Berdasarkan isi dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) terhadap pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember, maka tanggapan terhadap materi Kerangka Acuan Kerja antara lain sebagai berikut : a.
Lokasi Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember Jember adalah pada wilayah kerja UPT LLAJ Jember;
b.
Tenaga ahli yang terlibat dalam pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember ada 2 (dua) orang ahli dan dibantu dengan beberapa tenaga pendukung pend ukung lainnya;
c.
Waktu Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember adalah selama 1,5 (satu koma lima) bulan atau 45 (empat puluh lima) hari;
Berdasarkan isi dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) terhadap pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember, maka tanggapan terhadap materi Kerangka Acuan Kerja antara lain sebagai berikut : a.
Lokasi Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember Jember adalah pada wilayah kerja UPT LLAJ Jember;
b.
Tenaga ahli yang terlibat dalam pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember ada 2 (dua) orang ahli dan dibantu dengan beberapa tenaga pendukung pend ukung lainnya;
c.
Waktu Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember adalah selama 1,5 (satu koma lima) bulan atau 45 (empat puluh lima) hari;
Pagar pengaman jalan (guardrail) adalah kelengkapan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan fatal. Kelengkapan ini berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari lempengan dan/atau batang besi, tiang penyangga dan pengikatnya yang dipasangan pada tepi jalan. Guna menunjang pertumbuhan lalu lintas yang cukup cepat terutama di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka sangat dibutuhkan pembangunan fasilitas keselamatan jalan seperti pagar pengaman jalan (guardrail) ini. Pada hakekatnya kebutuhan prasarana fasilitas umum jalan raya ini akan mempengaruhi sistem transportasi yang ada. Perkembangan infrastruktur transportasi terutama jalan raya sangat membutuhkan fasilitas pagar pengaman jalan (guardrail) yang memadai. Rencana pembangunan fasilitas pagar pengaman jalan ini memerlukan perencanaan terlebih dahulu sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan jumlah, biaya dan lokasi penempatan pagar pengaman
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember ini dilakukan pada wilayah wilayah UPT LLAJ Jember.
Sumber pendanaan yang digunakan dalam kegiatan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember dalam kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.
Organisasi
yang
menyelenggarakan/melaksanakan
pekerjaan
Perencanaan Pembangunan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember, adalah Satuan Kerja Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bidan Lalu
Hasil keluaran dari pekerjaan perencanaan pembangunan pagar pengaman jalan di UPT LLAJ Jember ini yaitu tercapainya tujuan melalui hasil keluaran sebagaimana diharapkan dalam pekerjaan ini. Hasil dari pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Pagar Pengaman Jalan Jalan
di UPT LLAJ Jember ini
antara lain: a) Gambar detail perencanaan pembangunan pagar pengaman jalan di UPT LLAJ Jember; b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dalam pekerjaan perencanaan pembangunan pagar pengaman jalan di UPT LLAJ Jember; c) Syarat- Syarat Teknis yang digunakan sebagai acuan dalam pekerjaan perencanaan pembangunan pagar pengaman jalan di UPT LLAJ Jember; d) Dokumen gambar perencanaan pembangunan pagar pengaman jalan dibuat dalam bentuk gambar Auto Cad.
Jangka waktu penyelesaian kegiatan perencanaan pembangunan pagar pengaman jalan di UPT LLAJ Jember sesuai dengan yang telah di jelaskan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah selama 1,5 (satu koma lima) bulan berurutan atau 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK.
Dalam pekerjaan ini terhadap kebutuhan dan kualifikasi personil yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan pagar pengaman jalan di UPT LLAJ Jember ini meliputi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Lainnya yang meliputi : a)
1 (satu) orang Team Leader/Ahli Sipil dengan kualifikasi pendidikan Sarjana S-1 Jurusan Teknik Teknik Sipil lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah lulus ujian negara atau yang
f)
2 (dua) orang drafter dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah seorang lulusan SMK sederajat yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah yang sah. Diutamakan berpengalaman sebagai surveyor minimal 1 (satu) tahun.
g) 1 (satu) orang Office Boy dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah seorang SMA/SMK sederajat yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah yang sah. h) 2 (dua) orang Sopir/Driver dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah seorang SMA/SMK sederajat yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah yang sah.
Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember adalah mulai dari pekerjaan
Pembuat Komitmen dan Konsultan alih
memahami
dan bersedia
melakukan
pengetahuan, sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja
(KAK) dalam pekerjaan perencanaan pembangunan pagar pengaman jalan di UPT LLAJ Jember ini.
Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), secara umum sudah memberikan penjelasan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Hasil Keluaran, hingga
Laporan
yang dibutuhkan dalam pekerjaan perencanaan
pembangunan pagar pengaman jalan di UPT LLAJ Jember ini. Namun Konsultan mengidentifikasi masih terdapat beberapa hal yang tidak dijelaskan, diperlukan modifikasi atau inovasi. Hal-hal yang belum dijelaskan
dalam
Kerangka
Acuan Kerja adalah mengenai uraian mengenai tugas dan tanggung jawab
suhu antara 23° C – 32 ° C Berikut ini merupakan batas-batas wilayah kabupaten Jember :
Sebelah Utara
: Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso
Sebelah Timur
: Kabupaten Banyuwangi
Sebelah Selatan
: Samudera Hindia
Sebelah Barat
: Kabupaten Lumajang
Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Lokasi Kabupaten Jember sangat strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya – Banyuwangi dengan karakter topografi berbukit hingga pegunungan di sisi utara dan timur serta dataran subur yang luas ke arah selatan. Luas wilayah Kabupaten Jember tercatat sebesar 3.092,34 Km ². Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan, 22
Pertambangan/Galian C berada di Kecamatan Puger, Pakusari, Sumbersari, Kalisat, Wuluhan, Arjasa, Ledokombo dan Rambipuji; (5) Hutan Produksi berada di kawasan perbatasan dengan Bondowoso dan Banyuwangi; (6) Industri kecil tersebar di setiap kecamatan, industri manufaktur berada di Kecamatan Rambipuji, Panti, Balung, Jenggawah, Sumbersari dan Arjasa; (7) Permukiman berada di Kawasan Pusat Kota dan setiap ibukota kecamatan. Secara umum, kondisi dan struktur tanah Kabupaten Jember cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pengairan yang cukup, sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah untuk tanaman pangan maupun hortikultura.
Karakteristik sosial ini penduduk Kabupaten Jember dapat dilihat dari segi etnik dan budaya masyarakatnya. Masyarakat Jember dilihat dari sosial budaya sebagian berasal dari budaya agraris (petani dan nelayan) dan
bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.
Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas suku Jawa dan suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga Tionghoa dan Suku Osing. Rata rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember.Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua
Stasiun Jember merupakan stasiun terbesar di Kabupaten Jember, dan merupakan pusat dari Daops IX Jember yang mengatur stasiun dari Pasuruan hingga Banyuwangi. Di samping stasiun-stasiun kecil lainnya di Tanggul, Rambipuji, dan Kalisat. Jember dilintasi jalur kereta api, yang menghubungkan Jember dengan kota-kota lain di Pulau Jawa, yaitu Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya, Malang, Probolinggo dan Banyuwangi. Di Jember juga terdapat stasiun-stasiun kecil seperti Bangsalsari, Mangli, Arjasa, Kotok, Ledokombo, Sempolan, Garahan. Stasiun ini hanya digunakan ketika terjadi persilangan kereta api dan hanya digunakan oleh kereta api ekonomi seperti Probowangi (Surabaya-Barnyuwangi) dan kereta Pandanwangi (Jember Banyuwangi). Jalur kereta api Kalisat-Situbondo kini tidak lagi beroperasi. Terminal bus Tawang Alun merupakan terminal utama yang melayani jalur Surabaya - Jember - Banyuwangi (lewat Tanggul), Surabaya - Jember Banyuwangi (lewat Kencong - Balung dan atau Ambulu) yang juga melewati kota
tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/kulit cerutu. Di pasaran dunia tembakau Jember sangat dikenal di Brehmen, Jerman dan Belanda.
Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Lumajang terletak antara 112 o 50’-113o 22’ Bujur Timur dan 7 o 52’ – 8o 23’ Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu: Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Rowokangkung, Tekung, Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit, Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso. Adapun batas – batas administrasi Kabupaten Lumajang sebagai berikut :
Secara topografis wilayah Kabupaten Lumajang terdiri dari daratan yang subur, karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 m), Gunung Bromo (3.292 m) dan Gunung Lamongan. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 hingga 3.676 m diatas permukaan laut. Daerah terluas ada pada ketinggian 100 hingga 500 m diatas permukaan laut, yaitu seluas 63.405,50 Ha atau sebesar 35,88% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang, sedangkan daerah tersempit ada pada ketinggian antara 0 hingga 25 km diatas permukaan laut yaitu seluas 19.775,45 Ha atau 11,45 % dari luas Kabupaten Lumajang. Gambaran Topografi Kabupaten Lumajang sebagaimana gambar berikut :
1
Tempursari
28,405
101.36
281
2
Pronojiwo
31,630
38.74
819
3
Candipuro
62,021
144.93
429
4
Pasirian
83,405
183.91
455
5
Tempeh
78,549
88.05
895
6
Lumajang
80,423
30.26
2666
7
Sumbersuko
33,804
26.54
1278
Laju pertumbuhan penduduk periode 1990-2000 diperkirakan sebesar 0,42 persen pertahun, ini berarti penduduk Lumajang akan bertambah dengan Sex Ratio 94,31 dan Dependency Ratio 46,08 serta
komposisi penduduk
perkotaan sebesar 29,21 persen. Laju pertumbuhan penduduk dapat menjadi indikasi bahwa pengendalian jumlah penduduk di suatu wilayah akan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Pada awalnya penyebaran penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumberdaya alam seperti ketersediaan tanah yang subur, sumber air yang cukup dan kondisi alam yang bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia, namun pada perkembangan selanjutnya dengan semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam maka potensi sumber daya alam buatan seperti kondisi perekonomian, sosial dan budaya suatu daerah sangat berpengaruh pada pola
Kabupaten Bondowoso secara geografis berada di wilayah bagian timur Provinsi Jawa Timur dengan jarak dari ibu kota provinsi (Surabaya) sekitar 200 km. Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi tiga wilayah: Wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang), bagian tengah berupa dataran tinggi dan bergelombang, sedang bagian timur berupa pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen). Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantaiKoordinat wilayah terletak antara 113°48 10 -113°48 26 BT dan antara 7°50 10 ′
″
′
″
′
″
-
7°56 41 LS dengan temperatur antara 25°C - 15°C. Kabupaten Bondowoso ′
″
mempunyai batas-batas wilayah dengan kabupaten sekitarnya sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember
Prasarana transportasi berupa terminal type C yang berada di Jalan Imam Bonjol. Terdapat pula Stasiun kereta api, namun sudah tidak beroperasi. Bondowoso juga tidak terdapat jembatan timbang. Sarana transportasi berupa bus umum yang terdiri dari bus antar kota dalam provinsi dan luar provinsi. MPU dan angkutan desa melayani trayek antar kota dan antar kecamatan. Di dalam kota sarana transportasi berupa becak dan dokar. Khusus untuk dokar beroperasi di pinggiran kota.
Transportasi merupakan urat nadi kehidupan sosial ekonomi suatu negara/daerah yang mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Transportasi merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari Sarana dan Prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber
lain, yaitu : kondisi alam, kehidupan manusia dan teknologi bahan dan bangunan. Transportasi adalah kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi terdapat unsure pergerakan (movement), secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau penumpang dengan atau tanpa alat angkut ke tempat lain. Pejalan kaki adalah perpindahan orang tanpa alat angkut. System transportasi merupakan suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, barang, prasarana dan sarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan, baik alami maupun buatan/rekayasa. Untuk mewujudkan system transportasi sesuai dengan tujuan, diperlukan pemetaan kondisi transportasi saat ini sebagai pijakan awal dalam menganalisis kondisi transportasi dan memprediksikan kondisi transportasi mendatang. Transportasi yang menyangkut pergerakan orang dan barang pada hakekatnya telah dikenal secara alamiah semenjak manusia ada dibumi,
Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting guna melancarkan mobilitas perekonomian di Provinsi Jawa Timur, dengan adanya jalan tersebut mobilitas penduduk maupun barang dan jasa dari tempat yang satu ke tempat yang lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu daerah. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jalan mempunyai peranan
