HUKUM DAN POLITIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Oleh :
Sudirman Simamora (087005059) Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2008
BAB I PENDAHULUAN
Law Law is a comm comman and d of the the Lawg Lawgiv iver er (huku (hukum m adal adalah ah perin perinta tah h dari dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili Rasyidi. Rasyidi .1 Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar akar seja sejara rah h panj panjan ang g dala dalam m ilmu ilmu huku hukum. m. Bagi Bagi kala kalang ngan an peng pengan anut ut alir aliran an positivis positivisme me hukum hukum seperti seperti John John Austin, Austin, hukum hukum adalah adalah tidak tidak lain dari produk produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda berbeda datang dari kalangan aliran aliran sejarah sejarah dalam ilmu ilmu hukum, hukum, yang yang melihat melihat hukum tidak tidak dari dogmatika dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup. 2
1
2
Lili Rasyidi & Ira Rasyidi. Pengantar Filsafat dan Teori Hukum. Cet. : VIII. PT. Citra Adtya Bakti. Bandung. 2001. Bismar Bismar Nasution. Nasution. Catatan Catatan Perkuliah Perkuliahan an Mata Kuliah Kuliah Politik Politik Hukum. Hukum. Sekolah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008
1
Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, kita akan melihat adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak posi positiv tivis isti tis. s. Walau alaupu pun n
demi demiki kian an Bela Beland nda a
meng mengan anut ut
poli politi tik k
huku hukum m
adat adat
(adatrechtpolitiek ) adatrechtpolitiek ), yaitu yaitu membiar membiarkan kan hukum hukum adat adat itu berlaku berlaku bagi bagi golonga golongan n masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan menunjukkan kuatnya pengaruh pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan meninggalkan hukum adat. 3 Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataa kenyataan n sejarah sejarah dan perkem perkembang bangan an hukum hukum Indones Indonesia ia itu. itu. Pada Pada saat saat sekara sekarang ng ini ini terda terdapat pat perbe perbeda daan an cara cara pand pandan ang g terhad terhadap ap huku hukum m dianta diantara ra kelompok kelompok masyarak masyarakat at Indonesi Indonesia. a. Berbag Berbagai ai ketidakp ketidakpuas uasan an atas penega penegakkan kkan hukum hukum dan dan pena penang ngana anan n berba berbagai gai pers persoal oalan an huku hukum m bers bersum umber ber dari dari cara cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Tulisan ini akan mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang teori positivis yang berkembang dalam ilmu hukum dengan harapan
3
Daniel S. Lev. Lev. Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan. Cet : I. LP3S. Jakarta. 1990.
2
akan mendap mendapatka atkan n gambara gambaran n tentang tentang akar persoala persoalan n pemban pembanguna gunan n sistem sistem hukum Indonesia pada masa mendatang.
BAB II PANDANGAN ALIRAN POSITIVIS TENTANG TENTANG HUKUM
Alira iran dike dikemb mban angk gkan an
posi ositivi tivism sme e oleh oleh
hukum kum
filo filoso soff
bera erasal
Pera Peranc ncis is;;
dari
Augu August st
ajara aran Comt Comte e
sosiolo iolog gis
yang ang
(179 (17988-18 1857 57))
yang yang
berpendapat berpendapat bahwa terdapat kepastian kepastian adanya hukum-hukum perkembangan perkembangan menga mengatu turr roh manu manusia sia dan dan segala segala gejal gejala a hidup hidup bersa bersama ma dan dan itulah itulah seca secara ra mutlak. August Comte hanya mengakui hukum yang dibuat oleh negara. 4 Untuk memahami positivisme hukum tidak dapat diabaikan metodelogi positivis dalam sains yang mengahruskan dilakukannya validasi dengan metode yang terbuka atas setiap kalin atau proposisi yang diajukan. Karena itu bukti empirik adalah syarat syarat universa universall untuk untuk diterim diterimanya anya kebena kebenaran ran dan tidak tidak berdasa berdasarkan rkan otoritas otoritas tradisi atau suatu kitab suci. Menurut Fletcher 5 Positivisme hukum mempunyai pandangan yang sama tentang diterimanya validasi. Seperti halnya positivisme sains yang tidak dapat menerima pemikiran dari suatu proposisi yang tidak dapat diverifikasi atau yang tidak dapat difalsifikasi , difalsifikasi , tetapi karena hukum itu ada karena termuat dalam perundang-undangan perundang-undangan apakah dipercaya atau tidak. Hukum harus
4
5
Achmad Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Cet. : II. Penerbit Gunung Agung. Jakarta. 2002. Fletcher, George P, Basic Concepts of Legal Thougt. Oxford University Press. New York. York. 1996.
3
dica dicant ntum umka kan n
dala dalam m
unda undang ng-u -und ndan ang g
oleh oleh
lemb lembag aga a
legi legisl slat atif if
deng dengan an
memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya. Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu itu dapa dapatt dive diveri rifi fika kasi si.. Adap Adapun un yang yang di luar luar unda undang ng-u -und ndan ang g tida tidak k dapa dapatt dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa focus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiolgi dan politik politik yang yang mempen mempengaru garuhi hi perkemb perkembang angan an sistem sistem hukum. hukum. Moral Moral hanya hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum. Lebih jauh, pandangan dan pendapat dari mazhab positivisme ini dapat ditelusu ditelusuri ri dari dari pendapa pendapatt dan pandan pandangan gan dari dari para penganut penganut terpenti terpenting ng dari mazhab ini antara lain John Austin, seorang ahli hukum yang berkebangsaan Inggri Inggris s yang yang mewa mewakil kilii pand pandan angan gan positi positivi vis s dari dari kelom kelompo pok k peng penganu anutt siste sistem m hukum
Comm Common on
Law Law dan
Hans
Kelse lsen,
seorang ang
ahli hli
hukum
yang
berkeb berkeban angsa gsaan an Jerm Jerman an yang yang mewak mewakililii pand pandang angan an posit positivi ivis s dari dari kelom kelompok pok penganut sistem hukum Eropa Kontinental. Menur Menurut ut John John Aust Austin in (sepe (seperti rti dikuti dikutip p Achm Achmad ad Ali, Ali, hlm. hlm. 267) 267) 6, huku hukum m adalah adalah perintah perintah kaum kaum yang yang berdaul berdaulat. at. Ilmu Ilmu hukum hukum berkait berkaitan an dengan dengan hukum hukum positi positiff atau atau denga dengan n keten ketentua tuan-k n-kete etentu ntuan an lain lain yang yang seca secara ra tegas tegas dise disebu butt demikian. demikian. Pendapat Pendapat Austin sangat dipengaruhi oleh pandangannya pandangannya mengenai kedaulat kedaulatan an negara negara yang yang memilik memilikii dua sisi sisi yaitu yaitu sisi eksternal eksternal dalam dalam bentuk bentuk 6
Ahmad Ali. Loc cit.
4
hukum internasional dan sisi internal dalam bentuk hukum positif. Kedaulatan negara menuntut ketaatan dari penduduk warga negara. Lebih lanjut menurut Austin Austin,, ketaa ketaata tan n ini berbe berbeda da denga dengan n keta ketaata atan n seseo seseora rang ng karen karena a anca ancama man n senjata. Ketaatan warga negara terhadap kedaulatan negara didasarkan pada legitimasi. Menurut pandangan Austin, hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system). system) . Hukum dipisahkan secara tegas dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk. Ada Ada empa empatt unsu unsurr huku hukum m yaitu aitu adan adany ya perintah, sanksi, sanksi, kewajib kewajiban an dan kedaulatan. kedaulatan . Keten Ketentua tuan n yang yang tidak tidak meme memenuh nuhii ke empa empatt unsur unsur ini ini tidak tidak dapa dapatt dikatakan sebagai positive sebagai positive law. Selanju Selanjutnya tnya Lili Rasyidi Rasyidi menyimp menyimpulka ulkan n pokok-p pokok-pokok okok ajaran ajaran Analytical Jurisprudence dari Austin, yaitu 7 : 1.
