Contoh Program Kerja Tahunan

CONTOH PROGRAM KERJA TAHUNAN Rumah sakit

PENDAHULUAN Rumah sakit adalah semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan ti ndakan medik yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, maka rumah sakit harus melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan umum dan  pelayanan medik baik melalui akreditasi, sertifikasi, ataupun proses peningkatan mutu lainnya. Dalam perkembangannya rumah sakit telah berubah menjadi suatu institusi yang sangat kompleks sehingga memerlukan suatu manajemen yang baik. Dengan mengikuti standar akreditasi rumah sakit di Indonesia maka diharapkan rumah sakit akan dapat memberikan sebuah pelayanan yang baik, pelayanan pela yanan yang baik ini tidak akan terwujud apabila rumah sakit tidak memperhatikan fasilitas keamanan untuk pasien (patient safety), pengunjung, dan petugas (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat diartikan keseluruhan upaya dan kegiatan secara komprehensif dan integrative yang menyangkut struktur, proses, outcome secara objektif, sistematik dan berlanjut memantau dan menilai mutu dan kewajaran pelayanan terhadap pasien, menggunakan peluang untuk meningkatkan  pelayanan pasien, dan memecahkan masalah-masalah yang terungkapkan sehingga  pelayanan yang diberikan di rumah sakit berdaya guna dan berhasil guna. Mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu didukung oleh sumber daya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan medis, dan anggaran rumah sakit yang memadai. Berdasarkan Visi Rumah Sakit yaitu “Rumah Sakit Swasta yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta dan sekitarnya”, oleh karena itu diperlukan suatu  program kerja tahunan guna peningkatan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Sakit pada tahun 2009. II. TUJUAN 1. Tujuan Umum Terselenggaranya pelayanan rumah sakit secara optimal sesuai visi dan misi Rumah Sakit . 2. Tujuan Khusus a. Terselenggaranya pelayanan rumah sakit yang bermutu.  b. Tersedianya SDM yang profesional profesional dan berkualitas. c. Tersedianya sarana, prasarana, dan peralatan peralat an medis yang memadai. d. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk pegawai,  pasien, dan pengunjung rumah sakit. e. Terciptanya budaya keselamatan pasien rumah sakit. III. SASARAN 1. Terlaksananya program kerja tahun 2009 sebesar 80 %. 2. Tercapainya kepuasan pasien atas pelayanan rumah sakit sebesar 80 %.

IV. PROGRAM 1. Program optimalisasi pelayanan rumah sakit. a. Pelayanan rutin rawat jalan.  b. Pelayanan rutin rawat inap. c. Pelayanan rutin Radiologi. d. Pelayanan rutin Laboratorium. e. Pelayanan rutin Farmasi. f. Pelayanan OK. g. Pelayanan UGD. h. Pelayanan Fisioterapi. 2. Program pengendalian mutu pelayanan rumah sakit. a. Akreditasi Rumah Sakit  b. Survey kepuasan pasien. c. Pengumpulan Indikator Klinik. 3. Program pengembangan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit. a. Pembangunan Gedung.  b. Pengadaan prasarana dan peralatan. c. Pengadaan suku cadang peralatan non medis. d. Pemeliharaan sarana, prasarana, dan peralatan. 4. Program pengembangan sumber daya manusia. a. Program pendidikan formal berkelanjutan.  b. Program pelatihan keperawatan. c. Program pelatihan Rekam Medik. d. Program pelatihan Radiologi. e. Program pelatihan Laboratorium. f. Program pelatihan Farmasi. g. Program pelatihan K3 RS. h. Program pelatihan KPRS. i. Program refreshing dokter umum.  j. Program Orientasi Pegawai Baru. 5. Program keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. a. Program Disaster Plan.  b. Program Peningkatan Keamanan Pasien, Pasien, Pengunjung, dan Petugas rumah sakit. c. Program Pemeliharaan Kesehatan Pegawai. d. Program Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. e. Program Kesehatan Lingkungan Kerja. 6. Program keselamatan pasien rumah sakit. a. Program Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan KPRS.  b. Program Pencatatan KNC, KTD dan dan Sentinel di rumah sakit. c. Program Pelaporan KNC, KTD, dan Sentinel di rumah sakit. d. Program Penunjukan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) V. SUMBER DANA

IV. PROGRAM 1. Program optimalisasi pelayanan rumah sakit. a. Pelayanan rutin rawat jalan.  b. Pelayanan rutin rawat inap. c. Pelayanan rutin Radiologi. d. Pelayanan rutin Laboratorium. e. Pelayanan rutin Farmasi. f. Pelayanan OK. g. Pelayanan UGD. h. Pelayanan Fisioterapi. 2. Program pengendalian mutu pelayanan rumah sakit. a. Akreditasi Rumah Sakit  b. Survey kepuasan pasien. c. Pengumpulan Indikator Klinik. 3. Program pengembangan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit. a. Pembangunan Gedung.  b. Pengadaan prasarana dan peralatan. c. Pengadaan suku cadang peralatan non medis. d. Pemeliharaan sarana, prasarana, dan peralatan. 4. Program pengembangan sumber daya manusia. a. Program pendidikan formal berkelanjutan.  b. Program pelatihan keperawatan. c. Program pelatihan Rekam Medik. d. Program pelatihan Radiologi. e. Program pelatihan Laboratorium. f. Program pelatihan Farmasi. g. Program pelatihan K3 RS. h. Program pelatihan KPRS. i. Program refreshing dokter umum.  j. Program Orientasi Pegawai Baru. 5. Program keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. a. Program Disaster Plan.  b. Program Peningkatan Keamanan Pasien, Pasien, Pengunjung, dan Petugas rumah sakit. c. Program Pemeliharaan Kesehatan Pegawai. d. Program Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. e. Program Kesehatan Lingkungan Kerja. 6. Program keselamatan pasien rumah sakit. a. Program Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan KPRS.  b. Program Pencatatan KNC, KTD dan dan Sentinel di rumah sakit. c. Program Pelaporan KNC, KTD, dan Sentinel di rumah sakit. d. Program Penunjukan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) V. SUMBER DANA

Sumber dana penyelenggaraan program kerja tahun t ahun 2009 adalah anggaran Rumah Sakit tahun 2009

Jakarta, Januari 2009 Disetujui Oleh : Direktur RS. Dr...........................

RENCANA KERJA TAHUNAN UNIT PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

I.

Latar Belakang Di masa yang lampau sistem kesehatan lebih banyak berorientasi pada penyakit, yaitu hanya menunggu sampai ada yang sakit, barulah kemudian yang bersangkutan diberi pengobatan. Dalam keadaan yang memerlukan, si sakit dirawat di rumah sakit. Sesudah sembuh dipulangkan, ditimpa oleh penyakit yang sama sehingga yang bersangkutan dirawat kembali di rumah sakit. Demikianlah siklus ini berlangsung terus hingga disadari bahwa sebenarnya untuk memelihara kesehatan masyarakat diperlukan suatu rangkaian usaha yang lebih luas, di mana perawatan dan pengobatan di rumah sakit hanyalah salah satu bagian kecil dari rangkaian usaha tersebut. Efektivitas suatu pengobatan, selain dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan yang ada serta sikap dan ketrampilan para pelaksananya, juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sikap, pola hidup pasien dan keluarganya. Selain itu, tergantung  juga pada kerja sama yang positif antara petugas kesehatan dengan pasien dan keluarganya. Jika pasien dan keluarganya memiliki pengetahuan tentang cara-cara penyembuhan dan pencegahan penyakit, serta keluarga pasien mampu dan mau berpartisipasi secara positif, maka hal ini akan membantu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit (PKRS) berusaha mengembangkan pengertian pasien, keluarga, dan pengunjung rumah sakit tentang penyakit dan pencegahannya. Selain itu, Promosi Kesehatan di Rumah Sakit juga berusaha mengunggah kesadaran dan minat pasien, keluarga, dan pengunjung rumah sakit untuk berperan secara positif dalam usaha penyembuhan dan pencegahan penyakit. Oleh karena itu, Promosi Kesehatan di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisah dari program pelayanan kesehatan di rumah sakit.

II.

Dasar Hukum 1. Undang  – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang  – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 574/Men.Kes /SK/XI/2000 tentang Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 131 / MENKES / SK / II / 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45 / 16 / 427.65 / 2014 tentang Pembentukan Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang

III.

Visi, Misi, dan Motto

a. Visi Menjadikan masyarakat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang mampu memelihara dan meningkatkan kesadarannya sehingga mereka dapat hidup sehat, produktif, bahagia dan sejahtera

b. Misi 1.

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang di bidang promosi kesehatan

2. Memberdayakan masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 3. Mewujudkan SDM PKRS yang memiliki kompetensi unggul

c. Motto Motto dari Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang adalah : “Sehat dan Bahagia Bersama PKRS” 

IV.

Tujuan Tujuan dari Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang adalah :

1. Untuk Pasien

a.

Meningkatkan pengertian dan sikap pasien tentang penyakitnya sehingga berkeinginan untuk mempercepat pemulihan serta berupaya agar penyakitnya tidak kambuh lagi dengan cara konseling kepada pasien.

b.

Mengembangkan pengertian dan sikap pasien tentang pemanfaatan fasilitas kesehatan

2. Untuk Keluarga Pasien a. Memberi penjelasan kepada keluarga pasien tentang pasien dan penyakitnya yang bersifat mendukung baik secara moril maupun materiil kepada pasien dalam upaya penyembuhan penyakitnya dengan metode bina suasana / konseling agar keluarga pasien lebih leluasa untuk menyampaikan keluhan / masalah mereka b. Membantu upaya pencegahan agar keluarga yang lain tidak tertular penyakit yang sama.

3. Untuk Masyarakat Lingkungan RS Mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta bersifat mendukung upaya pencegahan penyakit menular 

4. Untuk Petugas RS (dapat dilakukan dengan metode promosi kesehatan berupa advokasi)

a. Mencegah terjadinya komplikasi b. Menurunkan angka infeksi nosokomial

V.

Rencana Kegiatan Untuk

mengembangkan Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit di

Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, telah disusun beberapa rencana kegiatan yang dilakukan dengan strategi promosi kesehatan berupa pemberdayaan, bina suasana, advokasi, dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Adapun rencana kegiatan Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Umum Dearah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang diantaranya adalah : No .

Uraian Membuat Rencana Kegiatan

Bulan 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Ket

No

.