untuk
mendorong
pengembangan
semua
satuan
wilayah
pengembangan, dalam usah mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata. Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarkhi. Jalan merupakan salah
transportasi yang
penting
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 3 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat : Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat yang selanjutnya disebut DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana bidang keselamatan transportasi darat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
Marka jalan, rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), delineator dan paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam : 1.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
2.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2006;
3.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan; dan
4.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditempatkan pada jalan Kabupaten/Kota dengan kriteria
Sistem jaringan jalan tersebut secara mendasar perlu dilengkapi alat kontrol terhadap seluruh lalu lintas kendaraan yang melaluinya dan pengguna jalan lainnya, berupa kesatuan jaringan Perlengkapan Jalan. Kendaraan bergerak dijalan maupun pejalan kaki harus diatur dan dikendalikan untuk memperkecil konflik dengan kendaraan-kendaraan lain baik searah maupun berlawanan arah; serta melindunginya dari keadaan geometri lapangan dan kondisi lingkungan. Gerakan arus lalu lintas kendaraan di jalan pada kondisi aliran normal harus tetap dijaga agar terpisah dari arus aliran kendaraan yang arahnya berlawanan. Para pengemudi kendaraan yang tidak berorientasi pada keadaan didepan maupun disekelilingnya akan menjadikan masalah yang membahayakan, baik pada dirinya maupun pada orang lain. Dibutuhkan penomoran,
jenis
komponen-komponen
informasi, seperti sistem
perlengkapan
jalan,
tanda – tanda
geografis dan informasi kondisi jalan yang berkelanjutan, yang menghasilkan operasional yang efisien terhadap sistem jaringan ruas-ruas Jalan Nasional secara menyeluruh. Perlengkapan Jalan harus dapat memberikan peringatan, larang
3. Memberikan arti yang jelas dan sederhana bagi setiap pemakai jalan sehingga tidak membingungkan untuk mengambil keputusan; 4. Para pemakai jalan akan hormat terhadap perintah / tanda yang diberikan oleh perlengkapan jalan tersebut; 5. Komponen Perlengkapan Jalan ditempatkan pada lokasi yang dapat memberikan waktu cukup untuk tanggapan (ada waktu dan jarak cukup untuk reaksi oleh para pengemudi kendaraan); 6. Diberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran oleh pemakai jalan / pengemudi kendaraan. Beberapa prinsip dan pola dasar yang perlu diikuti pada perancangan, pemasangan, dan perawatan perlengkapan jalan, meliputi antara lain : Perlengkapan jalan haruslah menampilkan arti yang bersifat sederhana serta jelas dan tidak membingungkan kepada para pengemudi kendaraan,
Elemen perlengkapan jalan harus memaksa perhatian pemakai jalan. Didalam daerah perkotaan perlengkapan jalan lintas harus bersaing dengan tanda papan reklame dan pengganggu tepi jalan yang lain, terutama oleh bangunan tetap. Perancangan elemen perlengkapan jalan tertentu mungkin diperlukan dipasang pada titik-titik dimana pengemudi sangat membutuhkan, yang menunjukkan efektifitasnya lewat perancangan yang benar dan seragam, lokasi dan titik penempatan yang tepat terutama terhadap sudut garis pandang pengemudi kendaraan, perawatan aplikasi yang benar dan kontinu
,
keseragaman
pada
sistem
pengaturan,
serta
tujuan
penggunaannya yang mengacu pada fungsi keselamatan para pemakai jalan.
Penempatan dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas.
Lokasi dan pengulangan penempatan alat pembatasan kecepatan, disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dalam lampiran I Tabel 1 No. 6b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Ramburambu Lalu Lintas di Jalan.
Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas harus diberi tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih.
Pemasangan rambu dan pemberian tanda, digunakan untuk memberi peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang adanya
sekurang- kurangnya 2,00 meter dan tinggi tiang sekurang-kurangnya 1,50 meter diatas permukaan jalan.
Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan hanya dapat ditempatkan pada : a. jalan dilingkungan pemukiman; b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan IIIC.
Penempatan dilakukan pada awal dan akhir dari ruas jalan yang dimaksudkan.
Lokasi pemasangan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan, harus didahului dengan Rambu
Penempatan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas.
Pemasangan rambu digunakan untuk memberi peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang ruang bebas pada bagian jalan
Tinggi bagian atas pagar pengaman dari permukaan jalan adalah 65 cm.
