Makalah Perkembangan Bank Di Indonesia

MAKALAH PERKEMBANGAN BANK DI INDONESIA

DISUSUN OLEH : REZLYANTI KOBANDAHA (120614021)

UNIVERSITAS SAMRATULANGI MANADO FAKULTAS EKONOMI & BISNIS 2012 0|Perkembangan

Bank di Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Makalah Perkembangan Bank di Indonesia. Makalah ini berisi tentang kondisi yang dialami bank dalam perkembangannya. Saya berharap makalah ini dapat menjadi informasi bagi pembaca. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan pembuatan makalah di kemudian hari. Semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Amin.

Penyusun

1|Perkembangan

Bank di Indonesia

DAFTAR ISI Kata Pengantar……………………………………………………………………............... 1 Daftar Isi…………………………………………………………………………………… 2 BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………..……….... 3 1.1 Latar Belakang………………………………………………………………….. 3 1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………….............. 5 1.3 Tujuan Makalah…………………………………………………………………. 5 BAB II KAJIAN TEORI…………………………………………………………………… 6 2.1 Definisi Bank……………………………………………………………………. 6 2.2 Penggolongan Bank……………………………………………………………... 7 2.3 Penggabungan Usaha Bank………………………………………………………8 BAB III PEMBAHASAN…………………………………………………………………. 12 3.1 Peranan Perbankan Bagi Perekonomian………………………………………… 12 3.2 Perkembangan Bank Umum…………………………………………………….. 13 3.2.1 Perkembangan Bank Umum di Indonesia (1990-2011)………………... 13 3.2.2 Perkembangan Kinerja Bank Umum di Indonesia……………………... 16 3.3 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia…………………………. 18 3.4 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia……………………………………… 21 3.5 Jumlah Bank & Kantor Bank…………………………………………………… 25 PENUTUP……………………………………………………………………….…………. 26 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..………… 27

2|Perkembangan

Bank di Indonesia

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam nomor satu di dunia, yang sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi negara maju. tapi sayangnya banyak hambatan-hambatan yang menghalangi kemajuan tersebut. Salah satu faktornya adalah kondisi keuangan yang sampai saat ini menjadi masalah yang sangat serius. Perbankan sendiri merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal tersebut tercermin pada UU RI no. 10 tahun 1998, tanggal 10 November 1998 yang menjelaskan mengenai Perbankan. Menurut UU RI no. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Seperti pada pengertiannya, yang pada intinya perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas dapat terlihat sekilas mengenai peranan perbankan yang diharapkan dapat memajukan perekonomian di Indonesia. Dua hal tersebut merupakan tugas inti dari sebuah Bank Umum. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tugas dari Bank Umum kini semakin berkembang, diantaranya yaitu: a. Penciptaan Uang Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral. b. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang

3|Perkembangan

Bank di Indonesia

amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik. c. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit. d. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah. e. Penyimpanan Barang-Barang Berharga Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga. f.

Pemberian Jasa-Jasa Lainnya Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank, atas dasar pentingnya pembahasan dan pengkajian mengenai peran perbankan dalam perekonomian di atas maka kami mengambil topik permasalahan ini untuk dikaji bersama.

4|Perkembangan

Bank di Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan lembaga perbankan bagi perekonomian di Indonesia? 2. Bagaimana perkembangan Bank Umum di Indonesia? 3. Bagaimana perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia? 4. Bagaimana perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Makalah

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan lembaga perbankan bagi perekonomian Indonesia. 2. Untuk mengetahui perkembangan Bank Umum di Indonesia. 3. Untuk mengetahui perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. 4. Untuk mengetahui perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

5|Perkembangan

Bank di Indonesia

BAB II : KAJIAN TEORI 2.1 Definisi Bank

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Agar pengertian bank menjadi jelas, berikut beberapa definisi menurut para ahli : 

Definisi bank menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.



Definisi bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.



Pengertian Bank Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.



Pengertian Bank menurut. H. Malayu S.p Hasibuan : “Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (Financial Assets) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.

