Chapter 3
Applying Theory to Accounting Regulation Accounting Theory – Jayne Godfrey
Anggota Kelompok : Agus Tubels Nainggolan
( 02 )
Dwisapta Firmansastriyawan
( 10 )
Mohammad Irsyad
( 22 )
Rizka Jannati Astari Nurhidayati ( 28 ) Sari Hanifah
( 32 )
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 2015
LO 1. Teori Regulasi yang Relevan dengan Akuntansi dan Auditing Terdapat beberapa teori yang relevan untuk memahami regulasi terkait pelaporan keuangan. Beberapa diantaranya adalah: Teori Pasar Efisien Teori Keagenan Teori Regulasi
Teori Pasar Efisien Teori Pasar Efisien berpendapat bahwa pasar mencapai fungsi terbaiknya tanpa campur tangan pemerintah dan efisensi maksimum akan didapatkan dengan membiarkan penawaran (supply) dan permintaan (demand) mendikte perilaku pasar. Meningkatnya pasar modal internasional memberikan perngaruh secara luas terhadap arus informasi data dan modal. Bagaimanapun juga, pemerintah harus turut campur tidak hanya dalam regulasi bagaimana pasar dijalankan tetapi juga dalam ketentuan informasi. Campur tangan yang baik adalah yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Akuntansi dapat dipandang sebagai industri informasi karena bisnis akuntansi menghasilkan informasi. Para pendukung teori ini berpendapat akuntansi sebagai pemintaan informasi akuntansi oleh para pengguna dan penawaran beberapa informasi dari perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, harga ekuilibrium informasi akuntansi secara teoritis dapat diketahui. Informasi akuntansi tidak dapat disamakan dengan produk lain karena sifatnya yang berupa barang publik. Meskipun informasi tersebut dapat dijual kepada orang tertentu, tidak mudah membatasi orang lain yang tidak membayar untuk mengkonsumsi informasi tersebut. Fenomena inilah yang disebut sebagai free-rider problem. Penyedia informasi akan meminimalkan ‘produksi’nya karena tidak seluruh pengguna akan menanggung biaya atas produksi informasi tersebut. Hanya intervensi dalam bentuk regulasi yang dapat mendesak perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan agar memenuhi permintaan dan menjamin pasar modal yang efektif.
Teori Keagenan Permintaan atas informasi keuangan dapat dikategorikan sebagai penatalayanan atau ditujukan untuk pengambilan keputusan. Teori keagenan berfokus pada hubungan pemilik yang mempercayakan sesuatu kepada manajer (agen). Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang
1
perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporankeuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Teori keagenan memberikan framework untuk mempelajari masalah kontrak antara principal dan agent serta memprediksi konsekuensi ekonomis dari standar. Pendukung teori ini berpendapat bahwa kewajiban pengungkapan tidak dibutuhkan dan tidak diinginkan karena pasar dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Lebih jauh mereka menyatakan bahwa kewajiban pelaporan akan menciptakan informasi yang overproducted. Salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunis manajemen adalah corporate governance. Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance adalah transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), dan tanggung jawab (responsibility).
Teori Regulasi a. Public interest theory Alasan ekonomi utama pemerintah melakukan intervensi adalah terjadinya kegagalan pasar. Dalam rerangka teoritis, regulasi ditujukan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomik dibandingkan tanpa regulasi. Kegagalan pasar akan terjadi apabila: - Tidak ada persaingan. - Hambatan untuk masuk ke industri/pasar. - Ketidaksempurnaan gap informasi (antara pembeli dan penjual). - Kepentingan konsumen yang diinterpretasikan pada regulasi. - Terdapat agen. - Pemerintah tidak independen dalam mengembangkan regulasi. Public interest theory didasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi adalah subyek pada ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi yang apabila tidak diperbaiki akan menimbulkan efisiensi dan hasil yang tidak adil. Dalam teori ini, kewenangan pusat, termasuk juga badan pengawas regulator, diasumsikan memiliki kepentingan terbaik dihati masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang terbaik digunakan untuk mengatur sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial. Akibatnya, peraturan dianggap sebagai trade off antara biaya regulasi dan manfaat sosial dalam bentuk operasi omproved pasar. Sementara pandangan ini merupakan yang ideal tentang bagaimana peraturan harus dilakukan, namun ada masalah dalam pelaksanaannya.
