66 ayat (1) Fv, terhadap semua ketetapan yang dibuat oleh Hakim Pengawas dapat dimohonkan banding kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 5 (lima) hari. - Pengadilan Niaga memutuskan permohonan banding tersebut setelah yang berkepentingan didengar keterangannya atau dipanggil sebagaimana layaknya. Akan tetapi, menu-rut Pasal 66 ayat (2), permohonan banding tersebut tidak dapat ditujukan oleh terhadap ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 20 angka 2 dan angka 4, Pasal 33, Pasal 57 ayat (1), Pasal 76, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 121, Pasal 123 ayat (4), Pasal 169, Pasal 170 ayat (2), Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 172, Pasal 174, dan Pasal 175 Fv.
PENCOCOKAN UTANG Dalam melakukan pendataan siapa-siapa Kreditor, dapat terjadi hal-hal sebagai berikut: - Pihak yang menyatakan dirinya sebagai Kreditor tidak dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya; - Hak yang menyatakan dirinya sebagai Kreditor sekalipun dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya, tetapi belum sepakat mengenai jumlah atau nilainya; dengan kata lain, antara Kurator dan Kreditor yang bersangkutan masih bersengketa mengenai jumlah atau nilai piutang atau tagihan tersebut. - Pihak yang mengaku sebagai Kreditor ternyata Kreditor palsu, misalnya karena pihak tersebut telah mengajukan bukti-bukti yang dipalsukan;
Pedoman bagi Kurator dalam melakukati tugas pencocokan utang Debitor dengan piutang atau tagihan masing-masing Kreditor tersebut.: 1. Penetapan Hari dan Tanggal Pencocokan Utang - Pasal 104 ayat (1) UUK menentukan bahwa apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada Kreditor yang diistimewakan dan Kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan para Kreditor tersebut terhadap atas beban harta pailit, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat (tidak wajib): o menetapkan batas a khir bagi para Kreditor untuk dapat mengajukan tagihan; o menetapkan hari, tanggal, waktu, dan tempat Rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan utang. - Menurut Pasal 104 ayat (2) UUK, harus ada jarak waktu paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas. - Berkenaan dengan ketentuan Pasal 104 itu, menurut Pasal 105 H Kurator harus segera memberitahukan hari dimaksud secara tertulis kepada para Kreditor yang diketahui, dan mengiklankan penetapan hari tersebut dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUK. 2. Syarat Pengajuan Tagihan - Pasal 106 ayat (1) Fv, pengajuan segala piutang ada Kurator dilakukan dengan memperlihatkan surat-surat perhitungan (rekening) atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan fakta serta jumlah piutang yang bersangkutan, disertai bukti atau salinan dan pertelaan yang menyatakan apakah Kreditor dalam hal ini mempunyai hak gadai, hipotek, hak atas hasil panenan atau hak untuk menahan suatu barang. - Menurut Pasal 106 ayat (2) Fv, para Kreditor yang bersangkutan berhak meminta surat tanda terima penyerahan dari Kurator. 3. Tugas Kurator dalam Pelaksanaan Pencocokan Utang Sebagaimana ketentuan Pasal 107 Fv, Kurator: - Menguji kebenaran serta mencocokkan piutang-piutang yang telah dimasukkan dengan c atatan dan keterangan dari Debitor pailit, - Berunding dengan Kreditor bila terdapat keberatan terhadap piutang yang diajukan itu, - Berwenang untuk meminta Kreditor yang bersangkutan agar mengajukan surat-surat yang belum dimasukkan, dan memperlihatkan catatan dan bukti yang asli. 4. Daftar Tagihan yang Diakui dan Dibantah - Pasal 107 Fv, ditentukan oleh Pasal 108 bahwa Kurator harus memasukkan piutang-piutang yang telah disetujui dalam suatu daftar pengakuan sementara, sedangkan piutang- piutang