HUKUM ISLAM DALAM DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL Secara etimologis, kata hukum bermakna “menetapkan “menetapkan sesuatu pada yang lain” seperti menetapkan mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Isyilah yang ditemu ditemukan kan Abu Zahrah Zahrah,, hokum hokum adalah adalah titah titah Allah Allah yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan perbua perbuatan tan mukallaf , baik berupa tuntutan, pilihan, maupun wad’i. Hokum Hokum islam islam disyar disyariat iatkan kan Allah Allah kepada kepada manusi manusiaa di dunia dunia yang yang menyan menyangkut gkut berbagai macam persoalan, mereka diharapkan mengikuti hokum islam tersebut agar mendapat kebahagiaan dalam hidupnya. Tata kehidupan manusia perlu diatur dengan hokum Allah ( An-Nisa An-Nisa : 105 ). Tujuan disyaritk disyaritkan an hokum islam islam adalah untuk mewujudkan kehidupan hasanah bagi mereka, baik hasanah di dunia maupun hasanah di akhirat. Hukum islam adalah hokum yang ditetapkan Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapa terdapatt dalam dalam Al-Qur Al-Quran an dan dijela dijelaska skan n Nabi Muhamm Muhammad ad saw sebagai sebagai RasulRasul-Nya Nya,, melalui melalui sunnah sunnah beliau beliau yang yang kini kini terhim terhimpun pun dengan dengan baik baik dalam dalam kitabkitab-kit kitab ab hadist. hadist. Keberadaan hukum islam adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi teratur. Menurut Al-Qur’an surat An-Nisa:59, stiap muslim wajib menetapi kemauan atau Ulil Amri Amri, yakni orang yang mempunyai kehendak Allah, rasul, daan kehendak Ulil mempunyai kekuasa kekuasaan an dengan dengan ilmu ilmu yang yang dimili dimiliki. ki. Kehenda Kehendak k Allah Allah berupa berupa keteta ketetapan pan dalam dalam AlQur’an, kehendak Rasullah berupa kitab-kitab hadist sebagai penjelas al-quran, sedangkan kehendak penguasa sekarang termaktub dalam konstitusi.
HUKUM ISLAM DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL Konsep Konsep hukum hukum islam islam adalah adalah menega menegakka kkan n keadil keadilan an dan kebersa kebersamaa maan n dalam dalam kebaikan. kebaikan. Keadilan Keadilan dan kebersamaan adalah inti yang membangun hokum itu sendiri. sendiri. Artinya bahwa penerapan hokum tak pandang bulu, semuanya berposisi sama. Hukum merupakan “panglima” yang menjaga hak dan kewajiban antar warga dengan Negara sebagaimana telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Sumber Hukum Islam Pada umumnya, ulama memaparkan bahwa sumber hukum islam ada 3, yaitu al-qur’an, hadits, dan ijtihad. 1. Al-Qur Al-Qur’an ’an Al-qur Al-quran an adalah adalah wahyu wahyu Allah Allah dan merupa merupakan kan landas landasan an syari’ syari’at at islam. islam. Ditinj Ditinjau au dari dari sumber hokum, posisi al-quran adalah sumber hokum yang utam. Disamping sebagai
sumber hokum, al-quran juga sebagai penegas dibidang aqidah, ibadah dan member motivasi bagi manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Al-quran mempunyai criteria-kriteria antara lain : • • • • •
Firman Allah atau Kalamullah Mukjizat Disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikay Jibril Diawali surat al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas Diperintahkan untuk dibaca
Fungsi al-Qur’an antara lain • • •
Sebagai petunjuk Sebagai penjelas Sebagai pembeda
1. As-Sunnah atau Al-Hadits Sunnah atau Hadits merupakan sumber kedua setelah al-qur’an. Sebagai sumber kedua merupakan kewajiban umat dapat merealisasikan perjalanan nabi (sunahnya) kedalam kehidupan sehari-hari karena dalam kehidupan rasul itu sudah ada contoh teladan yang baik untuk manusia. Fungsi dan kedudukan hadits sebagai sumber hukum 1. Menetapkan dan memperkuat hokum-hukum yang ditentukan dalam Al-Qur’an (bayan ta’qid) 2. Memberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an 3. Menetapkan hukum yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur’an (bayan tasyri’) 1. Ijtihad Kata ijtihad dan jihad mempunyai akar kata yang sama yaitu jahada (jahd) yang artinya berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh, berusaha keras. Secara terminology ijtihad berarti mengarahkan kemampuan secara maksimal dalam mengungkap kejelasan dan memahami ayat Al-Qur’an dan Sunnah yang penunjukkan materi serta memecahkan permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip dan nilai islam. Ijtihad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat islam yang tak terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah dalam menanggapi hal-hal baru dan kemodernan. Fungsi Hukum Islam dalam kehidupan Bermasyarakat
Peranan dan fungsi hokum islam dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk mengatur agar hubungan itu berjalan dengan baik,menuju keseimbangan manusia antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Smentara peran utamanya, yakni : •
•
Fungsi Ibadah : fungsi paling utama hokum islam yaitu adalah pdoman dalam beribadah kepada Allah SWT. Fungsi Tanzim wa islah al-ummah : sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi social, sehingga dapat terwujud masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera.
Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan dan Penegakan Hukum Pada akhir-akhir ini kontribusi umat islam semakin nampak jelas dengan diundangkannya peraturan UU yang berkaitan hokum islam, misalnya UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.28 tentang perwakafan tanah milik, UU RI No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama smapai UU RI No.17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji. Usaha yang dilakukan untuk menegakkan hokum islam dalam praktik bermasyarakat dan bernegara harus melalui proses cultural dan dakwah.
Islam dan Perubahan Sosial Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuanpenemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antarkehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial (social movement).2 Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahanperubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya. Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan inner dynamic bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang shalihun li kulli zaman wal makan. Umat
Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif–tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid menyatakan bahwa: Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur’an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.4 Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia. Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang penting, maka perlu ditegaskan aspek mana yang mengalami perubahan (wilayah ijtihadiyah). Menurut hasil seminar yang diselenggarakan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada awal Desember 1994 disebutkan; “Agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungannya dengan penerapan di dalam dan di Dinamisasi Ajaran Islam Melalui Ijtihad
Landasan normatif ijtihad sebagai sumber hukum sekaligus sebagai metodologi istinbat hukum dalam rangka dinamisasi ajaran agama adalah dialog Rasulullah dengan sahabat Muadz Ibn Jabal yang menyatakan bahwa ia akan melakukan ijtihad bila tidak mendapatkan ketentuan hukum dalam al-Qur’an dan Hadis dari suatu kasus hukum. Tidak terdapatnya penjelasan hukum dalam al-Qur’an dan al-Hadis, menurut Amir Syarifudin dapat dilihat dari dua segi sebagai berikut. 1. Al-Qur’an dan al-Hadis secara jelas dan langsung tidak menetapkannya, tidak secara keseluruhan dan tidak pula sebagiannya. Contoh pada kasus ini adalah gerakan kodifikasi al-Qur’an dalam satu mushaf. 2. Secara jelas, al-Qur’an dan al-Hadis memang tidak menyinggung hukum suatu kasus, namun secara tidak langsung atau bagiannya ada penjelasannya. Contoh hukum memukul kepala orangtua tidak ada aturan secara eksplisit dalam alQur’an, tetapi ada larangan mengucapkan kata-kata kasar (uff) terhadap orangtua. Hukum memindahkan organ tubuh orang mati kepada orang yang masih hidup (tranplantasi) tidak ada ketentuan nashnya yang secara spesifik merujuk pada hal itu, namun ada larangan merusak jasad orang mati. Karena tidak jelas dan tidak langsungnya penjelasan al-Qur’an dan al-Hadits, maka diperlukan upaya ijtihad. Sementara itu, menurut Muhammad Musa al-Tiwana, objek ijtihad itu dapat di bagi menjadi tiga bagian; pertama, ijtihad dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap nash; kedua, ijtihad dalam melakukan qiyas terhadap hukum-hukum
yang telah ada dan telah disepakati; ketiga, ijtihad dalam arti penggunaan ra’yu. Pandangan al-Tiwana tersebut mengacu pada dua pemeliharaan objek ijtihad yang luas. Pertama, adalah persoalan-persoalan yang sudah ada ketentuan nashnya, namun masih bersifat dzanny (dugaan). Terhadap objek yang seperti ini, cara yang ditempuh adalah penelitian dalam menentukan makna al-‘aam (umum) atau al-khash (khusus), al-mutlaq (mutlak) dan al-muqayyad (makna yang dibatasi). Kedua, persoalan-persoalan yang sama sekali belum ada nashnya. Pada hal yang semacam ini, maka pemecahannya dilakukan melalui ijtihad dengan menggunakan qiyas, istihsan dan dalil-dalil hukum lainnya.7 Pendekatam Studi Keislaman Bertitik tolak dari objek ijtihad di atas, ada dua corak penalaran yang perlu dikemukakan dalam upaya menggali maqashid al-syari’ah. Dua corak penalaran dalam berijtihad tersebut adalah; penalaran ta’lili, dan penalaran istislahi. Penalaran ta’lili adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan illat-illat hukum yang terdapat dalam suatu nash. Asumsi dasar dari penalaran ini bahwa nash-nash dalam masalah hukum sebagian diiringi dengan penyebutan illat-nya. Dalam kajian ushul fiqh, corak ta’lili ini mewujud dalam bentuk qiyas dan istihsan. Adapun penalaran Istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan diri nash. Kedua model penalaran di atas bertumpu pada penggunaan al-ra’yu. Oleh karena itu, terdapat tiga karakter yang melekat dalam dua pendekatan di atas. Pertama, pendekatan ini mencoba memahami ketentuan nash tanpa terikat secara kaku dengan bunyi teks dan mengalihkan perhatiannya pada upaya mencari semangat moral yang terkandung dalam nash. Kedua, upaya mengganti pendekatan ta’abudi kepada pendekatan ta’aquli. Ketiga, upaya merumuskan illat hukum dan pesan moral nash dengan melihat setting sosial dan konteks zamannya. Dalam kaitan dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah diiringi dengan munculnya masalah yang kompleks, maka dua corak/pendekatan penalaran di atas tampak lebih responsif dan solutif dalam menjawab masalah hukum. Tawaran teoritik dua pendekatan ini adalah kerja ilmiah melalui deduksi analogis dengan dasar pijakannya kemaslahatan. Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia.9 Di sinilah sesungguhnya tugas seorang cendekiawan muslim untuk merumuskan pendekatan dan metodologi yang tepat sesuai dengan konteks yang melingkupinya agar agama menjadi fungsional dan bisa membumi. Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa “perubahan fatwa adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan”10 Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan “hukum itu berputar bersama illatnya (alasan hukum) dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”
Salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Imam Syafi’i yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat lama (qaul qadim) adalah pendapat hukum Imam Syafi’i ketika beliau berada di Mesir.12 Perbedaan pe ndapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi’i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir. Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sisiokultural dan politik di mana madzhab itu tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi penggalian hukum yang mereka ciptakan. Dengan perangkat metodologi tersebut, segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya dengan metode qiyas, maslahah al-mursalah, istihsan, istishab, dan ‘urf.13 Dalam posisi demikian, hukum Islam akan berfungsi sebagai rekayasa sosial (social engineering) untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Untuk menempatkan hukum pada posisi yang betul-betul fungsional dalam menghadapi setiap perubahan sosial, diperlukan terobosan metodologis disertai kemampuan membaca fenomena zaman. Banyak perangkat ilmu bantu yang bisa menopang perumusan hukum menjadi aplikatif, seperti ilmu-ilmu tafsir, tarikh, dan ilmu tata bahasa Arab. Diharapkan melalui pendekatan konvergensi antara ilmu ushul fiqh dan ilmu-ilmu lainnya akan dapat mengurangi formalisme hukum Islam. Dalam konteks ini, pemaknaan hukum Islam tidak harus dilihat dari perspektif nilai saja, tetapi perlu dicari keterkaitan secara organik dan struktural dalam kehidupan sosial. Di sinilah letak pentingnya fenomena transformasi pemikiran hukum Islam, tidak hanya dilihat sebagai fenomena keagamaan saja. Transformasi pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan suatu pergumulan kreatif antara Islam dengan masyarakat Indonesia, antara nilai-nilai Islam dengan kenyataan struktural masyarakat. Oleh karena itu, maka program pembaruan pemikiran hukum Islam adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Akan tetapi, untuk melakukan upaya pembaruan pemikiran hukum Islam (fiqh) diperlukan beberapa syarat; pertama, adanya tingkat pendidikan yang tinggi dan keterbukaan dari masyarakat muslim; kedua, hukum Islam (fiqh) harus dipandang sebagai variasi suatu keragaman yang bersifat partikular yang selalu dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu; ketiga, memahami faktor sosio–kultural dan setting politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk hukum agar dapat memahami partikularisme dari pemikiran hukum tersebut; keempat, mengorientasikan istinbat hukum dari aspek qaulan (materi hukum) kepada aspek manhajan (kerangka metodologis). Di samping itu, perlu juga memahami pemikiran hukum yang tidak dibatasi sekat-sekat madzhab. Keterbatasan alternatif yang dibingkai dengan sekat
madzhab akan menghasilkan produk pemikiran yang rigid (kaku) dan akan mempersulit upaya pembaruan hukum Islam itu sendiri Hukum Islam bersumber pokok pada wahyu, disamping itu mempunyai sumber – sumber penunjang jika belum ada ketetapan yang jelas dari wahyu, yakni sumber penalaran akal melalui proses ijtihad para ahli (melalui jalur ijma, qiyas, dll). Hukum islam yang secara jelas dan tegas disebutkan melalui ayat atau nash AlQur’an atau Sunnah yang tidak mengandung makna metaforis (penta’wilan) dikenal dengan istilah “Syari’ah”. Sedangkan hukum islam yang tidak/belum disebutkan secara jelas dan tegas oleh nash-nash tersebut yakni yang masih memerlukan proses ijtihad para ulama mujtahidin, dikenal dengan istilah “Fiqh”. Hukum islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang baik dan teratur bagi manusia dalam kehidupan individu maupun kemasyarakatan. Hukum – hukum itu merupakan jaminan dari Allah dan rasulnya terhadap manusia di muka bumi. Barang siapa yang berpedoman kepadanya dan berjalan diatas rel hukum agama, maka ia akan diberikan kehidupan yang baik. Pada prinsipnya fungsi utama hukum islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, atau dengan kata lain untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, karena hukum islam beorientasi pada keadilan dan kesetaraan manusia.