6|Perkembangan

Bank di Indonesia

2.2 Penggolongan Bank Pembagian jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya, kepemilikannya, bentuk hukum, dan organisasinya. Berikut ini akan dijelaskan penggolongan bank menurut fungsinya:

a. Bank Sentral / Bank Indonesia, merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan disuatu negara. Disetiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Indonesia memiliki Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang merupakan bank yang dapat membuat uang kartal baik dalam bentuk kertas atupun logam. Bank Indonesia memiliki tugas-tugas sebagai Bank Sentral Indonesia yaitu: 

Mengatur peredaran uang di Indonesia ( Bank Sirkulasi )



Sebagai tempat penyimpanan terakhir (Lender of the last resort)



Mengatur perbankan Indonesia (Bank to Bank)



Mengatur perkreditan



Menjaga stabilitas mata uang



Mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah, dll

b. Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tetapi lepas dari itu Bank Umum merupakan suatu lembaga profit yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Bank umum menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Yang membedakan Bank Umum dengan Bank Sentral adalah Bank Sentral dapat menerbitkan Uang Kartal sedangkan Bank Umum hanya dapat menerbitkan Uang Giral.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

7|Perkembangan

Bank di Indonesia

Serta Bank Perkreditan Rakyat juga merupakan bank penunjang yang memilik keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya. Pada Bank Perkreditan Rakyat, sistem yang digunakan hampir sama dengan sistem yang digunakan pada koperasi yaitu dengan cara bagi hasil pada setiap bulannya kepada setiap anggotanya. Serta yang membedakan Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum yaitu pada Bank Umun dapat menerbitkan Uang Giral sedangkan untuk BPR tidak dapat menerbitkan Uang Giral baik itu dalam bentuk rekening atau giro.

2.3 Penggabungan Usaha Bank

Terdapat beberapa bentuk penggabungan yang dapat dipilih suatu bank. Pertimbangannya adalah tergantung dari kondisi bank dan keinginan pemilik bank lama. Masing-masing bentuk mempunyai keunggulan dan kerugian sendiri. Tentu saja pemilihan bentuk penggabungan ini didasarkan kepada tujuan perbankan tersebut. Jenis-jenis penggabungan yang dapat dipilih dan yang biasa dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Merger Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah sate dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dulu. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh saham bank lainnya yang ikut bergabung menjadi satu dengan bank yang dipilih untuk dijadikan bank yang akan dipertahankan. Biasanya bank hasil merger memakai salah satu nama yang dipilih secara bersama. Sebagai contoh: Bank Maras melakukan merger dengan Bank Menumbing dan disepakati memakai nama Bank Maras, maka nama Bank Menumbing diganti menjadi bank Maras

8|Perkembangan

Bank di Indonesia

2. Konsolidasi Yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan hank-bank yang ikut konsolidasi tersebut tanpa melikuidasi terlebih dulu. Contoh konsolidasi, misalnya Bank Maras melakukan konsolidasi dengan Bank Menumbing, maka nama kedua bank tersebut dibubarkan dan menamakan bank yang baru, misalnya Bank Mangkol. 3. Akuisisi Merupakan pengambil-alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanyalah kepemilikannya. Contoh di atas misalnya Bank Maras diakuisisi oleh Bank Menumbing maka nama Bank Maras tidak berubah dan yang berubah adalah kepemilikannya saja yaitu menjadi milik Bank Menumbing. Usaha penggabungan model di atas sering disebut dengan penggabungan model horizontal. Jenis penggabungan lainnya yang sering dilakukan penggabungan secara vertikal yaitu dengan cara menggabungkan beberapa usaha mulai dari usaha yang bergerak dalam industri hilir ke usaha yang bergerak dalam usaha industri hulu. Dengan kata lain mulai dari perusahaan penyedia bahan baku sampai dengan perusahaan yang menjual barang jadi dari bahan baku teralasan Penggabungan. Untuk memutuskan bergabung dengan perusahaan lain bukanlah perkara yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena suatu alasan yang sangat kuat. Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usahanya, setiap perusahaan tentu mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapainva. Demikian pula jenis penggabungan yang akan dipilih juga dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan baik penggabungan secara Merger, Konsolidasi maupun Akuisisi. Alasan yang biasa dipakai yaitu antara lain : 1. Masalah Kesehatan

