Buku Politik Perpajakan

; r

Ed i Slamet lrianto Syarifuddin J urdi

 /  .

p

c. I

POLITIK PERPAJAKAN MEMBANGUN DEMOKRASI NEGARA

Kata Pengantar Dr. Machfud Sidik, MSc.

Sambutan Direktur Jenderal Pajak  Hadi Poemomo Sanksi pelanggaran Pasal 72: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta 1. Baran Barang g siapadengan sengaja dan tanpa hak melakukan melakukan perbuatan perbuatan sebagaim seba gaimana ana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipid dipidana ana penjara masing-masing masing-masing paling paling singk singkat at 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000 1.000.000,00 .000,00 (satu  juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tuj uh) tahun dan/  atau denda palin paling g banya banyak k Rp. 5.000 5.000.000. .000.000,0 000,00 0 (Iima milia miliarr rupia rupiah). h). 2. Bar Barang ang si siap apa a dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarka menge darkan, n, atau menjual kepad kepada a umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, seba sebagaima gaimana na dimaksud dimak sud ayat (1) dipid dipidana ana dengan pidana penjara paling lama 5 (Iima)) tahun dan/a (Iima dan/atau tau denda paling banyak Rp. 500.000.000 500.000.000,00 ,00 (Iima ratus juta rupia rupiah) h)

Pengantar Ketua MPR RI Dr. HM Hidayat Nurwahid, MA Pengantar Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.,Akt

UI I

Press

& Syarifudd in Jur di Politik  P erpajakan: Membangu n D e mokrasi Negara ;- Yogyakarta: UII Press, 2005

Ed i Slamet lrianto

208 hlm . + xliv xliv;; 15 x 21 21 cm 11 ISBN 979-3333-78 979-3333-78-7 -7

I1

Buku ini dipersembahkan:

Kepada dr. Betty Ekawati, 5 ., Sp. KK., da n Salma Amda. Untuk mereka yang menjadi pemain peradaban masa depan; Muham Cetakan Pertama, Oktob Cetakan Oktober er 2005 Penyunting : Sobirin Malian Pracetak : UII Press Press Pcnerbit Pc nerbit : UIIPres UIIPresss Yog Yogyakarta yakarta (anggo (anggota ta lKAPI) Jl. Cik Di Di Tir Tiro o N o .! , Yogyakarta Tel.(0274)547865, Fax Fax.(0274)547864 .(0274)547864 l lak ci cipta pta

E-mail: uiipr [email protected] [email protected] ;u [email protected] pada UIIPr pada UIIPress ess dilindungiundang-un dilindungiundang-undang.(all dang.(all rights reserv reserved) ed)

Prasetyo Ramdhan Abdurasyid, Hafid Dwi Pras etyo , ma d Try Luthfi Nugroho,lkbar Riztki Hibatullah, Queen Choirunisa Tansa Tresna. da n

Ashila Salsabila Syarif, Ahmad Mutawakkil Syarif, Semoga menjadi lebihbaik, maju da n berkualitas .

[vi] Politik Perp Perpajak ajakan: an: Membangun Dem Demokra okrasi si Nega Negara ra

[vii]

 Bis mill ahir rahm anir rah im

KATA KA TA PENGANTAR PEN PENULI ULIS S

D adalah

engan memanjatkan puji da n syukur kepada Allah SWT suatu kalimat pertama yang perlu kami ungkapkan, ungkapka n, karena dengan ridho, rahmat, da n hidayah-Nya -buku ini dapat hadir dihadapan pembaca. Pada prinsipnya buku in i membedah persoalan yang masih relatif langka dibahas da n dikaji oleh para ilmuwan sosial politik, ekonomi da n ilmuwan hukum, yakni persoalan politik  perpajakan dengan fokus persoalan demokrasi perpajakan yang belum menjadi perhatian rezim politik  yang berkuasa.

Buku politik  perpajakan in i membedah seputar isu-isu penting mengenai aspe aspek k pol politi itik, k, demok demokrasi rasi,, sosial, kemanusiaan, teologis da n ekonominya. Kami menyadari menghadirkan wacana politik  perpajakan tentu mengundang persetujuan (pro) da n penolakan (kontra), tepatnya kitab ini menghadirkan paradigma berpikir barn te n tang pajak  yang selama ini hanya menjadi urusan ilmuwan ekonomi da n hukum semata, sementara aspek  krusiallainnya yakni politik  hampir terabaikan -akibat lebih lanjutnya pajak  pajak menjadi menjadi elitis, tertutup, dan penuh manipulasi. Buku ini menurut hemat penulis menghadirkan diskursus baru te n tang pajak  -sebuah diskursus yang bisa dipersoalkan oleh para ilmuwan pajak  da n praktisi perpajakan. Mungkin buku ini banyak mengoreksi da n memberikan cara yang sesuai dengan prinsip pengelolaan negara yang demokratis kepada para pelaku perpajakan, terutama -tentu saja -para pembayar

Kata Kat a Pen gantar 

[viii]

fix]

Politik Perpajakan Perpajakan:: Membangun Demokrasi Negara Negara

dibebankan kan oleh neg negara ara , sementara mereka pajak  yang hanya dibeban sebagai pembayar pajak tidak  pemah mengetahui pajak  yang telah disetorkan kepada negara, digunakan untuk  apa ? Sebagai isu baru dalam aspek  politik  da n isu baru pula dalam konteks ilmu ekonomi dan hukum, kitab politik  perpajakan in i membangun wacana ekonomi politik baru yang akan menjadi acuan acuan dari kebijakan politik rezim. Rezim politik  segera memikirkan cara mengelola negara yang demokratis, cara mendesain ekonomi perpaja perpajakan kan yang berjiwa sosial, sehingga proyek demokrasi dapat diwujudkan bersama dengan demokrasi politik . Untuk menghadirkan aspek  perpajakan yang demokratis, maka seharusnya pengelola pajak  mengemban amanah rakyat dengan baik, memberikan akses informasi yang cukup kepada rakyat untuk  mengetahui pemanfaatan keuangan negara yang dikumpulkan dari pajak. Andai saja kondisi tersebut dapat diciptakan, maka pembayar pajak  akan menyetorkan uang pajaknya kepada negara secara suka rela -tanpa ad a unsur paks paksaan, aan, tentu dalam hal ini n egara harus menyed ru menyediakan iakan an g bagi mereka -terutama ruang informasi yang cukup mengenai pemanfaatan uang politik k rezim berkuasa yang .p a j a k . Proyek-proyek sosial politi dibiayai oleh uang pajak, serta sumber keuangan lain yang dihimpun dari b erbagai sumber hams berwajah "manusia". Menutup informasi ten tang pajak, sama dengan membiarkan konsolidasi demokrasi berjalan secara parsial -artinya aspek  politik, ekono ekonomi, mi, hukum, dan budaya sudah semakin demokratis, tapi soal ekonomi politik  y an g berkaitan dengan p ajak  m asih t ertutu p, tentulah sesuatu y an g tidak diinginkan ers d alam masyarakat. ol eh s teak hold ers

P ada bagian a wa l buku ini, kami sengaja menguraikan se cara lebih komprehensi f  tentang demokrasi menurut akar secara is tilah ny a da n b egitu pula dengan makna empirik dalam masyarakat akat Indonesia. Penjelasan demokrasi itu kc hidu pa pan n masyar s c n d i ri diorientasikan kepada usaha untuk  lebih memahami jelass yakni makna-rnakna makna -rnakna dasamya d eng an tujuan yang lebih jela

menuju kehidupan ekonomi politik yang lebih terbuka, partisipasii warga secara transparan, akuntabel, da n ruang partisipas meluas. Selain itu diuraikan pula tentang desentralisasi yang merupakan isu penting dalam konteks kehidupan politik  bangsa agar is u desentralisasi dapat klop dengan usaha demokratisasi bangsa pada semua level kehidu kehidupan. pan. Pada bagian-bagian bagian-bag ian berikutny berikutnya, a, kami menjelaskan makna pajak  yang demokratis, pajak  yang berwajah " m a nusia", pajak  yang berdimensi keadilan, pajak  yang relevan dengan misi besar bangsa yakni membebaskan manusia dari kemiskinan, ketertindasan. asan. Begitua Begituah h seterusnya kami kemelaratan dan ketertind menguraikan aspek  pajak  ini, da n bagian tertentu yang mungkin dapat menjadi bahan perbandingan, kami juga menghadirkan isu penting lain yang berpotensi besar menjadi sumber penerimaan negara di masa adalah zakat, yang dalam beberapa hal tentu berbeda dengan pajak.

