BAB I
PENDAHULUAN A. LAT LATAR BELAKA BELAKANG NG Globalisasi dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu keniscayaan yang mau tidak mau harus kita hadapi, karena ketika kita menghindar dari globalisasi g lobalisasi disaat itu pula kita akan tertinggal dan tereliminasi dari sebuah proses sosial yang beralan. Globalisasi pelayanan kesehatan akan ditandai dengan masuknya modal dan tenaga kesehatan luar negeri dalam !istem "elayanan Kesehatan. Kondisi tersebut dapat merupakan ancaman dan peluang bagi komunitas yang bergelut pada kesehatan. Globalisasi menadi ancaman ketika komunitas kesehatan tidak mampu dan tidak mau menyiapkan secara terencana dan sistematis dengan kata lain beralan masing#masing. Globalisasi menadi peluang manakala dengan globalisasi kita mampu merede$inisi dan mereposisi peran pro$esi yang bergerak pada bidang kesehatan baik itu dokter, pera%at, ataupun tenaga kesehatan di &ndonesia untuk berdimensi internasional. 'i samping isu globalisasi globalisasi pada dekade terakhir ini di negara#negara berkembang termasuk &ndonesia adalah isu 'esentralisasi kesehatan. 'esentralisasi kesehatan dapat dimaknai sebagai pemindahan tanggung a%ab dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pembangkitan serta peman$aatan sumberdaya serta ke%enangan administrati$ dari tingkat pemerintah yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu hirarkis politis administrati$ atau teritorial. !ebelum desentralisasi()tonomi 'aerah, alokasi anggaran kesehatan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan model negoisasi ke propinsi#propinsi. !edangkan pada era desentralisasi dan otonomi daerah, daerah mempunyai ke%enangan yang besar dalam perencanaan dan penganggaran, karena alokasi anggaran pembangunan melalui $ormula 'ana Alokasi *mum +'A*. 'alam $ormula 'A* komponen kesehatan secara implisit dianggap sudah masuk di dalamnya %alaupun secara ekplisit tidak ada. Akibatnya, secara praktis sektor kesehatan harus beruang untuk mendapatkan anggaran. !ektor kesehatan harus membuat perencanaan dan penganggaran program kesehatan yang meyakinkan untuk dapat bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkannya.
B. R*-*!AN -A!ALA /. Apa pengertian 'esentralisasi0 1. Bagaimana !istem 'esentralisasi "embangunan Kesehatan di &ndonesia0
2. T*3*AN -AKALA /. *ntuk -engetahui "engertian dari 'esentralisasi. 1. *ntuk -engetahui Bagaimana !istem 'esentralisasi "embangunan Kesehatan yang Ada di &ndonesia.
BAB II
PEMBAHASAN A. Pengertian Desentralisasi
-enurut "erserikatan Bangsa#bangsa +"BB menelaskan bah%a 'esentralisasi adalah penyerahan %e%enang(trans$er %e%enang dari pemerintah pusat baik kepada peabat#peabat pemerintah pusat di 'aerah yang disebut 'ekonsentrasi maupun kepada badan#badan otonom daerah yang sering disebut 'e4olusi. !elanutnya "BB menelaskan bah%a dua prinsip dari penyerahan %e%enang dan $ungsi pemerintah adalah pertama; 'econsentrasi area o$$ices o$ administration +perangkat %ilayah yang berada di daerah dan kedua, 'e4olusi dimana sebagian kekuasaan pemerintah diserahkan kepada badan#badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaa(ke%enangan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun adminstrati$. 'ikatakan oleh Bryant bah%a konsekuensi dari penyerahan %e%enang dalam pengambilan keputusan dan penga%asan kepada badan#bad an otonomi adalah untuk memberdayakan kemampuan lokal +empo%erment local capasity. 5e%enang dan sumber daya yang diberikan berkaitan erat satu sama lainnya. Apabila badan#badan lokal diserahi tanggung a%ab dan sumber daya, maka kemampuan untuk mengembangkan otoritasnya akan meningkat. !ebaliknya, ika pemerintah lokal hanya ditugaskan untuk mengikuti kebikan pusat maka partisipasi para elit dan %arganya akan rendah. 'engan demikian maka kekuasaan pada tingkat pusat tidak akan berkurang bahkan akan memperoleh respek dan kepercayaan dari tingkat lokal yang pada akhirnya akan meningkatkan pengaruh dan legitimasinya. !edangkan para ahli &ndonesia, seperti R. Trsna, Koesoemaatmada, Amrah -oeslimin, The Liang Gie dan sebagainya termasuk dalam aliran Kontinental . -enurut R. Tresna desentralisasi dapat dibedakan ke dalam6 /. 'esentralisasi 3abatan +dekonsentrasi, adalah pemberian atau pemasrahan kekuasaan dari atas ke ba%ah dalam rangka kepega%aian, guna kelancaran pekeraan semata#mata.