Ajarannya tidak berkaitan dengan soal atau penilain baik dan buruk, sebab peniliain tersebut berada di luar hukum;
2. Walau Walau diakui diakui adanya hukum hukum moral yang berpeng berpengaruh aruh terhada terhadap p masyara masyarakat, kat, namun secara yuridis tidak penting bagi hukum. 3. Pand Pandan anga gann nnya ya bert bertol olak ak bela belaka kang ng deng dengan an baik baik peng pengan anut ut huku hukum m alam alam maupun mazhab sejarah; 4.
Hakekat dari hukum adalah perintah. perintah. Semua hukum positif adalah perintah dari yang berdaulat/penguasa.
5. Keda Kedaula ulatan tan adalah adalah hal hal di luar hukum, hukum, yaitu yaitu berada berada pada dunia dunia polit politik ik atau atau sosio sosiolog logii karen karenany anya a tidak tidak perlu perlu dipe diperso rsoalk alkan an seba sebab b diang diangga gap p seba sebagai gai sesuatu yang telah ada dalam kenyataan; 7
Lili Rasyidi. Op cit. h. 59-60.
5
6.
Ajaran Ajaran Austin kurang/ kurang/ tidak tidak member memberikan ikan tempat tempat bagi bagi hukum hukum yang yang hidup hidup dalam masyarakat. Dari kalangan penganut sistem hukum Eropa Kontinental, Hans Kelsen
yang yang dike dikenal nal deng dengan an ajara ajaran n huku hukum m murn murniny inya a selal selalu u digol digolong ongka kan n seba sebagai gai penganut penganut aliran positivi positivism sme e ini. Ada dua teori teori yang yang dikemuka dikemukakan kan oleh oleh Hans Hans Kelsen Kelsen yang yang perlu perlu diketeng diketengahka ahkan. n. Pertama Pertama,, ajarannya ajarannya tentang tentang hukum hukum yang yang bersifat murni dan kedua, berasal dari muridnya muridnya Adolf Merkl yaitu stufenbau des recht yang yang meng menguta utama maka kan n tenta tentang ng adany adanya a hiera hierarki rkis s darip daripada ada perun perundan danggundangan. Inti ajaran hukum murni Hans Kelsen adalah bahwa hukum itu harus dipisahkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya. sebagainya. Dengan demikian Kelsen tidak memberikan memberikan tempat bagi berlakunya hukum alam. Hukum merupakan sollen yuridis semata-mata yang terlepas dari das sein/ sein/ kenyataan sosial. Sedangkan ajaran stufentheorie berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah adalah suatu suatu hiera hierarki rkis s dari dari hukum hukum dima dimana na suatu suatu keten ketentu tuan an huku hukum m terten tertentu tu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang paling tinggi adalah grundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Ketentuan yang lebih rendah adalah lebih konkrit daripada ketentuan yang lebih tinggi. tinggi. Ajaran Ajaran murni murni tentang tentang hukum hukum adalah adalah suatu suatu teori teori tentang tentang hukum hukum yang yang senyatanya dan tidak mempersoalkan hukum yang senyatanya itu, yaitu apakah hukum yang senyatanya itu adil atau tidak adil.
6
Sela Selanj njut utny nya a Prof Prof.. H. L. A. Hart Hart sepe sepert rtii diku dikuti tip p oleh oleh Lili Lili Rasyi asyidi di 8, menguraikan tentang ciri-ciri positivisme pada ilmu hukum dewasa ini sebagai berikut : 1.
Pengertian bahwa hukum adalah perintah dari manusia (command of human being);
2.
Pengertian bahwa tidak ada hubungan mutlak/ penting antara hukum (law) dan moral moral atau atau hukum hukum sebagai sebagaimana mana yang berlaku berlaku/ad /ada a dan hukum hukum yang yang sebenarnya;
3. Pengert Pengertian ian bahwa bahwa analisi analisis s konsepsi konsepsi hukum hukum adalah adalah : a. memp mempuny unyai ai arti arti penti penting, ng, b. harus harus dibedak dibedakan an dari dari peny penyelid elidikan ikan : c. historis mengenai mengenai sebab-musabab sebab-musabab dan sumber-sumber sumber-sumber hukum, d. sosiolog sosiologis is mengenai mengenai hubungan hubungan hukum hukum dengan gejala gejala sosial lainnya, lainnya, dan e.
penyelidikan penyelidikan hukum secara kritis atau penilain, baik yang berdasarkan berdasarkan moral, tujuan sosial, fungsi hukum dan lain-lainnya.
4.
Pengertian bahwa sitem hukum adalah sistem yang logis, tetap dan bersifat tert tertut utup up dala dalam m mana mana kepu keputu tusa sann-ke kepu putu tusa san n huku hukum m yang yang bena benar/ r/ tepa tepatt biasany biasanya a dapat dapat diperole diperoleh h dengan dengan alat-ala alat-alatt logika logika dari dari peratura peraturan-pe n-peratu raturan ran hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik dan ukuran-ukuran moral;
8
Lili Rasyidi. Op cit. h. 57.
7
5. Pengertian Pengertian bahwa pertimbangan-pe pertimbangan-pertimbanga rtimbangan n moral tidak dapat dapat dibuat dibuat atau dipertahankan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi-argumentasi rasional, pembuktian atau percobaan. Dengan Dengan demikia demikian n kita dapat dapat pula pula mengatak mengatakan, an, karena karena negara negara adalah adalah ekspresi ekspresi atau atau merupak merupakan an forum forum kekuat kekuatan-k an-keku ekuatan atan politik politik yang yang ada didalam didalam masyarakat, maka hukum adalah hasil sebagian pembentukan keputusan yang diambil dengan cara yang tidak langsung oleh penguasa. Penguasa mempunyai tugas tugas untuk untuk mengat mengatur ur dengan dengan cara-car cara-cara a umum umum untuk untuk mengat mengatasi asi problem problemaaproblema kemasyarakatan yang serba luas dan rumit, pengaturan ini merupakan obyek proses pengambilan keputusan politik, yang dituangkan kedalam aturanaturan, yang secara formal diundangkan. Jadi dengan demikian hukum adalah hasil resmi pembentukan keputusan politik. 9
BAB III POLITIK DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Dalam khasanah ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi politik pada khusu khususny snya, a, polit politik ik pada pada dasar dasarny nya a adala adalah h sebua sebuah h konse konsep p yang yang amat amat luas luas cakup cakupann annya ya.. Kons Konsep ep ini ini pada pada pokok pokoknya nya mene meneran rangk gkan an tenta tentang ng baga bagaim imana ana kekuasaan ( power power ) dan sumber-sumbernya (resources ( resources of power ) power ) itu dialokasikan dan disistri disistribusi busikan kan dalam dalam sebuah sebuah masyara masyarakat kat.. Proses Proses ini tidak tidak selalu selalu terjadi terjadi melulu atas dasar sebuah konsensus tetapi juga sering melalui kompetisi dan 9
Lili Rasyidi. Op cit. h. 39.