Kitab ini menjadi lebih baik  -sekalipun kadamya masih terbatas, tetapi apa yang disajikan terutama isi da n pokok  kajiannya telah dibaca oleh beberapa pihak yang menurut hemat kami memiliki kompotensi atas ata s masalah politik, demokrasi, pajak  da n birokrasi pemerintahan. Selain itu, buku ini juga telah diberi beberapa catatan da n masukan oleh beberapa pihak  sebelum diterbitkan, tegasnya buku ini telah didiskusikan dengan beberapa komponen penting dalam rangka memperoleh tambahan masukan untuk  perbaikanny a. pihak yang ah Kepada beberapa pihak  yang telah berpartisipasi atas nask ah am adasarny a, kami menguca mengucapkan pkan terima kasih, tentu p ert ertam kasih h kepad kepada a Dr. H. H id a yat tama kami menyampaikan terima kasi ai Nu r Wah id, MA, (selaku Ketua MPR RI maupun se sebag bag Sidik, ik, MSc., pribadi), Prof. Dr. Gun adi , MSc., da n Dr. Mahfud Sid yang telah m embaca da n memberikan pe n ganta r b agi kitab in i. Kesed iaan ketiga orang tersebut untuk  m emberikan i rgaan yang tingg pengantar bagi kitab ini mempakan p engha enghargaan buat kami, 'm en g in g at ket ketiganya iganya masih m enyempatkan diri untuk  memb ac a d an memb memberi eri peng ant ar bagi buku ini d i

[xi] Kata Kat a Pengantar 

Ixl

Politik Perpajakan: Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara Negara

Pejabatt Negara, Akademisi da n tengah kesibukan sebagai Pejaba Aparatur Birokrasi. Begitu juga dengan Dr. Hadi Poernomo, MBA sebagai Direktur Jenderal Pajak  yang telah memberikan kata Sambutan bagi buku ini .

Akhirnya penulis ingin mengatakan rasa hutang budi kepada berbagai pihak terutama Promotor kami yakni Prof. Dr.. Miftah Thoha, MPA; Prof . Dr. Ichlasul Amal, MA; Prof. Dr Dr. Warsito Utomo, Prof. Dr. Dr. Yahya A Muhaimin da n Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Dr . Purwo Santoso, MA da n Dr . E r w a n A g u s Purwanto, atas waktu da n kesem kesempatanberdisk patanberdiskusi usi dengan kami dalam banyak kesempatan, serta perhatiannya yang besar kepada kami hingga kami sering diberi bahan bacaan bagi kelancaran studi kami. Kepada teman-teman di program S-3 Ilmu Sosial Politik  Sekolah Pascasarjana UGM, diantaranya Dr. Noudy P. Tendean Tendean,, M.5i., Dr. Cand. Fadel Muhammad, Dr . Cand . Hasanuddin, MA , Dr . Cand. Sr i Woro Wahyuningsih, MA, da n Ir. Akbar Tandjung, MS, serta yang lainnya yang tidak  dapat kami sebutkan semua namanya disini.

Terima kasih tentu pantas kami sampaik sampaikan an kepad kepada a keluarga, mereka telah merelakan kami untuk  berbagi waktu -bahkan lebih banyak  waktu yang kami habiskan untuk  menguru men guruss studi dari daripada pada bersama dengan keluarga, pengorbanan da n kerelaan mereka itulah yang ikut memacu da n memicu semangat kami dalam menempuh studi dan menyelesaikan kitab sederhana ini. Mereka adalah dr. Betty Ekawati, S., Sp.KK, da n generasinya Muhammad Ramdhan Abdurasyid, Hafid Dwi Prasetyo, Try Luthfi Nugroho, Ikbar Riztki Hibatullah, Queen Choirunisa Tansa Tresna. Juga kepada Salma Amda, SS., da n penerusnya Ashila Salsabila Syarif  Sy arif  da n Ahmad Mutawakkkil Syarif. Perlu juga kami tamba tambahkan, hkan, bahwa buku in i masih jauh ri kcsc kcscm m p u r n a a n da n karena it u -kami mengharapkan

adanya kritik  da n koreksi yang diberikan oleh para pembaca yang budiman guna memperbaiki buku in i . Khusus kepada penerbit UII Press diucapkan terima kasih atas kesediaannya menerbitkan buku ini. Akhirnya, semoga karya sederhana in i

dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman. Bulaksumur, September 2005 Penulis

Politik Perpajakan: Perpajakan: Memban gun Demokrasi Negara Negara

[xiii]

KATA PENGANTAR

S

t u d i ten tang politik, demokrasi da n perpajakan, ketiga tiganya merupakan is u yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ketiga studi tersebut tidak jarang membingungkan tidak  saja bagi masyarakat awam, birokrat, politisi namun juga para akademisi. Penggalian hubungan antara ilmu politik,demokrasi politik,demokrasi da n perpajakan selalu mengundang kontroversi yang berkepanjangan.

Sympton da n bahaya implementasi demokrasi tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi suatu bangsa akan membawa keterpurukan, da n kemerosotan kesejahteraan suatu bangsa. Namun, keberhasilan pelaksanaan demokrasi khususnya di negara-negara maju akan membawa bangsa yang bersan bersangkutan gkutan ke arah kehidupan pendewasaan demokrasi da n peningkatan kemampuan ekonomi bangsa yang bersangkutan termasuk didalamnya mengoreksi ketimpangan kemampuan ekonomi warga negaranya. Kehidupan demokrasi yang dewasa akan mengurangi kebrutal kebrutalan an da n pemaksaan sekelompok  kekuatan politik  untuk  memarginalkan kelompok  minoritas. Studi tentang perpajakan dalam dekade terakhir tidak  penerapan lepas dari aspek  politik  da n didalamnya termasuk  termasuk penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem perpajakan di lain pihak  merupakan bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang ditujukan terutama untuk  mencapai kebijakan ekonomi makro yang sasarannya adalah untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara . Fenomena dalam dekade 90-an yang menunjukkan an bahwa negara-negara terjadi di penjuru dunia menunjukk

lxvl [xiv]

Politik Perp Perpajak ajakan: an: Mem bangun Demokrasi Negara Negara

yang mengembangkan sistem demokra demokrasi si sebagai pilihan mengalami kenaikan dari 60 (enam puluh) negara pada tahun 1989 19 89 menjadi 100 (seratus) negara pad a tahun 2000. Di antara negara-negara negaranegara yang menerapkan sistem demokrasi tersebut  ju str u mengalami penurunan kesejahteraan masyarakatnya yaitu pada tahun 1989, persentase negara miskin yang menerapkan sistem demokrasi sebanyak  15 % da n justru pada tahun 2000 jumlah negara miskin yang menerapk menerapkan an sistem demokrasi tidak  selalu menjamin pening peningkatan katan pembangunan ekonomi. Demikian pula, implementasi desentralisasi yang tidak  didukung dengan gran grand d strategy yang komprehensif  yang ditunjang dengan implementasi yang mempertimbangkan berbagai aspek  baik  politik, latar belakang kehidupan bangsa, pluralitas etnik etnik,, keberagaman kebudayaan, sistem demokrasi dan kemampuan ekonomi bangsa yang bersangkutan akan menambah deretan negara yang gagal dalam melaksanakan proses desentralisasi. Desentralisasi dinilai berhasil bila dalam pelaksanaannya memberikan implikasi meningkatnya pelayanan sektor birokrasi kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan barang publik  da n memenuhi preferensi dari masyar masyarakat akat serta mempromosikan kehidupan yang lebih demokratis. Keberha Keberhasilan silan pelaksanaan desentralisasi tergantung pada desain desentralisasi it u sendiri, perencanaan strategik, pengembangan kelembagaan da n capacity building dari lingkungan birokrasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. perpajakanyang akanyang baik terutama terutama hams Demikian pula sistem perpaj memperhatikan aspek  kebijakan ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan dalam rangka mensejahterakan masyarakat da n kemampuan administrasi perpajakan itu sendiri.