Panjang pagar pengaman disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Spesifikasi Pagar Pengaman Jalan berdasarkan Lampiran Surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor : AJ.003/5/9/DRJD/2011, yaitu : 1. Ukuran Pagar Pengaman Jalan Lempengan besi (beam) adalah merupakan suatu plat besi yang bergelombang dan memanjang dimana pada bagian ujungnya disambungkan dengan lempengan besi yang melengkung dan biasa disebut lempengan besi/terminal end. Lempengan besi mempunyai ukuran-ukuran minimal sebagai berikut :
-
Penampang Melintang
Panjang total
: 1.800 mm
Tiang efektif diatas permukaan tanah terhadap lempengan besi : 655 mm Besi Pengikat (blocking) adalah profil baja berbentuk “letter U” dengan ketebalan penampang plat minimal 6 mm, panjang 300 mm, lebar 180 mm dan ketebalan blocking 6 mm, yang berfungsi sebagai pengikat antara tiang penyangga dengan lempengan besi (beam)
Cermin tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor. Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Delinator Pipa Besi :
Pipa besi berdiamater 10 cm, ketebalan 2 milimeter dengan panjang 110 cm.
Pipa dilengkapi dengan 2 macam reflektor berwarna p utih dan merah.
Letak pipa searah dengan lalu lintas dan warnanya disesuaikan dengan warna dan fungsi tersebut sebagaimana dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
Pipa harus dicat dengan warna hitam dan kuning bergantian warna hitam di ujung paling atas.
Delinator Pipa Plastik :
Pipa plastik mempunyai panjang 125 cm dan penampang menyerupai
61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Di Jalan dan No. KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
Lokasi penempatan pulau lalu lintas disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Pulau, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang d itinggikan.
Marka
jalan
adalah
sebagaimana
dalam
Keputusan
Menteri
Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
Lebar, panjang, dan tinggi dari pulau lalu lintas disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Pembuatan pulau lalu lintas dapat menggunakan bahan yang digunakan untuk marka jalan atau suatu unit kontruksi dengan cara meninggikan bagian tertentu dari jalan.
Penentuan lokasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap harus memperhatikan : a. Rencana umum tata ruang; b. Jaringan transportasi jalan; c. Volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) untuk angkutan barang; d. Kelancaran arus lalu lintas; e. Kelas jalan; f.
Kondisi topografi lokasi;
g. Tersedia lahan sekurang-kurangnya 4.000 (empat ribu) m²; h. Efektivitas pengawasan berat kendaraan beserta muatannya.
Alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilengkapi dengan fasilitas
b. perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji; c. kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau pelat samping kendaraan bermotor; d. kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang dilalui. e. kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5 % (lima prosen) dari yang ditetapkan dalam buku uji, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran. Apabila terjadi pelanggaran kelebihan berat muatan atau kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat
mengangkut barang dengan menggunakan tangki tidak diwajibkan untuk dilakukan penimbangan. j.
Pengoperasian alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan penghubung, dilaksanakan oleh penyelenggara jalan tol untuk memeriksa berat kendaraan beserta muatannya yang diizinkan memasuki jalan tol.
k. Kegiatan penimbangan hanya untuk menyeleksi kendaraan yang diizinkan memasuki jalan tol. l.
Pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Penimbangan tidak dipungut biaya.
Terowongan penyeberangan adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan berupa bangunan tidak sebidang diatas jalan.
Garis henti adalah marka berupa garis utuh yang melintas jalur lalu lintas dan berfungsi menunjukkan dimana kendaraan h arus berhenti.
Lampu penyeberangan jalan atau pelikan adalah alat pemberi isyarat yang bergambar pejalan kaki yang mengisyaratkan orang dapat menyeberang jalan.
Alat pemberi isyarat lalu lintas untuk selanjutnya disebit APILL adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan / atau kendaraan d i persimpangan atau pada ruas jaalan.
Gambar Pemasangan Guardrail Penentuan Dimensi Guardrail
penyambung. Hal-hal yang harus diperhatikan pengencangan mur dan baut, bahwa karakteristik/sifat pengunci bawah ini :
Tata cara yang baik perlu untuk mengencangkan mur dalam urutan yang sistematis yang akan membuat elemen-elemen sambungan menjadi satu dengan baik. Pengencangan baut akan menarik elemen-elemen tersebut ke suatu sisi dan mencegah gelombang agar tidak menumpuk. Baut-baut selanjutnya akan masuk ke lubang-lubangnya sehingga alat pengunci dapat dipergunakan dengan baik. Tidak ada variasi torsi, kencangkan pengunci, kencangkan mur bagian luar, sebagian saja. Kemudian kencangkan mur bagian dalam dengan baik dan kembali ke mur-mur bagian luar untuk pengencangan terakhir.