8
bahkan konflik atas dasar kombinasi pola “memperebutkan-mempertahankan” di antara partisipan konflik yang dapat berwujud individu, kelompok, golongan, atau lembaga. Di samping itu, konsep politik juga sangat terkait dengan beberapa konsep kunci lainnya seperti otoritas ( authority ), ), legitimasi (legitimacy ( legitimacy ), ), dominasi dominasi (domination), domination ), hegemoni (hegemony ( hegemony ) dan kekuasaan paksa ( coercive power ). ). Sumb Sumberer-su sumb mber er keku kekuasa asaan an yang yang dapa dapatt berbe berbentu ntuk k posi posisi, si, jaba jabatan tan,, pengaruh, pengaruh, uang, dan kekayaan itu, di masyarakat manapun, secara relatif selalu bersifat bersifat terbatas terbatas.. Ihwal Ihwal inilah inilah yang yang menyeba menyebabkan bkan mengap mengapa a sejarah sejarah manusia manusia selalu selalu ditan ditanda daii oleh oleh perti pertika kaian ian yang yang berdi berdime mensi nsi polit politik ik.. Walau alaupu pun n wilaya wilayah h pertikaian politik untuk memperebutkan (atau mempertahankan) sumber-sumber kekuasan itu juga terjadi di masayarakat ( civil society ), ), sangat penting di sini untuk dicatat bahwa negara ( state) state) adalah pusat wilayah perebutan kekuasaan yang yang paling paling sengit sengit karena karena di sanalah sanalah sumbersumber-sum sumber ber kekuasa kekuasaan an terpenti terpenting ng untuk membuat keputusan publik itu terdapat. Menurut ajaran trias politica yang yang di kemudia kemudian n hari menjadi menjadi landas landasan an pokok negara negara moderen, terdapat terdapat tiga cabang cabang kekuasaan negara negara penting penting yang sama-sama telah kita kenal dengan baik itu : kekuasaan judisial, legislatif, dan eksekuti eksekutif. f. Masing-m Masing-masi asing ng cabang cabang kekuasa kekuasaan an itu memilik memilikii otoritas otoritas dan secara secara relati relatiff memo memono nopol polii otorit otoritas as itu untuk untuk meng mengha hasil silka kan n (dan (dan meng menggan ganda dakan kan)) kekuasaan yang spesifik. Walaupun demikian, itu tidak berarti ketiga institusi pokok negara moderen itu tidak saling berinteraksi. Dalam beberapa keadaan, bahkan ketiga institusi itu mengembangkan hubungan kekuasaan yang secara inheren juga menyimpan prinsip saling ketergantungan.
9
Paradoks Paradoks itu dapat dilihat di antaranya antaranya dalam ihwal ihwal hukum. hukum. Pada tempat pertama pertama,, hukum hukum adalah adalah produk produk lembaga lembaga legisla legislatif. tif. Sebagai Sebagai sebuah sebuah produk, produk, pembuatan hukum yang berupa undang-undang dan dalam keadaan tertentu berupa berupa konstit konstitusi usi negara, negara, selalu selalu melibat melibatkan kan proses proses-pro -proses ses politik politik yang yang amat amat kompleks kompleks.. Melalui Melalui perdeba perdebatan tan parlemen parlemen,, sebuah sebuah rancang rancangan an produk produk hukum hukum dibahas dibahas dalam dalam sidang-s sidang-sidan idang g yang yang melibat melibatkan kan elemenelemen-elem elemen en yang yang berbeda berbeda dalam sebuah parlemen, yakni partai politik. Dengan kata lain, pada dasarnya hukum yang paling dasar, yakni konstitusi negara dan undang-undang, adalah sebuah produk politik dari partai-partai politik dominan dalam sebuah parlemen. Memang, terdapat beberapa variasi tentang bagaimana sebuah produk hukum itu diselesaikan oleh lembaga legislatif. Namun, secara umum, wilayah ini pada pokoknya merupakan monopoli parlemen yang karena kewenangannya dalam menghas menghasilka ilkan n produk-p produk-produ roduk k hukum hukum pokok pokok mendapa mendapatkan tkan namanya namanya dengan dengan sebutan lembaga legislatif itu. Ketika Ketika sebuah sebuah proses proses politik politik di parleme parlemen n itu berakhir berakhir dengan sebuah produk hukum berupa undang-undang undang-undang (yang pengaturan penetapannya menjadi undang-u undang-undan ndang g di sebagia sebagian n sistem sistem politik politik membutu membutuhkan hkan persetuj persetujuan uan kepala kepala lembaga eksekutif dan di sebagian sistem lainnya tidak), maka segera setelah itu hukum baru itu (tampak seperti “tiba-tiba”) menjadi sebuah aturan dasar yang mengikat mengikat semua semua lembaga lembaga negara negara dan individ individu, u, tak terkecu terkecuali ali lembag lembaga a yang yang menghasilkannya. Pengikatan diri secara penuh terhadap hukum yang berlaku tanpa tanpa kecua kecualili ini, ini, dala dalam m nega negara ra mode moderen ren diken dikenal al denga dengan n ajara ajaran n tentan tentang g “supremasi “supremasi hukum”. Ajaran Ajaran ini pada dasarnya mendiktekan peneguhan atas nilai
10
dan praktik “persamaan di depan hukum” yang mengakibatkan sebuah produk huku hukum, m, yang ang wala walaup upun un pada pada awal awalny nya a merup erupak akan an prod produk uk poli politi tik k yang yang menyerta menyertakan kan juga juga prosesproses-pros proses es kompeti kompetisi si dan rivalit rivalitas as atas sumbersumber-sum sumber ber kekuasaan, bersifat otonom (kadang bahkan “alien” ) dan “self-evident” (mutlak dengan sendirinya). Dalam prinsip semacam inilah, dasar-dasar terpenting tentang gagasan negara negara hukum hukum itu diletakk diletakkan an dalam dalam negara negara moderen moderen.. Penegas Penegasan an terhada terhadap p gagasan negara hukum itu memiliki pesan tunggal yang amat jelas, yakni tidak sebuah sebuah kekuasa kekuasaan an dapat dapat memaksa memaksakan kan kehend kehendak ak dan kepatuh kepatuhan an publik publik atas atas kehendak itu tanpa dilandasi oleh hukum yang berlaku—yang proses pembuatan dan penetapannyapun diatur oleh hukum yang telah dibuat sebelumnya, baik dalam kedudukannya yang lebih tinggi maupun yang setara. Pada tempat inilah prinsip “Rule of Law” ditegaskan untuk mencegah praktik terjadinya “Rule by Law” yang kerap menjadi dasar dari tegaknya prinsip yang di negeri ini dalam khasanah khasanah perbinc perbincang angan an para para ahli hukum hukum tataneg tatanegara ara sering sering disebut disebut dengan dengan negara kekuasaan (machtsstaat ( machtsstaat ) sebagai lawan dari negara hukum ( rechtsstaat ). ). Hukum yang bersifat dasar dan mengikat semua pihak itu sesungguhnya merupakan tulisan bahkan kertas belaka apabila tidak ditegakkan. Pada tempat kedua inilah, di mana-mana, hukum membutuhkan lembaga “law enforcement”. Dalam Dalam kontek konteks s inilah, inilah, lembaga lembaga eksekuti eksekutiff melalui melalui aparatu aparaturr khususny khususnya a mengemban tanggung jawab utama untuk menegakkan apa yang diperintahkan hukum hukum untuk untuk dilakuka dilakukan n atau tak dilakuka dilakukan, n, untuk untuk diindah diindahkan kan atau dilarang dilarang.. Mengi Mengikut kutii ajara ajaran n Trias rias Polit Politica ica,, lemb lembaga aga ekse eksekut kutif if kare karena na itu kepad kepadany anya a
11