2
b. Regulatory capture theory Regulatory capture theory mempertahankan regulasi dalam pelaporan keuangan, meskipun alasan utama dibentuknya regulasi (melindungi kepentingan publik) tidak dapat dicapai, karena pihak yang diatur dapat mengatur atau mendominasi regulator dalam proses regulasi. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah semua anggota masyarakat rasional secara ekonomi (akan mengejar kepentingan pribadinya) dan pemerintah tidak memiliki peran independen dalam proses regulasi. Regulatory aagency capture terdapat pada administrasi, implementasi, dan evaluasi atas efek proses keibijakan pada area regulasi apapun. Teori ini menyarankan agar badan akuntansi profesional atau badan hukum menemukan pengendalian yang memungkinkan untuk mengatur standar akuntansi yang digunakan dalam pelaporan. c. Private interest theory Private interest theory muncul karena ketidakpuasan atas teori-teori sebelumnya. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah regulasi merupakan respon pemerintah atas permintaan publik untuk memperbaiki inefisiensi dan ketidakadilan. Teori ini disampaikan George Stigler pada tahun 1971 yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan hubungan kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) di sisi demand dan legislatif sebagai supply. Teori regulasi diperlukan jika terjadi kegagalan, jika informasi tidak dapat disampaikan dengan demand dan supply. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan regulasi atau ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan tersebut, apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar seluruh pelaku (pemakai dan penyaji) mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Teori ini muncul karena kegagalan Teori Keagenan.
LO 2. Bagaimana Teori Regulasi Diterapkan pada Praktik Akuntansi dan Auditing Application of Public Interest Theory Di dalam public interest theory, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi sebagai respon terhadap kegagalan pasar dan public interest. Argument dasarnya adalah mekanisme pasar telah gagal dan pemerintah perlu bertindak untuk mengatasinya. Contoh aplikasi di dunia nyata adalah kasus Enron dimana pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan SarbanasOxley Act (SOX) pada tahun 2002 agar meminimalisir terulangnya kasus semacam Enron.
3
Selain itu, pemerintah Australia juga melindungi kepentingan pubik dengan mendirikan Accounting Standard Review Board (ASRB) pada tahun 1984. ASRB mengintervensi dalam standarstandar akuntansi karena sudah terlalu banyak perusahaan yang jatuh karena pelanggaranpelanggaran dalam pembuatan laporan keuangan padahal auditor sudah menyatakan Opini atas perusahaan tersebut “benar dan wajar”. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih baik lagi untuk mengubah hal ini. Kolapsnya perusahan dapat dipandang mengindikasikan ada permasalahan yang serius dalam perusahaan. Terdapat assymetric information anatara perusahaan dan pengguna Laporan Keuangan yang tidak tahu informasi sebenarnya yang mereka terima. Setelah adanya campur tangan pemerintah, investor sebagai public interest, dilindungi dengan adanya standar-standar yang harus di penuhi perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Malah dengan adanya pilihan laporan keuangan untuk diaudit, tidak hanya investor saja yang diuntungkan tetapi juga para internal perusahaan. Mereka dapat meminimalkan risiko informasi mengenai perusahaannya sehingga bank mau meminjamkan hutang dengan bunga yang lebih rendah dan dengan syarat-syarat yang lebih mudah.
Application of Capture Theory Walker memberikan pendapatnya bahwa meskipun tujuan kepentingan public merupakan salah satu alasan diperkenalkannya ASRB namun dia percaya bahwa capture theory juga berperan penting dalam proses pembuatan peraturan oleh ASRB. Ia menyimpulkan bahwa para profesi akuntan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh ASRB. Hal ini terlihat karena ASRB mengadakan merger dengan AARF (Australian Accounting Research Foundation) dan setelah merger ini, 22 dari 23 standar yang dikeluarkan oleh ASRB datang dari profesi akuntan. Padahal, ASRB bebas menerima masukan standar dari sumber manapun. Menurut Walker, ASRB gagal dalam mendirikan fungsinya sebagai pembuat standar laporan keuangan yang netral dan tidak bias. Pada dasarnya, walker berargumen bahwa profesi akuntansi perlu turut serta dalam pembuatan standar akuntansi dimana seharusnya standar yang ditetapkan tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang didukung oleh undang- undang. Berdasarkan cara pandang Capture Theory, bahwa regulasi mengintervensi standar akuntansi sudah didesain dalam rangka melindungi
4
kepentingan publik agar tidak terjadi lagi kasus kolapsnya perusahaan dan terdapatnya assymetric information. Contoh asumsi lain apakah telah terjadi capture theory di dunia akuntansi yaitu keputusan untuk membuat IFRS sebagai standar akuntansi di seluruh dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan penggunaan IFRS secara global sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang go public karena ini akan mempermudah mereka dalam mendapatkan modal secara bebas. Ini disebabkan investor lebih mudah mengerti laporan keuangan perusahaan dari negara lain dan dapat membandingkan laporan keuangan dengan lebih mudah antara perusahaan lokal dengan perusahaan negara lain.
