Dinamika Partai Politik Indonesia dan Permasalahannya.docx

Dinamika Partai Politik Indonesia dan Permasalahannya”. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Partai Partai politi politik k mempun mempunyai yai posisi posisi dan perana peranan n yang yang sangat sangat pentin penting g dalam dalam setiap setiap sistem sistem demokrasi. demokrasi. Partai memainkan peran penghubun penghubung g yang sangat strategis strategis antara proses-proses proses-proses  pemerintahan dengan arga negara. Ada diantaranya menyatakan baha partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau  berniat memuaskan keinginana kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah ber!ungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat rakyat yang mudah dikelabui" dikelabui" untuk memaksakan berlakunya berlakunya kebi#akan-ke kebi#akan-kebi#aka bi#akan n  publik tertentu. Partai politik adalah merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai u#ud ekspresi ide-ide" ide-ide" pikiran-pik pikiran-pikiran" iran" pandangan" pandangan" dan keyakinan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. demokratis. Di samping partai politik" bentuk ekspresi lainnya ter#elma #uga dalam u#ud kebebasan pers" kebebasan berkumpul" ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai  politik. Pertai Perta i politik betapapun #uga sangat s angat berperan dalam proses dinamis per#uangan nilai dan kepentingan $%alues and interests& dari konstituen yang diakilinya untuk menentukan kebi#ak kebi#akan an dalam dalam kontek kontekss kegiat kegiatan an berneg bernegara. ara. Partai Partai politi politik k lah yang yang bertin bertindak dak sebaga sebagaii  perantara dalam proses-proses pengambulan keputusan bernegara" yang menghubungkan antara arga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. 'ang perlu kita dilihat adalah seberapa #auh organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik  yang bersangkutan berhasil mengorganisasikan diri sebagai instrumen untuk membolisasi dukungan konstituennya. Dalam sistem demokrasi dengan banyak partai politik" aneka ragam aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetisi dalam masyarakat memerlukan  penyalurannya yang tepat melalui pelembagaan partai politik. (emakin besar dukungan yang dapat dimobilisasikan oleh dan disalurkan aspirasinya melalui suatu partai politik" semakin  besar pula potensi partai politik itu untuk disebut telah terlembagakan se)ara tepat. B. Identi!ikasi *asalah. *erupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi dengan banyak partai politik" aneka ragam ragam aspir aspirasi asi dan dan kepe kepent ntin inga gan n polit politik ik yang yang salin saling g berk berkom ompe peti tisi si dalam dalam masy masyara araka katt memerlukan penyalurannya yang tepat melalui pelembagaan partai politik. (emakin besar  dukungan yang dapat dimobilisasikan oleh dan disalurkan aspirasinya melalui suatu partai  politik" semakin besar pula potensi partai politik itu untuk disebut telah terlembagakan se)ara tepat.Untuk men#amin kemampuannya dalam menyalurkan aspirasi konstituen itu" struktur  organisasi organisasi partai politik politik yang bersangkutan bersangkutan haruslah haruslah disusun disusun sedemikian sedemikian rupa" sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung dita mpung dan diakomodasikan seluas mungkin. +arena itu" struktur internal partai politik penting untuk disusun se)ara tepat. Di satu pihak ia haru haruss sesua sesuaii deng dengan an kebu kebutu tuha han n untu untuk k mobi mobili lisas sasii duku dukung ngan an dan dan peny penyalu alura ran n aspi aspira rasi si konstituen. Di pihak lain" struktur organisasi partai politik #uga harus disesuaikan dengan !ormat organisasi pemerintahan yang diidealkan menurut %isi partai politik yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan mereka. (emakin )o)ok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan" makin tinggi pula dera#at pelembagaan organisasi yang bersangkutan. Berdasarkan latar belakang masalah dan identi!ikasi permaslahan di atas maka dipandang )ukup penting untuk mengadakan penelitian tentang ,Dinamika Partai Politik Indonesia dan Permasalahannya. . /u#uan Penulisan

/u#uan merupakan titik pun)ak untuk mengetahui bagaimana dinamika Partai Politik  Indonesia yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan se)ara #elas. Dalam penelitian ini" perlu adanya tu#uan yang ber!ungsi sebagai a)uan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga akan dapat beker#a se)ara terarah dalam men)ari data sampai langkah  peme)ahan masalahnya. Adapun tu#uan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 0 1. (ebagai syarat u#ian akhir smester mata kuliah (istem Politik Indonesia 2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika partai politik Indonesia. 3. Untuk mengetahui permasalahan dalam partai politik Indonesia

BAB II +A4IAN PU(/A+A A. Pengertian Partai Politk   arl 4. 5rederi)h mengatakan baha partai politik adalah suatu kelompok yang diorganisasikan se)ara stabil dengan tu#uan mengamankan6 memelihara penguasaan para  pemimpinnya atas suatu pemerintahan" dengan demikian dapat memberikan anggotaanggotanya keuntungan serta kelebihankelebihan ideal dan material. 7.H (oltou mengatakan baha partai politik merupakan suatu kelompok arga Negara yang kurang lebih teroganisir" yang bertindak sebagai suatu unit politik dan yang berdasarkan kekuatan %otting mereka bermaksud mengontrol pemerintahan dan melaksanakan kebi#akan mereka. (igmund Neumann mengatakan baha partai politik merupakan organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik akti! dalam suatu masyarakat" yang menaruh perhatian pada  pengendalian kekuasaan pemerintah yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat. (edangkan menurut pasal 1 UU No.3162882 mengatakan baha partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompo arga Negara 7I se)ara sukarela atas dasar   persamaan kehendak dan )ita-)ita untuk memper#uangkan kepentingan anggota" masyarakat"  bangsa dan Negara melalui pemilu. 4adi partai politik dalah kelompok6organisasi yang bertu#uan mengamankan6 memelihara  penguasaan para pemimpinnya atas suatu pemerintahan"dan memiliki %isi dan misi yang sama guna memper#uangkan kepentigan anggota" masyarakat" bangsa dan Negara. B. 5ungsi Partai Politik   Pada umumnya" para ilmuan politik biasa menggambarkan adanya 9 $empat& !ungsi partai  politik. +eempat !ungsi partai politik itu menurut *iriam Budiard#o" meliputi sarana- sarana komunikasi politik sosialisasi politik $politi)al so)iali:ation&" sarana rekruitmen politik  $politi)al re)ruitment&" dan pengatur kon!lik $)on!li)t management&. Dalam istilah '%es *eny dan Andre +napp" !ungsi partai politik itu men)akup !ungsi mobilisasi dan integrasi" sarana  pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih $%oting patterns&; sarana rekruitmen  politik; dan sarana elaborasi pilihan-pilihan kebi#akan. +eempat !ungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. (ebagai sarana komunikasi politik" partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan $interests arti)ulation& atau ,politi)al interests yang terdapat atau kadangkadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik baiknya oleh partai politik men#adi ide-ide" %isi dan kebi#akan-kebi#akan partai politik yang  bersangkutan. (etelah itu" ide-ide dan kebi#akan atau aspirasi kebi#akan itu diad%okasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan men#adi materi kebi#akan kenegaraan yang resmi.

