BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pada zaman sekarang sebagian hidup tidak dapat dipenuhi karena tidak memp mempun unya yaii peke pekerja rjaan an dan dan lain lain-la -lain in,, kare karena na hal hal ters terseb ebut ut seba sebagi gian an dari dari masy masyara araka katt meng menggu guna naka kan n huta hutan n seba sebaga gaii jalan jalan pint pintu u untu untuk k meme memenu nuhi hi kebu kebutu tuha han n hidu hidup, p, yait yaitu u deng dengan an cara cara mene meneba bang ng poho pohon n seca secara ra liar liar dan dan masyarakat tidak sadar atau pekerjaan yang dilakukan itu. Karena pekerjaan itu dapat mengakibatkan hal-hal buruk diantaranya, terjadi banjir, longsor dan lain-lain, tapi kalau mereka sadar akan hal itu mungkin penebangan pohon secara liar tidak akan mereka lakukan pasti tidak akan mengakibatkan hal-hal yang buruk. Maka dari sekarang kita semua harus sadar bahwa penebangan pohon itu sangat berakibat patal kalau hutan tidak dijaga penebangan liar pasti akan lebih banyak dan hutan akan menjadi gundul. Maka dari sekarang kita harus menjaga hutan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang.
Bebe Bebera rapa pa pela pelaja jara ran n diam diambi bill dari dari peng pengal alam aman an penu penuli liss di Depa Depart rtem emen en Kehutanan Kehutanan Indonesia Indonesia (1998-200 (1998-2001) 1) sebagai sebagai berikut: berikut: penebangan penebangan liar meningkat meningkat dengan cepat selama masa transisi menjelang demokratisasi dan disentralisasi, memunc memunculk ulkan an pertan pertanyaa yaan-p n-pert ertany anyaan aan tentan tentang g kesiap kesiapan an hukum, hukum, sumber sumberday dayaa manusia, manusia, dan komunikasi komunikasi antara pemerintah pusat dengan dengan daerah. daerah. Permasalahan Permasalahan di Indonesia tidak unik, sehingga mungkin dapat dipelajari dan dibagi dengan Cina, Brazil, Rusia, dan negara-negara Afrika. Penebangan liar bukan masalah
1
yang berdiri sendiri, tetapi isu yang diperoleh dari kebijakan penggabungan hutan dan industri kayu. Akhirnya, tindakan penanggulangan telah dilakukan dengan cepat dari tingkat lapangan ke tingkat pusat dan internasional, termasuk kerjasama semu semuaa piha pihak k dan dan pema pemanf nfaa aatan tan yang yang efekt efektif if dari dari info inform rmas asii ilmi ilmiah ah di dala dalam m pembu pembuata atan n kebija kebijaksa ksanaa naan. n. Denagn Denagn demiki demikian an penuli penuliss mengam mengambil bil judul judul untuk untuk karya ilmiah yakni“Penebangan pohon secara liar akan menyebabkan kerusakan kerusakan alam”
1.2 Perumusa Perumusan n Masalah Masalah
-
Apa Apa seba sebab b akib akibat at terj terjad adin inya ya ker kerus usak akan an alam alam??
-
Bencan Bencanaa apa apa saja saja yang yang diseba disebabka bkan n oleh oleh peneba penebanga ngan n liar? liar?
-
Upaya Upaya apa apa peme pemerin rintah tah dala dalam m menan menanggu ggulan langi gi keru kerusak sakan an alam alam??