Sistem perpajakan yang baik  harus menggali potensi perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada,

meminimalkan distorsi terhadap kegiatan ekonomi, memenuhi keadilan di bidang perpajakan serta kemampuan administrasi perpajakan perpajak an itu sendiri. Kemampuan administrasi perpajakan meliputi kelembagaan, sistem da n prosedur perpajakan, dukungan infrastruktur di dalam melaksanakan administrasi perpajakan da n sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan kebijakan perpajakan. Buku Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi lriant anto o dan Slamet met lri Negara yang ditul ditulis is saudara Edi Sla Syarifuddin [urdi merupakan upaya pengkayaan pemikiran yang berkembang baik di negara maju maupun negara berkembang berkemba ng khususnya Indonesia. Salah satu hal baru yang dikupas oleh kedua penulis tersebut adalah mengka mengkaji ji lebih tajam pemikiran dasar demokrasi perpajakan yang jarang ditulis baik  oleh ilmuwan di bidang politik, sosial, keuangan negara maupun perpajakan. Menurut penulis membicarakan demokrasi perpajakan dalam politik nasional, mengingat rezim politik yang berkuasa pada masa lalu tidak  pemah membuka peluang bagi adanya mekanisme kontrol, pengalokasian pajak  yang dihimpun dari masyarakat. Pajak  dilihat dari segi politik  dapat dimaknai sebagai investasi politik  seorang warga negara kepada negara, investasi dimaksudkan sebagai tabungan rakyat dalam rangka p olitiknya membantunegara dalam membiayai proyek-proyek politiknya sehingga ad a preferen preferensi si politik  bagi warga negara yang bersangkutandalam bersang kutandalam setiap proses politik yang diselenggarakan pemerintah, artinya masyarakat pembayar pajak  mempunyai ha k  sama atau dengan kata lain memiliki se mac am otoritas untuk  mengetahui pengelolaan pajak  terutama berkaitan dengan penentuan kebijakan negara mengenai pengumpulan, pengadministrasian da n pemanfaatan pajak. Menurut kedua penulis, demokrasi yang berarti kesetaraan da n partisipasi, maka demokrasi perpajakan dapat dimaknai sebagai sistem terbangunnya p er er pa pa ja ja ka ka n y an an g

lxvi]

[xvii]

Politik Perpa Perpajakan jakan:: Membangun Demo Demokrasi krasi Nega Negara ra

menggambarkan adanya kesetaraan antara pemerintah da n sehingga ga memungk memungkinkan inkan masyarakat pembayar pajak, sehing masyarakat muneulnya partisipasi masyarakat, sejak  dar darii pros proses es pembuatan kebijakan perpajakan, pengumpulan pajak  da n pemanfaatan uang pajak.Prinsip demokrasi yang paling urgen adalah meletakkan kekuasaan ditangan rakyat bukan ditangan penguasa. Dengan terbitnya buku PoIitik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara, saya kira akan memberikan tambahan waeana baru kepada pemerintah, masyarak masyarakat, at, legislator da n akademisi yang berminat dalam kajian pengetahuan ten tang politik, demokrasi, desentralisasi, da n kebijakan perpajakan dalam sua tu analisis yang lebih komprehensif.

Jakarta, Agustus 2005

Dr. Maehfud Sidik, M.Se.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL JENDERAL PAJAK

K

e p u tu tu s a n pemerintah untuk  mengubah kebijakan anggaran dari yang berbasis resources ke anggaran yang berbasis pajak, nampaknya merupakan langkah tepat. Sebab sumber daya alam yang kita miliki seperti migas, selain faktorr persediaan yang nilainya semakin dipengaruhi oleh fakto menipis juga sangat tergantung kepada pembentukan harga pasar internasional yang sangat fluktuatif. Artinya, situasi tersebut sangat sulit untuk  dijadikan referensi ketika kita berketetapan membangun anggaran yang stabil da n dinamis. Sejalan dengan perkembangan kehidupan berbangsa da n bemegara, seeara bertahap peran pajak mengalami pergeseran yang eukup fantastis . Betapa tidak, pajak  yang sebelumnya hanya sebagai pelengkap penerimaan dalam negeri kini telah bergeser da n berada pada posisi y an an g a m a t sanga t menentukan. Meskipun masih ba n yak  pihak yang kurang puas terhadap kin erja perpajakan, namun satu hal yang sulit terbantahkan adalah kontribusi penerimaan pajak  yang saat in i sudah meneapai 80% terhadap penerimaan dalam negeri. Ke depan peran pajak akan terus meningkat sejalan de n g an meningkatnya pemahaman masyara masyarakat kat dalam ma s al ah perpajakan.. perpajakan

Sudah saatn ya, masyarakat mendapatk an an p em ah am an yang komprehensif  tentang mas alah pe r p a j ak a n d al am konteks kehidupan negara yang demok r ati s. D alam negara yang modern dan demokratis, pajak  di p ahami sebagai kewajiban demokrasi warga negara. negar a. Ol Oleh eh ka rena itu, pajak  bukan hanya menjadi domain pemerintah yang dalam hal in i

Ixviii]

Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

[xix]

Direktorat Jenderal Pajak  semata, akan tetapi telah menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa yang menghendaki berjalannya sistem kenegaraan yang demokratis. Pemahaman semacam ini menjadi penting bagi kita sebagai bangsa, agar kita tidak terjeb terjebak  ak pada retorika politik yang politik yang cenderung saling menyalahkan tanpa memahami esensi posisi kita masing masing dalam kehidupan bemegara. Oleh karena itu, saya menyambut baik  penyusunan buku dengan judul Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara oleh saudara Edi Slamet Irianto da n Syarifuddin Iurdi. Penulis telah menjadikan teori politik sebagai pendekatan kajiannya, yang menurut hemar saya masih sangat langka dilakukan, karena selama in i pajak  baru dikaji dari perspektif  ilmu ekonomi da n ilmu hukum. Dengan demikian, buku in i diharapkan akan menambah khasanah bacaan tentang perpajakan baik bagi mahasiswa, dosen, elite politik, elite birokrasi termasuk aparatur perpajakan maupun semua pihak  yang berminaj terhadap perpajakan Indonesia.