9|Perkembangan

Bank di Indonesia

Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentunya dengan bank yang sehat. Jika bank yang digabungkan sama-sama dalam kondisi tidak sehat maka sebaiknya pilihan penggabungan adalah konsolidasi atau dapat pula diakuisisi oleh bank lain yang sehat. 2. Masalah Permodalan Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar. Sebagai contoh Bank Maras hanva memiliki modal 5 milyar dengan 12 buah cabang bergabung dengan Bank Mangkol yang memiliki modal 10 milyar clan memiliki 20 cabang. Gabungan kedua bank tersebut sekarang memiliki modal 15 milyar dan 32 cabang. Dengan adanya penggabungan atau usaha peleburan otomatis lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Yang jelas setelah melakukan penggabungan modal dan cabang dari beberapa bank yang ikut bergabung akan bertambah besar. 3. Masalah Manajemen Manajemen bank yang sembrawut atau kurang profesional sehingga, perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang. Jenis bank inipun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas manajemennya. 4. Teknologi dan Administrasi. Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional sangat menjadi masalah. Dalam perkembangan yang sedemikian cepat diperlukan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang canggih diperlukan modal yang tidak sedikit. JaIan keluar yang dipilih adalah melakukan penggabungan dengan bank yang sudah memiliki teknologi yang canggih. Demikian pula bagi bank yang kurang teratur dan masih tradisional dalam hal administrasinya, sebaiknya bank melakukan penggabungan atau peleburan sehingga diharapkan administrasinya menjadi lebih baik.

10 | P e r k e m b a n g a n

Bank di Indonesia

5. Ingin Menguasai Pasar. Tujuan ingin menguasai pasar tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar dan biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut bergabung. Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada. Keinginan untuk mengadakan penggabungan bank, baik penggabungan secara merger, konsolidasi atau akuisisi dapat dilakukan atas : 1. Inisiatif bank yang bersangkutan atau 2. Permintaan Bank Indonesia atau 3. Inisiatif badan khusus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dalam melakukan penggabungan, maka pihak perbankan hendaknya memenuhi beberapa peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Izin untuk melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Memenuhi rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak termasuk daftar orang yang tercela dibidang perbankan. 3. Dalam hal akuisisi, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai pengertian modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia.


Bank di Indonesia

BAB III : PEMBAHASAN 3.1 Peranan Perbankan Bagi Perekonomian

Bank dalam perekonomian memiliki tempat yang amat penting sebagai lembaga yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian dan bank merupakan pelaku dalam pelaksanaan kebijakan moneter.Bank Sentral dalam menjalankan kebijakan moneter dengan berbagai instrumen menggunakan bank umum sebagai mediator dalam mempengaruhi jumlah uang beredar melalui kebijakan “reserve requirement”. Bank Umum memiliki kemampuan meningkatkan atau mengurangi daya beli dalam perekonomian yaitu melalui kebijakan perkreditan. 

Kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan uang beredar antara lain :

 Menawarkan tingkat bunga deposito yang tinggi  Bebas pengusutan asal usul uang yang didepositokan  Penjaminan oleh Bank Indonesia  Bebas pajak (PBDR)  Pengetatan rahasia bank  Menaikkan suku bunga pinjaman  Menetapkan pagu kredit  Penyaluran kredit yang selektif  Menetapkan tata cara pemberian kredit perbankan  Menaikkan cadangan likuiditas

 Tugas utama BI adalah menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercermin dalam bentuk :  Nilai tukar rupiah yang stabil  Tingkat inflasi / deflasi yang relatif rendah  Sirkulasi pembayaran berjalan lancer  Pembangunan berjalan lancer  Masyarakat dalam kehidupan perekonomiannya tidak resah 12 | P e r k e m b a n g a n

Bank di Indonesia

 Masyarakat internasional mempercayai rupiah  Pemberian kredit perbankan sesuai dengan peraturan

3.2 Perkembangan Bank Umum di Indonesia 3.2.1

Perkembangan Bank Umum di Indonesia ( 1990 – 2011 )

Pada Tahun 1991, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan 28 Februari 1991. Paket ini dikeluarkan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah sebelumnya. Kebijakan ini berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Pada tahun 1992 perbankan masih melakukan hal konsolidasi berupa peningkatan kualitas aktiva, peningkatan efiesiensi jaringan kantor, pembenahan manajemen, serta pemenuhan modal sesuai dengan kondisi bank. Usaha konsolidasi ini membuahkan hasil dengan banyaknya jumlah bank yang telah memenuhi KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) dan NPTS (Nisbah Pinjaman Terhadap Simpanan). Selanjutnya di bulan Maret 1992, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang memuat asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia yang dijadikan pegangan oleh pihak-pihak terkait dengan bank. -

Asas Perbankan Indonesia : Demokrasi Ekonomi

-

Fungsi Utama

: Sebagai penghimpun dan penyalur dana Masyarakat.