1.3 Ruang Lingkup Penulisan Adapu ruang lingkup dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: BAB
I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Perumusan Masalah 1.3 Ruang Lungkup Penulisan
BAB
II
PEMBAHASAN 2.1 Apa Sebab Akibat Terjadinya Kerusakan Alam 2.2 Bencana Bencana Apa Saja Yang Disebabkan Disebabkan Oleh Penebangan Penebangan Liar 2.3 Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Alam
BAB
I II
PENUTUP 3.1 Kesimpulan
2
3.2 Saran BAB II PEMBAHAS
2.1 Apa Sebab Akibat Terjadinya Terjadinya Kerusakan Alam
Pada zaman sekarang sekarang perkembangan perkembangan perekonomi perekonomian an indonesia indonesia semakin besar, besar, para para pejab pejabat at
banyak banyak korups korupsii
hukum hukum kurang kurang ditega ditegakan kan
krimin kriminalit alitas as
semakin meningkat , dan lain-lain. Masyar Masyaraka akatt yang yang berada berada di bawah bawah garis garis kemisk kemiskina inan n hidupn hidupnya ya sangat sangat menderita oleh karena itu hanya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan menggunak menggunakan an hutan. hutan. Sekarang Sekarang tempat untuk merubah perekonomi perekonomiannya annya tetapi bagi masyarakat yang kurang bertanggung jawab pohon-pohon ditebang secara liar, mereka tidak melakukan penghijauan atau tebang pilih yang dipikirkannya adalah adalah bahaya bahaya ingin mendapat mendapatkan kan yang sebany sebanyakn aknya, ya,
mereka mereka tidak berpik berpikir ir
akibat yang akan terjadi karena pekerjaan. Akibat Akibat hutan menjadi menjadi gundul gundul dan akibatnya akibatnya hutan gundul gundul yang akan mengakibatkan longsor dan mengakibatkan korban jiwa. 2.2 Bencana Bencana Apa Saja Yang Disebabkan Disebabkan Oleh Penebangan Penebangan Liar Liar
Bencana yang yang disebabkan disebabkan oleh penebang liar contohnya contohnya longsor, banjir dan dan lain-lain. lain-lain. Ada juga juga penyebab penyebab lain tanah longsor longsor yang disebabkan disebabkan oleh faktor faktor manusia -
Pemoto Pemotonga ngan n tebing tebing pada pada penamb penambang angan an di lereng lereng terjal terjal
-
Peni Penimb mbun unan an tana tanah h urug urugan an di daer daerah ah lere lereng ng
3
-
Pegundulan hu hutan
-
Budi Budi daya daya dalam dalam kolam kolam ikan ikan di atas lereng lereng dan lain lain lain lain
-
Jadi Jadi kita kita harus harus sadar sadar bahwa bahwa bahaya bahaya peneba penebanga ngan n liar liar itu sangat sangat beraki berakibat bat patal contohnya contohnya yang ditulis di atas bencana yang disebabkan oleh faktor manu manusi sia. a. Maka Maka dari dari seka sekaran rang g
janga jangan n coba coba-co -coba ba
mene meneba bang ng liar liar
sembarangan yang berakibat buruk, lestarikanlah hutan supaya tidak ada bencana yang mengakibatkan korban jiwa.
2.3 Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Menanggulangi Kerusakan Alam
Kerusakan menang menanggul gulang anginy inyaa pendi pendidik dikan an ditegakan ditegakan
ala alam
sang angat
merugikan
pemeri pemerintah ntah melaku melakukan kan
kepada kepada masya masyarak rakat at bagaim bagaimana ana bagi orang
masy asyarakat
tebang tebang pilih pilih
dan
untuk
dan member memberika ikan n
cara cara mengola mengolah h hutan hutan dan huta hutan n
yang melanggar melanggar hukum hukum kehutanan kehutanan
diberi sangsi sangsi dan
keamanan harus diperketat.
Sistem pengelolaan hutan pada dasarnya bertumpu pada aspek ekonomi dan hanya sedikit yang memperhatikan aspek pengelolaan hutan itu sendiri. Hal inilah yang menimbulkan dampak yang negatif, seperti terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor dan pencemaran udara akibat pembakaran hutan secara di sengaja ataupun proses alam. Menghentikan penebangan liar ini tidaklah mudah, karen karenaa terk terkai aitt deng dengan an meka mekani nism smee stru strukt ktur ur buda budaya ya masy masyar arak akat at yang yang suda sudah h beradaptasi secara turun temurun. Dengan melihat hal tersebut maka diperlukan penanganan yang serius dan terpadu dalam program pembangunan hutan, dan dalam hal ini adalah Dinas Perhutani. Pentingnya peran Dinas Perhutani dalam
4
menjaga kelestarian hutan menjadi tanggung jawab utama disamping masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus berbagai upaya dilakukan oleh pihak Dinas perhutani. Berdasarkan fenomena tersebut membuat penulis ingin mengetahui lanjut tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh dinas dinas yang yang terkai terkaitt dalam dalam menagg menaggula ulangi ngi pengen pengendal dalian ian illegal illegal logging logging dan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “ Kebijakan Dinas Perhutani Dalam Upaya Menanggulangi Pembalakan Hutan Diwilayah Propinsi Jawa Timur (Studi di KPH Malang)” .