yang masih dibantah kebenarannya dimasukkan dalam daftar tersendiri dengan menyebutkan alasan bantahannya. - Pasal 110 Fv, Kurator harus menempatkan di kantornya suatu salinan dari tiap daftar yang dimaksud dalam Pasal 108 F v selama 7 (tujuh) hari menjelang hari pencocokan utang-piutang, untuk secara cuma-cuma dapat dilihat oleh siapa saja yang menghen-dakinya. - Tentang penempatan daftar dimaksud dalam Pasal 110 Fv, menurut Pasal 111 Fv Kurator harus memberitakannya kepada semua Kreditor yang diketahuinya disertai panggilati untuk menghadiri rapat pencocokan utang dan dengan menyebutkan, bila telah a da, Rencana Perdamaian dari Debitor pailit yang ditempatkan di kantor Kurator. 5. Rapat Pencocokan Utang - Debitor pailit yang bersangkutan harus menghadiri sendiri rapat pencocokan utang (rapat verifikasi), agar dapat memberikan semua keterangan tentang sebab-musabab kepailitan dan keadaan harta pailitnya, yang diminta oleh Hakim Pengawas. - Para Kreditor boleh mengajukan pertanyaan kepada Hakim Pengawas tentang keterangan yang diperlukannya dari Debitor pailit. Pertanyaan yang ditujukan kepada Debitor pailit dan jawabannya dicatat dalam berita acara. Demikian menurut Pasal 112 Fv. 6. Sumpah Kreditor atas Tagihan yang Diakui - Pasal 115 ayat (2) Fv menentukan Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara dari piutang-piutang ataupun pembatalan yang dilakukannya. Kurator berwenang menuntut Kreditor agar menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah baik oleh Kurator maupun oleh Debitor pailit (tagihan yang diakui). Bila Kreditor asal meninggal dunia, Kreditor yang berhak (penggantinya) harus dengan itikad baik menerangkan di bawah sumpah bahwa piutang itu memang ada dan belum dilunasi. 7. Berita Acara Rapat Pencocokan Utang
39
- Menurut Pasal 117 ayat (3) Fv, berita acara tersebut ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera. Pengakuan atas tagihantagihan dalam kepailitan yang dimuat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Hal tersebut hanya dapat dibatalkan oleh Kurator (semata-mata) dengan alasan karena adanya penipuan. Demikian menurut ketentuan Pasal 117 ayat (4) Fv. - Sesuai ketentuan Pasal 191 Fv, pengakuan suatu tagihan terhadap Debitor dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) Fv mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; suatu petikan dari daftar berita acara rapat pencocokan utang yang berbentuk keputusan yang dapat dijalankan mengenai tagihan-tagihan yang disebutkan di dalamnya sebagai yang telah diakui, mempakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor. - Ketentuan dalam Pasal 191 Fv tidak berlaku sepanjang terhadap tagihan yang bersangkutan telah diadakan bantahan oleh Debitor menurut ketentuan Pasal 122 Fv. Demikian ditentukan dalam Pasal 192. 8. Bantahan dan Penyelesaian Perselisihan mengenai Tagihan Kreditor - Apabila tidak ada perdamaian terhadap tagihan, Hakim pengawas akan memerintahkan dua pihak yang bersangkutan menyelesaikannya di Pengadilan niaga pada hari yang ditentukan: Pasal 118 ayat (1) Fv. - Menurut Pasal 118 ayat (4) Fv, bila Kreditor yang meminta pencocokan tagihan tidak hadir dalam sidang pada hari yang ditentukan itu, maka dianggap permohonannya telah ditarik kembali; Bila yang mengajukan bantahan terhadap tagihan tidak hadir dalam sidang, maka ia dianggap telah menarik kembali bantahannya, dan hakim mengakui tagihan yang bersangkutan. - Para Kreditor yang tidak mengajukan bantahan dalam rapat pencocokan utang tidak boleh hadir dalam sidang perkara tersebut, baik sebagai orang yang tergabung dalam perkara atau sebagai penengah dalam perkara. Demikian menurut Pasal 118 ayat (5) Fv. 9. Tagihan yang Bersyarat Tangguh - Suatu tagihan yang dalam perjanjian ditentukan dengan syarat dapat ditangguhkan, menurut Pasal 126 ayat (1) Fv dalam pencocokannya diperhitungkan sejumlah harga pada saat pernyataan pailit itu dinyatakan. Sedangkan Pasal 126 ayat (2) Fv menentukan bahwa bila Kurator dan para Kreditor tidak memperoleh kesepakatan mengenai cara pencocokannya, maka tagihan tersebut dapat diakui dengan bersyarat untuk jumlah seluruhnya. 