Aplication of Private Interest Theory Teori private interest memberikan pendekatan lain dalam memahami perilaku suatu pihak dengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Rahman berusaha untuk menerapkan teori kepentingan pribadi dari Stigler, Posner dan Peltzman ke pembentukan ASRB tersebut. Kesimpulan dari Rahman adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian Walker. Dia menegaskan bahwa peninjauan secara sistematis terhadap organisasi dan fungsi Dewan menunjukkan bahwa Dewan tergantung pada dan rentan terhadap pengaruh dari beberapa kelompok kepentingan. Rahman menemukan bahwa Dewan juga tergantung pada National Companies and Securities Commission (NCSC) untuk penegakan standar. Ada atau tidak adanya standar yang menghambat administrasi dari efisiensi hukum perusahaan dengan demikian bertanggung jawab untuk menerima perhatian dari NCSC (sekarang Australian Securities and Investments Commission atau ASIC). Selanjutnya, Rahman berpendapat bahwa Walker gagal untuk menyebutkan kehadiran sejumlah eksekutif perusahaan di Dewan ASRB, padahal manajer perusahaan dan direksi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar akuntansi wajib hadir pada pengenalan ASRB tersebut. Dari perspektif ini, profesi akuntansi tidak 'mengcapture' proses penetapan standar di Australia. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa kelompok produsen, yang terorganisasi dengan baik dan mampu memegang pengaruh politik yang signifikan dibandingkan dengan baik profesi akuntan atau 'pengguna' kelompok yang lebih besar tapi lebih menyebar, menjadi ekstensif terlibat dalam, dan akhirnya dikontrol, perdebatan tentang proses regulasi penetapan standar dilaukan di tahun 1980-an. Keterbatasan teori regulasi ini adalah mereka tidak saling eksklusif. Peristiwa yang dijelaskan oleh satu teori, dapat dijelaskan sama baiknya dengan teori lain. Tidak jelas bahwa penjelasan tunggal dapat dipertahankan. Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley dapat dikatakan bahwa pemerintah AS terpaksa mengambil tindakan setelah runtuhnya Enron, untuk menunjukkan bahwa Pemerintah tanggap dan serius mengenai kecukupan tata kelola perusahaan, pengawasan pelaporan keuangan dan audit. Dengan demikian, teori interest private mungkin berlaku juga untuk menjelaskan kejadian yang diamati.
5
Teori interest private memiliki banyak pendukung karena mengakui dasar kepentingan dari pihakpihak yang terlibat dalam regulasi. Hal ini juga sesuai dengan pandangan bahwa penetapan standar adalah proses politik.
Standard Setting as a Political Process Pengaturan standar dipandang sebagai proses politik karena berpotensi secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan berbagai kelompok kepentingan. Oleh karena itu kelompokkelompok ini berusaha untuk mempengaruhi pengenalan peraturan. Model perilaku politik adalah ringkasan dari 'pilihan publik' atas teori regulasi, digunakan oleh Watts dan Zimmerman yang berpendapat bahwa proses politik hanyalah sarana mengejar kepentingan individu atau kelompok itu sendiri. Individu atau kelompok dipengaruhi secara berbeda oleh peraturan akuntansi. Menanggapi ketidakpuasan masyarakat dengan pengaturan standar oleh badan akuntansi profesional, pemerintah di banyak negara telah menyiapkan pembuat standar independen dalam upaya untuk menghasilkan standar kualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Beberapa contoh kasus dimana lobi politik menginterfensi proses penetapan dan pada akhirnya dikeluarkan oleh dewan:
1.
2.