Uraian Tahunan Unit PKRS Melaksanakan advokasi / koordinasi kepada petugas Mengidentifikasi kebutuhan PKRS di instalasi sasaran kegiatan dengan cara observasi lingkungan dan koordinasi dengan Kepala Ruang / Poli / Instalasi  Analisa data Mengembangkan strategi PKRS Mengembangkan media PKRS Website PKRS Leaflet Radio Medis Poster / Banner  Melaksanakan uji coba media PKRS Melaksanakan upaya perubahan perilaku masyarakat RS melalui : - Pemberdayaan Bina Suasana  Advokasi Kemitraan Mengevaluasi proses dan hasil media PKRS Melaksanakan kampanye PHBS terkait dengan : Hari TBC Hari Diabetes Mellitus Hari Demam Berdarah Hari Imunisasi Hari Lansia Hari Tanpa Tembakau Hari Anti Narkoba Hari Anak Hari ASI Hari Cuci Tangan Pakai Sabun

Bulan 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Ket

No

Uraian

Bulan 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Ket

Hari Kesehatan Nasioanal Hari Paru Hari AIDS/HIV Hari Kusta .

Mengembangkan pedoman PKRS

. .

Membuat makalah kesehatan Mengikuti seminar / lokakarya PKRS Evaluasi Kegiatan Membuat laporan PKRS

. . VI.

Evaluasi Kegiatan Evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan di Unit Promosi Kesehatan Masyarakat diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu bulan Mei, Agustus, dan Nopember oleh Kasubag Tata Usaha. Adapun hal yang dievaluasi adalah output / capaian kegiatan di tiap bulannya apakah sudah memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Mengetahui Kasubag Tata Usaha RSUD Dr. Haryoto Lumajang Lumajang

AGUS WAHYUDI, SKM Penata Penata Muda NIP. 19780813 200501 1008

Koordinator Unit PKRS RSUD Dr. Haryoto

VITARINI KARTIKADEWI, SKM

NIP. 19850428 201001 2 031

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUNAN RSU SIGAP SENTOSA JAKARTA TAHUN 2011 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyar akat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan  berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta  pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu,  bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upa ya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan ( RPJPK) 20052025 dalam tahapan ke – 2 (2010 – 2014), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya  berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, maka upaya  pemerintah melalui revisi Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 30 menyebutkan perlunya diupayakan adanya fasilitas pelayanan kesehatan, baik  perseorangan atau masyarakat, yang dalam pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh  pemerintah untuk memastikan pelaksanaan fasilitas kesehatan yang ada tersebut mampu menjamin akses yang luas terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terkait dengan upaya pengaturan dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan kesehatan, maka pemerintah menetapkan revisi Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit sebagai dasar acuan standar pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengelola rumas sakit, baik umum atau swasta. Terdapat perubahan paradigma pelayanan kesehatan menurut Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 dengan menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan No 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit,  bahwa pelayanan kesehatan tidak semata-mata berorientasi kepada kemudahan pencapaian akses pelayanan kesehatan secara luas bagi masyarakat, namun bagaimana membentuk suatu sistem pelayanan kesehatan secara bermutu dan mampu memberikan jaminan keselamatan  pasien yang lebih baik bagi setiap pasien yang menjalani proses medikasi di rumah sakit. Perubahan paradigma tersebut secara tidak langsung berimplikasi kepada perubahan kinerja

 pelayanan kesehatan oleh RSU Sigap Sentosa Jakarta secara umum dengan mengacu kepada  perundang-undangan tersebut di atas sehingga kemudian dianggap penting kiranya untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja pelayanan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan RSU Sigap Sentosa Jakarta tahun 2007-2012. Renstra RSU Sigap Sentosa Jakarta merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan lan gsung oleh RSU Sigap Sentosa Jakarta secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan instansi  pemerintah dan / swasta untuk kurun waktu tahun 2007-2012. Di dalamnya menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Serta menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pela yanan yang diberikan pada masyarakat di bidang kesehatan yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja RSU Sigap Sentosa Jakarta (LAK RSU SS Jakarta) setiap akhir tahun. Renstra Rumah Sakit Umum Sigap Sentosa Jakarta Tahun 2007-2012 ini didasarkan pada  perubahan struktur organisasi RSU Sigap Sentosa Jakarta yang memberikan penekanan pada  pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan Standar Pengelolaan, baik berbasis Akreditasi oleh KARS. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan berbasis kinerja dengan kendali mutu dan kendali  biaya harus selalu dilakukan dan terjaga kesinambungannya. Setiap pegawai harus meningkatkan kinerja dengan memiliki etos kerja 5 (lima) R (Resik, Rapih, Rajin, Rawat dan Resik) dan harus bersikap & prilaku (Sigap, Melayani, Antusias, Ramah dan Teliti) yang harus dilaksanakan dari mulai saat ini, dari yang paling kecil semaksimal mungkin sesuai kemampuan sebagai filosofinya, menuju (Keteraturan, Kebersihan, Keakuratan dan Brand Image) sebagai kunci pencapaian perbaikan mutu pelayanan yang tengah dilaksanakan saat ini.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN EVALUASI Maksud dilaksanakannya evaluasi kinerja program Rencana Kerja Tahunan RSU Sigap Sentosa Jakarta Tahun 2011 secara umum adalah untuk mengetahui konsistensi antara visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemilik dan pengelola rumah sakit dengan program kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di rumah sakit sehingga menghasilkan informasi  pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program yang telah dirancang dan dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan rumah sa kit, baik jangka  pendek maupun jangka panjang, dimasa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa maksud dalam penyusunan pedoman “Rencana Kerja Tahunan” RSU Sigap Sentosa Jakarta Tahunan 2011 adalah sebagai acuan kebijakan  pelaksanaan rangkaian kerja bagi stakeholders, utamanya pemilik dan pengelola rumah sakit dalam menyusun skala prioritas rencana kerja secara efektif dan efisien serta proporsional dengan pengelolaan pengganggaran dan belanja rumah sakit untuk mewujudkan renstra 5 (lima) tahunan dan pencapaian visi dan misi rumah sakit dengan optimal. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah : a. Tujuan Umum - Mempersiapkan model dan skala prioritas rencana kerja tahunan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masing-masing unit pelayanan. - Mempersiapkan ketersediaan tenaga pelaksana dan anggaran untuk melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja yang telah ditetapkan. - Memonitoring kegiatan kerja rumah sakit dalam pencapaian visi dan misi rumah sakit. - Melaksanakan kebijakan organisasi dan korporasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

 b. Tujuan Khusus - Melakukan analisa/mapping terhadap kekuatan dan kekurangan korporasi/rumah sakit dalam penatalaksanaan kegiatan pelayanan perumahsakitan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan perundang-undangan yang berlaku. - Kendali mutu terhadap efektifitas pengelolaan pela yanan kesehatan dan perumahsakitan  bagi pengelola rumah sakit. - Kendali mutu terhadap kinerja rumah sakit dan pela yanan medis di rumah sakit.

1.3. Target dan Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam evaluasi laporan tahunan pelaksanaan program kerja tahunan RSU Sigap Sentosa Jakarta Tahun 2011 ini adalah mengacu kepada pelaksanaan Pedoman Rencana Kerja RSU Sigap Sentosa Tahun 2011 ini adalah tercapainya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dengan melibatkan interaksi langsung antara pemilik, pengelola dan pelaksana/pelaku kesehatan di rumah sakit bersama dengan pasien melalui nilai-nilai komitmen dan integritas yang tinggi terhadap etika rumah sakit dan profesi medik untuk mencapai visi, misi dan motto yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan target yang ingin dicapai dalam penatalaksanaan Pedoman Rencana Kerja Tahun 2011 ini adalah : a. Tercapainya sosialisasi rencana kerja tahun 2011 ini bagi 80% pelaku stakeholders di RSU Sigap Sentosa Jakarta;  b. Tercapainya pemahaman setiap stakeholders, utamanya pemegang kebijakan di setiap  pelayanan secara nyata untuk mampu membuat dan melaksanakan manajemen pelayanan  berdasarkan Pedoman Rencana Kerja Tahunan RSU Sigap Sentosa Tahun 2011. Target dalam penatalaksanaan manajemen pengelolaan bagi masing-masing unit pela yanan adalah sekurang-kurangnya 75% program tercapai dari yang telah direncanakan. c. Terjadi evaluasi secara menyeluruh terhadap standar kerja dan standar pelayanan melalui evaluasi mutu secara komprehensif untuk mengukur keberhasilan masing-masing kegiatan  pokok di setiap pelayanan di rumah sakit. d. Terdapat peningkatan angka kepuasan pasien terhadap kinerja pelayanan rumah sakit setiap periode sampai dengan 90% konsumen puas terhadap pelayanan rumah sakit. e. Terdapat peningkatan angka kepuasan karyawan terhadap kinerja manajemen dalam  pengelolaan kebijakan dan pelayanan secara baik dan optimal dengan memperhatikan  prinsip-prinsip penghargaan, keadilan, kesejahteraan dan obyektifitas penilaian kinerja karyawan disetiap periode sampai dengan 90% karyawan puas dengan kinerja manajemen. f. Tercapainya penyelenggaraan survey akreditasi 5 pelayanan dasar rumah sakit di akhir tahun 2011 atau maksimal di awal tahun 2012. BAB II MONITORING DAN PELAPORAN KEGIATAN EVALUASI 2.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Skedul pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana terlampir dalam Tabel 01 dibawah ini. a. Waktu Pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama Januari s/d Desember 2011  b. Tempat Pelaksanaan. Tempat pelaksanaan kegiatan bersifat in-house dan eks-house disesuaikan dengan materi kegiatan dan tatalaksana kegiatan dilapangan sebagaimana terlampir. c. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan. Metodologi dalam pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing pelayanan adalah melalui

aplikasi langsung dilapangan dengan berinteraksi kepada masyarakat, transfer informasi anta r  personal di lintas unit pelayanan, transfer informasi antar stakeholders rumah sakit serta melalui pengembangan pengetahuan dan kompetensi dengan program pendidikan dan  pelatihan berkelanjutan bagi setiap personel rumah sakit. 2.2. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan a. Pelaksanaan 1. Jika bersifat pengelolaan dan pengembangan SDM maka dilakukan dengan koordinasi  bagian Kesekretariatan dan Diklat untuk kegiatan in-house dan atau ekshouse. 2. Jika berkenaan dengan Pengembangan Infrastruktur, maka dilakukan upaya koordinasi dengan Direktur dan Dewan Pelaksana untuk perincian pelaksanaan dan konsultais pekerjaan 3. Setiap masing-masing unit kerja pelayanan membuat rincian program kerja dan pelaporan  pelaksanaan kerja secara berkala, mengacu kepada uraian tugas dimasing-masing struktur organisasi rumah sakit di RSU Sigap Sentosa Jakarta.  b. Monitoring dan Rapat Koordinasi 1. Rapat koordinasi internal pelayanan/unit kerja terkait untuk sosialisasi kebijakan, standar  prosedur, dan pencapaian kinerja pelayanan di unit bersangkutan. Rapat koordinasi internal  pelayanan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan untuk observasi mutu kinerja dan pelayanan yang telah dicapai. 2. Rapat koordinasi antar lintas pelayanan/unit kerja dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) s/d 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan untuk komunikasi pelaksanaan kinerja yang membutuhkan konsolidasi dengan unit kerja lainnya. 3. Setiap bulan masing-masing penanggung jawab pela yanan melakukan monitoring sensus harian dan pencapaian kinerja pelayanan. c. Pencatatan dan Pelaporan 1. Pelaporan berkala dibuat oleh masing-masing penanggung jawab pelayanan/panitia sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, termasuk didalamnya pembuatan kebijakan dan sosialisasi kebijakan masing-masing unit pelayanan untuk dilaporan pada saat rapat koordinasi antar lintas unit kerja/pelayanan. 2. Laporan tahunan pencapaian kinerja masing-masing unit pelayanan dilakukan oleh  penanggung jawab pelayanan untuk dilaporkan kepada Direktur dan Dewan Pelaksana dalam Laporan Tahunan Rumah Sakit.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 3.1. Monitoring Pelaksanaan Program. a. Monitoring Bagian Administrasi dan Manajemen. Target : 1. Mewujudkan RSU Sigap Sentosa Jakarta Yang Islami 2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas 3. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Yang Efektif dan Efisien 4. Mengutamakan Keselamatan Pasien dengan Layanan Prima Pencapaian : 1. Ditetapkannya pedoman dan kebijakan pola ketenagaan RSU Sigap Sentosa Jakarta tahun 2011 sebagai daftar elemen penting dalam penyusunan standar kompetensi pendidikan dan  profesi, pengelolaan kuantitas SDM dalam masing-masing pelayanan dan tata cara  pengelolaan SDM dalam pelayanan administrasi dan manajemen sehari-hari.