10. Tagihan yang Diangsur Berkala - Menurut Pasal 127 ayat (1) Fv, suatu tagihan yang saat penagihannya masih belum dapat ditentukan atau yang memberikan hak untuk diangsur secara berkala, dalam pencocokan dihitung berdasarkan jumlah harganya pada hari pernyataan pailit itu diputuskan. 11. Tagihan yang Jatuh Tempo dalam Jangka Waktu Satu Tahun Sejak Kepailitan - Semua tagihan yang penagihannya dilakukan dalam waktu satu tahun terhitung sejak kepailitan, menurut Pasal 127 ayat (2) Fv dalam pencocokannya dihitung seakan-akan tagihan tersebut dapat ditagih pada saat itu pula. Semua tagihan yang penagihannya dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari sa tu tahun kemudian, dalam pencocokannya harus dapat ditagih dengan jumlah harga dalam uang setelan lewat satu tahun sejak kepailitan.
12. Tagihan Kreditor Pemegang Hak Jaminan dan Hak Istim ewa - Pasal 128 UUK, para Kreditor yang tagihannya dijamin dengan Hak Tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian tagihannya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki Kreditor konkuren atas bagian tagihan tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas tagihannya. 13. Tagihan yang Nilainya Tidak Pasti - Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 129 ayat (1) Fv, tagihan yang nilainya tidak ditetapkan (sehingga karena itu nilainya tidak atau belum pasti), dan tagihan tersebut tidak dapat dinyatakan dalam mata uang Indonesia, atau sama sekali tidak dapat dinyatakan dengan nilai uang, pencocokannya diperhitungkan dalam mata uang Indonesia. Penetapan nilai tagihan ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menurut Pasal 129 ayat (2) UUK dilakukan (dengan nilai) pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. 14. Tagihan Atas Tunjuk - Sesuai ketentuan Pasal 130 Fv, tagihan atas tunjuk dapat dicocokkan atas nama orang yang menunjukkannya. Tiap-tiap tagihan yang dicocokkan "atas tunjuk" dianggap sebagai tagihan masing-masing Kreditor. - Kreditor yang tagihannya dijamin oleh seorang penanggung, menurut Pasal 131 ayat (1) Fv dapat mengajukan diri untuk tagihan itu, dikurangi jumlah yang telah diterimanya dari penanggung yang bersangkutan. 15. Tagihan yang Dijamin oleh Penanggung - Penanggung berhak atas pembayaran kembali uang yang telah dibayarkan kepada seorang Kreditor. Selain itu penanggung berhak ata tagihan sebanyak jumlah yang telah dibayarkan kepada Kreditor, sebagai tagihan yang bersyarat, selama Kreditor yang bersangkutan tidak mengajukan tentang hal itu. Demikian menurut Pasal 131 ayat (2) Fv. 16. Tagihan terhadap Para Debitor yang Bertanggung Jawab Renteng - Menurut Pasal 132 ayat (I) Fv, bila salah satu atau beberapa Debitor yang harus bertanggung jawab secara tanggung-renteng berada dalam keadaan pailit, Kreditor dapat mengajukan diri dalam kepailitan baik terhadap seorang atau terhadap masing-masing Debitor yang tanggung renteng itu, agar membayar seluruh utang yang pada saat dinyatakan pailit masih terutang, sampai seluruh tagihanya dilunasi. - Menurut Pasal 132 ayat (2) Fv, seorang Debitor tanggung renteng yang mempunyai tagihan atas harta pailit, berhak untuk mengajukan tagihan tersebut, sepanjang Kreditor sendiri tidak tampil untuk mengajukan hal itu dan (tuntutan tersebut) hanya dapat diterima dengan bersyarat.