/erkait dengan komunikasi politik itu" partai politik #uga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik $politi)al so)iali:ation&. Ide" %isi dan kebi#akan strategis yang men#adi  pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan rganisasi dan termasuk   #uga organisasi partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat" tetapi dalam kenyataannya di lapangan #ustru ber#uang untuk  kepentingan pengurusnya sendiri. (eperti dikemukakan oleh 7obert *i)hels sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam organisasi baha" ,>rganisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya" antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang  pemberi. (iapa sa#a yang berbi)ara tentang organisasi" maka sebenarnya ia berbi)ara tentang oligarki. Untuk mengatasi berbagai potensi buruk partai politik seperti dikemukakan di atas" diperlukan beberapa mekanisme penun#ang. Pertama" mekanisme internal yang men#amin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai  politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal ini sangat  penting dirumuskan se)ara tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai  politik bersangkutan yang ditradisikan dalam rangka. Di samping anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga" sesuai tuntutan perkembangan" perlu diperkenalkan pula sistem kode etika positi! yang di#amin tegaknya melalui dean kehormatan yang e!ekti!. Dengan demikian" norma hukum" norma moral" dan norma etika diharapkan dapat ber!ungsi e!ekti!  membangun kultur internal setiap partai politik. Di dalam kode normati! tersedia berbagai  prosedur ker#a pengurus dan hubungannya dengan anggota" pengaturan mengenai lembagalembaga internal" mekanisme hubungan lembaga-lembaga" serta mekanisme penyelesaian kon!lik yang elegan dan dapat di#adikan pegangan bersama. Dengan begitu setiap perbedaan  pendapat dapat disalurkan se)ara baik dan kon!lik dapat diatasi agar tidak membaa kepada  perpe)ahan yang tidak demokratis dan biasanya kurang beradab. +edua" mekanisme keterbukaan partai melalui mana arga masyarakat di luar partai dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebi#akan yang hendak diper#uangkan melalui dan oleh partai politik. Partai politik harus di#adikan dan men#adi sarana per#uangan rakyat dalam turut menentukan beker#anya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka. +arena itu" pengurus hendaklah ber!ungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya. Untuk itu" diperlukan perubahan paradigma dalam )ara memahami partai dan kegiatan berpartai. *en#adi pengurus bukan lah segala-galanya. 'ang lebih penting adalah men#adi akil rakyat. Akan tetapi" #ika men#adi status sebagai men#adi !aktor penentu terpilih tidaknya seseorang men#adi akil rakyat" maka setiap orang tentu akan berlomba-lomba men#adi pengurus dan  bahkan pimpinan pun)ak partai politik. +etiga" penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan  publik" serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan  penyelenggaraan negara. Dengan adanya pelayanan umum yang baik disertai keterbukaan dan akuntalitas pemerintahan dan penyelenggara negara lainnya" iklim politik dengan sendirinya akan tumbuh sehat dan #uga akan men#adi lahan subur bagi partai politik untuk   berkembang se)ara sehat pula. +eempat" berkembangnya pers bebas yang semakin pro!esional dan mendidik. *edia pers adalah saluran komunikasi massa yang men#angkau sasaran yang sangat luas. Peranannya dalam demokrasi sangat menentukan. +arena itu" pers dianggap sebagai ,the !ourth estate o!  demo)ra)y" atau untuk melengkapi istilah ,trias politi)a dari *ontes?uieu" disebut #uga dengan istilah ,?uadru politi)a. +elima" kuatnya #aminan kebebasan berpikir dan berekspresi" serta kebebasan untuk   berkumpul dan beorganisasi se)ara damai. Pada intinya kebebasan dalam peri kehidupan  bersama umat manusia itu adalah bermula dari kebebasan berpikir. Dari kebebasan berpikir  itu lah selan#utnya berkembang prinsip-prinsip ,!reedom o! belie!" ,!reedom o! e@pression" ,!reedom o! assembly" ,!reedom o! asso)iation" ,!eedom o! the press" dan sebagainya dan seterusnya. >leh sebab itu" iklim atau kondisi yang sangat diperlukan bagi dinamika  pertumbuhan dan perkembangan partai politik di suatu negara" adalah iklim kebebasan  berpikir. Artinya" partai politik yang baik memerlukan lahan sosial untuk tumbuh" yaitu adanya kemerdekaan berpikir di antara sesama arga negara yang akan menyalurkan aspirasi  politiknya melalui salah satu saluran yang utama" yaitu partai politik. Dalam sistem
organisme yang hidup sebagai gerakan anggota; dan $3& se)ara eksternal kurang memiliki  pola pertanggung#aaban yang #elas kepada publi). Partai politik di Indonesia tampaknya belum dapat dibedakan se)ara #elas selain dari sentimen kelompok. Partai politik di Indonesia lebih terkesan sebagai organisasi pengurus yang sering  bertikai daripada organisme yang hidup karena dinamika partai sebagai gerakan anggota. alaupun Undang-Undang $UU& Nomor 2 /ahun 1 tentang Partai Politik mea#ibkan setiap partai politik untuk Cmenda!tar dan memelihara da!tar anggotanya"C tidak banyak   partai politik yang melaksanakan amanat UU tersebut. Hal ini ter#adi tidak sa#a karena  banyak anggota masyarakat yang enggan menda!tarkan diri sebagai anggota partai tetapi #uga karena partai politik sendiri tidak melakukan berbagai upaya yang membangkitkan minat men#adi anggota partai politik.