2. Program orientasi pegawai dilaksanakan secara periodik seti ap tahun berkoordinasi dengan  panitia kredensial pegawai baru RSU Sigap Sentosa Jakarta. 3. Pengelolaan program pelayanan islami rumah sakit dengan penanggung jawab bagian Binroh terutama untuk mewujudkan citra pelayanan islam di RSU Sigap Sentosa Jakarta, yaitu melalui serangkaian kegiatan visitasi do’a kepada pasien, bimbingan rohani dan kegiatan PHBI (peringatan hari besar islam) lainnya di Kab. Jakarta. 4. Program diklat merupakan tindak lanjut dari program diklat tahun 2009-2010 dengan menitik bertakan kepada kebutuhan pencapaian kompetensi SDM seturut self assesment akreditasi dalam jangka pendek dan jangka panjang adalah terpenuhinya standardisasi kompetensi berbasis peraturan tenaga kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Ditahun 2011 terjadi perubahan Pedoman dan SOP diklat tahun 2011 terutama berkaitan dengan pengelolaan praktek klinik dan magang atas permintaan dinas (rumah sakit). 5. Pengembangan sistem informasi rumah sakit, dengan berkoordinasi bersama dengan  bagian SIRS dan Unit Pelayanan terkait lainnya, yaitu menciptakan elemen bagan alur  pelayanan di RSU Sigap Sentosa Jakarta secara terstruktur dan efisien, terutama menciptakan sistem informasi pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum melalui media elektronik dan pengadaan bagian pelayanan informasi rumah sakit selama 24 jam. 6. Pembentukan panitia mutu keselamatan pasien dan kebijakan pengelolaan IKPRS di tahun 2009 menjadi tolak ukur pelaksanaan program diklat keselamatan pasien setiap tahun sampai dengan tahun 2011 ini. 7. Program diklat KPRS ditahun 2011 menitik beratkan pada kesadaran pelaporan dan  pencatatan setiap orang yang menemukan kasus KPRS dan melakukan koordinasi bersama dengan penanggung jawab pelayanan dalam pelaporan IKPRS. 8. Ditahun 2011 juga telah disepakati untuk mengganti program Under Under Dos menjadi Under Windows dengan bekerjasama dengan konsultan programmer untuk dilaksanakan inventarisasi peralatan dan perlengkapan yang ada sehingga diharapkan di tahun 2012 telah terpakai dengan baik. Ketidaktercapaian : 1. Pelaksanaan peraturan karyawan di tahun 2011 belum berjalan secara optimal dan masih  bersifat parsial, dimana di tahun 2011, pengelolaan kebijakan pemberhentian karyawan hanya sebatas kepada setiap pegawai yang terbukti bekerja lebih dari 1 pekerjaan diluar RSU Sigap Sentosa Jakarta, namun pelanggaran etik profesi dan rumah sakit belum menjadi  pertimbangan. 2. Penilaian kerja sebagai daftar elemen kinerja karyawan juga belum berjalan secara optimal sehingga program promosi dan atau kebijakan reward atau punishment kepada pegawai masih bersifat substansial dan subyektif dan hal ini berpotensi menimbulkan konflik internal di rumah sakit secara berkepanjangan. 3. Fungsi humas dan binroh sampai dengan tahun 2011 belum berjalan optimal dan ini  berpotensi menimbulkan kerugiaan dalam pencitraan dan pemasaran produk layanan RSU Sigap Sentosa Jakarta dimasa yang akan datang dengan tetap statis. Evaluasi dan Kesimpulan : Dari Bab 2 dalam Tabel 01 tersebut diatas maka secara garis besar pelaksanaan pencapaian visi dan misi dibidang administrasi dan manajemen ditahun 2011 telah terlaksana dengan  baik 90% dari daftar pencapaian elemen penilaian yang ada dengan permasalahan mendasar adalah belum optimalnya pengelolaan fungsi humas dan pemasaran rumah sakit sampai dengan tahun 2010 dal am memberikan “brand name” RSU Sigap Sentosa Jakarta kepada masyarakat untuk peningkatan eksistensi RSU Sigap Sentosa Jakarta kepada masyarakat. b. Monitoring Bidang Pelayanan Medis. Target : 1. Mewujudkan Sarana-prasana yang terpadu.

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas 3. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Yang Efektif dan Efisien 4. Mengutamakan Keselamatan Pasien dengan Layanan Prima Pencapaian : 1. Intensifikasi IGD menjadi pelayanan mandiri dan terpusat sebagai pela yanan IGD terpisah dari poli umum dan spesialis menjadikan pelayanan IGD lebih berfokus kepada pelayanan kegawat daruratan bagi pasien dengan standardisasi pengelolaan triase secara optimal selama 24 jam sesuai dengan kebijakan direktur RSU Sigap Sentosa Jakarta. 2. Begitu juga sebaliknya, pengadaan unit IGD secara terpisah memberikan diversifi kasi  pelayanan rawat jalan menjadi lebih baik dan beragam dari 1 ruang poli menjadi 3 di tahun 2011 sehingga memberikan pelayanan umum dan sub spesialistik secara terpisah. 3. Pemisahan tersebut juga berimplikasi kepada evaluasi ulang struktur organisasi IGD RSU Sigap Sentosa Jakarta dan pola ketenagaan yang ada. 4. Pelatihan komunikasi efektif bagi petugas medis disetiap pela yanan IGD dan Poli Rawat Jalan untuk memberikan keramahan dan kemudahan transfer komunikasi dokter dan pasien dalam pelaksanaan pelayanan bersangkutan. 5. Pendidikan dan pelatihan bagi staff medis rumah sakit di tahun 2011 tetap digalakkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 6. Pengelolaan sistem rambu dan penanda IGD telah dilakukan meskipun baru sebatas inhouse dan beberap dilakukan pemeliharaan sistem penanda di luar RSU Sigap Sentosa yang sebelumnya telah/pernah ada. 7. Program pelayanan mutu IGD dan pelayanan medis lainnya telah dilakukan dan diobservasi secara berkala di tahun 2010 dengan berkoordinasi kepada Panitia Peningkatan Mutu Rumah Sakit. 8. Penyediaan dokter organik poli umum dan IGD sebagai DPJP IGD dan Poli umum sudah diberikan oleh RSU Sigap Sentosa Jakarta di tahun 2011. 9. Ketersediaan ambulance gawat darurat juga telah disetujui pengadaan dan kerjasamanya sehingga direncanakan di awal tahun 2012 sudah s iap beroperasi untuk menuju peningkatan klasifikasi IGD menjadi IGD serta bekerjasama dengan unit 118 dan kepolisian dalam  program penanganan kecelakaan laka lantas. Ketidaktercapaian : 1. Peningkatan stratafikasi IGD menjadi IGD di tahun 2011 juga belum dapat dilakukan mengingat sekalipun telah dilakukan visitasi oleh Dinkes Kab. Jakarta tentang kelayakan IGD RSU Sigap Sentosa Jakarta menjadi IGD sesuai standar dengan penambahan ambulance gawat darurat yang ada. 3. Belum optimalnya sistem penanda/informasi keberadaan rumah sakit dan IGD khususnya di luar RSU Sigap Sentosa Jakarta di tahun 2011 juga berpotensi untuk menurunkan jumlah kunjungan pasien di tahun-tahun berikutnya karena sistem penanda itu sendiri juga merupakan bagian dari sistem pemasaran rumah sakit. 4. Pengadaan poli gigi sebagai pelayanan dasar rumah sakit di tahun 2011 belum dapat dilakukan karena keterbatasan ruangan yang ada di RSU Sigap Sentosa Jakarta. 5. Ketidaktersediaan dokter organik sebagai DPJP pelayanan spesialistik menjadikan jadwal  pelayanan spesialistik menjadi terganggu karena mengandalkan kesediaan praktek dokter mitra. Evaluasi dan Kesimpulan : Dari Bab 2 dalam Tabel 01 tersebut diatas maka secara garis besar pelaksanaan pencapaian visi dan misi dibidang pelayanan medis ditahun 2011 telah terlaksana dengan baik 90 % dari daftar pencapaian elemen penilaian yang ada dengan permasalahan mendasar adalah belum optimalnya pengorganisasi pelayanan medis rumah sakit seturut dengan standar pelayanan dan organisasi rumah sakit serta klasifikasi rumah sakit sesuai dengan Permenkes RI Nomor :