Jakarta, Agustus 2005 Direktur Jenderal Pajak 

Hadi Poemomo

NI P .060027375

PENGANTAR: MENC PENGANTAR: MENCARI ARI KEADI KEADILAN LAN POLITIK POLITI K MELALU MELALUII PAJAK

Oleh: Dr. HM. Hidayat Nurwahid, MA Ketua MPR RI

P

engelolaan negara modern selalu didasarkan kepada prinsip-prinsip prinsip-p rinsip keterbukaa keterbukaan n (transparansi), efektif  da n efisien. Sebuah negara dengan sistem politiknya yang demokratis akan memberi ruang bagi partisipasi warga dalam seluruh proses politik  politik yang yang berlangsung. Ketika partisipasi da n ruang publik  untuk  rakyat ditutup da n disumbat oleh mesinmesin politik  da n mesin-mesin teror da n penindas, maka pengelolaan negara yang transparan sulit diharapkan. Dalam politik k kenegara kenegaraan an yang dibangun selama in i sejarahnya politi menempatkan penguasa dalam konteks yang istimewa, sementara rakyat berada dalam posisi kooptasi negara, dengan kata lain -rakyat tidak  berdaya ketika berhadapan dengan penguasa negara. Kondisi politik  demikianlah yang ingin dirubah oleh reformasi politik  yang telah berlangsung, agar terjadi suatu pola hubungan antara rakyat da n negara (pemerintah) yang seimbang, rakyat memiliki sejumlah h ak  da n kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana n egara memiliki keharusan melindungi, mengayomi, d an mensejahterakan rakyatnya.

diikat at oleh berbagai .perjanjian yang Negara modern diik dibangun sebagai syarat terciptanya suatu keseimbangan sosial, ekonomi, politik  dan hukum dalam suatu negara yang beradab. Perjanj Perjanjian ian it u sendiri terkait dengan adanya

[xxi] [xx]

Politik Perp Perpaja ajakan kan:: Membangun Demokrasi Negara

hubun gan timbal balik  antara ne g ara dengan masyarakat. Dengan memakai cara berpikir y an g lazim, bahwa negara bisa ad a karena ada rakyat da n rakyat s endiri membutuhkan pemimpin (negara) untuk  mengatur kelangsungan hidup Kebiadaban aban tentulah sesuatu yang bersama agar beradab. Kebiad tidak diinginkan dalam kehidupan bersama, tanpa negara keadaban rasanya sulit tercipta. Dalam mengikat hubungan yang saling membutuhkan itu, praktek politik negara-negara modem cenderung menerapkan pola yang lazim dipakai yakni negara memiliki sejumlah kewenangan yang absah kepada rakyat sebagaimana rakyat memiliki hak yang dituntut kepada negara . Dalam hal inilah, pajak paja k menj menjadi adi media yang menghubung menghubungkan kan antara kepentingan negara dengan rakyat dan pajak menjadi syarat lain bagi terciptanya suatu keseimbangan antara negara dan rakyat. Rakyat memb membayar ayar pajak kepada negara dan sebagai imbalan jasa yang diperoleh rakyat, terutama golongan kaya berupa perlindungan atas yang membayar pajak lebih banyak  banyak berupa segala kepentingan umum, dengan mewajibkan untuk  mengadakan perjanjian perlindungan wajib antara negara dengan warganya da n negara memperoleh modal untuk  membiayai proyek  sosia sosiall kemanusiaannya.

Penganta Peng antar: r: Mencari Keadilan Politik Melalui Pajak 

modem, pajak menjadi sumber pembiayaan politik negara

membiayai proyek-proyek  sosial rezim, sebab tanpa adanya konstribusi real dari rakyat, negara juga tidak akan bisa menyuk menyukseskan seskan agenda kerja pemerintahan yang diprogramkan secara nasional melalui komunikasi politik  dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam negara

tersebut. Memang pajak  merupakan hal penting dalam urusan bemegara, sebab dengan pajak  itulah distribusi keadilan sosial dapat dila dilakuka kukan. n. Negara 'd e n g a n paja pajak k akan dapat mengurangi tingkat kecemburuan sosial sosial warga negara yang tidak memili memiliki ki sumber-sumber ekonomi yang memadai. Sumber kekayaan yang dimiliki oleh segelintir manusia

harus disesuaikan dengan kondisi riil yang ada dalam masyarakat. Dalam kondisi tertentu pajak  dalam jenis da n kadar apapun sudah mulai dipikirkan oleh para ilmuwan agar  jen is kekayaan yang dimiliki oleh warga bemilai sosial dan ekonomi. Tampaknya, saya sependapat dengan gaga gagasan san yang dibangun dalam buku ini, bahwa pajak  sudah harus dikelola

K eadilan politik  hanya mungkin diperoleh dengan

menurut standar dan aturan yang lebih terbuka dan demokratis.

memberikan hak-hak  dasar warga negara secara proporsional seperti hak untuk  hidup secara layak, hak-kemanusiaan hak-kemanusiaan,, hak 

Se lama ini pajak bersifat tertutup dan mengandung unsur manipulasi dan segal segalaa macamnya, namun pajak  inipun belum sepenuhnya dapat menghasilkan keseimbangan sosial yang adil

untuk  memperoleh keadilan keadilan,, ha k  untuk  menikmati kemerdekaan dan pembangunan, itulah hak-hak  dasar yang diperoleh rakyat dari negara, sebab dengan memberikan hak keadilan.. Esensi negara hak  tersebutlah - rakyat memperoleh keadilan didirikan adalah melindungi kepentingan bersama da n menjamin kesejahteraan sosial rakyat. Atas beberepa kemudahan yang diberikan n egara -rnaka rakyat harus pula memenuhi ketentuan yang tetap oleh negara yakni membayar pajak. Dalam pengelolaan negara

dalam masyarakat.

Negara, Rakyat dan Pajak Pajak telah berfungi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk  membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Salah satu pembiayaan negara yang penting dalam ha l in i adalah pembangunansosial kemanusiaan, selain pembiayaan Iainnya.

[xxiii]

[xxii]

Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

Dalam teori negara, bahwa negara melakukan fungs fungsinya inya untuk  melayani kebutuhan masyara masyarakat, kat, tidak  untuk  kepentingan pribadi. Maka kepentingan umum didahulukan atas kepentingan pribadi da n golongan. Dengan luasnya medan tanggungjawab negara -rnaka negara membutuhkan dukungan finansial dari rakyat, maka negara membuat ketentuan yang akan dijadikan pijakan untuk  mengimbangi ketimpangan sosial dalam masyarakat masyarakat dengan pajak. Tegasnya untuk  k  negara, punya beban sosial kemanusiaan dan untu memenuhinya negara membuat ketentuan untuk  mewajibkan warga negara atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan it u sesuai dengan kemampuan. Kerelaan rakyat membayar pajak  sesungguhnya bagian dari komitmen rakyat untuk  menciptakan keseimbangan da n keadilan sosial dalam masyarakat, itulah yang menjadi inti dari makna sosial pajak. Dalam hal ini, negara membatasi yang kuat dengan diwajibkan membayar pajak  da n melindungi yang lemah dengan mendistribusikan mendistribusikan uang paja pajak k kepada mereka yang lemah ini secara merata da n adiL Dalam batas-batas batas-batas tertent tertentu, u, rakyat juga merasa kurang begitu percaya lagi kepada pemerintah yang diberi tugas mengelola negara, akiba t cara penguasa mengelola negara yang cenderung korup, penuh manipulasi da n praktek  kolusi dalam pengelolaan pajak. Terkadang dalam kadarnya yang minima lis, penguasa memberikan beberapa keringanan kepada wajib pajak sesuai dengan keinginan da n selera mereka yang berkuasa, akibatnya rakyat yang lain -dimana negara memberikan beban kepada mereka untuk membayar pajak 

menjadi kurang aktif  aktif da da n bahkan cenderun cenderung g menghindar dari kewajiban tersebut. Untuk  mengurangi ketegangan tersebut, negara harus menerapkan pola kerja yang memenuhi beberapa syara syarat; t;  pertama,  p ertama, negara dalam memungut pajak  harus adil (syarat