40
17. Laporan Pertanggungjawaban Kurator Setelah Pencocokan Utang Selesai - Menurut Pasal 133 ayat (1) Fv, setelah pencocokan utang selesai, Kurator harus memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada para Kreditor harus diberikan segala keterangan yang diminta oleh mereka. Setelah rapat berakhir, laporan tersebut beserta berita acaranya harus ditempatkan di Kantor Panitera Pengadilan Niaga dan salinannya di kantor Kurator agar dengan cuma-cuma dapat dilihat oleh mereka yang berkepentingan. Untuk pembuatan salinan dari surat-surat tersebut tidak dipungut biaya. - Baik Kurator maupun para Kreditor atau Debitor pailit, setelah dilakukannya penempatan berita acara tersebut boleh memohon kepada Pengadilan Niaga agar berita acara tersebut diperbaiki bila dari surat-wrat mengenai kepailitan terdapat kekeliruan yang dimuat dalam berita acara tersebut. Demikian menurut Pasal 133 ayat (2) Fv.
KOMPENSASI UTANG
- Di samping di satu pihak ia menjadi Debitor dari Kreditornya yang tertentu, tetapi di pihak lain pada saat yang bersamaan ia sekaligus juga menjadi Kreditor dari Kreditornya itu. Yang dimaksud dengan "kompensasi utang" ialah memperhitungkan atau melunasi utang seorang Debitor yang harus dilunasinya kepada Kreditornya dengan tagihannya kepada Kreditor tersebut, apabila pada saat yang bersamaan di samping berutang ia juga mempunyai tagihan kepada Kreditor tersebut. - Pasal 1425 KUH Perdata, jika dua orang saling berutang satu kepada yang lain, maka terjadilah di antara mereka suatu perjumpaan dan dengan terjadinya perjumpaan utang-utang di antara kedua mereka itu, maka utang-piutang mereka dihapuskan. - Ketentuan Pasal 1429 KUH Perdata bahwa perjumpaan utang terjadi dengan tidak membedakan sumber apa utang-piutang di antara kedua belah pihak itu dilahirkan,kecuali: o apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya; o apabila dituntutnya pengembalian sesuatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan; o terhadap suatu utang yang bersumber dari tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita.
Syarat-syarat Kompensasi Utang dalam Kepailitan - Tuntutan utang maupun piutang tersebut telah dilakukan sebelum pernyataan pailit diputuskan. Issues: o Apakah sebelum pernyataan pailit sudah harus terjadi saline menuntut di antara mereka? o Tidak cukupkah kalau hanya Debitor saja yang sudah mengajukan tuntutannya? o Apakah tuntutan tersebut sudah dianggap cukup bila berupa mengirimkan surat tagihan saja (somasi), ataukah harus sudah dalam bentuk mengajukan gugatan melalui pengadilan perdata? o UUK tidak memberikan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, bagaimana harusnya pertanyaan pertanyaan tersebut disikapi? Sepertinya cukuplah bila tuntutan yang dimaksud berupa pengajuan tagihan saja. Tidak perlu bahwa mereka sudah saling menggugat melalui pengadilan perdata. Na mun tuntutan yang diajukan oleh kedua belah pihak kepada pihak lainnya harus diterima sebagai benar oleh baik Kurator maupun Hakim Pengawas. o Dari bunyi Pasal 52 ayat (1) Fv tidak dapat ditafsirkan lain bahwa tuntutan tersebut tidak cukup bila hanya Debitor saja yang telah mengajukan tuntutan sebelum pernyataan pailit diputuskan, tetapi Kreditor juga harus telah mengajukan tuntutannya. Pengambil-alihan hutang - Sepertinya lebih adil dan patut apabila diberlakukan asas bahwa pihak yang mengambil alih utang-piutang tersebut dianggap beritikad baik dalam melakukan pengambilalihan itu sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang berkepentingan dengan pengambilalihan itu. Pihak lain yang berkepentingan tersebut antara lain adalah Kurator demi kepentingan para Kreditornya atau salah satu dari Kreditornya.
ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN (CLAW BACK PROVISION)
- Hak yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi Kreditor atas perbuatan Debitor yang dapat merugikan Kreditor. Hak tersebut diatur oleh KUH Perdata dalam Pasal 1341. - Yaitu berupa tindakan Debitor yang karena merasa akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dan harta kekayaannya yang dapat merugikan para Kreditornya. - Peraturan pelaksanaannya dalam UUK terdapat dalam ketentuan Pasal 41 s.d. Pasal 51 UUK. Yang harus dibuktikan hanyalah bukti bahwa pada saat Debitor melakukan tindakan hukum tersebut, ia dan pihak dengan siapa Debitor melakukan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan Kreditor. MenurutPasal 1341 KUHPerdata: Meskipun demikian, tiap orang berpiutang (Kreditor) boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh si berutang (Debitor) dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor), asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik si berutang (Debitor) maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang (Debitor) itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor).
Hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.
41
Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang (Debitor), cukuplah si berpiutang (Kreditor) membuktikan bahwa si berutang (Debitor) pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan kepadanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan itu juga mengetahuinya atau tidak.
Seperti dikemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan, S.H., bila kita simak, Pasal 41 UUK terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar pauliana itu berlaku: a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum; b. perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan Debitor; c. perbuatan hukum dimaksud telah me rugikan Kreditor; d. pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan Kreditor; dan e. pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- Fred B.G. Tumbuan berpendapat, adalah tugas Kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan tersebut. - Apabila pada saa t perbuatan hukum tersebut dilakukan hanya Debitor saja yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, sedangkan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu diiakukan ternyata beriiikad baik? Hal ini tidak diatur oleh UUK. - Biasanya, apabila Debitor itu adalah Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pengurus dari Perseroan Terbatas itu harus bertanggung jawab secara pribadi. Pasal 42 UUK adalah sebagai berikut: Apabila perbuatan hukum yang merugikan para Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut: a. merupakan perikatan dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan; b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih; c. dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau terhadap: 1) suami atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga; 2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor; d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap: a 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor atau suami/istri atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota atau pengurus tersebut. 2) Perorangan baik sendiri ataupun bersama-sama dengan suami/istri atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada Debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor. 3) perorangan yang suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada Debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor. e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila: 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama; 2) suami/istri, atau anak a ngkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya; 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga baik sendiri atau bersama-sama, ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor, a tau sebaliknya. 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya; 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami/istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya dalam kelompok badan hukum dimana Debitor adalah anggotanya. - Pasal 43 UUK, hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalannya, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. - Pasal 44 UUK, Debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit ditetapkan - Baik Pasal 43 maupun Pasal 44 UUK tidak menentukan bahwa penerima hibah harus pula mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. - Jadi dapat disimpulkan kalo si penerima hibah wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan oleh Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. - Pasal 46 Fv menentukan bahwa pembatalan pembayaran hanya berlaku apabila pembayaran itu memberi keuntungan kepada Kreditor yang bersangkutan yang mendahulukan pembayaran tersebut mendahului pembayaran utang kepada para Kreditor lainnya.