diembankan kewajiban untuk memastikan hukum tak hanya menjadi tulisan atau kertas belaka. Birokrasi penegak hukum yang utama dalam negara moderen adalah polisi. Melalui proses evolusi yang panjang, panjang, dalam negara moderen yang berasas negara hukum itu, lembaga kepolisian memiliki tugas yang paling pokok: yakni penegakan hukum (law ( law enforcement ). ). Tidak sebuah lembaga manapun dalam cabang eksekutif maupun kedua cabang cabang lainnya, lainnya, yakni yakni lembag lembaga a legisla legislatif tif dan judisial judisial,, pada pada dasarny dasarnya a memilik memilikii otoritas otoritas yang yang penuh penuh untuk untuk menegak menegakkan kan hukum. hukum. Pikiran Pikiran terseder tersederhana hana dalam dalam prinsip “law enforcement” enforcement” adalah adalah penting pentingnya nya semua semua orang orang mematuh mematuhii hukum hukum guna terciptanya ketertiban sosial dan keamanan umum yang sering juga disebut dengan istilah “social order and public safety”. Tegaknya kepatuhan orang pada hukum, dalam ajaran ini, dipercaya sebagai dasar untuk menciptakan sebuah kehidupa kehidupan n bersam bersama a yang yang memungk memungkinka inkan n pencapa pencapaian ian tujuan tujuan individu individual al dan kolektif kolektif berikut berikut segala segala perbeda perbedaan an yang yang menyert menyertainya ainya dapat dapat dilakuka dilakukan n tanpa tanpa dampak yang bersifat destruktif bagi kehidupan kehidupan bersama yang berkelanjutan berkelanjutan itu. Masih mengikuti ajaran ini, tanpa aturan bersama yang dipatuhi oleh publik, masy masyar arak akat at akan akan meng mengha hasi silk lkan an anar anarki ki yang yang pada pada ujun ujungg-uj ujun ungn gnya ya akan akan menciptakan kehidupan bersama yang hancur dan atau menghancurkan. Dalam mana telah terjadi, atau sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya patut diduga sebagai berk berkem emun ungk gkin inan an mela melaku kuka kan n
tela telah h
sera serang ngka kaia ian n
terj terjad adi, i,
pela pelang ngga gara ran n
tind tindak akan an::
mula mulaii
huku hukum, m,
dari dari
poli polisi si
peny penyel elid idik ikan an,,
berk berkew ewaj ajib iban an peny penyid idik ikan an,,
pemeriksaan saksi dan atau pencarian bukti hingga pemberkasan. Mandat ini bersif bersifat at otono otonom m dan dan penu penuh. h. Artin Artinya ya,, walau walaupu pun n berad berada a di wilay wilayah ah jurisd jurisdiks iksii
12
lembaga eksekutif, eksekutif, dan bukan, dan tidak pernah, dan tidak akan pernah, berada di bawah kedua cabang kekuasaan legislatif dan judisial, lembaga kepolisian tidak tunduk dan atau berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif dalam melakukan fungsi penegakan hukum selain dari hukum itu sendiri. Walaupun mungkin mungkin tampak tampak mengandu mengandung ng paradoks paradoks,, beginil beginilah ah memang memang sesungg sesungguhny uhnya a ajaran negara hukum yang sejati. Pengaruh kekuasaan eksekutif atas kewajiban menegakkan hukum yang kewenangannya diberikan pada lembaga kepolisian tidak lain dan tidak ada yang lain selain menegakkan hukum itu sendiri. Fungsi universal lainnya yang melekat pada lembaga kepolisian dalam kerangka penegakkan hukum demi terjadinya “social order dan public safety” — safety” — yang di Indonesia sering secara awam diringkas menjadi “ketertiban umum” itu (atau dalam terminologi Polri sering juga disebut dengan Kamtibmas)—adalah menjalankan fungsi-fungsi patroli ( patroling ( patroling ), ), pengaturan lalu lintas ( traffic ), ), dan penyelidikan kejahatan (crime ( crime investigation). investigation ). Hanya setelah paruh kedua abad yang lalu saja, lembaga kepolisian di banyak negara menambahkan juga fungsi antihuru-hara. Apa yang saya hendak katakan di sini tidak lain adalah, semua fungsi fungsi itu dilekatk dilekatkan an pada pada lembaga lembaga kepolis kepolisian ian untuk untuk tujuan tujuan pencipt penciptaan aan tertib tertib sosial dan keamanan publik. Dalam tema yang serupa, lembaga eksekutif juga mengemban amanat sebagai lembaga penuntut perkara hukum ketika telah terjadi pelanggaran yang telah dikuatkan oleh bukti dan saksi yang oleh hukum dinyatakan sebagai telah memenu memenuhi hi syarat syarat bagi bagi dilakuk dilakukanny annya a penuntu penuntutan. tan. Lembaga Lembaga kejaksa kejaksaan an adalah adalah aparatus birokrasi penegak hukum yang berada di bawah jurisdiksi kekuasaan
13
eksek eksekuti utif. f. Sama Sama denga dengan n prins prinsip ip otono otonomi mi dan dan sifat sifat yang yang penu penuh h yang yang dimil dimilki ki lembaga kepolisian itu, mandat lembaga kejaksaan tidak berkurang atau dapat dikurang dikurangkan kan oleh oleh kenyata kenyataan an bahwa bahwa lembag lembaga a ini berada berada di bawah bawah jurisdik jurisdiksi si lembaga eksekutif. Sebagai penegasan tambahan, pengaruh lembaga eksekutif pada lembaga kejaksaan tidak lain dan tidak ada yang lain selain melakukan penuntutan berdasarkan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang dan lembaga itu. Cabang kekuasaan judisial yang meliputi otoritas penyelenggara sistem peradila peradilan n dan di beberapa beberapa negara negara juga juga merang merangkap kap sebaga sebagaii lembaga lembaga penilai penilai undan undang-u g-und ndang ang dan dan atau atau pera peratur turan an di bawah bawahnya nya ( judicia judiciall review reviewer er ) serta erta mahkamah penyelesai sengketa konstitusional, adalah satu cabang kekuasan dalam negara hukum yang memiliki otonomi untuk membuat keputusan akhir atas perkara hukum melalui sebuah sistem persidangan yang bertingkat. Cara beke bekerj rja a lemb lembag aga a ini ini adal adalah ah memu memutu tus s perk perkar ara a huku hukum m (ata (atau u kons konsti titu tusi si)) berdasarkan bunyi pasal-pasal hukum yang berlaku, dan, bila mana diperlukan, atas atas keyak keyakina inan n huku hukum m para para hakim hakimnya nya.. Dalam Dalam jargo jargon n dan dan reto retorik rika a huku hukum, m, lembaga ini sering juga disebut sebagai lembaga pemutus keadilan. Walaupun sebagai lembaga ia bersifat otonom, para hakim agungnya (begitulah mereka sering sering diseb disebut) ut) dipil dipilih ih dan dan diang diangka katt melal melalui ui prose proses s polit politik ik jua. jua. Sekur Sekurang ang-kurang kurangnya nya,, prose proses s itu mela melalui lui pemb pembah ahasa asan n di caba cabang ng kekua kekuasa saan an lainn lainnya ya:: lembaga legislatif dan atau lembaga eksekutif. Inilah gambaran paradoks yang di bagian bagian awal awal tulisa tulisan n ini ini telah telah saya saya singg singgung ung.. Di satu satu pihak, pihak, merek mereka a adal adalah ah lembaga yang memiliki otonomi dalam otoritas mereka masing-masing, di pihak
14
lain mereka mereka saling saling mempen mempengaru garuhi hi melalui melalui proses proses politik. politik. Itulah Itulah potret potret hukum hukum yang dalam satu sisinya digambarkan sebagai bersifat objekltif (karena sifatnya yang mengikat semua pihak) dan di sisi yang lain ia tidak terisolasi oleh proses politik yang dalam hasrat intinya berbicara tentang kekuasaan: tentang siapa mendapat apa, berapa banyak, di mana, dan kapan. Keadilan adalah sebuah tema lain yang tidak kurang absorbnya. absorbnya. Sebagai konsep, keadilan memiliki dimensi yang ragam: teologi, filsafat, hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya. Dalam konteks hukum, berkembang kepercayaan yang sesungguhnya agak berbau mitos, dan sering kali juga sedikit menyesatkan. Dalam bayangan banyak orang di negeri ini, keadilan adalah sebuah konsep dan prakti praktik k yang yang sepe sepenu nuh h self-evident dala dalam m wila wilaya yah h huku hukum m beri beriku kutt selu seluru ruh h inst instru rume men, n,
atri atribu but, t,
simb simbol ol
dan dan
ases asesor oris isny nya. a.