-

Tujuan Perbankan Nasional

: Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan

pemerataan,

pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Selain mengeluarkan Undang-Undang baru, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) pada bulan Oktober yaitu PP No.70 tentang Bank Umum dan PP No.71 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PP No.72 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada periode selanjutnya 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk Forum Kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan,


Bank di Indonesia

Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri/Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, dikeluarkanlah Pakmei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfeb 1991. Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami booming economy dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing. Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi : -

CAR (Capital Adequacy Ratio)

-

Batas Maksimum Pemberian Kredit

-

Kredit Usaha Kecil

-

Pembentukan cadangan piutang

-

Loan to Deposit Ratio

Terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi nasional dan proses konsolidasi perbankan nasional yang semakin baik akibat dari pemberlakuannya Paket Kebijakan Mei 1993. Sejak tahun 1993 hingga tahun-tahun selanjutnya perbankan Indonesia terus mengalami peningkatan dan perbaikan dalam beberapa hal. Hingga pada suatu saat sekitar tahun 1997 Indonesia mengalami krisis di bidang perekonomian sehingga hal ini pun berdampak terhadap sektor perbankan di Indonesia. Dalam rangka penyelamatan perbankan Indonesia kemudian Menteri Keuangan melakukan tindakan melikuidasi atau penutupan terhadap 16 Bank pada tanggal 1 November 1997. Bagi para nasabah dalam Bank yang dilikuidasi tersebut Bank Indonesia memberikan talangan yakni mengembalikan secara penuh atas tabungan/deposito

dan giro. Selain itu pemerintah juga

menganjurkan penggabungan bagi bank-bank yang jumlahnya banyak. Akibat dari hal tersebut sehingga terjadilah merger terhadap beberapa Bank di Indonesia diantaranya sebagai berikut : -

Bank hasil Merger antara Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia

-

BNI 1946, sedangkan BTN menjadi anak perusahaan BNI 1946

-

Bank Rakyat Indonesia

Krisis yang melanda memberikan dampak yang buruk bagi perbankan nasional. Terjadinya ketidakseimbangan neraca di sektor perbankan, depresiasi rupiah dan kenaikan suku bunga


Bank di Indonesia

mengakibatkan memperburuk kinerja debitur sehingga menimbulkan kredit bermasalah yang semakin banyak. Krisis ini juga telah mengakibatkan hampir semua bank mengalami kekurangan modal. Maka pemerintah melakukan langkah restrukturisasi perbankan untuk mengatasi hal itu. Namun hingga periode berikut nya 1998/1999 upaya restrukturisasi perbankan tersebut belum menunjukan hasil yang maksimal. Pemerintah perlu melakukan perbaikan di berbagai sektor akibat adanya krisis tersebut. Begitu pula dengan sektor perbankan, pada tahun-tahun selanjutnya untuk lembaga perbankan konsentrasi pemerintah tertuju pada penyeimbangan kembali keadaan yang sempat memburuk. Pada tahun 2000 upaya pelaksanaan program restrukturisasi dilakukan melalui Program Penyehatan Lembaga Perbankan dengan memperpanjang program penjaminan pemerintah, menyelesaikan program rekapitaliasasi bank umum, melanjutkan restrukturisasi kredit dan memulihkan fungsi intermediasi serta Upaya meningkatkan ketahanan system perbankan dengan perbaikan infrastruktur perbankan, penyempurnaan ketentuan dan pemantapan pengawasan dan peningkatan mutu pengelolaan perbankan. Kebijakan serupa dilakukan kembali oleh pemerintah pada periode selanjutnya, dimana pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan struktur perbankan di Indonesia dengan mengambil 2 kebijakan besar yaitu program penyehatan perbankan dan pemantapan ketahanan sistem perbankan. Pada periode selanjutnya kinerja perbankan Indonesia menunjukan hasil yang positif karena selalu mengalami peningkatan. Selain itu fokus pemerintah di sector perbankan pun masih tertuju pada upaya-upaya mempertahankan program penyehatan dan pemantapan ketahanan sistem perbankan. Pada tahun 2005 pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gangguan kondisi stabilitas makroekonomi tersebut cukup memberikan dampak pada perbankan Indonesia. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 juga memberikan dampak bagi perbankan Indonesia. Namun dampak yang dirasakan tidak terlalu besar. Sehingga tidak memberikan pengaruh negatif yang cukup besar bagi perbankan Indonesia. Dengan berjalannya waktu hingga tahun 2010 dimana persaingan global mulai terasa, hal ini ditandai dimana perbankan Indonesia mulai terpengaruh oleh derasnya aliran masuk modal luar negeri. Hingga untuk ke depannya perlunya strategi khusus yang disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan datang. Beranjak pada tahun 2011 meskipun menghadapi ancaman krisis global pada tahun ini kinerja perbankan Indonesia justru mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Berdasarkan sumber rata-