340/MENKES/PER/2010 dan pemenuhan dokter organik dimasing-masing DPJP pelayanan medis spesialistik rumah sakit. Fungsi pemasaran juga tidak mendukung peningkatan jumlah kunjungan pasie di poli rawat jalan sehingga diharapkan di tahun 2012 akan terdapat restrukturisasi ketenagaan humas dan informasi yang aktif dalam memas arkan poli rawat  jalan, baik melalui korporasi dan atau personal. c. Monitoring Bidang Penunjang Medis. Target : 1. Mewujudkan Sarana-prasana yang terpadu. 2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas 3. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Yang Efektif dan Efisien 4. Mengutamakan Keselamatan Pasien dengan Layanan Prima Pencapaian : 1. Pemisahan rekam medis dari IGD baru dapat dilakukan sebagian dalam bentuk fisik di tahun 2011 dengan menunggu penataan dari integrasi unit kasir dengan ist. Farmasi namun dalam pelaksanaan belum dilakukan pemindahan fungsi pela yanan sampai dengan  penyelesaian pekerjaan benar-benar selesai. Wacana pemindahan gudang aktif dan inaktif  berdekatan telah disepakati untuk diposisikan dengan merevitalisasi unit bangsal kelas “melati” RIU ke bangunan baru di tahun 2012. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan masing-masing pelayanan penunjang medis seperti: rekam medik, laborat, inst. Farmasi, radiologi dan lain-lain telah dilaksanakan secara berkala setiap tahun di tahun 2011 berkoordinasi dengan Paniti Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. 3. Pendidikan dan pelatihan bagi petugas penunjang medis dimasing-masing pelayanan tetap dijalankan secara berkala sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan profesi masing-masing  pelayanan penunjang medis. 4. Perhitungan pola ketenagaan di masing-masing pelayanan penunjang medis telah dilakukan dan diperlukan segera penyesuaian jumlah kebutuhan tenaga untuk minimalisir  peningkatan beban kerja yang berpotensi menimbulkan konflik internal rumah sakit, kecuali standardisasi kompetensi pendidikan D-3 rekam medis dan D-3 Radiografer yang masih minim dan kurang sesuai. 5. Revitalisasi peralatan USG dari USG 2D sebelumnya menjadi USG 4D di tahun 2011 sebagai daya jual pelayanan penunjang medik telah dilakukan namun fungsi pemasaran alat itu sendiri oleh dokter operator belum dilakukan secara maksimal. 6. Perbaikan alur jalan menuju kamar operasi yang sebelumnya berbentuk anak tangga menjadi RAM untuk kemudahan aksesibilitas. Ketidak tercapaian : 1. Pengelolaan sistem informasi rekam medik secara elektronik belum dapat dilakukan ditahun 2011 karena keterbatasan SDM dan sistem jaringan komputerisasi berbasis Under DOS uang kurang relevan. 2. Pengelolaan formularium rumah sakit juga belum berjalan secara optimal dikarenakan masih terkendala pada fungsi perencanaan dan perbekalan farmasi yang terpusat di logistik  padahal tidak sesuai dengan uraian tugas dan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan  perundang-undangan yang ada sehingga di tahun 2011 banyak sekali obat beredar diluar formularium tahun 2010 sebelumnya sehingga perlu segera untuk dibenahi. 3. Komposisi tenaga kesehatan bidang perekam medis dan radiografer yang masih jauh dari harapan dan penilaian self assestmen akreditasi dan jumlah jam kerja pelayanan sesuai kebijakan direktur RSU Sigap Sentosa Jakarta. 4. Tidak tersedianya dokter organik untuk DPJP pelayanan laboratorium dan radiologi dalam  pertanggungjawaban mutu pelayanan laboratorium dan radiologi tersebut di atas. 5. Pelatihan plebetomi dan radiografer di tahun 2011 belum dapat dilaksanakan dikarenakan

tidak adanya penawaran diklat dari institusi terpercaya yang berweang mengelola kedua jenis  pelatihan tersebut diatas selama kurun waktu 2011. 6. Perbaikan ruang radiologi dan peralatan radiologi telah dilakukan namun belum mampu meningkatkan standar pelayanan karena umur mesin foto rontgen yang uzur sehingga kalibrasi tidak berjalan optimal dan ruang radiologi yang perlu ditata kembali dengan sertifikasi Bappetan. 7. Jumlah tenaga organik anesthesi belum tersedia secara optimal (hanya 1 orang tenaga) dan lainnya mitra sehingga tidak sesuai dengan pelayanan kamar operasi selama 24 jam dan sekaligus penyediaan dokter organik anesthesi masih bersifat dokter mitra. 8. Tata ruang kamar operasi dan alur pelayanan kamar operasi masih rentan dengan kontaminasi INOS dikarenakan belum tertata sesuai dengan standar sehingga diperlukan  penataan ulang di tahun-tahun berikutnya. 9. Diperlukan revitalisasi/perbaruan instrumen sarana-prasarana kamar operasi ayng lebih memadai dengan penambahan kapasitas kamar operasi sesuai dengan standar pelayanan kamar operasi. 10. Kurangnya tenaga radiografer dan tenaga supervisor gizi/ahli gizi selama tahun 2011 sehingga pelayanan yang ada tidak berjalan secara optimal 11. Belum dimilikinya fasilitas rahabilitasi medis sebagai bagian vital dalam pelayanan bedah di RSU Sigap Sentosa Jakarta sampai dengan tahun 2011. Evaluasi dan Kesimpulan : Dari Bab 2 dalam Tabel 01 tersebut diatas maka secara garis besar pelaksanaan pencapaian visi dan misi dibidang pelayanan penunjang medis ditahun 2011 telah terlaksana dengan baik 70 % dari daftar pencapaian elemen penilaian yang ada dalam program kerja tahunan dan renstra RSU Sigap Sentosa Jakarta 2007-2012 dengan permasalahan mendasar adalah : 1. Belum optimalnya pengelolaan kuantitas dan standardisasi kompetensi SDM sesuai dengan  pedoman pola ketenagaan yang ada dan pemenuhan dokter organik dimasing-masing DPJP  pelayanan penunjang medis rumah sakit. 2. Perlunya revitalisasi ruang pelayanan dan instrumen peralatan penunjang medis sesuai dengan standar sertifikasi nasional dan standar pelayanan minimal rumah sakit dimasa yang akan datang. 3. Seperti halnya dengan pemasaran pelayanan medik di poli rawat jalan, maka se gera  perlengkapan peralatan penunjang medis juga akan tetap statis jika tidak dikombinasikan dengan sistem pemasaran yang baik. d. Monitoring Bagian Umum dan Rumah Tangga. Target : 1. Mewujudkan Sarana-prasana yang terpadu. 2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas 3. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Yang Efektif dan Efisien 4. Mengutamakan Keselamatan Pasien dengan Layanan Prima Pencapaian : 1. Pengelolaan sistem penanda informasi rumah sakit secara bertahap sampai dengan tahun 2011 telah diperbaiki dan diperbanyak untuk memudahkan informasi lokasi dan alur  pelayanan kepada pengunjung/keluarga pasien lainnya, termasuk didalamya adalah denah / lay out rumah sakit serta penamaan kamar berdasarkan klasifikasi kelas. 2. Pengelolaan sistem Corporate Social Responsibility (CSR) telah berjalan secara optimal dengan bekerjasama melalui organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga keagamaan dan  pendidikan yang bertujuan sebagai pengikat tali silatuurahmi dan bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian marketing/pemasaran rumah sakit. 3. Pengelolaan sistem rujukan kepada dokter, perawat dan bidan sebagai interaksi langsung kepada perujuk juga merupakan bagian pemasaran sekalipun cenderung bersifat in-aktif

dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2011. 4. Diklat komunikasi efektif bagi seluruh pegawai rumah sakit merupakan program pelatihan komunikasi yang baik kepada pasien dan keluarga pasien. 5. Kalibrasi peralatan medis rumah sakit sebagai bagian kontrol terhadap kualitas dan akurasi mutu pelayanan juga telah dilaksanakan secara berkala setiap tahun bekerjasama dengan BPFK UNAIR Surabaya. 6. Pengelolaan jadwal pemeliharaan dan perawatan sarana-prasarana telah dilaksanakan meskipun masih bersifat perencanaan sedangkan pelaksanaan dan kontrol dilapangan belum  berjalan efektif sehingga hal ini berpotensi menimbulkan penilaian kepuasan konsumen terhadap pelayanan infrastruktur rumah sakit menjadi kurang. 7. Penataan ulang tata letak/alokasi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit menjadi prioritas untuk menciptakan alur pela yanan yang efektif dan efisien dimana IGD telah dipisahkan dari pelayanan rawat jalan dan rekam medis sehingga memberi kesempatan untuk pengembangan poli rawat jalan dari tahun 2009 yang hanya terdiri dari 1  poli untuk 3 pelayanan. Ketidaktercapaian : 1. Pemasaran masih bersifat stagnan dimana hanya berfokus kepada sistem rujukan dan  belum menyehtuh substansi dasar pemasaran itu sendiri yang seharusnya bisa memiliki  program kerja yang lebih luas untuk memasarkan pelayanan RSU Sigap Sentosa Jakarta, misal : kerjasama pendidikan kesehatan, kerjasama pelayanan poli rawat jalan, dll. 2. Tidak aktifnya bagian humas menjadikan pengelolaan keluhan pelanggan dan pengelolaan survey kepuasan konsumen tidak berjalan optimal setiap tahun sehingga umumnya dalam  pelaksanaannya, fungsi kerja humas cenderung dilaksanakan oleh kesekretariatan. 3. Sistem pengamanan dan ketertiban di lingkungan RSU Sigap Sentosa Jakarta masih lemah dikarenakan jumlah dan kompetensi petugas security yang kurang memenuhi standar ketenagaan yang ada, juga terkait dengan sistem pengamanan CCTV yang tidak tersedia serta  pengelolaan akses pintu masuh dan keluar pengunjung yang tidak beraturan. 4. Pemisahan unit perbekalan kefarmasian dari uraian tugas logistik juga belum dapat dilakukan di tahun 2011 dikarenakan ketidaktersediaan dan ketidaksiapan petugas farmasi rumah sakit. 5. Perencanaan Masterplan rumah sakit sangat diperlukan dalam perencanaan infrastruktur RSU Sigap Sentosa Jakarta dimasa yang akan datang. Evaluasi dan Kesimpulan : Dari Bab 2 dalam Tabel 01 tersebut diatas maka secara garis besar pelaksanaan pencapaian visi dan misi dibidang pelayanan umum dan rumah tangga ditahun 2011 telah terlaksana dengan baik 70 % dari daftar pencapaian elemen penilaian yang ada dalam program kerja tahunan dan renstra RSU Sigap Sentosa Jakarta 2007-2012 dengan permasalahan mendasar adalah : 1. Belum optimalnya pengelolaan kuantitas dan standardisasi kompetensi SDM sesuai dengan  pedoman pola ketenagaan yang ada . 2. Perlunya revitalisasi pengorganisasi ruang pelayanan dan jenis pelayanan melalui  penyusunan masterplan dan businessplan rumah sakit secara komprehensif sebagai dasar  pijakan pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana pelayanan rumah sakit dimasa yang akan datang. 3. Perlunya untuk mensegerakan diri dalam memanfaatkan nilai jual bangunan baru dengan  pelayanan yang telah direncanakan sebelumnya mengingat beban cost perawatan dan  pemeliharaan gedung baru setiap tahun meningkat. 4. Fungsi pemasaran dan humas segera ditindaklanjuti dengan penyusunan program kerja humas dan pemasaran secara riil dilapangan. e. Monitoring Bidang Keperawatan.

