MATERI MATA KULIAH SISTEM HUKUM INDONESIA
MAHASISWA PIK BKN ANGKATAN IV TAHUN 2012
Hukum Positif di Indonesia 1. 2. 3. 4. 5.
Hukum Positif dan Hukum Adat di Indonesia Hukum Islam Hukum Barat Hukum Antar Tata Hukum Indonesia Hukum Internasional
1. HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA Definisi: Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu, pada waktu tertentu. 3 wawasan hukum positif dikaitkan dengan ajaran hukum alam 1. Hukum alam sebagai sarana koreksi hukum positif 2. Hukum alam menjadi inti dari hukum positif 3. Hukum alam sebagai pembenaran hak asasi (kebebasan dan kesamaan) manusia Lemaire, membedakan hukum berdasarkan Waktu berlakunya menjadi dua jenis: a. Ius Constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. b. Ius Constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan untuk diberlakukan atau hukum yang akan ditetapkan kemudian.
Apa hukum adat itu ? Prof. Dr. Soepomo, S.H.Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib berwajib tetapi ditaati ditaati dan didukung didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Soeroyo Wignyodipuro, S.H.Hukum adat adalah suatu kompleks normanorma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagaian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut : 1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat. 2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis 3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral. 4. Adanya keputusan kepala adat. 5. Adanya sanksi/akibat hukum. 6. Tidak tertulis. 7. Ditaati dalam masyarakat.
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT INDONESIA 1. Corak-Corak Hukum Adat Indonesia Bercorak Relegiues- Magis. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan, kehidupan manusia selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh, manusia adalah makluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan. Bercorak Demokrasi . segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan Bercorak Kontan . Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat. Bercorak Konkrit, Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. 2. Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat Aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi : “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini”. Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat UU dapat menentukan bagi mereka : o Hukum Eropa o Hukum Eropa yang telah diubah o Hukum bagi beberapa golongan bersama dan o Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa. 3. Sumber-Sumber Hukum Adat Sumber-sumber hukum adat adalah : 1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat 2. Kebudayaan tradisionil rakyat 3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli 4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat 5. Pepatah adat
6. Yurisprudensi adat 7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuanketentuan hukum yang hidup. 8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oelh Raja-Raja. 9. Doktrin tentang hukum adat 10.Hasil-hasil 10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat, Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. 4. Pembidangan Hukum Adat menurut para ahli; A) Van Vollen Hoven : 1.Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat 6. Hukum Waris 2. Tentang Pribadi 7. Hukum Tanah 3. Pemerintahan dan peradilan 8. Hukum Hutang piutang 4. Hukum Keluarga 9. Hukum delik 5. Hukum Perkawinan 10. Sistem sanksi B) Soepomo : 1. Hukum keluarga 4. Hukum tanah 2. Hukum perkawinan 5. Hukum hutang piutang 3. Hukum waris 6. Hukum pelanggaran C) Ter Harr : 1. Tata Masyarakat 6. Lembaga/ Yayasan 2. Hak-hak atas tanah 7. Hukum pribadi 3. Transaksi-transaksi tanah 8. Hukum Keluarga 4. Transaksi-transaksi dimana 9. Hukum perkawinan. Tanah tersangkut 10. Hukum Delik 5. Hukum Hutang piutang 11. Pengaruh lampau waktu D) Surojo Wignjodipuro : 1. Tata susunan rakyat Indonesia 6. Hukum (adat) waris 2. Hukum perseorangan 7. Hukum tanah 3. Hukum kekeluargaan 8. Hukum hutang piutang 4. Hukum perkawinan 9. Hukum (adat) delik 5. Hukum harta perkawinan Teori Receptie Exit o Teori Receptie Exit diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundangundangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD ’45. Dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. o Teori Receptie bertentangan dengan al- Qur’an dan Sunnah. Secara tegas UUD ’45 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang M aha
Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Demikiandinyatakan Demikiandinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2). TEORI TENTANG BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA 1. Teori Receptio in Complexu, bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimp penyimpangan-penyimpangan. angan. a. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg. b. Teori Receptio in Complexu ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya pelbagai kimpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyeleaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai Nederlandsch Indie. 2. Teori Receptie. bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. a. Pencetus : Prof. Christian Snouck Hurgronye dan kemudian dikembangkan oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. b. Teori Receptie ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat. c. Teori Receptie berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia 3. Teori Receptie Exit Pencetus Prof. Dr. Hazairin, S.H. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundangundangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD ’45. Dengan demikian, teori receptie i tu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. a. Teori Receptie bertentangan dengan al- Qur’an dan Sunnah. Secara tegas UUD ’45 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2). 4. Teori Receptie A Contrario., merupakan lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. a. Teori Receptie A Contrario mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. b. Pencetus Sayuti Thalib, S.H.