Dala Dalam m
keny kenyat ataa aan n
yang ang
sesun sesunggu gguhny hnya, a, seku sekuran rang-k g-kura urang ngnya nya dalam dalam persp perspekt ektif if sosio sosiolog logii polit politik ik dan dan sosi sosiol olog ogii huku hukum, m, ajar ajaran an tent tentan ang g kead keadil ilan an yang yang dipu dipuja ja dala dalam m huku hukum m itu itu mengand mengandung ung banyak banyak masalah masalah.. Apa itu keadila keadilan?; n?; Siapa Siapa yang yang mendefi mendefinisi nisikan kan sesuatu sebagai adil atau tidak?; keadilan menurut perspektif ruang dan waktu yang mana? Itu semua adalah sebagian pertanyaan dasar yang sangat rumit penjelasannya. Dalam Dalam ajaran ajaran hukum hukum positif, positif, dalam dalam praktik praktiknya nya hukum hukum sesung sesungguhn guhnya ya bergumul bergumul dengan dengan tema tema kepasti kepastian an hukum, hukum, bukan bukan keadila keadilan n hukum. hukum. Keadila Keadilan n hukum hukum adala adalah h sesua sesuatu tu yang yang domin dominan an dalam dalam perbin perbinca canga ngan n tenta tentang ng filsa filsafat fat hukum dan politik hukum. Tema-tema ini dibahas sebagai wacana akademik oleh para sarjana hukum di kelas-kelas kelas-kelas di perguruan perguruan tinggi. Para praktisi hukum yang
15
meliputi polisi, jaksa, hakim, dan para penasihat dan pembela hukum, bergumul dengan apa yang tertulis dalam kitab undang-undang, bukan pada prinsip-prinsip abstrak yang memenuhi buku-buku teks pengajaran hukum dan ilmu hukum. Dengan kata lain, para praktisi hukum sangat terikat dengan apa yang ditulis dalam hukum positif, bukan dalam hukum yang diiedealkan oleh para sarjana dan ilmuwan hukum lainnya. Dalam ajaran hukum positif, sangat jelas apa yang diangg dianggap ap hukum hukum dan dan bukan bukan.. Yang diseb disebut ut perta pertama ma selal selalu u terda terdapat pat dalam dalam undang-u undang-undan ndangan gan dan peratur peraturan an lainnya, lainnya, sekuran sekurang-ku g-kurang rangnya nya termak termaktub tub di dalam dalamnya nya secar secara a impli implisit sit.. Apa Apa yang yang tidak tidak tertul tertulis is dalam dalam undan undangg-und undan ang, g, bukanlah hukum positif betapapun itu dipercaya sebagai harus dan atau ideal dan atau adil oleh banyak orang. Karena itu menilai sebuah keputusan hukum sebagai adil atau tidak adalah sebuah pekerjaan yang mungkin berguna bagi banyak orang termasuk ahli hukum, ahli ilmu politik, atau bahkan para politisi, tetapi tetapi tidak tidak untuk untuk para praktisi praktisi hukum hukum yang yang bekerja bekerja dalam kerangk kerangka a ajaran ajaran hukum positif. Dalam perbincangan yang sedikit berbeda, tema tentang “rasa keadilan masyarakat” yang diangkat dalam seminar adalah sebuah konsep konsep penuh makna subj subjek ekti tiff yang yang defi defini nisi si dan dan elem elemen en yang yang dile dileka katk tkan an kepa kepada dany nya a sang sangat at bergantu bergantung ng pada wacana wacana yang yang saling saling berkomp berkompetis etisi. i. Sebagai Sebagai sebuah sebuah wacana wacana (teor (teoreti etik k atau atau sosia sosial), l), kead keadila ilan n atau atau rasa rasa keadi keadilan lan masya masyarak rakat at itu sang sangat at bergantung pada kepentingan, teori, atau perspektif mereka yang mendefinisikan ihwal itu. Belum lagi, definisi tentang “masyarakat”, atau “rakyat” itu juga memiliki wacananya sendiri. Dengan kata lain, tema “keadilan”, “rasa keadilan”, “rasa
16
keadilan masyarakat” adalah sebuah konstruksi sosial yang di dalamnya juga menyerta menyertakan kan proses-p proses-prose roses s politik politik dan akumula akumulasi si pengetah pengetahuan uan yang yang sangat sangat berimplikasi pada kekuasaan dan relasi kompleks di antara elemen-elemen yang membentuk struktur kekuasaan. Karena itu, perbincangan tentang “rasa keadilan masyarakat dalam hukum” adalah sebuah perbincangan politik betapapun itu berselimutkan teori dan perspektif yang dikemas dan diajukan sebagai naskah akademis. Dalam Dalam pemikir pemikiran an seperti seperti itulah, itulah, perbinca perbincangan ngan tentang tentang hukum hukum sungguh sungguh mem memang ang
tak tak
dapa dapatt
dipi dipisa sahk hkan an
dari dari
perb perbin inca cang ngan an
tent tentan ang g
polit olitik ik
dan dan
kekuasaan 10. Sebagai sebuah produk politik, hukum adalah sebuh naskah yang yang di dalamnya mengandung mengandung pemihakan pemihakan nilai. Ia tidak dan tidak pernah netral dari dari nila nilaii atau atau seju sejuml mlah ah nila nilaii tert terten entu tu.. Begi Begitu tu pula pula,, keti ketika ka nask naskah ah itu itu diimplementasikan dalam sebuah ruang sosial oleh birokrasi penegak hukum. “Ketertiban sosial dan keselamatan publik” yang menjadi dasar pokok dalam peneg penegaka akan n hukum hukum juga juga meng mengan andun dung g pemi pemiha hakan kan pada pada nilainilai-nil nilai ai terten tertentu. tu. Deng Dengan an kata kata lain lain,,
sela selalu lu ada rasi rasion onal alit itas as tert terten entu tu dala dalam m huku hukum m dan dan
penegaka penegakannya nnya.. Penentu Penentuan an priorita prioritas s dalam dalam penegak penegakan an hukum hukum oleh oleh lembaga lembaga kepolisian kepolisian karena keterbatasan keterbatasan anggaran anggaran dan jumlah personel personel misalnya, misalnya, adalah sebuah contoh dari hadirnya proses seleksi atas sejumlah nilai. Pengutamaan penyelesaian perkara kasasi tentang perceraian di lembaga mahkamah agung, sebagai misal yang lain, adalah contoh tentang tak terisolasinya lembaga hukum dari pemihakan akan nilai-nilai tertentu.
10
Bismar Bismar Nasution. Nasution. Catatan Catatan Perkuliah Perkuliahan an Mata Kuliah Kuliah Politik Politik Hukum. Hukum. Sekolah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.