42
- Pasai 47 ayat (1) Fv menentukan bahwa berdasarkan pasal sebelumnya (Pasal 46 Fv, penulis), tidak dapat dilakukan penagihan kembali dari seorang pemegang surat perintah pembayaran atas order atau surat pembayaran atas unjuk yang karena hubungan antara para pemegangnya yang terdahulu, diwajibkan menerima pembayaran tersebut. - Pasal 47 ayat (2) Fv, dalam hal ini maka orang yang mendapat keuntungan dari penerbitan surat berharga tersebut wajib mengembalikan jumlah uang tersebut kepada harta pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa surat-surat tersebut dikeluarkan atas dasar maksud sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya, atau apabila surat-surat berharga tersebut merupakan hasil perundingan yang dimaksud pasal sebelumnya. - Yang berhak mengajukan permohonan pembatalan terhadap perbuatan pengalihan harta kekayaan Debitor tersebut adalah Kurator (Pasal 48 ayat (1) Fv). - Bila orang yang disebut terakhir itu tidak dapat mengembalikan barang yang telah diterimanya dalam keadaan seperti semula, Pasal 50 ayat (2) Fv mewajibkan dia memberikan ganti rugi kepada harta pailit itu. - Namun menurut Pasal 50 ayat (3) Fv, dalam hal hak kebendaan ya harus dikembalikan itu diperoleh oleh pihak ketiga dengan itikad bait maka pihak ketiga itu harus dilindungi. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) Fv tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata. - Pasal 50 ayat (4) Fv, semua barang atau nilai uangnya yang telah diterima oleh Debitor pailit, wajib dikembalikan oleh Kurator sepanjang (dengan pengembalian tersebut) harta pailit mendapat manfaat- tidak berlaku apabila dengan pengembalian tersebut justru harta pailit mengalami kerugian. - Pasal 51 ayat (1) Fv menentukan bahwa setiap pembayaran yang telah dilakukan oleh seseorang kepada Debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang telah ada sebelum pernyataan pailit, membebaskannya (dan dengan demikian maka pembayaran tersebut) berada di luar harta pailit, sepanjang ia tidak mengetahui tentang adanya harta pailit itu. - Pasal 51 ayat (2) Fv menentukan bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi sesudah adanya pernyataan pailit, tidak dapat dibebaskan dan (dengan demikian pembayaran tersebut tidak diperlakukan) berada di luar harta pailit. - Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (2) UUK dan Pasal 1341 KUH Perdata, keterikatan pembeli rumah untuk mengembalikan rumah tersebut dan menerima harga semula adalah tergantung kepada itikad baik pembeli. Apabila pembeli memang beritikad baik, yaitu pembeli dapat membuktikan bahwa pada saa t jual-beli rumah tersebut dilakukan, pembeli tidak mengetahui atau sepatutnya memang tidak mungkin mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan mengakibatkan kerugian bagi para Kreditor, maka pembeli tidak berkewajiban untuk mengembalikan rumah tersebut. - Sebelum berlakunya UU No. 4 tahun 1998, actio pauliana juga telah dianut daiara Faillissementsverordening (SA9Q5 No. 217 jo S. 1906 No. 348), hanya saja bedanya dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1998 adalah mengenai jangka waktunya. Dalam Faillissementsverordenim jangka waktunya adalah 40 (empat puluh) hari, sedangkan dalam UU No.X Tahun 1998 jangka waktunya adalah 1 (satu) tahun. KEPAILITAN ORANG MATI - Apakah setelah seseorang meninggal dunia dapat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadapnya? Ternyata UUK me nentukan bahwa hal yang demikian dapat dilakukan oleh para Kreditor dari almarhum.
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pailit terhadap Orang Mati - Pasal 197 Fv, harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, bila seseorang atau beberapa Kreditor mengajukan permohonan dan mengemukakan secara singkat bahwa orang yang meninggal dunia itu berada keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal dunia, harta warisannya (peninggalannya) tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. - Menurut ketentuan Pasal 198 ayat (1) Fv, permohonan itu harus diajukan kepada PN yang pada waktu meninggalnya Debitor bersangkutan, berwenang untk memberikan keputusan pernyataan pailit tersebut. - Berdasarkan ketentuan Pasal 199 Fv, pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dunia dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan pribadi dari para ahli warisnya, dengan cara seperti yang diuraikan dalam Pasal 1107 KUH Perdata. - Permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penerimaan warisan oleh para ahli waris, atau sebelum 6 (enam) bulan sejak meninggalnya Debitor yang bersangkutan. Demikian ditentukan dalam Pasal 200 Fv. - Menurut Pasal 201 Fv, Bagian 6 Bab I UUK tidak berlaku bagi kepailitan harta peninggalan (warisan). Begitu pula Bab VIII tidak berlaku bagi kepailitan harta peninggalan, kecuali bila harta peninggalan tersebut tidak diberikan secara tidak bersyarat.