3. HUKUM BARAT Pengertian terdapat dalam pasal 131 jo pasal 163 IS Bentuk Hukum Perdata Barat: a. Tidak tertulis berupa kebiasaan dan b. Hukum Perdata tertulis yang di kodifikasi dan Hukum Perdata tertulis yang tidak dikodifikasi Hukum tertulis yang dikodifikasi, misalnya BW, WvK Hukum Perdata Barat tertulis yang tidak dikodifikasi, misalnya pemecahan persoalan di luar aturan yang telah dikodifikasi Hukum Perdata Barat yang tidak tertulis, misalnya berdasarkan kesepakatan dalam menyelesaikan suatu perkara Contoh Kasus Garut (h. 3.25)
Perbandingan ke dua sistematika Hukum Perdata
4. HUKUM ANTAR TATA HUKUM INDONESIA Latar Belakang 1. Indonesia adalah bekas daerah jajahan Belanda, dikenal dengan nama Nederlands Indie (Hindia Belanda) 2. Politik Hukum Penjajah: i. pembagian kawula Hindia Belanda ke dalam golongan-golongan golongan -golongan rakyat; dan ii. asas konkordansi & keberlakuan sistem-sistem hukum bagi golongan-golongan golongan-golongan rakyat yang berbeda. 3. Hidupnya Hukum Adat di sepanjang Nusantara, sebagaimana dinyatakan oleh van Vollenhoven terdapat 19 daerah hukum adat. 4. Kemerdekaan Indonesia 5. Cita-cita pembentukan Sistem Hukum Nasional
Definisi Hukum Antar Golongan HATAH Intern: Gautama: “Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum , jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa negara, memperlihatkan titik-titik antara warga(-warga) negara dalam satu negara, pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-kuasa-waktu, tempat pribadi dan soal- soal.” HATAH Ekstern (HPI): Gautama: “Keseluruhan peraturan dan keputusan -hukum yang menunjukkan stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah yang , jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa merupakan hukum antara warga(-warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasatempat, (pribadi-) dan soal- soal.”
Hukum Antar Tata Hukum: Skematika HATAH
Hukum Antar Waktu (HAW)
Intern
Ekstern/HPI
Hukum Antar Tempat (HAT)
Hukum Antar Golongan (HAG)
Skema HATAH Lingkup laku terhadap
HAW
HAT
HAG
HAA
Waktu
X
=
=
=
Tempat
=
X
=
=
Pribadi
X
X
x
X
Materi/Isi
x
X
X
X
Skema HAW W
W TT
P S
P S
W T P S
: tijdsgebied (lingkungan-kuasa-waktu) : ruimtegebied (lingkungan-kuasa-tempat) : personengebied (lingkungan-kuasa-pribadi) (lingkungan-kuasa-pribadi) : zakengebied (lingkungan-kuasa-soal-soal)
Hukum Antar Tempat Gautama: keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara dalam satu negara dan satu waktu tertentu, memperlihatkan titik-titik-pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa-tempat dan soal-soal ( naar plaatselijke en zakelijke werking verschillende rechtsstelsels of normen ). Skema HAT WW W : tijdsgebied (lingkungan-kuasa-waktu) T T T : ruimtegebied (lingkungan-kuasa-tempat) P P P : personengebied (lingkungan-kuasa-pribadi) (lingkungan-kuasa-pribadi) S S S : zakengebied (lingkungan-kuasa-soal-soal)
Hukum Antar Golongan Gautama: Hukum Antar Golongan adalah keseluruhan peraturan- dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (-warga) negara dalam satu negara, satu tempat dan satu waktu tertentu, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa-pribadi dan- soal-soal ( naar personele en zakelijke werking verschillende rechtsstelsels en rechtnormen ).
Skema HAG WW TT P S
W T P S
: tijdsgebied (lingkungan-kuasa-waktu) : ruimtegebied (lingkungan-kuasa-tempat) : personengebied (lingkungan-kuasa-pribadi) (lingkungan-kuasa-pribadi) : zakengebied (lingkungan-kuasa-soal-soal)
W T T P P S S Negara Y
: tijdsgebied (lingkungan-kuasa-waktu) : ruimtegebied (lingkungan-kuasa-tempat) : personengebied (lingkungan-kuasa-pribadi) (lingkungan-kuasa-pribadi) : zakengebied (lingkungan-kuasa-soal-soal)
P S
Skema HPI WW T P S Negara X
5. HUKUM INTERNASIONAL Pengertian: Hukum internasional (HI) adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.
Dapat dibedakan: 1. Hukum yang berlaku bersama bagi beberapa negara, terdapat dalam perjanjian internasional. 2. Hukum yang terdapat dalam perundang-undangan nasional. Ruang lingkup Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam 2 hal : Hukum perdata Internasional , yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa). Hukum Publik Internasional , yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antar negara).