1. 'esentralisasi Ketatanegaraan, merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur bagi daerah di dalam lingkungannya guna me%uudkan a7as demokrasi dalam pemerintahan negara. 'esentralisasi ketatanegaraan ini dibagi menadi6 'esen# tralisasi teritorial dan desentralisasi $ungsional.
!ementara itu Koesoemaatmada, 'esentralisasi adalah sistem untuk me%uud# kan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 'esentralisasi menurutnya dapat dibedakan menadi6 dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan atau desentrali# sasi politik, yaitu6 pelimpahan kekuasaan perundang#undangan dan pemerintahan kepada daerah#daerah otonom di dalam lingkungannya. 'alam 'esentralisasi politik( ketatanegaraan ini masyarakat dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui saluran#saluran per%akilan. 'esentralisasi politik(ketatanegaraan ini dibagi lagi menadi +/ desentralisasi teritorial , yaitu6 pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing#masing8 +1 desentarlisasi fungsional , yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau
beberapa kepentingan tertentu. Ahli lainnya adalah Amrah -oeslim yang tidak memasukkan dekonsentrasi sebagai salah satu enis desentralisasi. -enurut -eoslim, desentralisasi dibedakan dalam tiga enis, yaitu6 /. 'esentralisasi "olitik, yaitu6 pelimpahan %e%enang dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengatur dan mengurus kepentingan rumahtangga sendiri bagi badan politik di daerah#daerah yang dipilih oleh rakyat daerah. 1. 'esentralisasi 9ungsional, yaitu6 pemberian hak kepada golongan#golongan tertentu untuk mengurus satu macam atau segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat ataupun tidak. :. 'esentralisasi Kebudayaan adalah pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri +pendidikan, agama dan lain#lain.
-enurut pendapat The Liang Gie 'esentralisasi adalah pelimpahan %e%enang dari pemerintah pusat kepada satuan#satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu %ilayah. !ementara itu menurut ** No ; Tahun /<=> tentang, 'esentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau 'aerah tingkat atasnya kepada 'aerah, menadi urusan rumah tangganya. !edangkan menurut ** Nomor 11 Tahun /<<< tentang "emerintahan 'aerah, 'esentralisasi adalah6 penyerahan %e%enang pemerintah oleh "emerintah kepada 'aerah )tonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik &ndonesia. 'ari berbagai de$inisi tersebut maka dapat disimpulkan bah%a 'esentralisasi pada dasarnya adalah6 suatu proses trans$er(penyerahan sebagian %e%enang dan tanggung a%ab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan#badan atau lembaga#lembaga "emerintah 'aerah agar menadi urusan rumah tangganya sehingga urusan#urusan tersebut beralih kepada 'aerah dan menadi %e%enang dan tanggung a%ab "emerintah 'aerah.
B. Sistem Desentralisasi Pembangunan Kesehatan Di Indonesia
!istem 'esentralisasi yang sekarang ini berlaku di &ndonesia, memba%a perubahan tersendiri dalam "embangunan Kesehatan di &ndonesia. !esuai *ndang# undang nomor 1: tahun /<<1 tentang kesehatan telah dicantumkan bah%a Tuuan Nasional "embangunan Kesehatan adalah ter%uudnya deraat kesehatan masyarakat yang optimal berupa keadaan seahtera dari badan, i%a dan sosial yang optimal, yang memungkinkan orang hidup produkti$ secara sosial dan ekonomis. *ntuk me%uudkan deraat kesehatan yang optimal, bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merupakan per%uudan dari paradigma sehat pada saat ini lebih banyak dilaksanakan di pusat kesehatan masyarakat. *ndang#undang No. 11 tahun /<<< tentang )tonomi daerah menelaskan bah%a pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh adalah melalui penerapan a7as desentralisasi, pada daerah
kabupaten(kota. "emerintah daerah kabupaten(kota, bertanggung a%ab sepenuhnya dalam penyelenggara pembangunan pada umumnya dan pembangunan kesehatan pada khususnya dengan meningkatkan deraat kesehatan masyarakat, dituntut adanya sumber daya manusia yang pro$esional dan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan kesehatan adalah dinas kesehatan yang mempuyai tugas melaksanakan ke%enangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. -e%uudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi 'aerah untuk kepentingan 'aerah dan prioritas Nasional dalam mencapai &ndonesia !ehat 1?/?. "oint dalam desentralisasi kesehatan6 / -endekatkan "engambilan Keputusan. 1 "embangunan Kesehatan Lebih !esuai dengan Local !peci$ic. : "otensi -asyarakat Lebih 'iberdayakan. > 'eraat Kesehatan -eningkat. ; uman 'e4elopment &nde@ &ndonesia -eningkat. &ndonesia !ehat 1?/? -asyarakat -andiri *ntuk idup !ehat.
'i tengah keterbatasan sumber daya dalam hal pembiayaan dan tenaga adalah memprioritaskan bidang#bidang pembangunan kesehatan, seperti Kesehatan &bu dan Anak. )leh karena itu, 'epkes akan menempuh > strategi utama, yaitu6
/. -enggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. !asaran utama strategi ini adalah seluruh desa menadi desa siaga, seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta seluruh keluarga sadar gi7i.