BAB III *E/>D>L>I Untuk mengetahui bagaimana dinamika partai politik Indonesia dan permasalahannya maka terlebih dahulu penulis akan men#elaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan latar   belakang yang dipergunakan dalam mini skripsi ini. *aka penulis menggunakan metode studi pustaka dan men)ari bahan- bahan lain yang dibutuhka dengan menggunakan berbagai sumber yang bisa dipakai. BAB I PE*BAH(AN A. Dinamika Partai Politik Indonesia (istem kepartaian yang baik sangat menentukan beker#anya sistem ketatanegaraan  berdasarkan prinsip ,)he)ks and balan)es dalam arti yang luas. (ebaliknya" e!ekti!   beker#anya !ungsi-!ungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip ,)he)ks and balan)es  berdasarkan konstitusi #uga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. (emua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. /radisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan. Partai politik adalah merupakan salah satu sa#a dari bentuk pelembagaan sebagai u#ud ekspresi ide-ide" pikiran-pikiran" pandangan" dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik" bentuk ekspresi lainnya ter#elma #uga dalam u#ud kebebasan pers" kebebasan berkumpul" ataupun kebebasan berserikat melalui organisasiorganisasi non-partai politik seperti lembaga sadaya masyarakat $L(*&" organisasiorganisasi kemasyarakatan $>rmas&" organisasi non pemerintah $N>=s&" dan lain sebagainya. Partai politik merupakan representation o! ideas atau men)erminkan suatu preskripsi tentang negara dan masyarakat yang di)ita-)itakan dan karena itu hendak diper#uangkan. Ideologi"  plat!orm partai atau %isi dan misi seperti inilah yang men#adi moti%asi dan penggerak utama kegiatan partai politik. Partai politik #uga merupakan pengorganisasian arga negara yang men#adi anggotanya untuk bersama-sama memper#uangkan dan meu#udkan negara dan masyarakat yang di)ita)itakan tersebut. +arena itu" partai politik merupakan media atau sarana partisipasi arga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebi#akan publik dan dalam penentuan siapa yang men#adi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah. Berdasarkan prinsip baha keanggotaan partai politik terbuka bagi semua arga negara"

sehingga para anggotanya berasal dari berbagai unsur bangsa" maka partai politik dapat pula men#adi sarana integrasi nasional. Apabila partai politik ingin berperan sebagai pihak yang dapat menyelesaikan kon!lik dalam masyarakat ataupun peserta kon!lik yang !air dalam pemilihan umum dan di dalam lembaga legislati!" maka partai politik seyogianya mampu berperan sebagai lembaga kon!lik" yaitu mengatur dan menyelesaikan kon!lik se)ara internal melalui aturan main yang disepakati  bersama dalam AD6A7/$anggaran dasar6anggaran rumah tangga&. Aturan main seperti inilah yang nanti saya sebut sebagai demokrasi prosedural. Partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambulan keputusan bernegara" yang menghubungkan antara arga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. *enurut 7obert *i)hels dalam bukunya" ,Politi)al Parties" A (o)iologi)al (tudy o! the >ligar)hi)al /enden)ies o! *odern Demo)ra)y" ,... organisasi ... merupakan satusatunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolekti!. Berorganisasi itu merupakan prasyarat mutlak dan hakiki bagi setiap per#uangan politik. Dengan begitu" harus diakui pula baha peranan organisasi partai sangat penting dalam rangka dinamika pelembagaan demokrasi. Dengan adanya organisasi" per#uangan kepentingan bersama men#adi kuat kedudukannya dalam menghadapi pihak laan atau saingan" karena kekuatan-kekuatan yang ke)il dan terpe)ah-pe)ah dapat dikonsolidasikan dalam satu !ront. >rganisasi yang berkembang makin melembaga )enderung pula mengalami proses ,depersonalisasi. >rang dalam maupun orang laur sama-sama menyadari dan memperlakukan organisasi yang bersangkutan sebagai institusi" dan tidak di)ampuradukkannya dengan persoalan personal atau pribadi para indi%idu yang kebetulan men#adi  pengurusnya. Banyak organisasi" meskipun usianya sudah sangat tua" tetapi tidak terbangun suatu tradisi dimana urusan-urusan pribadi pengurusnya sama sekali terpisah dan dipisahkan dari urusan keorganisasian. Dalam hal demikian" berarti dera#at pelembagaan organisasi tersebut sebagai institusi" masih belum kuat" atau lebih tegasnya belum terlembagakan sebagai organisasi yang kuat. /erkait dengan komunikasi politik itu" partai politik #uga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik $politi)al so)iali:ation&. Ide" %isi dan kebi#akan strategis yang men#adi  pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan rde Baru se#ak tahun 1GG. Padal pemilu 11" #umlah partai politik masih )ukup banyak. /etapi pada pemilu 1" #umlah partai  politik mulai dibatasi hanya tiga sa#a. Bahkan se)ara resmi yang disebut sebagai partai politik  hanya dua sa#a" yaitu PPP dan PDI. (edangkan olkar tidak disebut sebagai partai politik" melainkan golongan karya sa#a. B. Da!tar Partai Politik Indonesia a. Pemilu 1FF Pemilu 1FF diikuti oleh 12 kontestan partai politik. Empat partai terbesar diantaranya adalah0  PNI $22"3 J&"  *asyumi $28"J&"  Nahdlatul Ulama $1K"9J&" dan



P+I

$1F"9J&.

 b. Pemilu 11 Pemilu 11 diikuti oleh 18 kontestan" yaitu0  Partai +atolik    Partai (yarikat Islam Indonesia  Partai Nahdlatul Ulama  Partai *uslimin Indonesia  olongan +arya  Partai +risten Indonesia  Partai *usyaarah 7akyat Banyak    Partai Nasional Indonesia  Partai Islam PE7/I  Partai Ikatan Pendukung +emerdekaan Indonesia ). Pemilu 1-1 Pemilu 1" 1K2" 1K" 12" dan 1 diikuti oleh 3 kontestan yang sama" yaitu0  Partai Persatuan Pembangunan  olongan +arya  Partai Demokrasi Indonesia d. Pemilu 1 Pemilu 1 diikuti oleh 9K partai politik" yaitu0 1. Partai Indonesia Baru 2. 3. 9. F.