KELANJUTAN PERUSAHAAN DEBITOR PAILIT
- Apabila menurut pertimbangan bahwa dalam rangka pelunasan utang-utangnya kepada para Kreditornya, kegiatan usaha perusahaan Debitor akan lebih menguntungkan bagi kepentingan Kreditor dan/atau Debitor, tidak dilikuidasi tetapi dilanjutkan, maka hal yang demikian itu dapat diusulkan oleh Kurator atau salah seorang Kreditornya yang hadir dalam Rapat Pencocokan Utang-piutang.
Pihak yang Berhak Mengusulkan Kelanjutan Perusahaan Debitor Pailit - Menurut Pasal 168A ayat (1) Fv, bila dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, maka Kurator atau seorang Kreditor yang hadir dalam rapat tersebut, boleh mengusulkan agar perusahaan Debitor pailit dilanjutkan kegiatan usahanya. - Berkenaan dengan usul tersebut, menurut Pasal 168A ayat (2) Fv, panitia Kreditor, jika memang ada, atau panitia semacam itu, dan Kurator wajib memberikan nasihat/pendapat tentang usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut. Rapat tentang Usul Kelanjutan Perusahaan Debitor Pailit - Pasal 168A ayat (4) Fv, Kurator harus segera memberitahukan secara tertulis tentang rapat yang akan diadakan berkenaan dengan usul itu kepada Kreditor yang tidak hadir dalam rapat pencocokan utang yang lalu, dengan mengemukakan tentang adanva usul
43
tersebut di atas, dan kepada mereka wajib diingatkan tentang berlakunya ketentuan dalam Pasal 110 Fv. - Dalam rapat yang akan membicarakan usul dari Kurator atau Kreditor agar (kegiatan usaha) perusahaan Debitor dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168A ayat (1) Fv, jika perlu akan diadakan pula pencocokan utang terhadap tagihan yang diajukan kemudian sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 104 ayat (1) Fv, tetapi tidak menurut ketentuan Pasal 123 Fv. Menurut Pasal 168A ayat (5), terhadap tagihan-tagihan ini Kurator harus bertindak sesuai dengan ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Fv. - Berdasarkan ketentuan Pasal 168B ayat (1) Fv, usulan tersebut (agar kegiatan usaha Debitor dilanjutkan) harus diterima bila jumlah Kreditor yang mewakili lebih dari setengah dari semua tagihan yang diakui dan yang diterima dengan bersyarat, dan yang tidak dijamin dengan Hak Jaminan (bukan Kreditor preferen), me nyokong usulan tersebut. Menurut Pasal Pasal 168B ayat (2) Fv, dalam hal ini berlaku ketentuan dalam Pasal 72 Fv, apabila Panitia Kreditor tidak ada. - Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 168B ayat (3) Fv, berita acara rapat harus menyebutkan nama para Kreditor yang hadir, suara masing-masing Kreditor, hasil pemungutan suara, dan hal-hal yang telah terjadi dalam rapat tersebut. - Menurut Pasal 168B ayat (4) Fv, dalar jangka waktu 8 (delapan) hari setiap orang diperkenankan untuk dapat melihat berita acara tersebut secara cuma-cuma di Kantor berita Panitera Pengadilan Niaga. - Pasal 168C ayat (1) Fv, bila dalam jangka waktu 8 hari setelah pengesahan perdamaian secara pasti telah ditolak, Kurator atau seorang Kreditor dapat mengajukan usul kepada Ha kim penuawas untuk melanjutkan (kegiatan usaha) perusahaan Debitor Pailit. Bila usul tersebut diajukan, maka Hakim Pengawas harus mengadakan suatu rapat untuk menetapkan hari, jam dan tempat yang dimaksudkan untuk merundingkan dan mengambil keputusan mengenai usul tersebut. - Selanjutnya menurut Pasal 168C ayat (2) Fv, Kurator harus mengundang para Kreditor secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan menyebutkan usul yang diajukan itu, sambil mengingatkan pula mengenai berlakunya ketentuan Pasal 110 Fv kepada mereka. Selain itu, Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UUK. Menurut Pasal 168C ay at (3) Fv, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 