Target : 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas 2. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Yang Efektif dan Efisien 3. Mengutamakan Keselamatan Pasien dengan Layanan Prima Pencapaian : 1. Secara umum pengelolaan mutu pelayanan keperawatan telah dilaksanakan secara berkala setiap tahun sampai dengan tahun 2011 dibawah koordinasi kabag keperawatan dan panitia  peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. 2. Program keselamatan pasien telah disosialisasikan dengan bekerjasama melalui bagian diklat dan Panitia keselamatan pasien selama tahun 2011. 3. Program diklat keperawatan dan kebidanan juga telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan keperawatan pada saat itu. 4. Evaluasi pola ketenagaan dibidang keperawatan tahun 2011 telah dilakukan dengan baik dengan hasil bahwa untuk kebutuhan tenaga, baik keperawatan dan kebidanan ditahun 2011 telah sesuai. 5. Program magang kerja atas permintaan dinas telah dilaks anakan di tahun 2011 sebagai solusi antisipasi peningkatan beban kerja dengan minimalisir resiko cost biaya rekrutmen dalam periode tertentu. Ketidaktercapaian : 1. Infrastruktur bangsal keperawatan lainnya adalah pemisahan ruang bangsal anak/pediatric dan dewasa serta ruang isolasi secara terpisah satu dengan yang lain untuk minimalisir angka INOS di rumah sakit. 2. Pelatihan manajemen bangsal bagi kepala ruangan di tahun 2011 belum dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya penawaran tersedianya dana diklat pada saat itu. 4. Pengelolaan unit neonatus perlu untuk diintensif kan karena merupakan pelayanan yang  berpotensi menghasilkan pendapatan rumah sakit sehingga pengadaan ruang dan instrumen sarana-prasarana pelayanan perlu segera dilengkapi. 5. Angka kepuasan pasien ditahun 2011 terhadap pela yanan perawat juga masih rendah dalam kisaran 68% sekalipun meningkat 5% dari tahun 2010 sehingga perlu digalakkan upaya peningkatan komunikasi efektif dan pelatihan l ainnya untuk meningkatkan mutu  pelayanan keperawatan itu sendiri dimasa yang akan datang. 6. Program kerja keperawatan yang berkaitan langsung dengan aspek pengelolaan keselamatan pasien dalam bentuk edukasi kesehatan belum terlaksana dengan baik sehingga diharapkan adanya program CSR dapat diikuti dengan kegiatan edukasi kesehatan kepapa  pasien atau masyarakat sekitar secara berkala. Evaluasi dan Kesimpulan : Dari Bab 2 dalam Tabel 01 tersebut diatas maka secara garis besar pelaksanaan pencapaian visi dan misi dibidang pelayanan keperawatan dan kebidanan ditahun 2010 telah terlaksana dengan baik 80 % dari daftar pencapaian elemen penilaian yang ada dalam program kerja tahunan dan renstra RSU Sigap Sentosa Jakarta 2007-2012 dengan permasalahan mendasar adalah : 1. Survey kepuasan konsumen tentang pelayanan keperawatan d an kebidanan di tahun 2010 yang masih sangat rendah, yaitu : 52% s/d 60%, dan hal ini menunjukkan rendahnya komitmen perawat untuk lebih intens dalam berkomunikasi dan melakukan perawatan secara  personal dengan memperhatikan aspek etika profesi dan etika rumah sakit. 2. Perlunya revitalisasi pengorganisasi ruang pelayanan dan instrumen sarana-prasarana  pelayanan keperawatan dan kebidanan melalui penyusunan masterplan dan RAPB rumah sakit secara komprehensif sebagai dasar pijakan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pelayanan keperawatan dan kebidanan rumah sakit dimasa yang akan datang,

terutama terkait dengan pengelolaan mutu INOS, pelayanan keselamatan pasien dan mutu  pelayanan rumah sakit secara terintegrasi. 3. Perawatan dan kebidanan memegang hampir 80% pengelolaan tenaga kesehatan dirumah sakit sehingga mutu dan kualitas kompetensi pendidikan dan profesi harus sangat diperhatikan melalui pengembangan SDM keperawatan dan kebidanan mel alui program  pendidikan dan pelatihan keperawatan dan kebidanan secara berkelanjutan. f. Monitoring Bagian Keuangan . Target : 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas 2. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Yang Efektif dan Efisien 3. Mewujudkan RSU Sigap Sentosa Yang Islami Pencapaian : 1. Penyusunan pedoman sistem informasi akuntansi rumah sakit, pedoman anggaran dan tarif  pelayanan telah disusun di tahun 2010 sebagai dasar kebijakan pengelolaan tarif dan  pelayanan keuangan di RSU Sigap Sentosa Jakarta telah diterapkan dalam pengelolaan manajemen keuangan di RSU Sigap Sentosa J akarta tahun 2011. 2. Pelaksanaan audit mutu dan pelaporan keuangan juga telah dilakukan di tahun 2011. Ketidaktercapaian : 1. Standardisasi kompetensi pendidikan dan profesi dibagian keuangan yang perlu mendapatkan perhatian dan tidak lanjut karena tidak sesuai dengan urgas dan bidang kerja di struktur organisasi bagian keuangan. 2. Sistem pengamanan keuangan dalam bentuk pengelolaan fasilitator media perbankan  belum berjalan sehingga efisiensi alur pelayanan belum tercapai dengan baik. 3. Pengelolaan pendapatan rumah sakit masih bersifat spasialistik dengan terkonsentrasi kepada pendapatan atas pasien dan belum mendapatkan sumber penambahan asset dan modal rumah sakit lainnya melalui produk perbankan atau pengelolaan kerjasama dalam bidang  pelayanan rumah sakit. Evaluasi dan Kesimpulan : Dari Bab 2 dalam Tabel 01 tersebut diatas maka secara garis besar pelaksanaan pencapaian visi dan misi dibidang pelayanan bagian keuangan ditahun 2011 telah terlaksana dengan baik 40 % dari daftar pencapaian elemen penilaian yang ada dalam program kerja tahunan dan renstra RSU Sigap Sentosa Jakarta 2007-2012 dengan permasalahan mendasar adalah : 1. Belum terorganisirnya pengelolaan akuntansi rumah sakit sehingga rumah sakit mengalami kesulitan dalam membangun transparansi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan visi dan misi rumah sakit yang islami. 2. Perlunya diversifikasi dalam pengelolaan dan pengembangan sumber pendapatan rumah sakit untuk peningkatan asset dan permodalan (treasurry). 3. Diperlukan alokasi penempatan SDM Keuangan yang benar-benar handal dibidangnya sehingga mampu mengelola kebijakan dan manajemen keuangan rumah sakit dengan baik. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Langkah awal dalam pengelolaan standar pelayanan kesehatan didalam rumah sakit adalah pengelolaan struktur organisasi didalam pelayanan kesehatan itu sendiri dan hal ini menuntut kita untuk patuh terhadap standar pelayanan minimal sesuai dengan klasifikasi rumah sakit yang telah ditetapkan melalui permenkes. Dalam pengelolaan struktur organisasi ini juga perlu dilakukan evaluasi uraian tugas dan pekerjaan ser ta  pola ketenagaan yang terstruktur dan terencana untuk efektiftas dan efisiensi  pengelolaan pelayanan.

2. Pengembangan pelayanan masing-masing unit kerja, seperti halnya dalam  penyusunan struktur organisasi rumah sakit, harus menyesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dalam penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana rumah sakit, sehingga diperlukan sebuah perencanaan arsitektur rumah sakit yang baik dan benar dalam optimalisasi fungsi dan kebutuhan ruang pelayanan secara efektif dan layak untuk bekerja. 3. Pengembangan kinerja pelayanan diharapkan berjalan seiri ng dengan permintaan dan trend pasar, termasuk didalamnya perkembangan kesej amanan ilmu dan teknologi kedokteran, untuk menghasilkan nilai jual pasar yang kompetitif dan menguntungkan dalam pengembangan business core pelayanan dimasa yang akan datang. 4. Pengembangan kinerja pelayanan tidak hanya berorientasi kepada kesejamanan  perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi kedokteran, namun juga konsistensi  pengembangan SDM tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional dibidangnya sehingga kegiatan diklat rumah sakit wajib diselenggarakan secara optimal , terstruktur dan berkala sesuai kebutuhan pelayanan dan kondisi keuangan rumah sakit. 5. Perlunya diversifikasi dalam pengelolaan dan pengembangan sumber pendapatan rumah sakit untuk peningkatan asset dan permodalan (treasurry), termasuk didalamnya peningkatan fungsi pemasaran dan humas rumah sakit secara optimal untuk kesinambungan kinerja keuangan rumah sakit dimasa yang akan datang. 6. Pengelolaan keselamatan pasien dan evaluasi mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit menjadi key factor dalam memberikan pelayanan terpercaya bagi masyarakat sehingga pengelolaan keduanya membutuhkan peningkatan dan kesinambungan secara berkala untuk peningkatan angka kepuasan pasien di periode pelayanan rumah sakit berikutnya. 7. Segera dilakukan pemanfaatan gedung baru dengan pela yanan yang telah ditetapkan dalam program kerja rumah sakit sehingga segera mendapatkan nilai tambah bagi  pelayanan rumah sakit.

BAB V PENUTUP

Laporan evaluasi rencana kerja tahunan tahun 2011 merupakan lembar pertanggungjawaban  pengelola rumah sakit (dalam hal ini adalah Direktur Rumah sakit) kepada pemilik rumah sakit dan para stake holder lainnya yang berperan dalam tumbuh kembang pelayanan RSU Sigap Sentosa Jakarta dari tahun ke tahun. Laporan evaluasi rencana kerja tahunan tahun 2011 adalah upaya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan di RSU Sigap Sentosa Jakarta terhadap pencapaian visi, misi serta renstra rumah sakit yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dengan evaluasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran tindak lanjut terhadap arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program di RSU Sigap Sentosa Jakarta untuk periode tahun berikutnya, serta mengupayakan peningkatan pencitraan pela yanan RSU Sigap Sentosa Jakarta melalui pelayanan yang islami dan bermutu dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien sebagai dasar pelaksanaan pelayanan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan evaluasi rencana kerja tahun tahun 2011 ini diucapkan banyak terimakasih. Jakarta, Januari 2012 Hormat Kami, Panitia Pengembangan RSU Sigap Sentosa Jakarta

Pedoman pelayanan farmasi rumah sakit muhammadiyah yogyakarta tahun 2010

Konsideran: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun2009 tentang Rumah Sakit 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1197/ Menkes / SK /X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit 7. Surat Keputusan tentang Standar Pelayanan Minimal 8. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 9. Pedoman Akreditasi Rumah Sakit 16 bidang pelayanan 10. Standar Kompetensi Farmasis Indonesia 2003 11. Kebijakan Mutu RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 12. Rencana Strategis RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta th 2009-2014 13. Struktur organisasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 14. Penunjukan tim-tim dan uraian tugas Komite Medik RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

A. RENCANA STRATEGIS FILOSOFI Pelayanan farmasi adalah wujud amal shalih yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah SWT, melalui penyediaan obat bermutu dan pelayanan asuhan kefarmasian yang tidak terpisahkan dari sistem kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien.