Bank di Indonesia

rata pertumbuhan kredit perbankan Indonesia mencapai 24%. Menurut Mirza Adityaswara selaku Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu mengatakan bahwa kredit perbankan masih bisa tumbuh mengingat situasi ekonomi Indonesia yang relative stabil. Tingkat inflasi yang ditargetkan bisa dibawah 4% memacu pertumbuhan kredit perbankan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani dalam keterangan resminya, Jumat (14/9/2012). Menjelaskan bahwa beberapa indikator kinerja industri perbankan terlihat perkembangannya cukup solid, sebagaimana tercermin dari tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) jauh di atas minimum delapan persen. Selain itu, menurutnya terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah lima persen. Intermediasi perbankan terus membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir Juni 2012 mencapai 25,8 persen (year on year). Pada tahun 2012 ini kebijakan di bidang perbankan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing dan memperkuat ketahanan perbankan, dengan tetap mendorong intermediasi Bank termasuk memperluas akses masyarakat ke layanan jasa perbankan berbiaya rendah.

3.2.2 Perkembangan Kinerja Bank Umum di Indonesia

Perkembangan Kinerja Bank Umum dapat dinilai dari segi aset yang dimiliki serta dana pihak ketiga dan pembiayaan kredit bank umum tersebut. Pada periode 1990 Bank Indonesia menampilkan data aset bank umum itu dalam bentuk stufle. Dimana dirincikan pada bentuk aktiva dan passiva. Terlihat berdasakan data diatas bahwa aktiva yang dimilii bank umum tahun ke tahun semakin meningkat. Posisi Aktiva dan Pasiva periode 1990

Posisi Aktiva dan Pasiva Periode 1990 600000 400000 Aktiva=Pasiva

200000 0


1992/93 1994/95 1996/97

Bank di Indonesia

Namun dengan berjalan nya waktu semenjak tahun 1998 data yang ditampilkan ke dalam bentuk yang berbeda. Dibawah ini data perkembangan kinerja usaha bank umum dari tahun 1998. Data Perkembangan Kinerja Usaha Bank Umum 1998-2008 Indikator 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Perbankan Total Asset

895,5

1006,7

1030,5

1099,7

1112,2

1213,5

1272,1

1469,8

1693,5

1986,5

2310,6

Dana Pihak Ketiga

625,4

617,6

699,1

797,4

835,8

888,6

963,1

1127,9

1287

1510,7

1753,3

Kredit

545,4

277,3

320,4

358,6

410,3

477,2

595,1

730,2

832,9

1045,7

1353,6

LDR(Kredit/DPK%)

87,2

44,9

45,8

45,0

49,1

53,7

61,8

64,7

64,7

69,2

77,2

NPLs-gross (%)

48,6

32,8

18,8

12,1

8,1

8,2

5,8

8,3

7,0

4,6

3,8

NPLs-net (%)

34,7

7,3

5,8

3,6

2,1

3,0

1,7

4,8

3,6

1,9

1,5

ROA (%)