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana kebijakan Dinas Perhutani dalam menanggula menanggulangi ngi upaya menanggul menanggulangi angi pembalakan pembalakan hutan di wilayah KPH Malang.Ingin mengetahui bagaimana membangun jejaring (nett pengelolaan hutan terpadu terpadu secara berkelanjut berkelanjutan an dan working ) kemitraan dalam pengelolaan Ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menanggulangi menanggulangi upaya menanggul menanggulangi angi pembalakan pembalakan hutan di wilayah wilayah KPH MalangJenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, lokasi penelitiannya adalah di KPH Malang dengan subyek penelitianya adalah Kepala Dinas Perhutani dan Kepala Kepala KPH Kota Kota Malang. Malang. Dimana Dimana dalam dalam pengam pengambil bilan an datany datanyaa diguna digunakan kan observasi, wawancara dan data dokumentasi.
Setelah data diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik anailisa anailisa kualitatif.Ha kualitatif.Hasil sil penelitian penelitian ini menyebutka menyebutkan n bahwa Pemerintah provinsi provinsi dan kabupaten kabupaten sampai sampai saat saat ini hanya hanya sebaga sebagaii “polisi “polisi tidur” tidur” atas pembangun pembangunan an kehutanan, meskipun Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
5
Daerah, dan Keputusan No. 215/KPTS-II/2003 tentang Rencana Kerja tahunan Perum Perhutani telah ditetapkan, namun tidak efektif penyelenggaraannya karena peran sentralistik sentralistik Perhutani sangat dominan, mengakibatka mengakibatkan n pengelolaa pengelolaan n hutan belum belum mencerm mencermink inkan an keterp keterpadu aduan an karena karena : Pemeri Pemerinta ntah h Pusat Pusat belum belum iklas melepaskan melepaskan
kewenangan kewenangan
pengelolaan pengelolaan hutan hutan kepada pemerintah pemerintah daerah, daerah,
berdampak rendahnya ruang partisipasi lembaga masyarakat dan stake holders lainny lainnyaa
dalam dalam pengel pengelola olaan an hutan, hutan, sebaga sebagaima imana na yang yang diaman diamanatk atkan an dalam dalam
Undang-Und Undang-Undang ang No.32 No.32 Tahun 2005 tentang tentang Pemerintahan Pemerintahan daerah. daerah. Jejaring Jejaring kemi kemitr traan aan peng pengel elol olaan aan hutan hutan yang yang diba dibang ngun un oleh oleh Perh Perhut utan anii dala dalam m rangk rangkaa pengendali pengendalian an penebangan penebangan liar, belum berhasil sebab kepercayaan kepercayaan masyarakat masyarakat terhadap terhadap program program PHBM tidak utuh. lebih menekankan menekankan pembentukan pembentukan hubungan hubungan kerja kerjasa sama ma pema pemanf nfaa aata tan n pelu peluan ang g dalam dalam peng pengel elol olaa aan n
sumb sumber er daya daya hutan hutan..
Prinsipnya adalah bagi hasil atas produksi tanaman agribisnis dalam jangka waktu tertentu yang berorientasi pasar.