VISI Terwujudnya pelayanan farmasi yang terpecaya dengan kualitas pelayanan dan pendidikan kefarmasian yang Islami, aman, profesional, cepat, nyaman dan bermutu.

MISI 1. Mewujudkan pelayanan farmasi yang berkualitas melalui penerapan asuhan kefarmasian dan dengan dukungan manajemen yang efektif dan ef isien 2. Meningkatkan mutu tenaga kefarmasian melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan keprofesian yang didasari nilai-nilai ajaran agama Islam 3. Mewujudkan dakwah amar makruf nahi mungkar di bidang farmasi. TUJUAN 1. Melangsungkan dan mengembangkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun keadaan gawat darurat sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang ada. 2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian, sumpah,

peraturan perundang-undangan dan etika profesi. 3. Melaksanakan KIE mengenai obat dan penggunaannya serta ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian. 4. Menyediakan perbekalan farmasi yang bermutu untuk k epentingan pelayanan kesehatan di rumah sakit, mengelola dan mengawasi penggunaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 5. Melakukan dan memberikan pelayanan bermutu melalui analisa, telaah, dan evaluasi pelayanan. 6. Mendorong karyawan dan lingkungan untuk belajar seumur hidup (life-long learner). 7. Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metoda. 8. Memberikan konsultasi dan sebagai rujukan tentang pelayanan farmasi di lingkup amal usaha Muhammadiyah STRATEGI 1. Menginternalisasi budaya Islami dalam o rganisasi dan mengimplementasikan ajaran agama Islam dalam memberikan pelayanan kefarmasian 2. Pemenuhan terhadap standar input berbasis standar MUTU, baik kualitas maupun kuantitas sesuai pelayanan kesehatan yang dilakukan. 3. Melakukan pelayanan yang memenuhi standar MUTU. 4. Melaksanakan kegiatan berbasis Balance Score Card: . Perspektif keuangan: a. meningkatkan produktivitas melalui perbaikan struktur biaya (efisiensi belanja dan meminimalisasi kerugian karena perbekalan farmasi rusak dan kadaluarsa) dan pemaksimalan utilisasi aset (mengelola aset dengan efisien dan melakukan investasi utk memperlancar proses produksi) b. pertumbuhan melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan nilai bagi pelanggan. Perspektif pelanggan: c. Memberikan perbekalan farmasi yang berkualitas dengan har ga yang seekonomis mungkin d. memberikan pelayanan dengan salam, sapa, senyum, sopan, santun (5S ) dalam rangka dakwah Islam Perspektif proses bisnis internal: e. mengupayakan pengelolaan perbekalan farmasi mulai dari proses seleksi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi sampai dengan penggunaan berjalan efisien, efektif dan optimal f. menciptakan nilai tambah bagi pelanggan melalui kecepatan pelayanan, kenyamanan dan penerapan asuhan kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien g. Memberikan layanan purna jual berupa kemudahan retur dan layanan konsultasi dalam penggunaan obat. h. Melakukan proses kerja yang Rapi, Resik, Rawat, Rajin dan Ringkes (5R), aman dan ramah lingkungan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan: i. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Insani melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan  j. menciptakan budaya Islami organisasi k. menciptakan sistem reward dan disreward yang membangun motivasi l. pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pelayanan 5. Memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan berdasar pada ketentuan yang sudah ditetapkan

6. Mengukur kinerja baik individual maupun organisasi instalasi FRS, baik dengan menggunakan Balance Score Card maupun dengan indikator mutu yang berlaku di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta B. KEBIJAKAN UMUM PELAYANAN FARMASI Pelayanan farmasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan di rumah sakit dan diberikan dalam 24 jam setiap hari, kepada pasien rawat jalan, pasien rawat inap dan unitunit lain di lingkungan rumah sakit. Instalasi farmasi juga mendistribusikan obat kepada institusi lain di luar rumah sakit melalui unit Dana Sehat Muhammadiyah, serta ikut serta dalam pelayanan sosial rumah sakit (CSR). Pelayanan farmasi meliputi penyediaan, pengadaan dan pendistribusian seluruh perbekalan farmasi yang digunakan di rumah sakit, serta bertanggung jawab menyajikan informasi semua kegiatan pelayanan dan pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di rumah sakit (sistem farmasi satu pintu). Pelayanan farmasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta diselenggarakan oleh bagian setingkat Instalasi yang dikepalai oleh Apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Kerja atau VISUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Instalasi bertanggung  jawab terhadap terselenggaranya pelayanan farmasi yang sesuai dengan Undang-Undang, peraturan dan pedoman yang berlaku. ORGANISASI 1. Bagan Organisasi Bagan organisasi menggambarkan pembagian tugas, koordinasi dan kewenangan serta fungsi. Bagan Organisasi Instalasi Farmasi ditetapkan oleh Badan Pengurus Harian RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta melalui proses evaluasi, analisa dan telaah dengan mempertimbangkan peningkatan mutu pelayanan dan mengantisipasi perubahan standar pelayanan kefarmasian baik nasional maupun internasional. Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker dan dibantu oleh beberapa Kepala Urusan dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. 2. Administrasi dan Pelaporan Administrasi dilakukan oleh tenaga administrasi, meliputi administrasi kegiatan pelayanan, administrasi perbekalan farmasi, administrasi keuangan dan administrasi penghapusan. Pelaporan adalah pendataan kegiatan dan evaluasi mutu yang dilakukan setiap bulan oleh kepala urusan dan dilaporkan kepada Kepala Instalasi untuk diadministrasi, diolah dan dianalisa. Hasil analisa berupa informasi manajemen yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan dan sebagai umpan balik untuk meningkatkan mutu pelayanan. Laporan rutin yang harus dibuat setiap bulannya meliputi: a. Laporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika b. Laporan jumlah lembar resep, dan lembar resep generik c. Kejadian tidak dikehendaki (KTD) dan kejadian nyaris cidera (KNC) d. Mutu pelayanan sesuai dengan sasaran mutu yang ditetapkan. SUMBER DAYA INSANI (SDI) 1. Kualifikasi dan Standar Kompetensi

SDI yang ada di Instalasi Farmasi meliputi: a. Untuk pekerjaan kefarmasian meliputi: Apoteker dan Asisten Apoteker (AMF, SMF), yang sudah teregistrasi b. Untuk pekerjaan administrasi, meliputi: operator/teknisi komputer, akuntansi keuangan dan tenaga administrasi, yang memahami kefarmasian c. Untuk pekerjaan teknis pengelolaan perbekalan farmasi meliputi A sisten Apoteker dan tenaga umum non farmasi (pekarya) Kompetensi yang dipersyaratkan: a. Apoteker: sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker tahun 2003 b. Asisten Apoteker: 1) Mampu melakukan pekerjaan teknis kefarmasian termasuk menyiapkan, meracik dan memberikan informasi dasar penggunaan obat. 2) Mampu mengelola perbekalan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Tenaga non kefarmasian: mampu mendukung terlaksananya pelayanan kefarmasian yang bermutu, efektif dan efisien 2. Perencanaan dan analisa SDI Analisa SDI memperhatikan: a. Kapasitas tempat tidur dan BOR b. Jumlah resep c. Volume perbekalan farmasi 3. Pengadaan SDI Pengadaan SDI dilakukan oleh Bagian SDI Rumah Sakit melalui proses evaluasi, analisa dan telaah yang melibatkan Kepala Instalasi Farmasi m enggunakan metode proporsional dgn kombinasi Full Time Ekivalen dan mengacu pada standar pelayanan farma si yang berlaku. 4. Orientasi dan Penempatan Program orientasi untuk karyawan baru dilakukan selama 1 minggu di setiap jenis pelayanan (rawat  jalan dan rawat inap) dan waktu pelayanan pagi (shift pagi). Setelah menjalani masa orientasi, karyawan baru ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Orientasi juga diberlakukan untuk karyawan dimutasi dan dievaluasi kinerjanya. 5. Mutasi SDI Secara berkala dilakukan mutasi SDI dengan mempertimbangkan: a. Efektifitas pelayanan b. Pengayaan pengalaman kerja karyawan 6. Pengukuran Kinerja Kinerja karyawan diukur dengan standar yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit. Pemberian reward dan disreward mengikuti kebijakan Rumah Sakit. Kepala Instalasi Farmasi wajib memberikan masukan baik diminta maupun tidak dalam menetapkan standar kinerja karyawan Instalasi Farmasi. 7. Pendidikan dan Pelatihan Setiap karyawan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan baik yang diselenggarakan internal Rumah Sakit maupun external sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, sedikitnya 1 kali dalam setahun. Bersama dengan bagian Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit, Kepala Instalasi Farmasi merencanakan program pengembangan SDI. 8. Evaluasi Evaluasi terhadap manajemen SDI dilakukan setiap tahun untuk menilai efektifitas kebijakan.

FASILITAS DAN PERALATAN 1. Bangunan Fasilitas bangunan, ruangan dan peralatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Lokasi harus menyatu dengan sistem pelayanan rumah sakit. b. Terpenuhinya luas yang cukup untuk penyelenggaraan asuhan kefarmasian di rumah sakit. c. Dipisahkan antara fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen, pelayanan langsung pada pasien, dispensing serta ada penanganan limbah. d. Memenuhi persyaratan ruang tentang suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan baik dari pencuri maupun binatang pengerat. e. Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, sinar/cahaya, kelembaban, ventilasi dan sistem pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. f. Ruang pelayanan harus cukup untuk seluruh kegiatan pelayanan farmasi rumah sakit dan terpisah antara ruang pelayanan pasien rawat jalan, pelayanan pasien rawat inap dan pelayanan kebutuhan ruangan. g. Sebaiknya ada ruang khusus untuk apoteker yang akan memberikan konsultasi kepada pasien dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien. h. Sebaiknya tersedia ruangan untuk menyimpan sumber informasi yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi dan sistem penanganan informasi yang memadai untuk mempermudah pelayanan informasi obat. i. Harus ada ruangan khusus yang memadai dan aman untuk memelihara dan menyimpan dokumen dalam rangka menjamin agar penyimpanan sesuai hukum, aturan, persyaratan dan teknik manajemen yang baik. 2. Peralatan Fasilitas peralatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan terutama untuk perlengkapan dispensing baik untuk sediaan steril, non steril, maupun cair untuk obat luar dan dalam. Fasilitas peralatan harus dijamin sensitif pada pengukuran dan memenuhi persyaratan, peneraan dan kalibrasi untuk peralatan tertentu setiap tahun. Peralatan minimal yang harus tersedia: a. Peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan obat baik nonsteril maupun aseptik. b. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip. c. Kepustakaan yang memadai untuk melaksanakan pelayanan info rmasi obat. d. Lemari penyimpanan khusus untuk narkotika dan psikotropika e. Lemari pendingin dan AC untuk perbekalan farmasi yang termolabil. f. Penerangan, sarana air, ventilasi dan sistem pembuangan limbah yang baik. g. Pemadam Kebakaran. h. Peralatan untuk penyimpanan obat sitostatika dan bahan berbahaya harus dibuat secara khusus untuk menjamin keamanan petugas dan pasien. KEUANGAN 1. Penyusunan Anggaran Anggaran disusun oleh Kepala Instalasi berdasarkan masukan dari kepala urusan dan diajukan kepada team anggaran sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit. Anggaran disusun dengan memperhatikan anggaran tahun sebelumnya, strategi organisasi, aktivitas yang dilakukan serta asumsi-asumsi yang rasional. Anggaran yang diajukan meliputi rencana anggaran belanja perbekalan farmasi, anggaran pendapatan, dan anggaran lain yang dibutuhkan untuk operasional kegiatan dan