0,38

-22,59

1,6

1,5

2,0

2,6

3,5

2,6

2,6

2,8

2,3

CAR

-15,7

-8,1

12,5

20,5

22,5

19,4

19,4

19,5

20,5

19,2

16,2

Indikator

2009

2010

2011

jan201

Perbankan

2

Total Aset

2534,1

3093,8

3019,1

Dana Pihak Ketiga

1.973,9 1.710,6 2.698,3

2.645,4

ROA (%)

2,60

3008,8

2,96

3,03

3,76

(dalam triliun rupiah) Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia Berdasarkan grafik dibawah ini perkembangan total aset ditunjukan dengan kotak berwarna biru. Posisi total asset semenjak tahun 1998 hingga tahun 2008 selalu mengalami peningkatan. Dan peningkatan itu dirasakan pesat semenjak tahun 2005. Hal ini dapat dikarenakan beberapa tahun terakhir ini masyarakat mulai mempercayakan lembaga bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan asset yang mereka miliki. Total Aset lembaga perbankan semakin meningkat tiap tahunnya hingga data akhir pada januari 2012 total asset bank Umum di Indonesia mencapai 3.019,1 (triliun) . Kotak berwarna merah menunjukan DPK atau Dana Pihak Ketiga, DPK disini adalah dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan dari masyarakat. Perkembangannya selalu menunjukan peningkatan. Meskipun pada tahun 1999 sempat mengalami sedikit penurunan yang sebelumnya


Bank di Indonesia

625,4 menjadi 617,6. Hal ini dikarenakan pada saat itu perekonomian Indonesia sedang mengalami krisis sehingga hal ini berdampak terhadap perbankan Indonesia pula. Perkembangan Aset, DPK dan Kredit

Perkembangan Aset, DPK dan Kredit 2500 2000 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total Aset

Dana Pihak Ketiga

Kredit

Sedangkan dari segi kredit perbankan pada perkembangannya sempat mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 1998 ke 1999. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Namun, pada tahun berikutnya pemerintah bergegas untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan berbagai kebijakan. Hasilnya pada tahun-tahun selanjutnya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Meskipun belum menunjukan hasil yang maksimal namun hal tersebut dikatakan cukup berdampak baik. Hingga akhinya pada tahun 2005 dan seterusnya mengalami peningkatan yang cukup drastis.

3.3 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia

BPR pada hakikatnya adalah lembaga keuangan, karena mempunyai fungsi perantara antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkannya. BPR dikatakan lembaga keuangan bank, karena di izinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito. Hanya saja karena tidak di izinkan dalam proses kliring, maka BPR tidak terlibat dalam proses penciptaan uang. Karenaya kegiatan intermediasi yang dilakukan BPR tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. BPR dikatakan


Bank di Indonesia

lembaga keuangan mikro, karena prioritas utama pelayanannya adalah individu dan atau

pengusaha skala kecil (UKM). UU No. 7 1992 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (kliring). Sedangkan pasal 21 ayat 2 menyatakan bentuk hukum BPR dapat berupa salah satu Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BPR terdiri atas BPR non Badan Kredit Desa (BPR non BKD). BPR BKD, serta Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), BPR non BKD mencakup BPR yang baru di dirikan setelah Pakto ’88. Bank Pasar/Bank Desa,BKPD, dan LDKP yang di sahkan menjadi BPR. BPR BKD terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa yang hanya terdapat di daerah Jawa dan Madura, yang berdiri sejak zaman Hindia Belanda berdasarkan Staatblad No. 357 tahun 1929. LDKP terdiri atas Lumbung Pitih Nagari, Badan Kredit Kecamatan dan Lembaga Kredit Pedesaan.

Kegiatan usaha BPR lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Berikut ini kegiatan-kegiatan utama BPR yaitu:

1. Menghimpun Dana Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7/1992 Pasal 13, dana Masyarakat yang boleh dihimpun oleh BPR adalah simpanan deposito, tabungan, dan atau bentuk leinnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam praktiknya BPR umumnya memprioritaskan pengumpulan dana dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito. Sampai triwulan ketiga tahun 2003, jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun Oleh BPR di seluruh Indonesia sekitar Rp. 7.520 Miliar. Dana tersebut sejumlah Rp. 2.468 Miliar (33%) merupakan tabungan dan Rp. 5.052 Miliar (67%) merupakan deposito berjangka. 2. Menyalurkan Dana