17
Sebagai sebuah wacana sosial dan politik, rasa keadilan masyarakat itu secara spesifik sekurang-kurangnya merujuk pada tiga hal yang berbeda. Yang pertama berhubungan dengan substansi hukum. Ihwal ini berhubungan dengan pertanyaan tentang mengapa ada larangan atau perintah hukum untuk sesuatu dan tidak tidak untuk untuk yang yang lain. lain. Contoh Contoh tentang tentang hadirnya hadirnya larangan larangan impor impor pakaian pakaian bekas bekas dan tidak tidak hadirny hadirnya a laranga larangan n truk bekas adalah adalah sebuah sebuah ilustras ilustrasii yang yang memper memperlih lihatk atkan an kecen kecende derun runga gan n itu. itu. Mengap Mengapa a pada pada kasus kasus yang yang perta pertama ma berkembang berkembang argumentasi semisal perlindungan perlindungan industri garmen dalam negeri dan argumen argumentasi tasi kesehat kesehatan an publik publik yang yang terkait terkait dengan dengan SARS? SARS? Sebalik Sebaliknya nya,, mengpa pada kasus yang kedua argumentasi perlindungan indusrtri otomotif dan atau perlindungan keselamatan publik di jalan raya tak muncul? Yang ang kedu kedua a berh berhub ubun unga gan n deng dengan an impl implem emen enta tasi si huku hukum. m. Ihwa Ihwall ini ini berhubungan berhubungan dengan pertanyaan pertanyaan tentang mengapa mengapa sebuah ketentuan hukum pada pada kasu kasus s tert terten entu tu diin diinda dahk hkan an dan dan kasu kasus s sama sama yang yang lain lain ihwa ihwall itu itu tak tak dikerjak dikerjakan. an. Pemberl Pemberlaku akuan an tahanan tahanan rumah rumah selama selama pemerik pemeriksaan saan pada kasus kasus tindak pidana korupsi tertentu dan tidak pada kasus yang lain adalah salah satu contoh contoh yang yang kerap kerap dipa dipakai kai untuk untuk memp memperl erliha ihatka tkan n betap betapa a absu absurdn rdnya ya tema tema tentang keadilan hukum itu. Contoh yang mirip juga dapat ditemukan pada kasus di mana pelaku white colar crime cenderung mendapat perlakuan yang berbeda dengan pelaku blue colar crime selama pemeriksaan hingga semasa terhukum bera berada da
dalam alam
lemb lembag aga a
pema pemasy sya araka rakata tan. n.
Yang ang
keti ketiga ga
berh berhub ubun unga gan n
perbandingan relatif tentang sebuah keputusan hukum. Ihwal ini berhubungan dengan rasa keadilan numerik dalam persepsi publik. Sebagai misal, mengapa
18
putusan pengadilan pengadilan pada kasus perampokan perampokan dan atau pencurian, sebutlah yang bernilai 50 juta rupiah, cenderung berakhir dengan putusan hakim yang lebih berat ketimbang pencurian uang negara yang bernilai milyaran rupiah. Contohcontoh contoh serupa serupa dapat dapat saja ditemukan ditemukan untuk untuk mengha menghasilk silkan an daftar daftar yang yang lebih lebih panjang. panjang. Intinya Intinya,, rasa keadila keadilan n hukum hukum itu berhubu berhubungan ngan penilai penilaian an publik publik atas prinsip-prinsip kesetaraan ( equality ) dalam perlakuan (treatment ( treatment ), ), kesempatan (opportunity ) dan akses ( access). access ). Tema ema umum umumny nya a berhu berhubu bunga ngan n deng dengan an terja terjadin dinya ya pemb pembeda edaan an ketig ketiga a prins prinsip ip itu atas atas dasa dasarr statu status s dan dan klas klas sosia sosial, l, kepercayaan politik dan ideologi. Perb Perbinc incang angan an tenta tentang ng hukum hukum dan dan polit politik ik adala adalah h sebuah sebuah tema tema yang yang wala walaup upun un sali saling ng berk berkai aitt namu namun n memi memili liki ki dime dimens nsii yang ang amat amat komp komple leks ks.. Keti Ketida daks ksed eder erha hana nan n
hubu hubung ngan an
di anta antara ra
kedu keduan anya ya just justru ru
terl terlet etak ak
pada pada
berkem berkemban bangny gnya a kepe keperca rcaya yaan an bahwa bahwa kedu kedua a wilay wilayah ah itu seme semesti stinya nya tidak tidak bercampur bercampur meskipun meskipun dalam kenyataan sejarahnya sungguh memang selalu dan akan selalu demikian. Pemilihan tentang siapa yang menjadi orang nomor satu di lembaga kepolisian atau kejaksaan kejaksaan misalnya, misalnya, selalu mengundang pertanyaan politik. politik. Jawaban Jawabannya nya amat amat jelas, jelas, kedua kedua lembaga lembaga ini sangat sangat penting penting peranny perannya a dalam menentukan adakah sebuah produk hukum itu akan berhenti sekedar sebagai naskah hukum atau menjadi sebuah hukum yang hidup. Hanya dalam lingkungan pemerintahan yang relatif bersih sajalah proses penentuan kedua jabatan puncak itu secara relatif dapat dijauhkan dari pertimbangan politik yang berorientasi pada kekuasaan.
19
Karena itu, projek yang bertujuan meminimalisasikan politik dari wilayah huku hukum m akan akan sang sangat at berg bergan antu tung ng pada pada ihwa ihwall lain lainny nya a sepe sepert rtii usah usaha a untu untuk k mencipta menciptakan kan sistem sistem politik politik dan hukum hukum yang yang lebih lebih tanspara tansparan n dan akuntabe akuntabel. l. Dengan cara itu kekuasaan akan lebih mudah untuk dikontrol pemanfaatannya.
BAB IV PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA
A. Peranan Peranan Struktur Struktur dan Infrastruktur Infrastruktur Politik
Menurut Daniel S. Lev 11, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah adalah konseps konsepsii dan struktur struktur kekuasa kekuasaan an politik. politik. Yaitu bahwa bahwa hukum hukum sedikit sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergang tergangtung tung pada pada keseim keseimbang bangan an politik, politik, defenisi defenisi kekuas kekuasaan, aan, evolusi evolusi idiologi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. 12 Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidenti diidentikan kan dengan dengan maksud maksud pembent pembentukan ukan hukum, hukum, namun namun dalam dalam pratekny prateknya a seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni yakni kons konseps epsii dan dan strukt struktur ur keku kekuasa asaan an polit politikl iklah ah yang yang berla berlaku ku di tenga tengah h masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu
11 12
Daniel S. Lev. Op cit. Daniel S. Lev. Op cit.
20
dipela dipelajar jarii latar latar belak belakang ang kebud kebudaya ayaan an,, ekon ekonom omi, i, kekua kekuatan tan polit politik ik di dala dalam m masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum hukum itu seba sebaga gaii suatu suatu pera perangk ngkat at kaida kaidah h dan dan azas-a azas-aza zas s yang yang meng mengatu atur r kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. 13 Dari Dari keny kenyat ataa aan n ini ini disa disada dari ri,, adan adanya ya suat suatu u ruan ruang g yang yang absa absah h bagi bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata “process” dan dan kata kata “institutions,” dalam dalam mewujud mewujudkan kan suatu suatu peratur peraturan an perund perundan ang-u g-und ndang angan an seba sebagai gai produ produk k polit politik. ik. Peng Pengaru aruh h itu akan akan sema semaki kin n nampak nampak pada pada produk produk peratur peraturan an perunda perundangng-unda undang ng oleh oleh suatu suatu institu institusi si politik politik yang yang sangat sangat dipenga dipengaruhi ruhi oleh oleh kekuatan kekuatan-kek -kekuata uatan n politik politik yang yang besar besar dalam dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarjo 14 berpendapat bahwa bahwa kekuas kekuasaan aan politik politik diartika diartikan n sebagai sebagai kemamp kemampuan uan untuk untuk mempeng mempengaruh aruhii kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai sesuai dengan dengan pemegan pemegang g kekuas kekuasaan. aan. Dalam Dalam proses proses pemben pembentuka tukan n peratur peraturan an hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi 13
14
Mieke Komar, et al., Mochtar Kusumaatmadja : Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Karya Tulis ulis Mengho Menghorma rmati ti 70 Tahun ahun Prof. Prof. DR. DR. Mochta Mochtarr Kusumaa Kusumaatma tmadja dja,, SH, SH, LLM. LLM. Alumni. Bandung. 1999. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Cet. : 27. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005.