Partai

+risten

Partai

Nasional

Partai Partai

+ebangkitan

K.

Partai

.

Partai Partai

Partai

13.

1F.

Partai

Ummat

*asyumi

Baru Pembangunan

Islam

Indonesia

Indonesia

Per#uangan 'atama

+ebangsaan Demokrasi

Partai

Indonesia

+ebangkitan

Abul

Partai

Indonesia

Islam

Persatuan

Demokrasi

(upeni

Ummat

(yarikat

Partai

12.

19.

*uslim

Partai

Indonesia -

Demokrat

Partai

.

11.

Indonesia

Aliansi

G.

18.

Nasional

*erdeka +asih

Amanat

Bangsa Nasional

1G. 1.

Partai Partai

1K.

(yarikat

22.

Partai

29.

Partai Partai

Nasional

Indonesia

2.

Partai

Ikatan

Pendukung

Bintang

(olidaritas

Peker#a

Ummat

-

5ront

*arhaenis

+emerdekaan

Indonesia

Partai

2.

7epublik

Partai Partai

Islam

Nasional Partai

32.

Indonesia

Demokrat -

*usyaarah Partai

33.

*assa 7akyat

Demokrasi

Partai

39.

olongan

Partai

3G.

Partai

3.

Partai Partai

*usyaarah

Banyak  

+arya Persatuan

+ebangkitan Uni

*arhaen

Indonesia

Partai

3F.

3K.

Bulan

Nahdlatul

2K.

*asyumi

+eadilan

2G.

31.

Indonesia

Partai

2F.

38.

Indonesia

Islam

Partai

23.

7akyat

7akyat

Politik

18F Demokrat

Pilihan

Partai Partai

Indonesia

+atolik

Partai

28.

Demokratik  

Islam

Partai

1.

21.

7akyat

Bangsa

Demokrasi

Indonesia

Buruh +ekeluargaan

Nasional otong

7oyong

 

3.

Partai

Daulat

7akyat

98.

Partai

inta

Damai

91. 92. 93.

Partai

+eadilan

Partai

(olidaritas

Partai

Peker#a

Partai

Bhinneka

9F.

Partai

(olidaritas

9.

/unggal Uni

Partai

Ummat

e. Pemilu 1.

Pemilu diikuti oleh Nasional

K.

11. 12.

Demokrat Indonesia Indonesia

partai Indonesia

2889 politik" yaitu0 *arhaenisme

*erdeka

Partai

Persatuan

Partai

Persatuan

Partai

Pembangunan

Demokrasi

Perhimpunan

Partai

Indonesia

Nasional

Banteng

Partai

dan

Demokrasi Nahdlatul

Partai Partai

Persatuan

Penegak Persatuan

Baru

Demokrat

+eadilan

Partai

+ebangsaan

+emerdekaan

Partai Partai

Demokrat Bintang

Partai

13. 19.

Indonesia

Bulan

. 18.

Nasional

(osial

Partai

F.

.

29

Buruh

9.

G.

Indonesia

Peker#a

Partai

3.

Ika

*uslimin

Partai

Indonesia Indonesia

Nasional

9K.

2.

Bangsa

Partai

2889 Partai

Persatuan

(eluruh

Nasional

99.

9G.

dan

Ummah

Amanat +arya

Indonesia Indonesia Indonesia Nasional

Peduli

Bangsa

1F.

Partai

+ebangkitan

1G.

Partai

+eadilan

(e#ahtera

1.

Partai

Bintang

7e!ormasi

1K.

Partai

Demokrasi

Bangsa

Indonesia

Per#uangan

1.

Partai

Damai

28.

Partai

olongan

21.

Partai

Patriot

Pan)asila

22.

Partai

(arikat

Indonesia

23.

Partai

Persatuan

29.

(e#ahtera +arya

Daerah

Partai

Pelopor

!. Pemilu 288 Pemilu 288 diikuti oleh 3K partai politik nasional dan G partai politik lokal A)eh" yaitu0 !.1 Partai politik nasional 1. Partai Hati Nurani 7akyat $Hanura& 2.

Partai

+arya

3. 9.

Partai Partai

Pengusaha Peduli

F.

Partai

G. . K. . 18.

erakan

Partai Partai

13. 19.

Peker#a 7akyat

Indonesia Nasional

Indonesia

Partai

dan +eadilan

Partai

Amanat

Partai

Bangsa

Barisan

+eadilan

11. 12.

dan

Peduli

Per#uangan

7aya Nasional

Persatuan

Nasional

Partai Partai

$erindra&

$P+PI& $P+(& $PAN&

Baru

Partai Partai

$PPPI& $PP7N&

$Barnas&

Indonesia (e#ahtera

Indonesia

$P+PB&

$PIB& +edaulatan

Persatuan

Daerah

$PPD&

+ebangkitan

Bangsa

$P+B&

Pemuda

Indonesia

$PPI&

 

1F. 1G.

Partai

Nasional Partai

Indonesia *arhaenisme $PNI Demokrasi Pembaruan

1.

Partai

+arya

1K.

Partai

*atahari

1. 28.

Partai Partai

21.

Partai

29. 2F. Partai

Nasional

Benteng

Partai Partai Partai

99.