pengembangan mutu pelayanan. 2. Pemanfaatan dan Pengendalian Anggaran Pemanfaatan anggaran diupayakan seoptimal mungkin. Evaluasi anggaran dilakukan setiap 3 bulan untuk melihat tingkat realisasi pencapaian. 3. Semua penerimaan dan pengeluaran dana sepenuhnya dikelola oleh rumah sakit melalui unit keuangan dan pelaporannya dilaksanakan oleh unit akutansi. 4. Pembelian seluruh perbekalan farmasi yang diperlukan oleh rumah sakit harus melalui Instalasi Farmasi, dilaporkan kepada bagian keuangan dan pembayarannya dilakukan oleh bagian keuangan tiga kali dalam sebulan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pembelian tanggal 1 s/d 10, dibayar pada tanggal 5 bulan berikutnya. b. Pembelian tanggal 11 s/d 20, dibayar pada tanggal 15 bulan berikutnya. c. Pembelian tanggal 21 s/d 31, dibayar pada tanggal 25 bulan berikutnya. d. Pembayaran dilakukan atas faktur penjualan yang resmi dikeluarkan oleh pemasok, dilengkapi dengan Surat Pesanan dan kuitansi pembayaran. e. Faktur penjualan yang dibayar adalah faktur yang sudah melalui proses penitipan faktur di Instalasi Farmasi. 5. Tarif pelayanan ditentukan berdasarkan kebijakan D ireksi atas usulan dan pertimbangan dari Instalasi Farmasi dan Tim Tarif. 6. Nilai uang perbekalan farmasi yang rusak atau kadaluarsa dilaporkan ke bagian akuntasi untuk dilakukan proses penghapusan kekayaan. 7. Laporan Keuangan. Laporan keuangan dibuat oleh Kepala Instalasi setiap bulannya, meliputi: a. Laporan pembelian perbekalan farmasi b. Laporan pendapatan dan biaya c. Laporan stock opname tiap tiga bulan d. Laporan nilai obat kadaluarsa dan rusak setiap tiga bulan e. Laporan nilai obat death stock setiap tiga bulan SISTEM DOKUMENTASI DAN INFORMASI MANAJEMEN 1. Penyimpanan dokumen (resep, faktur, surat pesanan, laporan, surat-surat). Resep dan faktur disimpan selama 3 tahun dan setelah itu dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat-surat, laporan-laporan, evaluasi kinerja dan administrasi lainnya harus dikelola dengan baik, disimpan minimal 3 tahun atau selama masih berlaku. 2. Manajemen data Kepala Instalasi bertanggung jawab terhadap manajemen data, melakukan analisa, telaah dan menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Sistem informasi Sistem informasi di Instalasi Farmasi merupakan bagian integral dari sistem informasi manajemen (SIM) rumah sakit melalui jaringan area lokal (LAN-Local Area Network) dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Pengelolaan sistem informasi baik perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas penunjang lainnya merupakan tanggung jawab unit Elektronic Data Processing (EDP). Panduan teknis pemanfaatan SIM dikeluarkan oleh unit EDP disertai tingkatan password untuk menjamin keamanannya. 4. Pemanfaatan informasi.

Informasi diberikan kepada pihak manajemen dan untuk kepentingan penelitian dapat diberikan dengan mempertimbangkan kebijakan dan kode etik organisasi. MANAJEMEN PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI Seluruh perbekalan farmasi yang digunakan di Rumah Sakit harus melalui Instalasi Farmasi (Kebijakan Satu Pintu) dan dikelola secara efisien sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen operasi. Perbekalan farmasi yang dikelola oleh Instalasi Farmasi meliputi obat, bahan baku obat, alat kesehatan habis pakai, reagensia, film dan kontras radiologi, gas medik, cairan antiseptik dan desinfektan, nutrisi enteral dan parenteral, alat bantu fisioterapi, kosmetika, bahan konservasi dan dekoratif gigi, serta indikator sterilisasi. Pengelolaan perbekalan farmasi dimulai dari proses seleksi (pemilihan obat), perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi serta penggunaan. 1. Seleksi (Pemilihan obat yang digunakan di RS) a. Pengertian Merupakan proses kegiatan sejak dari meninjau masalah kesehatan yang terjadi di Rumah Sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi sampai menjaga dan memperbaharui standar obat. b. Tujuan Proses seleksi bertujuan menjamin penggunaan obat yang rasional, pengelolaan perbekalan farmasi yang efektif dan kualitas perbekalan farmasi yang digunakan di Rumah Sakit. c. Pelaksana seleksi adalah Panitia Farmasi dan Terapi dengan melibatkan peran aktif apoteker sebagai sekretaris. d. Mekanisme seleksi Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria seleksi sbb: 1) Relevan dengan pola penyakit, 2) Terbukti aman dan efektif, 3) Performance baik dalam berbagai setting, 4) Kualitas memadai termasuk bioavailabilitas, bioekivalensi dan stabilitas, serta memiliki Certificate of Analysis (CoA) 5) Memiliki rasio cost-benefit yang tinggi dihitung dari total biaya perawatan 6) Diutamakan obat yang sudah dikenal baik dengan profil farmakokinetik yang baik dan dibuat di dalam negeri. 7) Diproduksi oleh perusahaan farmasi yang sudah memiliki sertifikat mutu CPOB/GMP 8) Diutamakan obat esensial dan senyawa tunggal e. Sistem Formularium: Formularium Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah daftar obat yang diterima/disetujui oleh Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) untuk digunakan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan dapat dievaluasi, direvisi dan disuplementasi pada setiap batas waktu yang ditentukan. Proses evaluasi, revisi dan suplementasi dilakukan oleh PFT secara reguler berdasarkan usulan dari dokter/SMF dan masukan dari Instalasi Farmasi. Penggunaan obat diluar formularium diperkenankan apabila diperlukan dan mendapat persetujuan dari Komite Medik. f. Monitoring dan Evaluasi kepatuhan formularium. Monitoring terhadap pelaksanaan formularium dilakukan oleh Kepala Instalasi secara berkala meliputi kesesuaian penulisan resep dengan formularium dan penulisan obat di luar formularium.

g. Evaluasi terhadap proses seleksi dilakukan setiap 1 tahun sekali meliputi: 1) Persentase obat DOEN dalam formularium 2) Persentase usulan kebijakan obat yang diterima PFT 3) Persentase kepatuhan terhadap formularium 4) Persentase kepatuhan terhadap SOP form pengusulan obat baru 2. Procurement (Perencanaan, pengadaan) a. Perbekalan farmasi yang direncanakan pengadaannya oleh Instalasi Farmasi adalah obat sesuai dengan formularium dan suplemen formularium serta perbekalan farmasi lainnya. b. Perencanaan perbekalan farmasi dilakukan o leh Kepala Instalasi dibantu oleh kepala urusan logistik menggunakan metode konsumsi dengan penyesuaian. Unit-unit di Instalasi Farmasi dan di luar Instalasi Farmasi mengusulkan perencanaan di unitnya masing-masing kepada kepala urusan logistik farmasi, untuk kemudian dilakukan crosscheck dengan data distribusi, dan apabila ada ketidak sesuaian jenis dan jumlah, dilakukan pembicaraan dan penyesuaian. c. Perhitungan perencanaan tahunan dilakukan pada bulan Oktober tahun sebelumnya menggunakan data penggunaan/distribusi obat rata-rata setiap bulannya (Januari-September), dengan mempertimbangkan: 1) Sisa stok 2) Kejadian stock out 3) Trend penggunaan 4) Usulan perencanaan dari unit 5) Analisis Pareto ABC dan VEN 6) Anggaran tahun sebelumnya d. Pengadaan dilakukan oleh Kepala Instalasi, dan apabila berhalangan dapat didelegasikan kepada Kepala Urusan Logistik dengan tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Kepala Instalasi. e. Pengadaan perbekalan farmasi di RS PKU Muhammadiyah meliputi: 1) Pembelian 2) Produksi 3) Donasi f. Sistem pengadaan dengan pembelian adalah pembelian langsung (direct procurement) dan pembelian dengan negosiasi (negotiation procurement), dilakukan setiap har i kerja, menggunakan analisa ROP (Re-order point), EOQ (Economic Order Quantities), EOI (Economic Order Interval), trend pemakaian dan kapasitas penyimpanan. Dalam kondisi tertentu seperti adanya penawaran k husus, penyesuaian harga atau program Rumah S akit, pembelian dapat dilakukan dalam jumlah besar dengan memperhatikan anggaran dan kondisi keuangan Rumah Sakit. Pembelian dengan nilai di bawah 50 juta rupiah menggunakan Surat Pesanan (PO) yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi, dan pembelian diatas 50 juta rupiah harus menggunakan Surat Pesanan (PO) yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit. g. Pemasok yang dipilih harus memenuhi standar mutu dan diutamakan sole distributor atau distributor yang ditunjuk oleh pabrik/produsen/importir obat dan alat kesehatan serta harus memenuhi persyaratan pemasok sebagai berikut: 1) Memiliki Surat Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi dari Badan POM RI 2) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3) Memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4) Memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan

5) Lebih diutamakan pemasok yang memiliki Sertifikat Mutu 6) Memberikan jaminan pelayanan, meliputi: • Jaminan sustainibilitas dan kontinuitas produk • Pemberian informasi yang jelas mengenai produk, termasuk informasi perubahan harga, informasi

stock out, informasi discontinue serta penarikan produk • Memiliki kebijakan yang jelas mengenai retur obat kadaluwarsa dan penarikan obat, lebih

diutamakan pemasok yang memiliki kebijakan retur obat pada bulan kadaluarsa dan kemasan jual terkecil. • Pengiriman tepat waktu, diutamakan pemasok dengan lead time tidak lebih dari 6 jam • Memberikan waktu jatuh tempo pembayaran yang fleksibel • Ketepatan packing dan labeling, serta bersedia menerima retur apabila packing dan labeling tidak

sesuai h. Pengadaan obat /alkes diluar formularium atau apabila terjadi keterlambatan suplai dari pemasok resmi dapat dilakukan ke apotek rekanan atau apotek/rumah sakit lain yang memiliki izin resmi. Instalasi Farmasi tidak diperkenankan membeli perbekalan farmasi di jalur nonformal i. Evaluasi proses perencanaan dilakukan setiap tahun meliputi: 1) Persentase dana yang tersedia dibandingkan dengan keseluruhan dana yang sesungguhnya dibutuhkan 2) Penyimpangan perencanaan 3) Kecukupan obat 4) Kesesuaian SOP dalam pembuatan perencanaan dengan kenyataan  j. Monitoring dan evaluasi proses pengadaan dilakukan setiap bulan, meliputi: 1) Tingkat kesesuaian SOP pengadaan dengan kenyataan 2) Kesesuaian Lead time yang ditargetkan 3) Persentase obat yang tidak dapat dilayani sesuai surat pesanan 4) Persentase kesalahan surat pesanan k. Monitoring dan Evaluasi pemasok dilakukan secara berkala dan menjadi acuan dalam proses pengadaan perbekalan farmasi. l. Produksi Produksi perbekalan farmasi berupa kegiatan membuat, merubah bentuk dan pengemasan kembali sediaan farmasi non steril, dan dilakukan oleh Asisten Apoteker berpengalaman. Kriteria obat yang diproduksi: 1) Sediaan farmasi dengan formulasi khusus 2) Sediaan farmasi dengan harga murah 3) Sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil 4) Sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran m. Evaluasi terhadap proses produksi dilakukan setiap 6 bulan meliputi evaluasi harga jual dan biaya produksi serta kesesuaian proses produksi dengan prosedur yang sudah di tetapkan n. Obat-obat donasi atau bantuan baik dari lembaga pemerintah maupun swasta dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Distribusi (penerimaan, penyimpanan, sistem delivery ke unit, dan dispensing kepada pasien) a. Perbekalan farmasi yang didistribusikan o leh Instalasi Farmasi adalah obat sesuai dengan formularium dan suplemen formularium, alat kesehatan habis pakai serta perbekalan farmasi lain yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan rumah sakit.

b. Penerimaan perbekalan farmasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dilakukan oleh bagian logistik farmasi setiap hari kerja dengan berpedoman: 1) Spesifikasi barang harus sesuai dengan Surat Pesanan 2) Harus mempunyai Material Safety Data Sheet (MSDS) 3) Expire date minimal 2 tahun kecuali dengan kesepakatan khusus 4) Disertai dengan faktur/invoice atau tanda terima atau surat jalan yang dikeluarkan oleh pemasok. c. Distribusi/delivery perbekalan farmasi dari gudang farmasi dilakukan ke: 1) Depo farmasi rawat inap 2) Depo farmasi rawat jalan 3) Depo distribusi khusus dan produksi d. Penyimpanan perbekalan farmasi di Instalasi Farmasi dibedakan menurut bentuk sediaan dan suhu yang menjamin mutu obat/alkes, dikelompokkan berdasarkan kelas terapi, disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan. Obat obat narkotika dan psikotropika harus disimpan dalam lemari tersendiri dan selalu terkunci. Hanya Apoteker atau Asisten Apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Kerja yang berhak untuk mengambil obat-obat narkotika dan psikotropika. Bahan yang mudah terbakar, korosif, eksplosif dan iritatif disimpan di tempat tersendiri terpisah dari obat lain. e. Perbekalan farmasi disimpan dengan prinsip FIFO (First In First Out), dimana barang yang datang lebih dahulu harus dikeluarkan lebih dahulu, dan FEFO First Expired First Out), dimana barang yang memiliki waktu kadaluarsa lebih dekat harus dikeluarkan lebih dahulu. f. Monitoring penyimpanan dilakukan setiap hari meliputi monitoring suhu dan kelembaban. g. Sistem distribusi/dispensing kepada pasien rawat inap (In-patient) adalah sistem kombinasi antara ward floor stock (persediaan obat di ruangan) dengan Individual Prescription (peresepan individu). Resep dikaji dan divalidasi terlebih dahulu sebelum disiapkan dan diserahkan kepada perawat. Sistem Unit Dose Dispensing merupakan sistem distribusi/dispensing obat yang dipertimbangkan untuk dilaksanakan. h. Distribusi/dispensing obat kepada pasien rawat jalan (Out-patient) menggunakan sistem Individual Prescription (peresepan individu). Resep dikaji dan divalidasi terlebih dahulu sebelum disiapkan dan diserahkan kepada pasien disertai informasi mengenai at uran pakai, cara penyimpanan, dan informasi lain mengenai penggunaan obat. Apabila diperlukan dapat dilakukan proses konseling oleh Apoteker kepada pasien/keluarga pasien. i. Apabila terjadi kesalahan dalam proses dispensing (dispensing error), harus segera dilaporkan kepada komite keselamatan pasien, untuk kemudian dilakukan tindak lanjut.  j. Evaluasi proses penyimpanan dilakukan setiap 3 bulan meliputi: 1) Persentase kesusaian kartu stok dengan computer dan barang (sample/cyclic counting) 2) Persentase keseauaian penyimpanan barang dengan metode yang di tetapkan (FIFO/FEFO/suhu dan kelembaban) 3) TOR = Turn Over Ratio 4) Persentase obat yang rusak dan kadaluwarsa 5) Persentase obat mati (death stock: obat yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan) 6) Tingkat ketersediaan obat (obat tidak terlayani karena stock out) k. Monitoring dan evaluasi proses dispensing dilakukan setiap bulan meliputi: 1) Average consultation time: rata-rata waktu yang digunakan dalam konsultasi/pemberian informasi obat 2) Average dispensing time: rata-rata waktu yang digunakan untuk memberikan pelayanan sejak

resep diterima sampai obat diberikan kepada pasien disertai informasi 3) Persentase jumlah resep/obat yang dilayani bandingkan dengan keseluruhan resep/obat yang seharusnya dilayani 4) Kepuasan pelanggan (internal: tenaga kesehatn lain, eksternal: pasien) 5) Tingkat kevalidan resep yang dilayani 6) Kejadian salah menyerahkan obat 7) Kejadian near miss pelayanan resep 8) Laporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika 4. Asuhan kefarmasian dalam penggunaan o bat dan alat kesehatan adalah pendekatan professional yang bertanggung jawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan perilaku apoteker serta bekerjasama dengan pasien dan profesi kesehatan lain. Meliputi: a. Pengkajian resep b. Pemantauan dan pelaporan efek samping obat c. Pelayanan informasi obat d. Konseling e. Pengkajian penggunaan obat f. Pengkajian penggunaan alat kesehatan Pelaksana pelayanan asuhan kefarmasian adalah seluruh apoteker yang sudah memiliki VISUM dan atau SURAT IZIN KERJA, dan tergabung dalam Satuan Apoteker Fungsional RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Apoteker yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan asuhan kefarmasian disebut sebagai Apoteker Jaga, dibagi dalam 3 shift selama 24 jam, dan kepadanya diberikan Jasa Profesi Apoteker. Apabila diperlukan, Apoteker diperkenankan melakukan dispensing obat-obat bebas, obat bebas terbatas dan Obat Wajib Apotek (OWA) untuk kepentingan karyawan rumah sakit dan keluarganya, serta pasien rumah sakit lainnya. 5. Keselamatan pasien dalam proses penyerahan dan penggunaan obat harus diperhatikan dan upaya-upaya pencegahan kejadian nyaris cedera (KNC) dan kejadian tidak dikehendaki (KTD) harus terus dilakukan dan dikembangkan. Apabila terjadi kesalahan dalam proses penyerahan obat (dispensing error) atau penggunaan obat (medication error), Instalasi Farmasi harus mengambil langkah-langkah guna meminimalisir cedera dan melaporkan kejadian tersebut kepada Komite Keselamatan Pasien RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

B. PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia Instalasi Farmasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk meningkatkan potensi dan produktifitasnya secara optimal. Pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh seluruh SDI yang ada di Instalasi Farmasi meliputi aspek manajemen praktis kefarmasian, farmasi klinik, informasi obat, serta pelayanan farmasi paripurna. Seluruh staf Instalasi Farmasi juga diharuskan mengikuti kegiatan pembinaan karyawan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit. Instalasi Farmasi RS PKU Muhammadiyah juga menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga farmasi yang berasal dari Universitas/Akademi yang diikat dalam Memorandum of

Understanding, untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan di bidang Farmasi Rumah Sakit yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Program penelitian yang menunjang mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di Rumah Sakit terus dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan. C. PENGENDALIAN MUTU (QUALITY ASSURANCE) Merupakan kegiatan pengawasan, pemeliharaan dan audit terhadap pengelolaan perbekalan farmasi untuk menjamin mutu, mencegah kehilangan, kadaluarsa, rusak serta keamanannya sesuai dengan Kesehatan, Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3). Pengendalian mutu juga dilakukan terhadap proses pelayanan untuk mencapai pelayanan farmasi yang cepat, bermutu, aman, ringan dan Islami. Penerapan Quality Assurance di Instalasi Far masi bertujuan untuk memberikan kepastian mutu produk dan mutu pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien. Quality Assurance juga ditujukan untuk menjamin bahwa obat yang diberikan kepada pasien aman, efektif, rasional serta costeffective. Standar mutu yang diacu adalah Standar Mutu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau standar lain yang sudah diakui baik regional, nasional maupun internasional. Untuk memenuhi standar mutu, perlu diperhatikan aspek-aspek dibawah ini: 1. Aspek input: a. Tersedia pedoman pelayanan farmasi, standard operating proc edure serta instruksi kerja yang mencakup semua aspek pelayanan farmasi yang dilakukan. b. Tersedia dana, sarana, dan prasarana yang memadai yang meliputi perbekalan farmasi, gedung dan perlengkapannya, tempat dan saranan penyimpanan, peralatan pelayanan resep dan peracikan obat, system informasi yang valid dan reliable serta perlengkapan administrasi lainnya. c. Adanya tenaga kefarmasian dan non kefarmasian dalam jumlah cukup, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, serta job description untuk masing-masing staf yang didahului dengan analisa jabatan. d. Adanya rencana dan program kerja. e. Adanya program pengembangan dan pelatihan serta pendidikan berkelanjutan. f. Adanya sasaran mutu yang ingin dicapai beserta tahap-tahap dan monitoring pencapaiannya. 2. Aspek proses a. Dilaksanakannnya program dan kegiatan pelayanan sesuai pedoman, prosedur tetap, dan instruksi kerja yang sudah ditetapkan. b. Dilaksanakannya peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan c. Dilaksanakannya evaluasi terhadap input, proses dan output yang disertai dengan analisis dan tindak lanjutnya. 3. Aspek output a. Terselenggaranya pelayanan farmasi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika dan moral keIslaman. b. Tersedianya perbekalan farmasi yang aman, bermutu baik dan dikelola sesuai dengan Undangundang dan peraturan yang berlaku. c. Terselenggaranya pelayanan farmasi yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan Zero deffect.