Financial instrument (Instrument keuangan) Menyangut IAS 39 Instrument Keuangan – pengakuan dan pengukuran, pada awal tahun 2002 dimana eropa akan mengadopsi IAS, banyak sekali perhatian berfokus pada standard yang ada pada IAS. Perusahaan yang tercatat pada bursa di eropa sebelumnya yang menggunakan standard nasional mereka, sekarang mensyaratkan penggunaan IAS untuk laporan keuangan konsolidasi. Pada area instrument keuangan terjadi potensi perubahan dramatis yang potensial. Secara umum perusahaan menggunakan historical cost untuk instrument keuangan yang ditunjukkan dari amortisasi biaya, dan pemasukan keuntungan pada laporan keuangan hanya pada realisasi. Sedangkan pada IAS 39 diatur bahwa perusahaan harus memasukan keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian pada instrument keuangan tertentu dalam pendataan ketika terjadi (tidak pada saat realisasi). Intangible asset Pada saat australia mengadopsi IAS ,dimana didalamnya terdapat IAS 38 : Intangible Asset, berkembang beberapa metode untuk menilai Intangible asset dan perusahaan – perusahaan di Australia menggunakan metode yang bervariasi. contoh : Internal intangible asset tidak dapat diakui dan intangible asset tidak dapat direvaluasi tanpa adanya suatu pasar yang aktif. Perusahaan–perusahaan di Australia bersama Federasi akuntan mereka dan Pemerintah, mencoba meminta keringanan dari standard ini namun ditolak oleh IAS.
6
LO 3. The Regulatory Framework for Financial Reporting Terdapat beberapa pihak yang berperan aktif dalam pelaporan keuangan, yaitu para pembuat laporan keuangan dan auditor eksternal serta para pembuat peraturan. Aktivitas pihakpihak tersebbut dipengaruhi oleh lingkungan tempat laporan keuangan dihasilkan, seperti hukum, ekonomi, politik dan sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam kerangka regulasi yang digunakan dalam menghasilkan laporan keuangan para negara-negara di dunia, masih ada beberapa unsur yang umum digunakan. Unsur-unsur tersebut adalah:
1. Statutory Requirements (Persyaratan Perundang-Undangan) Persyaratan perundang-undangan, yang dalam hal ini dapat juga dikategorikan sebagai persyaratan hukum di perusahaan, memiliki peran sebagai insentif untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan diaudit. Di beberapa negara, peraturan perusahaan mewajibkan direksi menyerahkan rekening yang akan diaudit. Oleh karena itu, direksi dan auditor harus memenuhi persyaratan hukum untuk pelaporan tersebut seperti yang tercantum dalam peraturan perusahaan. Pada satu sisi, hukum atau peraturan dalam perusahaan memberikan mandat persyaratan yang mendasar yang berhubungan dengan laporan apa yang harus dipersiapkan serta kapan penyiapan laporan tersebut. Selain itu, dimungkinkan adanya persyaratan lain yang berhubungan dengan informasi yang harus dicantumkan. Persyaratan tambahan untuk laporan keuangan berasal dari standar akuntansi yang spesifik dan dalam beberapa jurisdiksi, standar-standar tersebut mempunyai kekuatan hukum. Peraturan perusahaan sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, juga mencantumkan cara untuk mengawasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum tersebut. Selain itu, sistem ini juga menyediakan sanksi dan penalti yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. 2. Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Kebanyakan praktik tata kelola perusahaan mengacu pada struktur, proses dan institusi di dalam dan di sekitar organisasi yang membagi kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara para partisipan. Beberapa praktik tata kelola perusahaan berasal dari peraturan yang mengharuskan direksi untuk melakukan tindakan yang spesifik terhadap manajemen pada perusahaan mereka. Meskipun begitu, sebuah kerangka peraturan dapat berisi pedoman tambahan untuk tata kelola
7
perusahaan dan aturan yang muncul dari sektor swasta yang dengan sukarela memberikan rekomendasi dan aturan pencatatan di bursa saham. Pedoman tata kelola perusahaan dapat menjadi rekomendasi praktik yang baik bagi direktur dalam mengadopsi mekanisme perusahaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. 3. Auditors And Oversight (Auditor Dan Pengawasan) Dalam banyak negara, auditor memiliki peran penting dalam menjamin kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Kualifikasi tertentu, pengalaman, serta memiliki izin untuk melakukan audit merupakan persyaratan dasar yang dibutuhkan seorang auditor. Selain itu, auditor harus memiliki komitmen terhadap kode etik dan harus rela menanggung sanksi apabila melanggar peraturan. Kebanyakan bentuk dari peraturan tersebut adalah self-imposed karena seorang profesional setuju mengikuti keseluruhan peraturan untuk menjaga keistimewaan posisi dan melindungi hak mereka untuk melakukan praktik sebagai seorang profesional. Self-regulation dalam profesi audit telah diamati secara luas tapi terdapat beberapa contoh terkemuka yang pembuatan aturan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah.