$PPP&

(e#ahtera

$PD(&

Indonesia

$PNB+

Bintang Indonesia

Bintang

Per#uangan 7e!ormasi

Partai

Partai

+asih

Partai Partai

Indonesia

Indonesia (e#ahtera

Nasional

Persatuan Partai

Nahdlatul (arikat Partai

$PDIP& $PB7&

Ummah

$P+DI& $PI(&

Ulama

$P+NU& *erdeka

Indonesia

$PPNUI&

Partai Partai

$PBB&

Demokrat

Demokrasi

+ebangkitan

Indonesia&

Patriot

Partai

33.

93.

$olkar&

Pembangunan

Bulan

31.

92.

$7epublikaN&

+arya

+erakyatan

Demokrasi

$PPDI& $PD+&

Pelopor

Damai

38.

39. 91.

Nusantara

Persatuan

Partai

2.

32.

Indonesia +ebangsaan

olongan

Partai

$P+P& $P*B&

Partai

23.

2K. 2.

Bangsa

7epublika

22.

2G.

Per#uangan

Penegak Demokrasi Demokrasi

Partai

*arhaenisme& $PDP&

Indonesia

$P(I& Buruh

atatan0 /anda  menandakan partai yang mendapat kursi di DP7 pada Pemilu 2889. !. 2 Partai politik lokal A)eh 3F. Partai A)eh Aman (eu#ahtra $PAA(&M2

3G. 3. 3K.

Partai Partai

(uara Partai

3. 98.

Daulat Independen 7akyat

Partai Partai

A)eh 7akyat A)eh A)eh

Bersatu

$PDA& A)eh

$(I7A& $P7A&M3 $PA&

A)eh

$PBA&

Partai politik Indonesia0 +oalisi0 Partai Demokrat  Partai olongan +arya  Partai +eadilan (e#ahtera  Partai Amanat Nasional  Partai Persatuan Pembangunan  Partai +ebangkitan Bangsa >posisi0 Partai Demokrasi Indonesia Per#uangan  Partai erakan Indonesia 7aya  Partai Hati Nurani 7akyat . Permasalah Partai Politik   a. Permasalahan dalam pelembagaan partai poitik   /ahap Pemilu yang dalam proses pen)alonan anggota DP7 $D&. /ahap ini merupakan bagian internal partai politik peserta pemilu dalam menyiapkan )alon-)alon legislati! untuk  dipersaingkan dalam pemilu. *eski demikian" pen)alonan ini menarik perhatian publik  karena sebagian )aleg parpol itu akan menentukan kualitas kiner#a DP7 nasional maupun daerah $yang kini sedang terpuruk )itranya karena berbagai skandal korupsi&. Pen)alonan  #uga penting bagi parpol karena )aleg-)aleg itu akan men#adi satu !aktor untuk menarik  simpati dan selan#utnya dukungan suara pemilih pada Pemilu. *aka" banyak parpol besar  atau ke)il" lama maupun baru" menga#ukan atau menominasi tokoh-tokoh populer sebagai )aleg-)alegnya. *ereka bukan hanya artis" tetapi #uga pemuka masyarakat di tingkat nasional maupun daerah. +ader dan nonkader   Dengan )ara itu" proses pen)alonan parpol akan menghasilkan dua #enis )aleg" yaitu )aleg kader dan )aleg nonkader. aleg kader berasal dari anggota parpol" sedangkan )aleg nonkader berasal dari luar parpol yang punya daya tarik mendulang dukungan masyarakat. Bagi parpol" pen)alonan )aleg nonkader mungkin memberi keuntungan untuk meningkatkan daya tarik parpol di mata masyarakat. (ebaliknya" ia #uga dapat menimbulkan masalah. Pertama" banyak kader partai akan tersingkir dari peluang terda!tar karena tempat yang seharusnya untuk mereka diambil alih partainya untuk )aleg nonkader. Ini dapat memperlemah soliditas atau konsolidasi parpol. +edua" persaingan tidak sehat bisa ter#adi ketika pelaksanaan kampanye karena kemarahan )aleg-)aleg kader yang bisa #adi tergusur dari urutan nomor #adi $kepala& ke urutan nomor  tidak #adi $sepatu& dalam da!tar )alon. Namun" karena Pemilu 288 memungkinkan keterpilihan )aleg melalui perolehan dukungan suara 38 persen dari bilangan pembagi  pemilih $BPP&" )aleg-)aleg kader pada nomor sepatu dapat sa#a melakukan bla)k )ampaign untuk men#atuhkan popularitas )aleg nonkader. Ini bisa menga)aukan koordinasi kegiatan kampanye parpol yang merugikan popularitas parpol di mata massa pemilih. +etiga" pengistimeaan )aleg nonkader dalam pen)alonan dapat menumbuhkan keyakinan negati! di kalangan anggota" bahkan pengurus parpol. Penilaian itu ialah yang terpenting  popularitas" bukan kualitas )aleg yang harus dipupuk bertahap dalam pengalaman berpartai. +eyakinan ini hanya mengukuhkan kenyataan atas tiadanya program kaderisasi terren)ana dan ber#en#ang di banyak parpol. Program kaderisasi ¬

