Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia 1 Dony Septriana Rosady2
A. Pendahuluan 1. Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan suatu bangsa. Bangsa yang maju dan sejahtera senantiasa memiliki indeks kesehatan yang baik. Sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan umum maka bidang kesehatan perlu diberikan perhatian penting. Pengaturan yang baik terhadap bidang kesehatan merupakan titik tolak dalam melakukan upaya pelayanan kesehaan yang baik guna meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat.
Oleh
karenanya
hukum
kesehatan, baik berupa produk perundang-undangan maupun turunannya, memiliki peran sentral sebagai bagian sistem kesehatan nasional sekaligus bagian dari sistem hukum nasional. Sejak
beberapa
dekade
terakhir,
hukum
kesehatan
mengalami
perkembangan secara bertahap. ber tahap. Perkembangan ini dipengaruhi berbagai aspek yang terkait kebutuhan masyarakat untuk hidup secara sehat. Kemajuan di berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, bahkan teknologi telah banyak mempengaruhi kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kemajuan ini mendorong terjadinya pergeseran paradigma masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang yang baik.
Masyarakat semakin kritis akan
kebutuhannya, termasuk didalamnya kesadaran akan hak pelayanan kesehatan yang baik. Perbedaan persepsi yang dipahami antara praktisi kesehatan dan 1
Disampaikan dalam Health Law Policy Forum 2013, Bandung, 13 November 2013. Praktisi Hukum Kesehatan
2
masyarakat penerima layanan kesehatan dapat berujung pada mispersepsi diantara kedua belah pihak. Oleh karenanya hukum kesehatan menjadi hal yang penting untuk dipahami, untuk mendudukkan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam upaya pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum Kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, kes ehatan, yaitu yang menyangkut asuhan atau pelayanan 3 kedokteran (medical care/service care/service).
Hukum kesehatan dapat terbilang merupakan bidang hukum yang masih muda dibanding dengan cabang ilmu hukum yang lain. Perkembangan hukum kesehatan sebagai bidang ilmu tersendiri dimulai saat diselenggarakannya World Congress on Medical Law di Belgia pada tahun 1967. Perkembangan hukum kesehatan dilanjutkan dengan pelaksanaan World Congress of the Association for Medical Law yang diadakan secara berkala hingga saat ini. Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia diinisiasi pada tahun 1982 di Jakarta dengan dimulainya pembentukan kelompok studi Hukum Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia / Rumah Sakit Ciptomangunkusumo. Pada tahun 1983 di Jakarta dibentuklah Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI). Kemudian perhimpunan tersebut berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) pada kongres I PERHUKI di Jakarta J akarta pada tahun 1987. 4
2. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan
3
Hanafiah, M.J, Amir, A., 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta : EGC. Ibid
4
Ruang lingkup peraturan hukum untuk kegiatan pelayanan kesehatan mencakup didalamnya aspek-aspek di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, bahkan sudah memasuki aspek hukum tatanegara. Dalam bidang perdata misalnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan pelayanan kesehatan, pengaturan tentang informed consent, akibat kelalaian perdata berikut tuntutannya dalam pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Bidang pidana misalnya terkait pengaturan tentang surat keterangan medis berupa visum et repertum, kesaksian di pengadilan, kebenaran isi surat keterangan medis, menyimpan rahasia, peresepan obat-obatan terbatas atau narkotika dan psikotropika, pengguguran kandungan, dan sebagainya. Bidang hukum administrasi terkait dengan perizinan praktik, standar prosedur operasional, persyaratan pendidikan keahlian, dan sebagainya. 5 Hukum kesehatan juga mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu hukum kedokteran/kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum klinik, hukum kesehatan masyarakat, hukum kesehatan lingkungan, hukum administrasi kesehatan dan sebagainya. 6