1. -eningkatkan akses masyarakat tehadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. !asaran utama strategi ini adalah setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu8 setiap bayi, anak, dan kelompok masyarakat risiko tinggi terlindungi dari penyakit8 di setiap desa tersedia !'- kesehatan yang kompeten8 di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan alat kesehatan
dasar8 setiap "uskesmas dan aringannya dapat menangkau dan diangkau seluruh masyarakat di %ilayah keranya8 pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, "uskesmas dan aringannya memenuhi standar mutu.
:. -eningkatkan sistem sur4eillans, monitoring dan in$ormasi kesehatan. !asaran utama dari strategi ini adalah6 setiap keadian penyakit terlaporkan secara cepat kepada desa(lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekat8 setiap keadian luar biasa +KLB dan %abah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat8 semua ketersediaan $armasi, makanan dan perbekalan kesehatan memenuhi syarat8 terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan8 dan ber$ungsinya sistem in$ormasi kesehatan yang e4idence based di seluruh &ndonesia.
>. -eningkatkan pembiayaan kesehatan. !asaran utama dari strategi ini adalah6 pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah8 anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya pencegahan dan promosi kesehatan8 dan terciptanya sistem aminan pembiayaan kesehatan terutama bagi rakyat miskin.
&mplikasi desentralisasi pembangunan kesehatan. Adanya kebiakan desentrali# sasi dalam bidang kesehatan akan memba%a implikasi yang luas bagi pemerintah daerah dan masyarakat. &mplikasi tersebut dapat memberikan dampak positi$ dan dampak negati$. 'ampak positi$ desentralisasi pembangunan kesehatan, antara lain, adalah sebagai berikut6 / Ter%uudnya pembangunan kesehatan yang demokratis yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat. 1 "emerataan pembangunan dan pelayanan kesehatan. : )ptimalisasi potensi pembangunan kesehatan di daerah yang selama ini belum tergarap.
> -emacu sikap inisiati$ dan kreati$ aparatur pemerintah daerah yang selama ini hanya mengacu pada petunuk atasan. ; -enumbuhkembangkan pola kemandirian pelayanan kesehatan +termasuk pembiayaan kesehatan tanpa mengabaikan peran serta sektor lain.
'ampak negati$ muncul pada dinas kesehatan yang selama ini terbiasa dengan kebiakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat diharuskan membuat program dan kebiakan sendiri. 3ika pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya yang handal dalam menganalisis kebutuhan, menge4aluasi program, dan membuat program, maka program yang dibuat tidak akan berman$aat. !elain itu, penga%asan dana menadi hal yang harus diperhatikan untuk menghindari penyele%engan anggaran. Arus desentralisasi semakin menuntut pemotongan alur birokrasi aparatur pemerintahan. al ini menadi kendala karena perubahannya membutuhkan %aktu yang lama dan komitmen dari aparatur pemerintah.
BAB III
PENUTUP A. Kesimulan
'engan diterapkannya desentralisasi kesehatan di &ndonesia, memberikan ruang yang lebih bagi pemerintah daerah untuk dapat menyikapi sendiri permasalah# an kesehatan yang dihadapi di daerah tersebut. Tentunya hal ini akan mempersempit ClahanC departemen kesehatan dalam melaksanakan kebiakan#kebiakan kesehatan di &ndonesia. "ola sentralisasi dari pemerintahan sebelumnya sudah begitu melekat dalam praktek pemerintahan sehingga akan menimbulkan kon$lik birokrasi ika berhadapan dengan sistem desentralistik dengan model bottom to up seperti yang terlihat di masa ini. 'esentralisasi pembangunan kesehatan bertuuan untuk mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan dengan cara lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 'engan sistem desentralistik diharapkan program pembangunan kesehatan lebih e$ekti$ dan e$isien untuk mena%ab kebutuhan kesehatan masyarakat. al ini dimungkinkan karena sistem desentralistik tidak harus selalu menunggu kebiakan dari pemerintah pusat. !elain itu, sistem desentralistik uga memberi ke%enangan bagi daerah untuk menentukan sendiri program serta pengalokasian dana pembangunan kesehatan di daerahnya.
B. Saran
'esentralisasi kesehatan harusnya menadi bagian yang menguntungkan dari pembangunan kesehatan, sehingga para pelaku tenaga kesehatan d apat lebih terbuka dan pro$esional dalam menalankan setiap tugasnya. Namun dalam pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan, masih terdapat ketidaksamaan 4isi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. *ntuk itu perlu adanya sinergi antara komitmen pemerintah pusat untuk menalankan desentralisasi kesehat#an secara utuh dengan akselerasi sumber daya pemerintah daerah untuk memper #uangkan desentralisasi kesehatan dan sekaligus bertanggung a%ab terhadap teraminnya kualitas pelaksanaan program#program kesehatan di daerah.