¬

+aderisasi teren)ana dan ber#en#ang tampaknya belum men#adi bagian utama program dan strategi pengembangan parpol Indonesia. +alaupun ada penge)ualian" itu ter#adi hanya pada satuOdua parpol. +aderisasi sema)am ini berbeda dengan pelatihan )alon legislati! ber#angka  pendek yang dalam minggu-minggu terakhir ini marak dilakukan banyak parpol. +etiadaan  program kaderisasi parpol membaa e!ek pada banyak masalah kepartaian dan keparlemenan. *asalah utama kepartaian di Indonesia adalah pelembagaan. Parpol terlembaga di)irikan oleh beberapa hal" sebagai )ontoh" seperti masa hidup yang relati! pan#ang $lama&" mengakar  di masyarakat" mempunyai kesiapan personalia untuk men#alankan peran dalam aneka  #abatan publik" mempunyai program kebi#akan khusus yang men#adi identi!ikasi partai" dan suksesi kepemimpinan yang berlangsung teratur dan damai. Beberapa parpol berumur   pan#ang" tetapi tidak mengakar di masyarakat. Demikian #uga beberapa parpol mempunyai  program khusus yang men#adi identi!ikasi partai" tetapi terpe)ah saat melangsungkan suksesi kepemimpinan. Ironi-ironi seperti ini bisa disusun dalam da!tar pan#ang. Di luar itu" ke)enderungan umum yang terlihat" banyak parpol tidak menun#ukkan kesiapan dan ketersediaan personalia saat harus mengisi #abatan-#abatan publik badan-badan pemerintahan. +elemahan pelembagaan parpol #elas merugikan kepentingan masyarakat. *asyarakat" yang seharusnya dilayani partai-partai politik dengan kader-kader yang  berkualitas mempunyai tanggung #aab" bersih" dan beraasan dalam men#alankan peran sebagai pe#abat" kehilangan keper)ayaan atas kiner#a badan-badan pemerintahan $legislati!  dan eksekuti!&. Pada kenyataannya badan-badan pemerintahan itu terisi oleh personalia yang kurang teper)aya yang disiapkan" diusulkan" atau didukung parpol. +ini" partai-partai politik  dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia merupakan sumber utama perekrutan untuk   #abatan-#abatan publik. (eluruh anggota DP7 $D& harus berasal dari parpol. Para kepala  pemerintahan $eksekuti!& nasional maupun daerah harus diusulkan parpol. Para pe#abat lembaga tinggi negara dan komisi-komisi negara harus diseleksi oleh para utusan parpol di DP7. Demikian #uga" pengaasan terhadap kiner#a pemerintah dilakukan parpol melalui  perakilan mereka di lembaga legislati!. /umpuan keberhasilan +enyataan itu menegaskan" tumpuan keberhasilan kiner#a pemerintahan Indonesia sebagian  besar dalam pengaruh parpol. Dengan kata lain" parpol berperan penting bagi keberhasilan  pemerintahan. Namun" pada saat sama" parpol dapat men#adi sumber masalah dan kegagalan  pemerintahan di Indonesia. +aderisasi parpol yang berkesinambungan pada dasarnya menyiapkan seluruh aspek pelembagaan parpol sekaligus men#amin keberhasilan  pemerintahan. Ini #uga berarti #aminan kema#uan dan kese#ahteraan masyarakat. *asalah )aleg kader dan nonkader parpol tidak akan mun)ul karena isu utama bukan seberapa besar   parpol akan menguasai pemerintahan" tetapi seberapa berman!aat parpol dalam pemerintahan memberikan kema#uan dan kese#ahteraan bagi masyarakat Indonesia.  b. Permasalahan dalam keterakilan partai politik  Perubahan sistem politik dari sistem otoriter (oeharto ke masa transisi sekarang" bisa kita lihat se)ara sederhana dengan adanya peningkatan #umlah parpol. Namun ironis" hal ini tidak  mengubah kondisi riil rakyat baah. Bisa dikatakan parpol telah gagal memenuhi kea#ibannya untuk menyerap dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Hal demikian ini menandakan kita berada dalam situasi demokrasi yang de!isit $demo)rati) de!i)it&. *enurut ()hugurensky $2889&" de!isit demokrasi tumbuh se#ak keper)ayaan publik terhadap  politisi dan institusi politik menurun" banyak partai dan akil rakyat $representati%e in demo)ra)y system& yang kehilangan hubungan dengan yang diakili $represent&. 7epresentasi pada akhirnya men#adi persoalan utama demokrasi yang sedang kita hadapi. (emakin tidak diakomodasinya persoalan representasi semakin besar masalah yang dihadapi demokrasi. Parpol sebagai salah satu institusi representasi telah se)ara sistematis diba#ak oleh ¬

elite dan men#adikannya tidak representati! terhadap kepentingan rakyat banyak. Partai memang penting" namun kita harus realistis dengan mengatakan baha parpol yang ada sekarang merupakan bagian dari masalah keterakilan. Dalam konteks ini" ide menyederhanakan #umlah parpol leat 7UU Parpol" untuk sementara  perlu dikritisi. +ita tidak perlu ter#ebak dalam romantisme masa lalu baha dengan #umlah  partai sedikit kondisi sosial-politik lebih stabil" yang pada kenyataannya korupti!. 'ang harus dilakukan #ustru sebaliknya. Perlu bagi para pengambil kebi#akan untuk membuka seluasluasnya partisipasi rakyat dalam berpolitik. Bukan malah menutup rapat-rapat. Para  pengambil kebi#akan diharapkan mampu melihat hal ini se)ara #enial" baha dengan menutup  pelan-pelan pintu partisipasi politik" maka demokrasi akan mati muda. Ini merupakan realita empirik yang ter#adi di masyarakat. (eyogianya" yang diperlukan untuk  mengatur sistem kepartaian adalah bagaimana men#amin representasi itu hadir dalam kehidupan parpol. Antara lain mengatur kea#iban relasi intensi! antara perakilan $representati%e& dengan yang diakili $represent&. Atau mendemokratiskan parpol dengan sema)am kon%ensi yang !air dimana orang di luar kepengurusan partai mempunyai kesempatan ikut bertanding. (elain itu" perlu #uga mengakomodasi se)ara nasional adanya  parpol lokal seperti di A)eh. Langkah ini penting untuk mengakomodasi kepentingankepentingan daerah yang tidak terserap oleh parpol nasional yang berpusat di 4akarta. (ehingga partai men#adi representasi nyata kepentingan masyarakat" tidak malah membelenggu dan mengisolasinya. ). Permasalahan dalam Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilu Pemilu sebagai sarana peru#udan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik se#auh mana telah melaksanakan !ungsi dan perannya serta pertanggung#aaban atas kiner#anya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. 7akyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik  mana yang dianggap paling diper)aya dan mampu melaksakanan aspirasinya. Partai politik  sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap F $lima& tahun oleh rakyat se)ara #u#ur  dan adil" sehingga eksistensi nya setiap F $lima& tahun diu#i melalui pemilu. Pemilu merupakan sarana yang paling adil untuk menentukan partai politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak melan#utkan tugasnya dalam rangka meu#udkan kese#ahteraan bagi rakyat. (e)ara alamiah akan ter#adi seleksi terhadap partai politik untuk dapat eksis baik  sebagai peserta pemilu maupun keberadaannya di parlemen. >leh karena itu" sebagai arena kompetisi yang adil" seharusnya pemilu hanya dapat diikuti oleh peserta yang dianggap kredible oleh rakyat" sehingga e!ekti%itas kompetisi tersebut dapat dipelihara. /erlalu banyak  konstentan yang ikut kompetisi" akan berpengaruh terhadap mutu kompetisi tersebut" apalagi  #ika standar kualitas kontestan tersebut sangat beragam. (e#auh mana pemilu sebagai arena kompetisi tersebut mampu menyeleksi partai politik   peserta pemilu se)ara e!ekti!" sangat tergantung dari" pertama" aturan main atau sistem kompetisinya dalam hal ini sistem pemilu yang diterapkan; kedua" #umlah dan in!ormasi obyekti! tentang kiner#a partai politik sebagai peserta pemilu; ketiga" tingkat kedeasaan rakyat yang memilih; keempat" kredibilits penyelenggara pemilunya dalam hal ini +PU. Dalam konteks #udul yang dibahas" penulis akan lebih mem!okuskan pada butir kedua" dikaitkan dengan se#auhmana sistem multi partai yang sudah men#adi pilihan kita tersebut" harus mampu men)iptakan akuntabilitas eksistensi partai politik dalam melaksanakan !ungsi dan perannya. (istem multi partai seperti apa dan bagaimana se)ara demokratis sistem itu dapat diu#udkanQ  Partai politik Dalam (istem *ulti Partai Perubahan UUD 19F telah menegaskan baha partai politik sebagai salah satu pilar  demokrasi memiliki !ungsi yang sangat penting dalam rangka membangun kehidupan politik 