Lingkup tanggung jawab untuk pengawasan
auditor melalui badan hukum yang menyediakan regulasi dirasa lebih independen dibandingkan dengan melakukan self-regulation. Pilihan melalui peraturan hukum dibandingkan self-regulation dapat mencerminkan perbedaan ekonomi atau politik dalam mengelola pasar modal. 4. Independent Enforcement Bodies (Badan Pelaksana Independen) Badan pelaksana independen adalah bagian dari keseluruhan sistem dalam melaksanakan persyaratan pelaporan keuangan. Badan pelaksana independen berperan
meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan tentang pelaporan keuangan, sebagaimana yang terdapat dalam hukum dan standar akuntansi. Badan Pelaksana independen merupakan perpanjangan dari pengajuan pengawasan yang merupakan dasar dari kerangka peraturan. Pendirian badan pelaksana independen berkaitan dengan adopsi IFRS tahun 2005 karena dibutuhkan pengaplikasian IFRS secara komprehensif dan konsisten untuk mencapai tujuan dari adopsi IFRS tersebut.
8
LO 4. The Institutional Structure for Setting Accounting & Auditing Standards Mengenai kerangka peraturan pelaporan keuangan (regulatory framework for financial reporting), kita mengetahui bahwa syarat pelaporan keuangan secara umumnya diturunkan dari undang-undang hukum dan standar akuntansi. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai perkembangan dari badan pembuat standar internasional (international standard setting body) dan proses pembentukan standar akuntansi dan audit internasional (process of setting international accounting and auditing standards).
Latar Belakang Perkembangan awal standar akuntansi dimulai ketika dibentuknya International Accounting Standards Committee (IASC) di London pada tahun 1973. Komite ini berisikan perwakilan dari badan akuntansi profesional dari sembilan negara, yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris-Irlandia, Amerika Serikat, dan Jerman Barat. Sasarannya adalah untuk mengembangkan standar akuntansi sektor swasta yang cocok untuk digunakan di negara-negara seluruh dunia. Sebelum tahun 2005, International Accounting Standards (IAS) berpengaruh di banyak negara. Papua New Guinea dan Indonesia mengadopsi IAS karena negara-negara tersebut belum memiliki struktur pembuat standar nasional. IAS juga digunakan oleh Singapura dan Hongkong dalam pengembangan standar akuntasi nasional mereka. Selain itu, IAS juga telah digunakan sejak awal tahun 1990 oleh Switzerland dan Jerman. Di negara-negara tersebut, akuntansi nasional mencerminkan orientasi stakeholder yang muncul dari kerangka hukum yang berlaku dan sistem akuntansi berbasis pajak. Perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut menggunakan IAS untuk menyediakan informasi tambahan kepada peserta pasar modal dalam bentuk yang lebih transparan dan dapat dibandingkan (comparable). IASC dibentuk oleh negara-negara yang memiliki praktik dan pendekatan standar akuntansi yang berbeda, Awalnya IAS seringkali memperbolehkan adanya pemilihan suatu kebijakan akuntansi untuk memuat preferensi dari berbagai negara anggota. Oleh karena itu, selama akhir tahun 1980-an, IASC mulai mengerjakan Improvement Project untuk meningkatkan kualitas IAS dan menghilangkan banyak perlakuan opsional. Meskipun terdapat peningkatan pengunaan IAS yang mendunia, namun IASC faktanya bukanlah badan penyusun standar yang independen, sehingga pada tahun 2001, IASC
9
direstrukturisasi karena dianggap tidak independen, sehingga dibentuk International Accounting Standards Board (IASB). IASB ini merupakan badan pembuat standar yang independen dan strukturnya berdasarkan Financial Accounting Standards Board (FASB). IASB ini beranggotakan empat belas orang dengan jam kerja penuh (full time members), yang dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan standar dan profesional dalam akuntansi. IASB memiliki tanggungjawab untuk memperbaharui IAS yang telah ada dan membuat International Financial Reporting Standards (IFRS). Aktivitas IASB menjadi semakin