Pengantar: Penga ntar: Mencari Menca ri Keadilan Politik Melalui Pajak 

keadilan) merupakan tujuan dari pajak, artinya wajib pajak  dikenakan sesuai dengan standarnya yakni secara umum da n merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing

edua, mereka yang diberi tug as (Dirjen Pajak) harus masing . K edua,

memungut pajak  berdasatkan Undang-Undang (Syarat Yuridis). K etiga, etiga, negara perlu m enerapkan standar kerja yang pajak,, sebab ada akan dilakukan dengan menggunakan uang pajak kesan selama ini, negara menggunakan uang pajak secara elitis elitis sehingg rakyat tidak  mengetahui uang pajak  dipergunakan a untuk  keperluan apa. Sesuai amanat konstitusi dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, bahwa negara harus memberikan jamin an yang adil kepada rakyat dengan menggunakan uang pajak. akar dari sejumlah kekerasan, konflik  da n protes rakyat se lama ini adalah persoal an ketidak-adilan secara ekonomi, sosial, politik, da n hukum. Maka su d ah saatnya negara mengubah cara

berhubungan dengan rakyat agar sesuai dengan standar keadilan da n kemanusiaan, negara perlu memperhatikan rakyat miskin (desa da n kota), sebab [umlah mereka yang miskin da n terlantar in i semakin bertambah, maka negara dengan deng an bebe beberapa rapa kew kewena enanga ngan n yang dimiliki perlu menerapkan cara kerja yang optimal untuk  mengurangi kemiskinan, kemis kinan, sekal sekaligus igus berupaya untuk  membendun g kekerasan dalam masyarakat. oleh eh Allah Pada prinsipnya kehidupan in i telah diciptakan ol secara seimbang, adapun kekacauan, ketimpangan da n kemiskinan it u terjadi -karena ada manusia yang m engambil lebih dari ha k yang semestinya diperoleh, maka dari itu negara menjadi fasilitator antara kalangan yang memiliki kekayaan tidak. k. Kekayaa n it u sendiri memberikan manfaat dengan yang tida dibidang sosial da n ekonomi kepada pemiliknya, karena dengan kekayaan -i a akan memperoleh kesempatan untuk 

[xxiv]

Poliiik Perp Perpajaka ajakan n : M  M embangun embangun Demokrasi Negara

b erusaha dibandin dibandingk  gk an d en g a n orang lain ya ng ti d a k  m emilikinya. erataa an itulah, kekay a a n d ik enakan Dalam konteks pe m erat paj ak. Neg ar araa m enera enerapkan pkan sistem -dim -dimanapem anapem ilik  modal atau go longan k aya aya diwajibk an pa jak   jak  a tas kek a yaannya an m embayar pa k epada n eg ar a, tuju an untuk  mene meneip ip ta k an an k e adilan sosial. N egara m enjadi m edi a pe peng ngh h ub ung an tara warga n egara yan g m emiliki k ekayaan e kayaan d en gan w a rga ya yang ng membu tu hka n uluran t angan ne g a r a u nt u k  m en y a nt u n i m e r e k a y a ng l emah , mustad mu stad 'afin, dan tertindas. Warga negara yang telah m en enun unaikan aikan kewajiban pa pa jakny  jakny a , m aka negara harus memberikan kepastian, kepastian, kelayakan, keadilan, kea dilan, d an eko nomi kepada warganya. Dala m sistem pemerintaha n m odem d imanap un di dunia ini tetap me nerapkan siste sistem m b ayar p ajak, dengan jalan demikianlah negara d engan berbagai pro ye k  sosial kemanusiaannya d apat dijala dijalankan, nkan, sebab rakyat punya kewajiban sosial untuk membantu pembiayaan negara - tentu bantuan itu sangat disesu disesuaikan aikan dengan tingk tingkat at kemampuannya. kemampuannya . Selain it u , pajak juga harus dikelola oleh negara dengan  jelas dan pasti, tidak  boleh ada keraguan dalam pengelolaan kepastian stian tentu tentulah lah akan mengga mengganggu nggu pajak, paja k, sebab tanpa kepa  ja la nn ya pemerin tahan teruta terutama ma fung fungsi si negar negara a untuk  m enjmain keadilan dan k esejahteraan e sejahteraan warga melalui distrib usi pajak. melalui distribusi pajak  yang meratalah akan dapat kesenjangan an sosial dalam mas yarakat, dengan mengurangi kesenjang beg itu pajak akan meningk meningkatkan atkan taraf  hidup rakyat ekonomi lemah . Sekalipun pajak tidak  idak begitu begitu ba nyak  dibahas da lam doktrin teologi Islam, tapi Islam pu n memberikan beberapa ketentuan yang tegas mengenai hal ini terutama nega ra dalam kondisi tidak stabil. Dalam hal ini, Islam memberikan beberapa  ja k  sesuai pa ja kvtcntuan kepada uma t Islam agar membayar pa konteksnya harus memenuhi syarat seperti yang o leh Yusuf  Yusuf  Al -Qardawi (2004: 1079-1085); periama,

Penganta Peng antar: r: Menca Mencari ri Kead Keadilan ilan Politik Melalui Paja Pajak  k 

iiiiiiiiiiiiiii

[xxv]

pajak  itu benar-benar dibutu dibutuhkan hkan dan negara tidak  lagi memiliki sumbe r keuangan la in. Berdas arkan hal t ersebut, ne gara boleh membebankan p ajak  kepada wa r ga negar a asalkan negar a tersebut tidak lagi la gi memiliki s umber k eu eu ang an edua, p embagi an yan g dapat m enutupi a nggaran negara . K edua, beban pajak  y ang adil. D engan b ersumb er pada k ekurang e kurang an s u mber an ggaran n egara, ma ka r akyat waji wajib b memb ayar paj ak  kep ad a n e g ar a ag a r di be r i ka n se e a r a ad il. K et et i ga , paj a k  h endakn ya di pe perr gunaka n un tu k  k ep ep entingan um at (rak yat) y at) d an bu ka n u n t u k m a ks ia t d an h aw a nafs u. P aj ak  h a ru s d ikelola d en gan p rin sip ke juj ke juj uran, k eadilan, e adilan, d an s ikap ama a ma na h p ar a pe mimpin negara, d en engan gan begi tu p ajak  akan memen uhi k et et entuan yang disyara tkan yakni bukan u ntu k  k epentingan e pentingan p ribadi, golongan, da n ma ksiat serta memperkaya diri para p ej ejabat, abat, melainkan untuk me mbangun infrastruktursosial yang bisa dirasakan manfaatnya o leh rakyat banyak. Ke Keempat, empat, pajak  sebelum dilakukan perlu memperole h persetu persetu ju  ju an para ahli d a n eendekia . Sebelum sesua tu pa ja k  dikenakan perlu ka jian, da n pendapat para ahli mengenai memperoleh analisa, ka jian, b esar dan keeil pajak  yang akan dipungut dar i ma syarakat. Pajak  merupakan bagian dari sejumla h ikatan an tara rakyat dengan nega ra, karena ia jenisnya ikatan, m ak a pajak  me n ja di sarana komunikasi antara rakyat yang memiliki harta a den dengan gan mereka yang a ka n sejumlah k elebihan hart Dalam memperoleh keadilan ekonomi melalui sarana negara. Dalam beberapa s egmen, rakyat selal selalu u menj ad i bag ia n d a ri pengelolaan n egara, artinya negara dapat te gak  ol oleh eh k arena a rena an n e g a r a untu k  adanya rakyat da n rakyat membutuhk an menjadi adi le lebi h bermora l mengatur d an mengelola keh idupan menj da n beradab.