B. Pembahasan Perkembangan hukum kesehatan tidak dapat terlepas dari perkembangan hukum kesehatan positif yang berlaku. Undang-Undang tentang Kesehatan telah tiga kali diimplementasikan dalam tiga produk hukum berupa undangundang. Undang-undang tersebut adalah: a. Undang-Undang Nomor 90 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 7 Terdapat perbedaan diantara ketiga produk hukum tersebut. Perbedaan tersebut terlihat dari jumlah pasal berikut isi dari undang-undang tersebut. Pada 5
Bambang Poernomo, 2008, Hukum Kesehatan, Yogyakarta : Aditya Media. Hanafiah, Op.Cit 7 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta. 6
Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan terdapat 17 pasal yang membahas tentang kesehatan dan disahkan oleh Pejabat Presiden Republik Indonesia, Djuanda. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan memuat 90 pasal dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai undang-undang terbaru tentang kesehatan, memuat 205 pasal terkait bidang kesehatan dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono. Perkembangan tentang hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia terlihat dari jumlah pasal dan isi undang-undang yang mengatur tentang kesehatan dari ketiga produk hukum undang-undang kesehatan tersebut. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan mengatur bidang kesehatan melalui 17 pasal. Dalam undang-undang tersebut telah dipahami bahwa kesehatan merupakan hak warga negara dan mereka berhak pula dilibatkan dalam upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi kesehatan yang tercantum dalam undang-undang tersebut masih terlalu sederhana karena hanya membatasi kesehatan sebagai kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Upaya kesehatan berupa upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif telah mulai dibahas dalam undang-undang ini dan pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk : a) pencegahan dan pemberantasan penyakit, b) pemulihan kesehatan, c) penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat, d) pendidikan tenaga kesehatan, e) perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, f) penyelidikan-penyelidikan, g) pengawasan, dan h) lain-lain usaha yang diperlukan. Disamping pemenuhan kebutuhan akan akses pelayanan kesehatan, undang-undang ini mengatur pula pemenuhan kebutuhan yang dapat menunjang derajat kesehatan. Hal ini tertulis dalam Pasal 5 yang berbunyi:
Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk hidup sehat,
“
yang terdiri dari sandang-pangan, perumahan dan lain-lain, serta melakukan usaha-usaha untuk mempertinggi kemampuan ekonomi rakyat.
”
Pasal 6 mengatur tentang upaya pemerintah melakukan pencegahan penyakit dengan menyelenggarakan hygiene lingkungan termasuk kebersihan, pengebalan (immunisasi), karantina, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Pasal 7 mengatur tugas pemerintah dalam memberantas penyakit menular dan penyakit endemis (penyakit rakyat). Pasal 8 berisi tentang akses pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu pemerintah mengadakan balai pengobatan, pusat kesehatan, sanatorium, rumah sakit dan lembaga-lembaga lain yang diperlukan. Dalam bidang kesehatan kerja pemerintah juga melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan pegawai, buruh dan golongan-golongan karya lain beserta keluarganya sesuai dengan fungsi dan lingkungan hidupnya. Diatur pula bahwa pemerintah mengatur dan menggiatkan usaha-usaha dana sakit. Pengaturan tentang upaya preventif dan promotif juga diatur dalam Pasal 9. Dalam pasal 9 tersebut pemerintah melakukan usaha-usaha agar rakyat memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. Selain itu pemerintah dapat mengadakan usaha-usaha khusus terkait dengan kesehatan keturunan dan pertumbuhan anak yang sempurna, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat remaja dan keolahragaan. Pengaturan tentang sumber daya manusia di bidang kesehatan diatur dalam Pasal 10. Pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi dan membantu pendidikan
tenaga
kesehatan.
Pemerintah
menetapkan
penggunaan
dan
penyebaran tenaga kesehatan pemerintah maupun swasta sesuai dengan keperluan ke perluan masyarakat dengan mengingat keseimbangan antara jumlah tenaga yang diperlukan dan tenaga yang tersedia. Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum tenaga kesehatan. Pemerintah mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan dalam menjalankan kewajibannya dengan memperhatikan norma-norma keagamaan.