Jika pengelasan, pemotongan atau perbaikan diperlukan pada saat perakitan,
Persiapan Untuk Melakukan Kegiatan Awal
Pengumpulan Data Primer dan
Pengolahan Data Hasil dari Survey Primer dan
Sekunder
Sekunder
Analisis dan Evaluasi Data
Pada tahap awal pekerjaan, dilakukan langkah Persiapan untuk melaksanakan pekerjaan, Persiapan ini meliputi : a.
Mobilisasi Tenaga Ahli, Asisten dan Tenaga Penunjang yang terlibat dalam pekerjaan ini
b.
Menyiapkan peralatan dan perlengkapan penunjang dalam kegiatan ini
c.
Penyusunan Rencana Kerja
Studi
Literatur
dan
kajian
pustka
dilaksanakan
dengan
mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember ini. Antara lain kajian pustaka tentang alat pengaman
Data Primer dan Data Sekunder yang telah diperoleh berdasarkan hasil survey kemudian diolah sebagai bahan dalam analisis dan evaluasi. Pengolahan data dimaksud adalah hasil pengumpulan data survey lapangan diproses sebagai data bagi perencanaan transportasi dan prediksi kebutuhan kedepan.
Analisis dan Evaluasi data yang dilakukan dalam Penyusunan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di UPT LLAJ Jember meliputi : a.
Analisis Tata Guna Lahan (land use) dan Kondisi Demografi Pada wilayah studi di UPT LLAJ Jember yang meliputi kabupaten Jember, Lumajang dan Bondowoso serta analisis terhadap data pendukung lain di
Revisi terhadap hasil akhir laporan dilakukan agar hasil rancangan tersebut dapat memenuhi tujuan dalam pekerjaan ini serta berfungsi dengan optimal dan tepat pada sasaran.
Laporan akhir ini dilakukan setelah revisi dan penyempurnaan hasil laporan rancangan akhir kebutuhan pagar pengaman jalan dalam pekerjaan ini.
1.
Persiapan
Untuk
Melakukan
Kegiatan Awal 2.
Studi Literatur dan Kajian Pustaka
3.
Pengumpulan Data Primer dan Sekunder yang diperoleh Dari
Budi Agus Setiawan, ST
PT. Bangun Sejajar Prima
Lokal
Ahli Sipil
Team Leader
Memberikan koordinasi, arahan, serta bimbingan secara umum dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan ini.
Bertanggung jawab pada teknis pekerjaan pekerjaan Perencanaan dan seluruh pelaporannya Bekerja sama dengan tenaga ahli dan asisten ahli dalam penyelesaian keseluruhan proses pekerjaan Mengkoordinasikan semua aktifitas, baik secara lisan maupun tertulis dengan Tim Teknis sehubungan dengan spesifikasi teknis yang berkaitan Berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) demi kelancaran pekerjaan
1
Bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan Saiful Anam, ST
PT. Bangun Sejajar Prima
Lokal
Ahli Sipil
Ahli Cost Estimator
Menyusun waktu pelaksanaan pekerjaan fisik
1
Menyusun RAB Proyek Menyusun analisa upah dan bahan Membuat bill of quantity yang akan dipakai didalam pelelangan pekerjaan oleh kontraktor. Yus Eny Hayati, S.Si
PT. Bangun Sejajar Prima
Lokal
Administrasi/ Keuangan
Administrasi/ Keuangan
Achmad Jalaluddin, S.Si
PT. Bangun Sejajar Prima
Lokal
Koordinator Survey
Koordinator Survey
PT. Bangun Sejajar Prima
Lokal
Surveyor/Draft er
Surveyor/ Drafter
PT. Bangun Sejajar Prima
Lokal
Office boy
Office Boy
PT. Bangun Sejajar Prima
Lokal
Sopir/Driver
Sopir/Driver
1. Dwi Indra Kusuma, SE 2. I Putu Arta Kristiwan, S.Kom 3. Wahyu Pratondo Wibowo, ST 4. Agung Bayu Murti, SE Warji, ST
1. Agoes Tinus Lis Indrianto, S.S
Bertanggungjawab terhadap surat menyurat yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini Bertanggungjawab dan mengkoordinasi surveyor dalam pekerjaan ini. Melakukan survei primer di lapangan serta bertanggungjawab terhadap data hasil survey
1
Bertanggungjawab terhadap kebersihan selama kegiatan pekerjaan mulai dari awal sampai akhir pekerjaan Mengakomodasi tenaga ahli dan tenaga penunjang selama kegiatan
1
1 4
2
2. Andi Sidharta, ST
berlangsung