Selain untuk  menciptakan kehi kehidupan dupan ya ng be rada b, pajak   jug a berfungsi sebagai sumber-sumbe r k euan e uan gan n e gara yang akan dapat digunakan untuk  me mbia ya i p engeluaran p emerintah. Pajak  digunakan sebagai a la t untuk mengatur

[xxvi]

Politik Perpajakan: Perpajakan: Membang un Demokrasi Negara Negara

kebijaksanaan negara dalam memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta, karena sektor swasta tidak  dapat mengatasi masalah perekonomian sehingga perekonomian tidak  mungkin diserah diserahkan kan sepenuhnya kepada sektor swasta.

Pembangunan sosial kemasyarakatan da n ekonomi merupakan perhatian utama negara, sebab dimensi inilah yang akan menjamin kelangsungan sebuah bangsa. Oleh karena itu, negara perlu mewujudkan keeuku keeukupan pan (sustenance) yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keeukupan yang dimaksud tidak sekedar menyangkut kebutuhan makanan semata, melainkan juga kebutuhan dasar lainnya seperti sandang, pa p an , kesehatan da n keamanan; perlu negara memberikan memberikan jati  jati di ri (self-esteem) yaitu menjadi manusia seutuhnya yang merupakan dorongan diri sendiri untuk  maju, menghargai diri sendiri da n merasa diri pantas untuk  melakukan da n meraih sesuatu, serta adanya kebebasan (freedom) yaitu kebebasan atau kemampuan untuk  memilih berbagai ha l atas sesuatu yang dianggap coeok  untuk  dirinya da n merupakan salah satu hak  azasi manusia. Pajak Paja k dan Zak Zakat at dalam dalam Politik Nasional Dalam bagian ketiga buku ini dibahas tentang zakat, suatu konsep ekonomi kerakyatan yang diwajibkan dalam Islam. Tentu hadirnya pembahasan zakat in i menarik, terutama gagasan gagas an yang dikemukakan te n tang perlunya negara memikirkan memiki rkan alternatif sumber keuangan negara, dimana potensial menjadi sumber keuangan negara, hal penting yang diinginkan oleh penulis buku in i -sekalipun mungkin gagasannya perlu diperdebatkan seear seearaa akademik  -yakni negara meski terlibat langsung dalam mengelola zakat. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu kewajiban yang dianjurkan oleh agama bahkan kata shalat dan zakat diulangi oleh Allah dalam Qur'an beberapa kali, artinya zakat merupakan kewajiban agama yang agung dan utama dalam soal ibadah.

Pengantar: Mencari Keadilan Keadilan Politik Mel alui Pajak 

[xxvii]

Zakat selain menunaikan kewajiban teologis, juga telah mengamalkan tradisi sosial kemanusia kemanusiaan an yang esensial. Dengan zakat yang diperintahkan oleh agama, banyak  kaum miskin, anak  yatim da n terlantar dapat ditolong. Zakat berbeda dengan pajak, karena zakat hanya diorientasi untuk  memenuhi ketentuan membantu golongan miskin da n mustad'afin. Sementara pajak memiliki pajak  memiliki fungsi yang jauh lebih besar seperti membiayai proyek  sosial da n eadangan devisa negara. Zakat dibatasi pada harta yang berkembang, meskipun harta it u dibiarkan oleh pemiliknya, tapi terus mengalami perkembangan, Islam juga mewajibkan zakat atas harta baik  sedikit maupun banyak. Sementara pajak  dikenakan kepada barang-barang, harta milik  yang telah ditentukan menurut Undang-undang negara. Untuk memenuhi ketentuan yang adil dalam soal zakat da n pajak, dimana pengelolanya terdiri dari manusia yang  ju ju r, adil, da n amanah -barangkali ada baiknya dikutip yang berkata kepada al-Rasyid: "Wahai Yusuf yang pendapat Ab u Yusuf  Amirul Mu'minin! Perintahkanlah untuk  memilih orang yang dapat dipereaya, jujur, suka memeli memelihara hara diri, juga suka memberikan nasihat, jujur kepada paduka dan kepada rakyat as k an an l ah ah o r an an g y a ng ng d e m ik ik i an an untuk  paduka. T u g as mengumpulkan sedekah di negeri ini. Da n perintahkan kepada mereka ten tang mazhab da n cara-cara mereka serta kejujuran mereka, sehingga mereka kumpulkan sedekah negeri-negeri ampai berita kepada saya "Sampai itu dan diserahkan kepadanya. "S bahwa petugas-petugas kharaj mengatur orang-orang mereka untuk mengumpulkan sedekah, kemudian mereka berbuat semena-mena da n aniaya. Mereka datang dengan harta yang tidak meneukupi. tidak halal tidak  halal da n tidak  meneukupi. Oleh karena itu sepantasnya orang yang memungut sedekah itu orang yang suka memelihara dirinya dan mau berbuat kebajikan".

Dalam Islam sangat jelas imbalan atas mereka yang menunaikan tugas tug as yang diberikan oleh negara seperti petugas

[xxviii]

Politik Per Perpaja pajakan: kan: M embangun e mbangun Demokrasi Negara

pajak  da n zakat, bahwa mereka ini merupakan golongan yang berjuang untuk  melindu melindungi ngi yang lemah da n membatasi yang k u a t d e n g a n cara yang adil da n jujur. Dalam salah satu riwayat Rasulullah saw. berkata; "Orang yang bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti berperang di jalan Allah (HR. Ahmad, Ab u Daud, Turmudzi, Ibnu Majah, da n Ibnu Khuzaimah). Rasulullah berkata pula kepada salah seorang amil zakat; "Bertakwalah hai Abu Wahid, jangan sampai engkau datang pada hari kiamat nanti beserta unta yang menguak, sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik" (HR Tabrani).

Zakat dapat memberantas sistem rentenir, upeti da n riba, sebab zakat berbeda dengan pajak  yang mendasarkan sesuatu pajak yang kepada ketentuan yang dipaksakan da n tidak bertendensi pahala bagi yang mengeluarkan pajak. Dalam hal terten tertentu tu mesin-mes -mesin in polit politik ik negara negara,, artinya pajak  m emakai mesin pemungutan pajak  sangat ditentukan oleh kebijakan da n kekuatan penguasa baik  mengenai objek, prosentase, harga dan ketentuannya - a p a b i l a sang penguasa menghendaki sesuatu badan atau seseorang dibebaskan dari pajak, atau kewajiban ban pajak sebagaimana ditentukan dikurangi jumlah kewaji oleh UU negara, maka sang penguasa dapat melakukan tindakan tersebut. Dalam zakat, seseora seseorang ng tidak  dibenarkan mengubah (menambah atau mengur mengurangi) angi) ketentuan yang telah diwajibkan o l e h a g a m a , A l l ah ah memberikan ketentuan kewajiban zakat itu dari seperlima, sepersepuluh, separuh 139-140). sampai seperempat puluh (lihat hal. 139-140). Posisi zakat dalam kehidupan umat Islam tetap akan ada, ada satu penguasa pun yang menghapusnya, karena da n tidak  tidak ada memiliki ki posis posisii sepertishala sepertishalat, t, ia bersifat zakat perintah Allah, ia memili abadi hingga akhir zaman. Sementara pajak  tidak  bersifat abadi da n tetap, karena pajak  dapat saja dikurangi, dinaikkan da n atau dihapuskan -sangat tergantung kepada penguasa . Kalau penguasanya kaum borjuasi (kapitalis) maka pajak  akan

