MAKALAH CIVIC EDUCATION Demokrasi; Teori dan Praktik
“
”
Di susun oleh: 1. Yeni Gustiarni 2. Abdul Rasul 3. Efri Ratna fitasari
Dosen Pembimbing: Dr. H. Sirajudin, M., M.Ag., M.H
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (STAIN) Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2011/2012
1
DEMOKRASI; TEORI DAN PRAKTIK
Makna dan Hakikat Demokrasi Kata demokrasi terkesan sangat akrab dan seakan sudah di mengerti begitu saja. Pengertian tentang demokrasi dapat di lihat dari tinjauan nahasa dan istilah. Secara etimologis “demokrasi”terdiri dari 2 kata berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat
dan “cratein” atau
“cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa di mana dalam system pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi barada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan ole rakyat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah : a. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institisional untuk mencapai keputusan politik di individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. b. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai system politik merupakan suatu sitem yang menunjukan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wkil-wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan kebebasan politik. polit ik. Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu system bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahn memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan baik dalam penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat mengandung 3 hal:
2
1. Pemerintah dari rakyat(government of the people) 2. Pemerintah oleh rakyat (government by people) 3. Pemerintah untuk rakyat (government for people) DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP
Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu demokrasi harus di upayakan. upayakan. Demokrasi dalam kerangka di atas atas berarti sebuah
proses
melaksanakan
nilai-nilai
civility
dalam
bernegara
dan
bermasyarakat. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis: 1. Pentingnya kesadaran akan pluralism 2. Musyawarah 3. Pertimbangan moral 4. Permufakatan yang jujur dan sehat 5. Pemenihan segi-segi ekonomi 6. Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai I’tikad baik masing-masing 7. Pandangan hidup demokratis harus di jadikan unsure yang menyatu dengan system pendidikan. SEJARAH DEMOKRASI
Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hokum di Yunani kuno dan di praktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke 6 SM-ke 4 M. demokrasi yang di praktekkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasarkan prosedur mayoritas.
3
Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Masyarakat abad pertengahan di cirikan oleh struktur masyarakat yang feudal, kehidupan spiritual di kuasai oleh Paus dan Pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya di tandai oleh Paus dan pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya di tandai oleh perbuatan kekuasaan kekuasaan di antara para bangasawan. Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demorasi di dunia barat adalah gerakan renaissance dan reformasi. Renaissance adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang-surut dari masa kemerdekaan kemerdekaan sampai saat ini. Perkembangan demokrasi di Indonesia: A. Demokrasi Pada Periode 1945-1959 Demokrasi pada masa ini di kenal dengan sebutan demokrasi perlementer. System parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di plokramirkan dan kemudian di perkuat dalam UUD 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. UUD 1950 menetapkan berlakunya sitem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala Negara konstitusional beserta mentri-mentrinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Factor-faktor semacam ini, di tambah dengan tidak mempunyai anggotaanggota partai-partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai consensus mengenai dasar Negara untuk UUD baru mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. B. Demokrasi Pada Periode 1959-1965 Cirri-ciri periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangannya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI 4
sebagai unsure social politik. Ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini (UUD memungkinkan seorang presiden untuk di pilih kembali) yang di tentukan oleh UUD. C. Demokrasi Pada Periode 1965-1998 Landasan formil dari periode ini dalah pancasila, UUD 1945 serta ketetapan MPRS. Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah di batalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap 5 tahun. Ketetapan MPRS No.XIX/1966 telah menentukan di tinjaunya kembali produk-produk legislative dari masa demokrasi terpimpin dan atas dasr itu UU No. 19/1964 telah dig anti dengan UU baru (No. 14/1970) yang menetapkan kembali asas “ kebebasan badanbadan- badan badan pengadilan”. D. Demokrasi Pada Periode 1998- sekarang Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada 4 faktor: 1. Komposisi elite politik 2. Desain institusi politik 3. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elite dan non elite 4. Peran civil society (masyrakat madani)
UNSUR-UNSUR PENEGAK DEMOKRASI
1. Negara Hukum Negara hokum mengandung pengertian bahwa Negara memberikan perlindungan hokum bagi warga Negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan HAM.
5
Konsep rechtsstaat mempunyai cirri-ciri 1. Adanya perlindungan terhadap HAM 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin perlindungan Ham. 2.Masyarakat Madani Masyarakat Madani di cirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif secara masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya pertisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang di lakukan oleh negra atau pemerintahan. 3.Infrastruktur Politik Infrastruktur Politik terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Partai politik adalah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya yang mempunyai orientasi, nilainilai dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijaknnya. kebijakan-kebijaknnya. PARAMETER TATANAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
1. Masalah
pembentukan
Negara.
Kita
percaya
bahwa
proses
pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, pemilihan umum, di percaya sebagai salah satu instrument penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahn yang baik. 2. Dasar kekuatan Negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan kekuasaan serta pertanggung jawabannyalangsung jawabannyalangsung kepada rakyat. 3. Kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara di jalankn sevara distributive untuk
menghindari
penumpukan
kekuasaan
dalam
satu 6
“tangan/wilayah”. Penyelenggaraan kekuasaan Negara sendiri haruslah di atur dalam suatau tata aturan yang membatasi dan sekaligus memberikan koridor dalam pelaksanaanya. pelaksanaanya. Amin rais menambahkan criteria lain sebagai parameter demokrasi: a. Adanya pertisipasi dalam pembuatan keputusan b. Distribusi pendapatan secara adil c. Kesempatan memperoleh pendidikan d. Ketersediaan dan keterbukaan informasi PEMILU DAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM SI STEM DEMOKRASI
1. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang di batasi oleh UU dan pemilihan umum bebas yag di selenggarakan dalam waktu yang ajeg. 2. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka di percaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum ang bersaing sebagai kendaraan menduduki kekuasaan. 3. Demokrasi social adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan social dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan kepercayaan politik 4. Demokrasi partatisipasi yang menekankan hubungan timbale balik antara penguasa dan yang di kuasai.
1
1
Azra,azyumardi, demokrasi,HAM dan masyarakat madani masyarakat madani,Jakarta hlm.107-145
7
DAFTAR PUSTAKA
Azra,azyumardi, demokrasi,HAM dan masyarakat madani ,Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidyatullah Jakarta,2000 J akarta,2000
8