168A ayat-ayat (2), (5) dan Pasal 168B Fv. - Dalam 8 (delapan) hari setelah rapat tersebut selesai diselenggarakan, bila dari surat-surat yang ada ternyata Hakim Pengawas telah keliru menganggap bahwa usul tersebut sebagai ditolak atau diterima, maka menurut ketentuan Pasal 168D Fv, Kurator dan para Kreditor dapat memohon kepada Pengadilan Niaga agar menyatakan sekali lagi apakah usul tersebut diterima atau ditolak. Putusan Hakim Pengawas mengenai Usul tentang Kelanjutan Perusahaan Debitor Pailit - Menurut Pasal 169 ayat (1) Fv, atas permohonan seorang Kreditor atau Kurator, Hakim Pengawas dapat memberikan perintah agar kelanjutan perusahaan dihentikan. Tentang permohonan ini harus didengar pendapat Panitia Kreditor, dalam hal panitia ini diadakan. Pendapat Kurator juga harus didengar dalam hal permohonan mengenai kelanjutan perusahaan tersebut tidak diajukan. - Selain itu, Hakim Pengawas dapat mendengarkan pula pendapat dari masing-masing Kreditor dan Debitor. Demikian ditentukan dalam Pasal 169 ayat (2) Fv. - Sehubungan dengan pengusulan tersebut, maka usulan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Bila dikabulkan, maka perusahaan Debitor pailit dilanjutkan kegiatan usahanya. Menurut Pasal 170 ayat (3) dalam hal perusahaan dilanjutkan, boleh dilakukan penjualan atas barang-barang yang tidak diperlukan untuk keperluan kelanjutan tersebut. - Menurut Pasal 168 ayat (2) Fv, bila telah a da kepastian bahwa (kegiatan usaha) perusahaan Debitor pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal tersebut, atau bila kelanjutan perusahaan itu dihentikan maka Pasal 95 UUK dan Pasal 97 Fv tidak berlaku.
PENCABUTAN KEPAILITAN
- Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa kepailitan Debitor yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan dapat diakhiri dengan 2 (dua) cara. Cara yang pertama ialah dengan dicabutnya putusan pailit tersebut oleh Pengadilan Niaga. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 17 Fv. - Cara yang kedua ialah dengan tercapainya perdamaian antara Debitor pailit dengan para Kreditor dan kemudian disahkannya perdamaian itu oleh Pengadilan Niaga. Hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 156 Fv. Pengusulan Putusan Pencabutan Kepailitan - Menurut Pasal 15 ay at (1) Fv, apabila dari keadaan harta pailit dapat disimpulkan bahwa kepailitan terhadap Debitor sepatutnya dicabut, maka atas permintaan Ha kim Pengawas, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan mengenai hal itu. - Pemeriksaan inidilaksanakan dengan cuma-cuma. Pengadilan Niaga berpendapat bahwa terdapat alasan yang c ukup mencabut kepailitan itu, maka Pengadilan Niaga mencabut kepailit dengan mengeluarkan penetapan yang diputuskan dalam sidane terbuka antuk umum. - Dengan putusan pencabutan kepailitan tersebut, maka berakhirlah kepailitan. Dengan pencabutan kepailitan tersebut, maka berakhirlah kekuasaan Kurator untuk mengurus kekayaan Debitor, dan selanjutnva Debitor berwenang kembali mengurus harta kekayaannya seperti sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan.
Perlawanan terhadap Permohonan Pencabutan Kepailitan - Lebih lanjut Pasal 17 Fv menentukan bahwa Debitor dan para Kreditor dibolehkan mengajukan perlawanan terhadap permohonan pencabutan kepailitan dengan cara dan dalam jangka waktu yang sama pula seperti yang telah ditetapkan mengenai putusan yang menolak pernyataan pailit. Pencabutan Kepailitan untuk Kedua Kalinya - Apakah setelah Pengadilan Niaga menetapkan pencabutan terhadap suatu kepailitan masih dimungkin diajukan lagi permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor yang bersangkutan? Faillissementsverordening membuka kemungkinan yang demikian itu. Hal itu
44