Pengantar: Pengant ar: Mencari Kead Keadila ilan n Politik Melalui Paj Pajak  ak 

[xxix]

dinaikkan prosent prosentasenya asenya atau ada kebijakan khusus dari rezim, tapi kalau penguasanya sosialis (komunis) dengan sistem politiknya, maka pajak ditiadakan, karena tidak  ad a kepemilikan pribadi -semua yang ad a milik bersama (diktator proletariat) (lihat hal. 140). Dalam praktek  politik  negara-negara modern, pajak  menjadi sumber devisa negara yang akan dimanfaatkan untuk  membiayai proyek-proyek  sosial, politik, kemanusiaan da n pembangunan masyarakat lainnya, dimana rezim meminta persetujuan faksi politik (partai politik, ormas danstake holders lainnya). Negara mendasarkan kebijakan atas aspirasi publik  yang luas. Dalam hal zakat, pengeluara pengeluarannya nnya ditentuka ditentukan n oleh perintah agama, ia harus terpisah dari keuangan umum negara -sasaran zakat yang penting adalah kemanusiaan da n ke da n zakat sebetulnya sama Islaman. Pos-pos pengeluara pengeluaran n pajak da yakni untuk  kepentingan bersama bersama,, tapi pajak  lebih menekankan kepada "kompromi" politik  penguasa dengan faksi -faksi politik  sedangkan zakat sudah jelas dialokasikan

untuk dunia kemanusiaan. Setelah keluarnya UU No . 38 tahun 1999 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) da n Lembaga Amil Zakat (LAZ) di daerah-daerah, in i berarti ada keinginan negara untuk  terlibat dalam pengelolaan zakat, bahwa zakat harus dikelola secara profesional. Di zaman Nabi pengelola zak at at in i sudah dilakukan secara profesional seperti pengelolaan pajak  -hal it u dilakukan untuk  meminimalkan terjad in ya penyimpangan da n penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu dalam negara. Sebelum mengakhiri pengantar, saya m er a sa p crlu memberikan apresiasi kepada penulis buku ini, karcna telah menghadirkan suatu paradigma perpajakan ya n g jauh lebih relevan dengan arus perubahan dan r eformasi bangsa. Tawaran-tawaran yang dihadirkan dalam buku in i sangat penting untuk  rekonstru rekonstruksi ksi pengelo pengelolaan laan paj pajak ak yan yang g

[xxx]] [xxx Politik Perpa Perpajakan jakan:: Membangun Demok Demokrasi rasi Nega Negara ra

demokratis . Selama ini pajak hanya dimaknai secara ekonomi demokratis. da n hukum, maka sisi demokrasi da n politik  dari pajak  it u sendiri belum banyak  banyak dibahas, dibahas, maka buku inilah yangpertama mengetengahkan is u da n wacana itu. Oleh karena itu buku re s p on on s d e n ga ga n baik  untuk  kemudian in i harus d i re mendiskusikan secara akademik  da n bila perlu menjadi satu bahasan penting dalam dunia akademik  atau misalnya sudah saatnya menyediakan Mata Kuliah khusus tentang Politik  Perpajakan, sebab ha l in i pentin penting g untuk  diajarkan kepada generasi bangsa ini. Akhimya selam selamat at membac membacaa da n saya tidak  perlu menyimpulkan isi buku ini, arifnya pembaca sendirilah yang menyimpu menyimpulkan. lkan.

[xxxi]

Pengantar DEMOKRASI PERPAJAKAN: MENCARI KEMUNGKINAN BARU DALAM POLITIK NASIONAL Oleh: Prof. Dr . Gunadi, M.Se., Akt.

D

alam beberapa literatur pajak  (West n: 1993) terdapat adagium yang mengatakan "no tax representation" yang maksudnya adalah tiada perwakilan (d i parlemen dalam kegiatan polit politik) ik) tanpa membayar pajak. Adagium ini mencoba mencari tali-temali antara kegiatan politik (demokrasi) dengan ha k  untuk  membayar pajak . Kalau masyarakat ingin berdemokrasi dengan baik  da n melaksanakan hak-hak  politiknya (ikut pemilihan umum dsb), biaya demokrasi (politik) yang terjadi karena kegiatan dimaksud harus dapat ditutup dari pembayaran pajak  para anggota masyarakat.

Walaupun telah 6 tahun Pemerintah memberlakukan ten tang Pemerintah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah da n Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentan tentang g (yang g k ernudian e rnudian Perimbangan Keuangan Pusat da n Daerah (yan diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2 004), namun mencari simpul korelasi anta r a pajak  d engan demokrasii masih menja demokras menjadi di wacana ya n g r elatif  masih langka ini. i. Artinya negara dalam konteks kehidupan politik  bangsa in mempunyaii kewenang mempunya kewenangan an me mungut paj ak  dari rakyat yang dijalankan menurut aturan dan norma yang telah ditentukan s ecara bersama, melalui proses politik  yaitu oleh wakil rakyat

[xxxiii]

[xxxii]

Politik Perpajakan: Perpajakan: Me mbangun Demokrasi Negara Negara

dan pemer pemerintah. intah. Dalam sistem negara modern, pajak  dikenakan kepada penduduk  yang memiliki sumber daya dalam berbagai bentuk termasuk  penghasilan, pengeluaran dan kekayaan. Pajak  diadakan oleh negara dari rakyat da n untuk  kemaslahatan bersama seluruh rakyat atau dalam bahasa buku ini sebagai "kontrak sosial"  antara nega negara ra dengan rakyat. Pajak  menempati posisi sentral dalam kehidupan berbangsa da n bernegara sebagai wahana untuk  menyeimbangkan simpul simpul politik, ekonomi, sosial dan yang berserakan dalam masyarakat. Dengan pajak  yang dipungut dari rakyat yang memilikii kewajiba memilik kewajiban n bayar pajak, negara kemudian membuat proyek  kemaslahatan umum yang bernuansa sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa.

Pajak menjadi salah satu sumber dana untuk  pembiayaan Pajak pembangunan nasional termasuk pembangunan infra-struktur sosial dan pelaksanaan tugas kepemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan usaha untuk  melakukan intensifikasi da n ekstensifikasi pemungutannya. Keberhasilan usaha tersebut ditentukan oleh kesadaran setiap anggota masyarakat untuk  membayar kewajiban pajak, kesungguhan dedikasi dan sikap aparat pengelola pajak  dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan, dan efektif, administrasi dan sistem perpajakan yang efektif, serta bantuan positif  seluruh warga dan lembaga negara dan masyarakat. Ada kesan selama ini, bahwa pajak  hanya urusan ilmuwan ekonomi, hukum, dan administrasi. Namun sejatinya pajak  mempunyai aspek sosial, politik  dan demokrasi. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penulis buku in i berusaha untuk  menghadirkan suatu paradigma baru dalam memahami sisi lain lai n perpaj akan dari aspek sosi sosial al poli politikn tiknya. ya. N am un demikian, a spek  spek kemanusiaan, kemanusiaan, sosial, da n demokratis yang manakah y an g belum tersentuh oleh pengelolaan pajak selama ini,

Demokrasi Perpa Perpajakan jakan

sehingga diperlukan reorien reorientasikembali tasikembali aspek perpajakan yang sesuai dengan standar demokrasi bangsa? Hemat saya, buku ini telah mengisi ruang dari pertanyaan it u -walaupun disadar disadarii bahwa pengelola an pajak yang didesain dalam bingkai demokrasi belumlah terjadi dalam sistem perpajakan Indonesia. Permasalahan yang dihadirkan dalam buku in i nampaknya harus direspons secara hati-hati da n akademik, sebab asumsi berpikir yang digunakan sangatlah politik. Buku in i memahami pajak  dalam dimensi moral, etika, politik. demokrasi dan kemanusiaan, sehubungan dengan adanya fakta bahwa ketimpangan dalam perpajakan sering menlgikan negara seca secara ra keseluruhan, termasuk rakyat yang menjadi tujuan distribusi pajak. Dimensi ini sangat dominan dan menarik untuk  dicermati lebih jauh oleh mereka

yang mengelola pajak  termasuk saudara Edi Slamet lrianto salah seorang penulis buku ini sebagai pelaku perpa perpajakan jakan agar

dapat mendesain kembali wajah dan pola perpajakan yang

relevan dengan arus perubahan sistem politik bangsa. Tanpa mendesain kembali cara pengelola an pajak yang sesuai konteks perubahan, akan menempatkan pajak tidak mengikuti irama perubahan. Artinya perubahan yang akan mendesain termasuk asuk meng menggusur gusur selur seluruh uh kele kelemah mahan an dan pajak  term kekurangan praktek pengelolaan perpajakan selama ini.

