Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia pada hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dibawa sejak lahir. Hak-hak asasi ini menjadi dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia. Antropologi hukum merupakan salah bidang ilmu hukum yang masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat luas. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial ( social social control ) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial ( social social order ) dalam masyarakat. Antropologi hukum sebagai ilmu tidak mungkin dibatasi pada suatu bentuk atau bidang khusus hukum. Bentuk-bentuk seperti hukum negara, hukum adat atau hukum agama, serta bidang-bidang seperti hukum publik atau hukum privat yang terdiferensiasi dalam ilmu-ilmu hukum dogmatik. Penelitian antropologi hukum berhubungan dengan semua hukum yang relevan bagi masalah penelitian khusus yang dikaji. Dalam mengkaji hukum dalam masyarakat, antar hubungan serta interdependensi berbagai bentuk normatif serta lembaga-lembaga, serta hubungan-hubungannya dengan perilaku, manusialah yang merupakan tema pusat dalam penelitian antropologi hukum. Orang lebih mengenal antropologi sebagai bidang ilmu yang dekat dengan peristiwa sejarah dan budaya dan karena itu tidak mungkin memiliki kaitan dengan ilmu hukum. Namun inilah hukum, bidang ilmu yang sangat luas dan mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk pula di dalamnya mengenai hak asasi manusia yang dimulai dengan Magna Charta pada tahun 1215, hingga pada masa
sekarang ini. Plato yang merupakan sumber sudut pandangan bagi konservatisme klasik dalam bukunya Politea-nya menyatakan bahwa hak asasi manusia tidaklah sama, sehingga juga tidak ada persamaan kebebasan dan tentu saja tidak perlu usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi materil yang sama. Di samping keabsahannnya harus terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan dipertanggungjawabkan untuk dilaksanakan. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sesama manusia. Hak asasi manusia dan kemartabatan manusia memiliki korelasi yang kuat. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sangat memungkinkan bagi terwujudnya
kesempurnaan
eksistensi
manusia
yang
pada
gilirannya
menghasilkan interaksi sosial yang baik pula. Penting juga ditegaskan bahwa hak asasi manusia berlaku secara universal, menandai sebuah babakan baru adanya pengakuan eksistensi manusia dan kehidupannya secara total. Universalitas hak asasi manusia semakin meneguhkan saling pengertian dalam interaksi sosial yang bermartabat. Adagium bahwa hak asasi manusia merupakan entitas yang universal mendapat perlawanan oleh sebagian kalangan yang mengemukakan bahwa hak asasi manusia merupakan entitas yang partikular (khusus). Inilah yang menjadi preferensi utama dalam diskursus mengenai hak asasi manusia, baik dalam kalangan akademisi maupun oleh kalangan awam. Kritisisme hak asasi manusia dalam wacana keilmuan menjadi suatu fenomena yang cukup unik. Pasalnya, sementara berbagai pihak memperjuangkan penegakan hak asasi manusia, sebagian lainnya larut dalam perdebatan mengenai universalitas dan partikularitas nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini memang terlihat sedikit klise, namun inilah sesungguhnya yang menjadi polemik utama dalam pewacanaan hak asasi manusia, terutama ketika menyentuh konteks sosiologis dan antropologis masyarakat. Hak asasi manusia dengan nilai-nilainya dipersepsikan dalam konteks lokal dan global. Implikasinya, dikotomi antara universalitas dan partikularitas nilai-nilai menjadi aksentuasi yang tidak terelakkan. Berdasarkan keadaan ini,
wacana tentang hak asasi manusia di satu sisi menjadi satu produk suatu paradigma holistik yang melihat hak asasi manusia sebagai entitas dengan nilainilai universal, terlepas dari episteme-episteme sosiologis masyarakat setempat. Sementara itu, sebagian menilai pewacanaan nilai hak asasi manusia secara sektoral, mengingat nilai-nilai hak asasi manusia bersifat etik, artinya pada konteks tertentu nilai-nilai hak asasi manusia harus disesuaikan dengan konteks lokal tertentu dan tidak berlaku pada konteks lokal lainnya, sesuai dengan kondisi antropologis masing-masing tempat. Universalitas nilai hak asasi manusia berangkat dari teori radikal universalitas. Teori radikal universalitas bersandar pada satu argumentasi bahwa hanya ada satu paket pemahaman mengenai hak asasi manusia, yaitu bahwa nilainilai hak asasi manusia berlaku sama (tidak terikat pada paradigma spasial dan temporal) dan dapat diimplementasikan pada masyarakat dengan latar belakang budaya dan historisitas yang berbeda. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa bagaimanapun implementasi hak asasi manusia sebagai suatu hukum tidak dapat dilepaskan sama sekali dari konteks budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Sementara itu, pendapat bahwa nilai hak asasi manusia bersifat partikular didasarkan pada kenyataan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral hak asasi manusia bersifat lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara.