Bank di Indonesia

Kegiatan menyalurkan dana yang terutama adalah memberikan kredit. Ada tiga kategori utama yang disalurkan oleh BPR, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja dan kredit investasi diberikan berkaitan dengan pengembangan usaha. Sedangkan kredit konsumsi untuk kegiatan konsumsi, misalnya untuk membangun atau memperbaiki rumah anggota masyarakat di pedesaan. BPR juga di izinkan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 3. Larangan-larangan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 14 UU No. 7 1992 memberikan ketentuan tentang kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh (larangan-larangan) BPR yang meliputi : - Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran - Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing - Melakukan penyertaan modal - Melakukan usaha perasuransian - Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 7 1992 pasal 13 seperti yang telah di uraikan di atas tadi. Selain ruang lingkup kegiatannya yang terbatas, wilayah operasional BPR juga dibatasi pada tingkat kecamatan dan pedesaan-pedesaan. Jika BPR ingin beroperasi di ibu kota provinsi mereka harus meningkatkan modal disetor menjadi minimal Rp. 2 Miliar. 4. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Perkreditan Rakyat BPR juga mempunyai prinsip-prinsip dasar operasional yang sama dengan bank umum. BPR menghasilkan laba dari kegiatan intermediasi keuangan. Laba akan tercapai bila penerimaan total (TR) lebih besar dari biaya total (TC). Untuk mencapai keuntungan maka BPR melakukan transformasi aset yaitu mengubah kewajibannya menjadi aktiva.


Bank di Indonesia

5. Profitabilitas Dua aspek penting yang paling perlu diperhatikan dalam analisis kinerja perbankan adalah profitabilitas (profitability) dan likuiditas (liquidity). Profitabilitas mencerminkan seberapa besar kemampuan bank mencetak keuntungan. Sedangkan likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah khususnya penarikan uang runai dari deposito maupun tabungan Masyarakat.

3.4 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari sebelum tersedianya sumber daya manusi asecara memadai dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat bahwa di masing-masing Negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di masing-masing Negara tersebut tentunya akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia. Apalagi pada saat ini produk-produk keuangan semakin cepat perkembangannya. Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga belum seiring dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meski bank syariah terus berkembang setiap tahunnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal apa dan bagaimna bank syariah menalankan kegiatan bisnisnya. Pendapat mereka produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah hanyalah produk-produk bank konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah. Sehingga hal ini justru memunculkan anggapan negative masyaraka bahwa kata syariah hanya sekedar lipstick dalam perbankan syariah.


Bank di Indonesia

Masih terdapat kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yakni sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dipandang masin menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Penyaluran dana bank syariah leibh banyak bertumpu pada pembiayaan murabahah, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh masyarkat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional. Mereka masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi hasil, margin dan bunga bank konvensional. Kalupun bias hanyalah pada tataran teorinya saja, sedangkan prakteknya masih terlihat rancu untuk membedakan bagi hasil, margin dan bunga. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah dengan pola tersebut menurut mereka belum menjadi barometer bank syariah dan masih sangat kecil. Keberadaan Bank Syariah di Indonesia, sebenarnya membawa dampak positif terhadap sistem ekonomi kerakyatan yang sekarang sedang di gembar-gemborkan oleh para pemimpin di negeri ini. Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkambangan dari waktu ke waktu. Pada awal tahun 2009, asset bank syariah terhadap total keseluruhan bank telah mencapai 2,24%, adapun dalam hal perhimpunan dana pihak ketiga mencapai 2,18%, sedangkan dalam hal pembiayaan mencapai 2.96% dari keseluruhan bank di Indonesia. Pangsa perbankan syariah terhadap total bank (Posisi Januari 2009) Bank Syariah

Total bank (Triliun)

Nominal (Triliun)

Pangsa

51.814

2,24%

2.508,0

Dana pihak ketiga

38,195

2,18%

1.48,8

Pembiayaan

38,201

2,96%

1.289,8

Total asset

Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor perbankan syariah. Pada bulan Januari 2009, jumlah BUS adalah sebanyak 5 perusahaan. Sedangka jumlah UUS sebanyak 26 unit. Dan BPRS sebanyak 132 perusahaan. Pada bulan Desember 2008, bank syariah yang beroperasi di Indonesia bertambah dua perusahaan. Yaitu PT Bank Syariah Bukopin yang merupakan konversi anak perusahaan Bank BUkopin dan UUS Bukopin, dan PT Bank Syariah BRI yang merupakan konversi UUS BRI yang