Pengaturan tentang farmasi diatur dalam Pasal 11, berisi tentang kewajiban pemerintah di dalam bidang farmasi. Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat. Pemerintah menguasai, mengatur dan mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat, obat (termasuk obat bius dan minuman keras), bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan lainnya. Obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan yang diharuskan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Farmakopee Indonesia dan peraturan-peraturan lain. Dan obat-obat asli Indonesia harus dilakukan penelitain kepadanya dan dipergunakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Penelitian-penelitian di dalam bidang kesehatan juga merupkan salah satu tugas pemerintah. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan juga menyebutkan bahwa pemerintah menyelenggarakan penyelidikan-penyelidikan tentang keadaan kesehatan rakyat. Penyelidikan yang dimaksud meliputi statistik, penyelidikan laboratorium, penyelidikan masyarakat, bedah mayat dalam keadaan darurat serta percobaan hewan dengan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu tenaga atom. Dalam
menjalankan
perlengkapan Pemerintah
tugasnya
pemerintah
dalam lapangan
memiliki
kesehatan
beberapa
berupa
alat
Departemen
Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah, dan Alat-alat dan badan-badan Pemerintah yang lain. Sedangkan untuk pengaturan tugas, susunan dan wewenang serta hubungan satu dengan lainnya ditetapkan dengan peraturan-peraturan perundangan yang lain. Pengelolaan usaha kesehatan swasta telah diatur khusus dalam pasal 14. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah mengatur, membimbing, membantu dan mengawasi usahausaha kesehatan badan-badan swasta. Dalam menjalankan usaha-usaha swasta dalam bidang kesehatan harus sesuai dengan fungsi sosialnya. Diatur pula bahwa rumah sakit, balai pengobatan dan lembaga-lembaga kesehatan swasta lainnya harus memenuhi syarat-syarat minimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pengaturan usaha pengobatan diluar ilmu kedokteran juga menjadi tanggung jawab pemerintah melalui upaya pengawasan. Hal ini
untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat. Perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi dan alat-alat kesehatan juga diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan rencana dan pimpinan Pemerintah. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan cukup signifikan dibanding undang-undang kesehatan sebelumnya. Hal tersebut ditandai dengan jumlah pasal yang memuat 90 pasal terkait bidang kesehatan. BAB I berisi tentang ketentuan umum memuat definisi dari istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan dimaknai sebagai setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Kemudian definisi tenaga kesehatan dibatasi sebagai setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan dilakukan di dalam sarana kesehatan. Di dalam undang-undang ini, sarana kesehatan didefinisikan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. BAB II berisi tentang asas dan tujuan dari undang-undang kesehatan. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama
dan
kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kesadar an, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. BAB III berisi pasal-pasal terkait hak dan kewajiban bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bertugas mengatur,
membina,
dan
mengawasi
penyelenggaraan
upaya
kesehatan,
menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, menggerakkan peran serta masyarakat dalam menyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dapat menyelenggarakan uapaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Adapun upayaupaya yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 adalah sebagai berikut: a. kesehatan keluarga. b. perbaikan gizi. c. pengamanan makanan dan minuman. d. kesehatan lingkungan. e. kesehatan kerja. f. kesehatan jiwa. g. pemberantasan penyakit. h. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. i. penyuluhan kesehatan masyarakat. j. pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. k. pengamanan zat adiktif. l. kesehatan sekolah. m. kesehatan olah raga. n. pengobatan tradisional. o. kesehatan matra. Disamping upaya tersebut diatur pula upaya kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan suami istri dan juga anggota keluarga yang lain. Pengaturan upaya pengaturan kelahiran, kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan dan persalinan, upaya
untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, hingga upaya kehamilan diluar cara alami. Diatur pula kesehatan anak, kesehatan manula, pengamanan makanan dan minuman, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, pemberantasan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan zat adiktif, kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, pengobatan tradisional. Kesehatan matra diatur dalam Pasal 48 meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan. Peraturan ini juga mengatur tentang sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan meliputi: a. Tenaga Kesehatan. b. Sarana Kesehatan. c. Perbekalan Kesehatan. d. Pembiayaan Kesehatan. e. Pengelolaan Kesehatan. f. Penelitian dan pengembangan kesehatan. Pengaturan tentang pidana di bidang kesehatan berikut dengan penyidikan diatur dalam beberapa pasal. Ketentuan pidana dapat berupa tindakan medis terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan, penghimpunan dana dari masyarakat untuk penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, transplantasi organ dengan tujuan komersial, mengedarkan makanan dan minuman tidak memenuhi standar, produksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat tidak memenuhi farmakope Indonesia, dan lain-lain. Produk perundangan terakhir tentang kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat 205 pasal terkait aturan tentang kesehatan pada undang-undang tersebut. Dalam undang-undang ini yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka dibutuhkan adanya sumber daya di bidang kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan
adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pembangunan
kesehatan
diselenggarakan
dengan
berasaskan
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat
yang
setinggi-tingginya,
sebagai
investasi
bagi
pembangunan sumber daya daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Disebutkan dalam Pasal 4 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hak tesebut meliputi hak yang sama atas akses sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, serta memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Hak selalu diiringi oleh kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban setiap orang dalam bidang kesehatan yaitu ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Selain itu setiap orang juga berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggitingginya, serta menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Kewajiban untuk turut serta dalam jaminan
kesehatan sosial diatur pula dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat di bidang pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karenanya pemerintah bertanggung jawab atas: a. ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. b. ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggitingginya. c. ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. d. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. e. ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. f. pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pembangunan kesehatan harus didukung oleh sumber daya di bidang kesehatan yang memadai. Menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti yang diamanatkan undang-undang, untuk mengatur sumber daya di bidang kesehatan ini. Adapun yang termasuk sumber daya di bidang kesehatan meliputi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan, teknologi dan produk teknologi. teknologi. Derajat
kesehatan
masyarakat
yang
baik
dicapai
dengan
menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan dilakukan dalam bentuk upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui
kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, kesehatan matra, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif; dan/atau bedah mayat. Masing-masing kegiatan diatur di dalam beberapa pasal terpisah. C. Simpulan Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara dan menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Kesehatan juga dipahami sebagai salah satu indikator kesejahteraan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah seharusnya diberikan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi, dan berkesinambungan guna terpenuhinya kualitas sumber daya manusia yang baik. Dengan sumber daya manusia yang baik maka harapannya bangsa Indonesia kedepan memiliki ketahanan nasional dan daya saing yang semakin tinggi. Perkembangan hukum kesehatan yang terjadi dari waktu ke waktu merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan dan tantangan dalam bidang kesehatan. Hukum yang ada selalu mengikuti perkembangan dari objek yang diaturnya. Sehingga tidak heran terkadang hukum tertinggal dari kejadian yang memerlukan pengaturannya. Oleh karenanya menjadi penting bagi seluruh pihak baik tenaga kesehatan, aparat hukum, pemerintah, bahkan masyarakat untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum kesehatan yang berlaku. Bagi tenaga kesehatan, pemahaman yang baik terhadap hukum kesehatan dapat menjamin perlindungan profesi selama melakukan tindakan profesional sejalan dengan kode etik profesi dan hukum yang berlaku. Begitu pula bagi
penegak hukum, pemahaman yang baik tentang hukum kesehatan dapat memberikan gambaran yang utuh terkait kasus-kasus hukum di bidang kesehatan yang sedang ditanganinya agar mampu memberikan pandangan hukum dan keputusan hukum yang berkeadilan. Bagi pemerintah, mengikuti perkembangan hukum yang berlaku menjadi masukan dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan tanpa bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga memiliki kepentingan untuk memahami hukum kesehatan karena terkait dengan hak dan kewajibannya dalam bidang kesehatan.
Referensi Bambang Poernomo, 2008, Hukum Kesehatan, Yogyakarta : Aditya Media. Hanafiah, M.J, Amir, A., 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta : EGC. Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