21
politik politik itu adalah adalah sangat sangat menent menentukan ukan.. Institus Institusii politik politik secara secara resmi resmi diberika diberikan n otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi diisi oleh mereka diberik diberikan an kewenan kewenangan gan untuk untuk itu. itu. karena karena itu institus institusii politik politik hanya hanya alat alat belak belaka a dari dari kelom kelompok pok peme pemega gang ng keku kekuasa asaan an polit politik ik.. Kekua Kekuata tannkekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan kekuatan politik formal (institu (institusi si politik politik)) dalam dalam hal ini yang yang tercerm tercermin in dalam dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur polit politik ik adala adalah h sepe seperti rti : partai partai polit politik ik,, toko tokoh-t h-toko okoh h masya masyara rakat kat,, organi organisas sasii kemasyarakatan, kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lainlain. Dengan demikian demikian dapatlah disimpilkan disimpilkan bahwa pembentukan pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional. 15 Demikian pula dalam praktek hukum pun di tengah masyarakat, pengaruh aliran poisitvis adalah sangat dominan. Apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, di luar itu, dianggap bukan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Nilai-nilai dan norma di luar undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh undang15
Lili Rasyidi. Op cit. h. 181.
22
undang undang dan hanya hanya untuk untuk mengisi mengisi kekoson kekosongan gan peratur peraturan an perunda perundang-u ng-undan ndang g yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut. Pengaruh Pengaruh kekuatan-kekua kekuatan-kekuatan tan politik dalam membentuk membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan checks and balances balances,, seperti seperti yang yang dianut dianut UndangUndang-Und Undang ang dasar dasar 1945 1945 (UUD (UUD 1945) 1945) setela setelah h peru perubah bahan an.. Jika Jika ditel diteliti iti lebih lebih dalam dalam mate materi ri perub perubaha ahan n UUD UUD 1945 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batasbatas batas kekuasa kekuasaan an setiap setiap lembaga lembaga negara negara dan menempa menempatkan tkannya nya berdasa berdasarkan rkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem “checks and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak tidak ada ada yang yang renda rendah, h, semu semuany anya a sama sama di atur atur berda berdasar sarka kan n fung fungsisi-fun fungsi gsi masing-masing. Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik dari instutus instutusii politik politik pemben pembentuk tuk hukum hukum untuk untuk mengaju mengajukan kan gugatan gugatan terhada terhadap p institus institusii negara negara tersebu tersebut. t. Dalam Dalam hal pelangga pelanggaran ran tersebu tersebutt dilakuka dilakukan n melalui melalui pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkmah Konst Konstitu itusi si dan dan dalam dalam hal hal sega segala la produ produk k hukum hukum dari dari insti institu tusi si polit politik ik lainny lainnya a dibawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung.
B. Pengaruh Pengaruh Kelompok Kelompok Kepentingan Kepentingan dalam Pembentuka Pembentukan n Hukum Hukum
23
Di luar kekuatan-kekuata kekuatan-kekuatan n politik yang duduk dalam institusi-instusi institusi-instusi politik, terd terdap apat at
keku kekuat atan an-k -kek ekua uata tan n
lain lainny nya a
yang ang
memb member erik ikan an
kont kontri ribu busi si
dan dan
mempen mempengaru garuhi hi produk produk hukum hukum yang yang dilahirk dilahirkan an oleh institus institusi-in i-instit stitusi usi politik politik.. Kekuatan Kekuatan tersebu tersebutt berbaga berbagaii kelompo kelompok k kepenti kepentinga ngan n yang yang dijamin dijamin dan diakui diakui keberada keberadaan an dan peranny perannya a menuru menurutt ketentu ketentuan an hukum hukum sebagai sebagai negara negara yang yang menga menganu nutt siste sistem m demo demokra krasi, si, sepe seperti rti kala kalanga ngan n peng pengus usaha aha,, tokoh tokoh ilmua ilmuan, n, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Bahkan UU. R.I. No. 10 tahun 2004 tentang Pembent Pembentukan ukan Peratur Peraturan an Per-Und Per-Undangang-Und Undanga angan, n, dalam dalam Bab. Bab. X menega menegaskan skan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53 : ”Masy ”Masyara araka katt berh berhak ak memb member erika ikan n masuk masukan an secar secara a lisan lisan atau atau tertul tertulis is dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah”.
Keny Kenyata ataan an di atas atas menu menunj njuka ukan n bahwa bahwa penga pengarh rh masya masyarak rakat at dala dalam m mempen mempengaru garuhi hi pembent pembentukan ukan hukum, hukum, mendapa mendapatt tempat tempat dan apresias apresiasii yang yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undangundang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Dalam kasus ini, mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat publik Walter Lippmann, bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master
24
pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati. 16 Keny Kenyata ataan an yang yang perlu perlu disad disadar ari, i, bahw bahwa a inten intensny snya a peng pengaru aruh h tuntu tuntutan tan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya keputusan-keput keputusan-keputusan usan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat tidak terp terpen enuh uhii atau atau terg tergan angg ggu u Kare Karena na rasa rasa keti ketida daka kadi dila lan n dan dan terg tergan angg ggun unya ya ketertiban umum akan memicu efek opini yang bergulir seperti bola salju yang semakin semakin besar besar dan membahay membahayaka akan n jika tidak tidak mendap mendapat at salurann salurannya ya melalui melalui suatu kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Satu Satu catat catatan an penti penting ng yang yang perlu perlu dikem dikemuka ukaka kan n disin disinii untuk untuk menj menjad adii perhatia perhatian n para para lawmaker adal adalah ah apa apa yang yang menj menjad adii kepr keprih ihat atin inan an Walte alter r Lippmann Lippmann,, yaitu yaitu :”Kalu :”Kalu opini opini umum umum sampai sampai mendom mendomonas onasii pemerin pemerintah, tah, maka maka disanalah terdapat suatu penyelewengan yang mematikan, penyelewengan ini menimbu menimbulkan lkan kelemah kelemahan, an, yang yang hampir hampir menyerup menyerupai ai kelump kelumpuhan uhan,, dan bukan bukan kemampua kemampuan n untuk untuk memerin memerintah. tah. Karena Karena itu perlu perlu menjad menjadii catatan catatan bagi para pemb pemben entu tuk k huku hukum m adal adalah ah pent pentin ing g memp memper erha hati tika kan n suar suara a dari dari kelo kelomp mpok ok masyarakat yang mayoritas yang tidak punya akses untuk mempengaruhi opini publik publik,, tidak tidak puny punya a akses akses untuk untuk memp mempeng engar aruhi uhi kebij kebijak akan an polit politik. ik. Disn Disnila ilah h peranan para wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme demokrasi yang ada dalam struktur maupun infrastruktur politik untuk menjaga kepentingan mayoritas
16
Walter Lippman. Lippman. Filsafat Publik. Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul ” The Publik Philosophy. oleh A. Rahman Zainuddin. Yayasan Obor Indonesia. 1999.