Norma bagi hasil hasil diatur dalam kontrak kerjasama antara petani, perhutani, pemerintah pemerintah kabupaten/kota kabupaten/kota serta LKPDH LKPDH secara proporsional proporsional yang ditetapkan seca secara ra
musy musyaw awara arah h
dala dalam m
foru forum m
komu komuni nika kasi si
ting tingka katt
kecam kecamata atan. n.Fa Fakt ktor or
pengh penghamb ambat at dalam dalam menang menanggul gulang angii pembal pembalkan kan hutan hutan diwilay diwilayah ah KPH Malang Malang adalah belum adanya adanya
tindakan tindakan
inovatif inovatif
penebanga penebangan n liar yang yang dilakukan dilakukan oleh oleh
untuk
mengendalikan mengendalikan
pelaku
3 (tiga) (tiga) kelompok kelompok yang yang berbeda, berbeda, yaitu yaitu
(pemilik modal), modal), Blandong Illegal (Juru (Juru Tebang Tebang Ilegal) Ilegal) dan Sopir Cukong (pemilik (Pengangku (Pengangkutt kayu). Ketiganya Ketiganya membentuk membentuk perikatan perikatan secara tidak tidak resmi dan samar-s samar-sama amar, r, tetapi tetapi memili memiliki ki keterk keterkaita aitan n yang yang erat erat
6
dengan dengan Makelar Makelar Kayu Kayu
sebagai mediator mediator untuk untuk mengatur mengatur skenario skenario penebangan penebangan liar, (Belantik (Belantik Kajeng) sebagai pengangku pengangkutan tan dan penjualan penjualan hasil hutan. Akibatnya perilaku perilaku itu berlangsun berlangsung g tanpa ada hambatan hambatan yang berarti. Ketidak berdayaan berdayaan pemerintah pemerintah daerah dalam pen penge gelo lola laan an
huta hutan n
dise diseba babk bkan an
oleh oleh
domi domina nasi si
peme pemeri rint ntah ah
pusa pusatt
yang yang
menyerahkan urusan pengelolaan hutan kepada Perum Perhutani, Perhutani, sebagaimana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani.
Peranan Aparat Aparat penegak hukum kurang optimal optimal dalam penerapan penerapan hukum hukum kehutanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena adanya ego centris dan konflik kepentingan sebagai akibat dari lemahnya koordinasi di antara aparatur penegak hukum sehingga penegakan hukum belum dapat memberikan efek jera ( shock therapy ) bagi pelaku kejaha kejahatan tan kehutana kehutanan.M n.Masy asyarak arakat at dan pengusa pengusaha ha
kurang kurang
memili memiliki ki akses akses
seimbang seimbang terhadap terhadap sumber daya hutan, karena dominasi dominasi Perum Perhutani yang kurang memberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pengelolaan hutan terpadu. Masyarakat miskin di sekitar hutan belum belum mendapat akses yang seimbang dalam memanf memanfaatk aatkan an sumber sumber daya daya hutan, hutan, karena karena itu tidak tidak jarang jarang Cukong Cukong/Be /Belan lantik tik Kajeng Kajeng
memanf memanfaat aatkan kan
mereka mereka sebaga sebagaii
penebangan liar.
7
pelaku pelaku pentin penting g dalam praktek praktek
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Dalam karya tulis yang berjudul berjudul “Peneb “Penebangan angan pohon pohon secara secara liar akan akan menyebabkan kerusakan alam” dapat penulis simpulkan simpulkan bahwa kerusakan hutan dieb diebab abka kan n bany banyak akny nyaa pene peneba bang ngan an liar liar yang yang suda sudah h bany banyak ak dila dilaku kuka kan n oleh oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. penebangan liar dan pencurian kayu sudah sejak lama menjadi perhatian pemerintah, dan belum pernah ada indikasi bahwa pencurian kayu dari hutan-hutan di Indonesia akan dapat dieliminir. Sudah menjadi semacam penyakit yang kronis. Penebangan hutan secara liar dan pencurian kayu sangat pantas menjadi keprihatinan kita semua. Perilaku tersebut bisa diibaratkan seperti merampok hak anak-cucu kita. Ini sekali lagi merupakan contoh bahwa sangat banyak orang yang hanya bisa melihat jangka pendek, mengabaikan dampak jangka panjang. Ini juga mencerm mencermink inkan an lemahn lemahnya ya rasa rasa tanggu tanggung ng jawab jawab sosial sosial pada pada diri diri banyak banyak warga warga negara Indonesia.
8