Bank di Indonesia

menjadi BUS. Sebelumnya, hanya ada tiga bank syariah, yaitu PT Bank Muamalat, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Syariah Mega Indonesia. Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. UU No. 10 tahun 1998 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank Negara, swasta nasional bahka pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama diantara bank-bank syariah. Berdasarkan kalkulasi yang ada, pertumbuhan bank syariah ke depan mempunyai peluang besar untuk lebih cepat tumbuh dan bekembang meramaikan industri perbankan nasional Indonesia. Hal ini dapat mungkin terjadi dengan dukungan beberapa factor, seperti di bawah ini: pertama secara yuridis eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kedua, potensi market yang sangat besar. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memiliki kekuatan tersendiri untuk membantu pengembangan perbankan syariah. Hingga kini, market share di industri perbankan syariah masih kalah jauh dengan market shard industri prebankan konvensional. Oleh karenanya, sangat dimungkinkan ke depan, baik pelan atau cepat, terjadi perimbangan market share di industri perankan syariah dan industri perbankan konvensional. Apalagi akhir-akhir ini, pemahaman masyarkat mengenal bank syariah mulai berkembang pesat. Ketiga menjalankan kebijan spin off dan konversi. Dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan bank syariah, BI dapat mendorong Unit Usaha Syariah untuk memisahkan dirinya (spin off) dari bank induknya atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah spin off UUS BRI dan mengonversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah, serta diikuti oleh konversinya Bank Bukopin menjadi Bank BUkopin Syariah, ke depan langkah ini akan diikuti oleh UUS BNI. Keempat, inovasi produk pada industri perbankan syariah. Jika dibandingkan dengan produk yang dimiliki oleh industri perbankan konvensional, perankan syariah relative mempunyai variasi produk yang beraneka ragam. Pada tahun 2002, BI menerlahkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Cetak biru (blue print) ini dibuat untuk memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang. Berikut adalah sasaran


Bank di Indonesia

pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 yang ingin digariskan dalam cetak biri tersebut:

a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan. b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah c. Terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien d. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. Pengembangan perbankan syariah yang dituangkan dalam “Cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia” dibagi atas tiga tahap. Ketiga tahap tersebut memilik fokus yang berbeda-beda. Inisiatif strategis pada tahap pertama dilakukan pada tahun 2002-2004 dengan fokus pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional pebankan syariah yang sehat. Adapun tahap kedua pengembangan perbankan syariah (2004-2008) difokuskan apda realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program pengembangan. Sementara itu, tahap ketiga (2008-2011) merupakan finasisasi implementasi inisiatif sistem perbankan syariah.


Bank di Indonesia

3.5 Jumlah Bank dan Kantor Bank

Sumber Statistik Perbankan


Bank di Indonesia

PENUTUP

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai Banknote. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank runs and panics. Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perbankan merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak. Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha Bank. Berbeda dengan perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.


Bank di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

 http://www.academia.edu/2563617/PERBANKAN_DI_INDONESIA_DAN_P

ERANANNYA_TERHADAP_PEREKONOMIAN  http://ridwanaz.com/umum/pengertian-bank/  http://www.slideshare.net/Reo_Marfeeza/perkembangan-perbankan-di-indonesia

 http://agroterpadu.blogspot.com/2009/02/peran-perbankan-dalamperekonomian.html.  http://mbegedut.blogspot.com/2012/10/definisi-pengertian-bank-menurut.html  http://h3r1y4d1.wordpress.com/2011/06/02/penggabungan-usaha-bank/  http://luckyalimartha.blogspot.com/2012/04/peranan-perbankan-danperekonomian_13.html  https://www.facebook.com/HanafiHauVanJau/posts/387398947963413  http://dhayattoni80.blogspot.com/2013/05/perkembangan-bank-syariah-diindonesia.html  http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Credit+Bure au/Jumlah+Pelapor/


Bank di Indonesia

Makalah Perkembangan Bank Di Indonesia

Recommend Documents