25
rakyat, rakyat, dan memaha memahami mi betul betul normanorma-norm norma, a, kaidahkaidah-kaid kaidah, ah, kepenti kepentingan ngan dan kebutuhan rakyat agar nilai-nilai itu menjadi hukum positif.
C. Sistem Sistem Politik Politik Indone Indonesia sia
Untuk memahami lebih jauh tentang mekanisme pembentukan hukum di Indo Indone nesi sia, a,
perlu erlu
dipah ipaham amii
sist sistem em
poli politi tik k
yang ang
dian dianut ut..
Siste istem m
poli politi tik k
mencerminkan mencerminkan bagaimana kekuasaan kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga lembaga-lembaga negara dan bagaimana meknaisme pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara itu dilakukan. Inilah dua hal penting dalam mengenai sistem politik yang terkait dengan pembentukan hukum. Beberap Beberapa a prinsip prinsip penting penting dalam dalam sistem sistem politik politik Indones Indonesia ia yang yang terkait terkait dengan uraian ini adalah sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional serta prinsip demokrasi. Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling mendukung, kehilangan salah satu prinsip saja akan mengakibatkan pincangnya sistem politik ideal yang dianut. Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu yaitu pemisahan pemisahan kekuasaan kekuasaan - check and balances - prinsip due process of law law, jamina jaminan n keku kekuas asaan aan keha kehakim kiman an yang yang merde merdeka ka dan dan jamina jaminan n serta serta perl perlin indu dung ngan an
terh terhad adap ap
hakhak-ha hak k
asas asasii
manu manusi sia. a.
Prin Prinsi sip p
kons konsti titu tusi sion onal al
mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pelaksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang diatur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi. Dengan prinsip demokrasi partisipasi publik/rakyat berjalan dengan baik dalam segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur
26
politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berb berbag agai ai stru strukt ktur ur poli politi tik k
itu. itu. Kare Karena na itu itu
demo demokr kras asii
juga juga memb membut utuh uhka kan n
transpa transparans ransii (keterb (keterbukaa ukaan n informas informasi), i), jaminan jaminan kebebas kebebasan an dan hak-hak hak-hak sipil, sipil, saling menghormati menghormati dan menghargai menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme mekanisme yang disepakati bersama. Dengan Dengan sistem sistem politik politik yang yang demikia demikianlah nlah berbagai berbagai produk produk politik politik yang yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan. Dalam kerangka paradigmatik yang demikianlah produk politik sebagai sumber hukum seka sekali ligu gus s
seba sebaga gaii
sumb sumber er keku kekuat atan an meng mengik ikat atny nya a
huku hukum m
diha dihara rapk pkan an -
sebagaimana yang dianut aliran positivis - mengakomodir segala kepentingan dari berbagai lapirsan masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang diterima umum oleh masyarakat. Sehingga apa yang dimaksud dengan hukum adalah apa yang ada dalam perundang-undangan yang telah disahkan oleh institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu. Nilai-nilai moral dan etik dianggap telah termuat dalam perundan perundang-un g-undang dangan an itu karena karena telah telah melalui melalui proses proses partisi partisipasi pasi rakyat rakyat dan pemah pemaham aman an atas atas suara suara rakya rakyat. t. Dalam Dalam hal hal produ produk k itu diangg dianggap ap melan melangg ggar ar norma-norma dan nilai-nilai yang mendasar yang dihormati oleh masyarakat dan merugikan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi, maka rakyat dapat menggugat negara (institusi) tersebut untuk mebatalkan peraturan yang telah dikeluarkannya dan dan diny dinyat atak akan an tida tidak k berl berlak aku. u. Deng Dengan an dem demikia ikian n nila nilaii mora morall dan dan etik etik,, kepentingan-kentingan rakyat yang ada dalam kenyataan-kenyataan sosial tetap menjadi hukum yang dicita-citakan yang akan selalui mengontrol dan melahirkan
27
hukum positif yang baru melalui proses perubahan, koreksi dan pembentukan perundangan-undangan yang baru.
BAB V KESIMPULAN
Memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang yang domi domina nan n dalam dalam kenya kenyata taany anya a tenta tentang ng peng pengert ertia ian n apa apa yang yang dipah dipaham amii sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum. Dari uraian pada bagian terdahulu, tidak diragukan lagi bahwa apa yang dipaha dipahami mi seba sebagai gai huku hukum m dan dan sumb sumber er kekuat kekuatan an berla berlaku kunya nya hukum hukum sangat sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme dalam ilmu hukum yang memandang hukum itu terbatas pada apa yang tertuang dalam peraturan peraturan perundang-unda perundang-undangan ngan atau yang dimungkinkan dimungkinkan berlakunya berdasarkan berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundangperundangunda undang ngan an,,
bahk bahkan an
alir aliran an
ini ini
akan akan
teru terus s
meng mengok okoh ohka kan n
diri diriny nya a
dala dalam m
perkembagan sistem hukum Indonesia ke depan. Adapun nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan kepentingan rakyat dalam kenyataan-kenyataan kenyataan-kenyataan sosial di masyarakat hanya hanya sebaga sebagaii pendo pendoron rong g untuk untuk terb terbent entuk uknya nya hukum hukum yang yang baru baru mela melalui lui perubaha perubahan, n, koreksi koreksi serta serta pemben pembentuka tukan n peratura peraturan n perund perundangang-unda undangan ngan yang yang baru. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum adat dengan bentuknya yang pada umumnya tidak tertulis, yang sifatnya religio magis, komun, kontan dan konkrit (visual), sebagai hukum asli Indonesia semakin tergeser digantikan oleh 28
paha paham m posi positi tivi vis. s. Menu Menuru rutt Penu Penuli lis, s, berb berbag agai ai masa masala lah h keke kekece cewa waan an pada pada penegakan hukum serta kekecewaan pada aturan hukum sebagian besarnya diakibatkan oleh situasi bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta proses pembentukan hukum dan putusan-putusan hukum yang tidak demokratis.
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. II, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Asshiddiqie, Asshiddiqie, Jimly, Jimly, Huku Hukum m Tata Negar Negara a dan dan Pilar Pilar-P -Pila ilarr Demo Demokra krasi, si, Cet. Cet. I, Konstitusi Press, 2005.
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. ke 27, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
Fletcher, George P, Basic Concepts of Legal Thougt, Oxford University Press, New York, York, 1996.
Koma Komar, r, Miek Mieke, e, at al., al., Mochta Mochtarr Kusumaa Kusumaatma tmadja: dja: Pendidi Pendidik k dan Negaraw Negarawan, an, Kump Kumpul ulan an Kary Karya a Tulis ulis Meng Mengho horm rmat atii 70 Tahun ahun Prof Prof.. DR. DR. Moch Mochta tar r Kusumaatmadja, SH, LLM, Alumni, Bandung, 1999.
Lev, Daniel S., Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan , Cet I, LP3S, Jakarta, 1990.
Lippman, Walter Walter . Filsafat Publik, Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul ” The Publik Philosophy Philosophy,, oleh oleh A. Rahman Rahman Zainudd Zainuddin, in, Penerbi Penerbitt Yayasan ayasan Obor Indonesia, 1999.
29
Muhammad, Muhammad, Bushar, Bushar, Asas_As Asas_Asas as Hukum Hukum Adat, Adat, Suatu Suatu Pengan Pengantar tar,, Cet. Cet. ke 4, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
Nasution, Bismar, Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.
Rasyidi, Lili & Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum , Cet. ke VIII, PT Citra Adtya Bakti, Bandung 2001.
Salman, Otje, Otje, Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali , Kembali , PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
30