penting, terutama dimulai sejak tahun 2002 dengan adanya keputusan European Commission (EC) untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005. EC mengumumkan kepada seluruh perusahaan publik di negara-negara anggota Uni Eropa untuk menyiapkan akun konsolidasian berdasarkan standar IASB. Perubahan yang fundamental ini merupakan langkah penting dalam mempromosikan pembuatan informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat dibandingkan dari seluruh perusahaan Eropa yang terdaftar. Adopsi ini merupakan tuntutan dari sebuah tujuan untuk menciptakan sebuah pasar modal terpadu di Eropa. Sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh IASB dan negara-negara Uni Eropa terkait putusan untuk mengadopsi standar tersebut antara lain 1. IASB perlu untuk membuat standar yang stabil dengan tenggat waktu 1 Maret 2004 untuk kemudian ditinjau ulang oleh Accounting Regulatory Committee (ARC) milik EC; 2. Setiap negara anggota EU harus menyiapkan diri untuk mengadopsi standar internasional dengan mempertimbangkan bagaimana pelaporan menurut IFRS akan diintegrasikan dengan standar pelaporan keuangan nasional tiap negara. 3. Profesi akuntan (meliputi auditor eksternal dan akuntan publik) harus bersiap menghadapi adopsi dan penggunaan IFRS. Caranya dengan pelatihan-pelatihan teknis untuk dapat menyerap standar. Perusahaan juga harus mempersiapkan para karyawannya untuk mengerti standar internasional tersebut dan perusahaan harus berkomunikasi dengan para investor dan penyedia keuangan mengenai dampak dari adopsi IFRS terhadap laporan keuangan mereka.
10
Program Konvergensi IASB dan FASB Pada tahun 2002, dibentuk program konvergensi IASB/FASB yang diberi nama Norwalk Agreement. Program konvergensi tersebut mengharuskan FASB dan IASB untuk mengidentifikasi perbedaan antar standar, untuk meninjau solusi apa saja yang tersedia dan untuk mengadopsi perlakuan yang lebih baik. Dalam praktiknya, proses konvergensi ini sangat rumit. Beberapa perbedaan muncul karena terdapat perbedaan-perbedaan mendasar antara kedua standar. US GAAP dikenal sebagai standar yang berdasarkan aturan (rule-based standards), sedangkan IAS merupakan standar yang berdasarkan prinsip (principle-based standards). Standar Akuntansi Sektor Publik IASB menetapkan standar untuk sektor swasta. Standar yang berbeda mungkin saja diterapkan di sektor pemerintahan karena organisasi pemerintahan memiliki tujuan dan stakeholder yang berbeda dengan perusahaan swasta. Setiap negara harus menentukan sejauh mana standar IASB dapat digunakan oleh entitas sektor publik. Di Indonesia, standar akuntansi yang digunakan oleh sektor publik adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Audit Internasional Menurut sejarahnya, audit bersifat self-regulated, artinya tidak ada standar internasional yang baku untuk digunakan. Pada abad ke -19, Companies Act terjadi di Inggris dan mengharuskan audit dilakukan. Di Amerika Serikat, American Institute of Accountants menetapkan standar audit untuk pertama kalinya pada tahun 1939. Skandal Enron dan perusahaan lainnya pada awal taun 2000-an dapat dinyatakan sebagai kegagalan pasar dan tampaknya telah dignakan sebagai pembenaran untuk intervensi pemerintah dalam penyusunan standar audit di Amerika Serikat dan Australia. Hal tersebut melahirkan sebuah pakta yang disebut Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Sejak saat itu, peninjauan kepada kantor audit di Amerika Serikat dilakukan oleh badan pemerintah yang disebut Public Company Accounting and Oversight Board (PCAOB). PCAOB juga bertanggung jawab dalam menetapkan standar audit untuk perusahaan publik. International Standards on Audit (ISA) dikembangkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB beroperasi dibawah International Federation of
11
Accountant (IFAC). IFAC kemudian membentuk Public Interest Oversight Board (PIOB) pada tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan pada standar yang diterbitkan oleh IAASB dan IFAC.
12