nasional. Bahkan" partai politik sebagai ahana demokrasi tak bisa diabaikan eksistensinya" karena rekrutmen kepemimpinan dan anggota lembaga kenegaraan nasional dan lokal di  bidang eksekuti! dan legislati! hanya dapat dilakukan melalui partai politik. (e#auh mana mutu kelembagaan negara tersebut sangat tergantung dari proses rekrutmen kader yang nantinya akan diusulkan oleh partai politik sebagai )alon pemimpin dan anggota lembagalembaga negara tersebut. Pro!. *iriam Budiard#o1 menerangkan" !ungsi partai politik  sebagai0 $i& sarana komunikasi politik" $ii& sosialisasi politik $politi)al so)iali:ation&" $iii& sarana rekrutmen politik $politi)al re)ruitment&" dan $i%& pengatur kon!lik $)onli)t management&. (edangkan '%es *eny and Andre +napp2 menegaskan !ungsi parpol sebagai $i& mobilisasi dan integrasi" $ii& sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih $%oting patterns&" $iii& sarana rekrutmen politik" dan $i%& sarana elaborasi pilihan-pilihan kebi#akan. (e#ak dibukanya kebebasan untuk mendirikan partai politik dinegara ini pada tahun 1K"  partai politik tumbuh bagaikan #amur dimusim hu#an. (aat ini sudah terda!tar lebih dari dua ratusan partai politik. Animo pendirian partai politik yang besar menun#ukkan iklim demokrasi sudah ber#alan. Pilihan terhadap sistem multipartai dalam demokrasi di negara kita" merupakan hal yang sudah benar" tinggal bagaimana mengatur agar banyaknya partai  politik ini #ustru merupakan aset yang berharga untuk membangun demokrasi" bukan sebaliknya. Persoalannya" apakah semakin banyak partai politik akan lebih men#amin  berlangsungnya kehidupan demokrasi yang lebih baikQ 4aaban atas pertanyaan di atas adalah a)ana yang deras mengedepan di ranah kepolitikan nasional akhir-akhir ini dan dikemukakan oleh banyak kalangan menyangkut persoalan  penyederhanaan6pembatasan partai politik. *emin#am Editorial *edia Indonesia" 7abu G (eptember 288G dengan tegas menyebutkan" alasan paling mengemuka dari diskursus ini adalah e!ekti%itas dan e!isiensi dalam menyalurkan aspirasi politik. Baha tanpa harus melanggar konstitusi" sistem representasi politik harus dibuat sesederhana mungkin" see!isien mungkin" sehingga negara tidak perlu boros biaya untuk meadahi aspirasi politik rakyat dan demokrasi yang hendak diu#udkan tersebut tidak men#adi sesuatu yang )ounterprodu)ti%e. Dan rakyat pun tidak perlu dibuat pusing saat memilih partai politik karena #umlah mereka terlalu banyak. 5akta menun#ukkan baha dalam masa transisi politik" dimana tingkat kedeasaan berpolitik rakyat belum pada tara! ideal" maka semakin banyak partai politik  akan semakin menumbuhkan suasana poer struggling ditanah air. Persaingan yang terus menerus ter#adi diantara partai politik yang banyak tersebut" telah membentuk )itra baha  partai politik hanya memikirkan dirinya dalam perebutan kekuasaan. Di mata rakyat" potret  partai politik dalam perebutan kekuasaan sangat mengemuka" dibanding dengan perhatian  partai politik terhadap rakyat. (emakin banyak partai politik" maka potret perebutan kekuasaan ini akan semakin menon#ol. Di masa re!ormasi kebebasan berpartai kembali dibuka dan tiba-tiba #umlah partai politik  meningkat ta#am sesuai dengan tingkat keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat ma#emuk Indonesia. (istem multi partai ini tentu sangat menyulitkan bagi penerapan sistem  pemerintahan presidentil untuk beker#a e!ekti!. Hal itu" terbukti dalam pemerintahan yang terbentuk di masa re!ormasi" mulai dari pemerintahan B4. Habibie" pemerintahan Abdurrahman ahid" dan pemerintahan *egaati sampai ke pemerintahan (B' #iilid 1 maupun #ilid 2 deasa ini. +eperluan mengakomodasikan kepentingan banyak partai politik  untuk men#amin dukungan mayoritas di parlemen sangat menyulitkan e!ekti!itas  pemerintahan" termasuk pemerintahan (B'-Boediono yang ada sekarang. Partai politik di Indonesia pada umumnya belum terlalu mengakar kuat di dalam masyarakat. Adanya sing %otores menun#ukkan indikasi belum terlalu mengakarnya sebuah partai  politik di Indonesia. Para pemilih belum melekatkan dirinya terhadap suatu partai" mereka masih bisa berpindah-pindah suatu saat dari satu partai ke partai lain. Akan tetapi" menurut

 pendapat penulis" di Indonesia sudah ada partai yang )ukup mengakar di masyarakat 4ika partai-partai politik di Indonesia mengalami masalah dalam menghadapi persoalan demokratis" maka perlu dipikirkan tentang )ara-)ara untuk keluar dari keadaan yang merugikan demokrasi di Indonesia tersebut. (udah pasti baha tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan tidak sedikit. Namun" setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan hal ini. Pertama" perlu ada re!ormasi internal partai politik. Adalah salah #ika ada yang beranggapan  baha mana#emen partai politik adalah semata-mata urusan partai yang bersangkutan. +un)i eksistensi partai politik sesungguhnya berada legitimasi publik" sehingga akuntabilitas men#adi persyaratan yang penting untuk keberadaan sebuah partai politik. /ak mengherankan  #ika politik internal partai politik #uga men#adi urusan pemilih. Ada tiga u#ung tombak  re!ormasi internal partai politik0 $a& kemauan politik elite partai; $b& kesadaran anggota; dan $)& kesadaran publik $pemilih&. +emauan politik elite partai sangat penting untuk re!ormasi internal partai politik. us Dur" misalnya" memberikan )ontoh kemauan elite politik yang baik ketika memutuskan untuk  tunduk pada hasil %oting yang bertentangan dengan keinginannya tentang reposisi (ek#en P+B" (yai!ullah 'usu!" beberapa aktu yang lalu. (ikap tersebut" pada kasus ini" meruntuhkan mitos baha !igur partai yang dihormati harus selalu dipatuhi. +enyataan ini  #uga membuka pintu kesempatan untuk meningkatkan kesadaran anggota. 7untuhnya mitos tersebut dapat memperkuat kesadaran anggota atas hak-hak demokratisnya. +esadaran anggota untuk mengedepankan demokrasi internal penting karena akti%itas keseharian anggota dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi internal atau sebaliknya. /erakhir" adalah kesadaran publik $pemilih&. (ensiti%itas publik terhadap isu-isu demokrasi internal  partai #uga harus ditingkatkan. Publik $pemilih& harus memahami baha demokrasi internal adalah #uga merupakan isu politik yang harus di#ual oleh partai politik dalam pemilu. +esadaran publik dapat beru#ud dalam kritisisme di bilik suara. Publik dapat menolak untuk  memilih $kembali& partai yang tidak demokratis. +edua" pada saat yang bersamaan tekanan struktural untuk membatasi pilihan-pilihan elit  partai #uga harus diberlakukan. /antangannya adalah men)iptakan sebuah struktur yang membatasi" namun tidak menghilangkan kepentingan indi%idu untuk mengartikulasikan kepentingannya di dalam sebuah partai politik. Dari perspekti! yang demikian" tampaknya  perlu ada re%isi aturan perundangan untuk mendorong demokrasi internal partai politik . *eskipun aturan perundangan ini telah mengalami perbaikan yang )ukup memadai" masih  banyak ruang untuk perbaikan yang harus dilakukan. *isalnya" dalam UU Partai Politik  maupun UU Pemilu masih belum ada pasal yang mendorong partai politik untuk se)ara kongkrit bertindak se)ara demokratis terhadap anggota6pemilih-nya. Dengan demikian dapat dikatakan baha demokrasi internal parpol men#adi sangat penting karena dapat meningkatkan hubungan antara partai politik dengan grassroot se)ara kualitati!" dan akan meningkatkan peran partai politik di dalam demokrasi pada tingkat substansial.

BAB  PENU/UP +esimpulan *aka dapat kita simpulkan baha dinamika partai politik Indonesia memiliki ke)endrugan akan kekuasaan pada pemerintahan"kurang lagi mementingkan kebutuhan Negara ini sendiri"keendrungan ini lebih menitik beratkan pda penguasaan pemerintahan diberbagai sektor. Pada dasarnya partai politik merupakan sarana untuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginka hal yang lebh baik. Partai politik adalah merupakan salah satu sa#a dari bentuk pelembagaan sebagai u#ud

ekspresi ide-ide" pikiran-pikiran" pandangan" dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. +elemahan partai politik mekanisme internal yang men#amin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. *ekanisme keterbukaan partai melalui mana arga masyarakat di luar partai dapat ikut-serta  berpartisipasi dalam penentuan kebi#akan yang hendak diper#uangkan mela lui dan oleh partai  politik. Penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan  publik" serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan  penyelenggaraan Negara. Berkembangnya pers bebas yang semakin pro!esional dan mendidik. *edia pers adalah saluran komunikasi massa yang men#angkau sasaran yang sangat luas. +uatnya #aminan kebebasan berpikir dan berekspresi" serta kebebasan untuk   berkumpul dan beorganisasi se)ara damai.

DA5/A7 PU(/A+A +antapraira" rusadi. Dr. (istem Politik Indonesia" (uatu *odel Pengantar" (inar Baru. Algesindo" Bandung" 288G. *erriam" harles" (ystemati) Politi)s" Uni%ersity o! hi)ago Press" hi)ago"1F. http066.suarapembaruan.)om6Nes6288968686Editor6edi83.html Hasan" Helmi" Drs. *Pd. Buku A#ar (istem Politik Indonesia" Uni%ersitas Negeri Padang" Padang" 288F /A Legoo 5orum *asyarakat Peduli Parlemen Indonesia $5ormappi& http066.siah.)om6pendidikan6marketing-politik6masalah-pelembagaan-parpol.html