Pajak  dapat diartikan sebagai suatu pungutan yang merupakan hak  prerogatif negara atau iuran yang dibayarkan oleh rakyat didasarkan pada undang-undang, yang dapat

dipaksakan tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk .  Mainstream pemikiran terse tersebut but tela telah h mendorong para pcngelola pajak  berlaku kurang mencerminkan semangat berbangsa dan

demokratis. s. bemegara yang berjiwa demokrati Negara-bangsa yang baru merdeka hanya membagikan buah secara selektif  dan timpang kepada rakyat. Pergantian

[xxxv]

[xxxiv]

Politik Perpajakan: Perpajakan : Membang un Demokrasi Negara Negara

pemerintah yang kurang demokratis tidak  secara otomatis

membawa perubahan ke arah perbaikan status sosial, perempuan, kelas sosial pekerja, atau petani da n kalangan miskin dan duafa . Proses perubahan yang terjadi baru bermanfaat secara sosia sosial, l, ekonomi, politik  da n budaya bagi rakyat kebanyakan - kalau negara memberikan pelayanan da n

pembangunan yang merata tanpa pilih kasih, walaupun pendekatan prioritas sikap selektif  untuk suatu kebijakan politik tetap diperhitungkan, namun kebijakan dimaksud tetap berorientasi kemanusiaan secara menyeluruh, dengan begitu dampak sosial sosial yang positif bagi akomodasi akan memberikan dampak  simpul-simpul kultural da n kohesi sosial menjadi kuat. Kemerdekaan yang hakiki adalah terbebasnya manusia dari penindasa penindasan, n, keterbelakangan, kemiskinan da n kebodohan. Negara dalam konteks yang lebih luas harus memainkan peran-peran penting dalam rangka mengangkat keterpurukan bangsa untuk  memberi memberikan kan kemerdekaan baru bagi kemanusiaan, kemanus iaan, memperbaiki infrastruktur sosial da n perbaikan ekonomi masyarakat. Reformasi yang telah berlangsung mestinya memberikan arah yang jelas bagi pembangunan kembali simpul-simpul sosia sosiall kultural kultural.. Reformasi belum memberikan kontribusi realnya atas bangunan sosial yang dimaksud,, bahkan reformasi yang telah berumur sewindu ini dimaksud mengukuhkan praktek  politik  kaum elite yang cenderung korup, manipulatif  da n jauh dari semangat demokratis yang reformasi.. menjadi cita-cita dasar reformasi

Di tengah kondisi politik demikian, praktek  perpajakan yang agak  "bermasalah" harus segera menyad menyadari ari "bom perubahan . yang terus berlangsung Unsur ekonomi waktu" p enting yang menyumbang keberlangsunga keberlangsungan n negara adalah paj ak, Kalau pajak  masih dikelola dengan cara-cara lama, m.ika akan memperoleh berbagai tekanan dari kalangan sosial Il ( ) Ii I i k . Reorientasi pajak agar menjadi lebih demokratis seperti

 Demo kras i Perpaja kan

yang diinginkan oleh penulis buku in i -tentu juga merupakan keinginan keingi nan banyak orang menjadi penting untuk  segera dilakukan. Tanpa melakukan perbaikan dalam konteks perubahan tersebut, pajak  akan dirombak  oleh mesin perubahan yang siap sedia untuk  memperbaikinya. Pergantian Pergantia n kepemimpinan yang terjadi setelah kejatuhan memberikan n arah politik  perpajakan Orde Baru belum dapat memberika yang memadai bagi terciptanya suatu mekanisme kerja perpajakan yang memenuhi ketentuan demokrasi. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) relat relatif if lebih baik da n legitimat dibandingkan sebelumnya. Modal trust  yang dengan dua pemerintahan sebelumnya. dimiliki oleh pemeritahan SBY ja uh lebih mungkin melakukan serangkaian g ebrakan moral da n politik terhadap kejahatan korporasi termasuk kejahatan yang mungkin terjadi dalam perpajakan. Dalam Dala m hitunga hitungan n ekonomi politik, suatu pemerintahanyang legitimasinya langsung diterima dari rakyat akan jauh lebih besar kekuatannya untuk  memperbaiki sistem politik  da n ekonomi bangsa, terutama sistem pajak  yang perlu d idesain kembali agar dapat menjadi lebih baik dan mampu membiayai anggaran negara, terutama pemb iayaan proyek yang

berhaluan kemaslahatan sosial. Sekalipun demikian, pajak yang diimpikan menjadi sumber utama dalam rangka kemandirian anggaran negara belu m dapat maksimal dikelola oleh pemerintah. Ca ra-c ar a pengelolaan pajak  yang penuh bias da n c en d e ru n g me nyimpang harus ditinggalk an an dengan m el akukan pe rbai kan internal pajak menuju Good  Governanc e. Sungguhpu n b egitu, ek uat an negara kalangan pajak  s endiri haru s ditekan oleh k ek agar mereka yang d iberi tugas m engelola su sumber mber k euangan e uangan negara tersebut da p at menunjukkan perilak u ya yang ng demokratis. diperhatikan ikan adalah soal keadilan keadilan.. Ha l lain yang perlu diperhat Aspek keadilan yang perlu dipenuhi oleh pajak, antara lain

[xxxvi]

[xxxvii] Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara Negara

bahwa beban pajak  harus dipikul secara merata da n sesuai dengan kemampuan pembayar setiap wajib pajak. Prinsip kesamaan/keadilan (equity), menghendaki bahwa perbedaan dalam level penghasilan harus mewarnai distribusi pajak. Selain itu, dalam kebijakan pajak  harus melekat aspek  kepastian (certainty). Pajak  hendaknya tegas, jelas da n pasti dan bukan hanya sekedar tuntutan negara kepada masyarakat melainkan n negara harus memberik memberikan an untuk  membayar pajak, melainka

manfaat sosial (social benefits) yang layak  kepada yang memerlukan. Dari penerimaan pajak  negara harus dapat menyediakan sejumlah kemudahan bagi rakyat untuk 

mendapat manfaat ekonomi da n sosial dari pengalokasian pajak  yang dimaksud. Dalam kasus-kasus tertentu, setelah membayar pajak  kepada negara, rakyat tidak memperoleh informasi tentang

untuk  apa penerimaan pajak  dibelanjakan. Bahkan lebih baik  lagi apabila rakyat diajak dialog mengenai pengalokasian uang pajak, apalagi memperoleh imbalan atau manfaat yang diberikan negara, melainkan dimanfaatkan untuk  pembiayaan

negara. nega ra. Dalam soal in i negara menunaikan sejumlah kewajiban publik  untuk  melindungi, mengayomi da n memberikan rasa aman kepada warga negaranya. Ketika ketidak-nyaman, ketakutan da n ketidak-pastian terjadi, masyarakat masyarak at berhak  menuntut negara untuk  memberikan  ja mi na n ke am an an atas usa ha , kegiatan dan kehidupan mereka.

Atas dasar itu, dengan meminjam cara berpikir penulis buku in i menggunakan teori negara da n demokrasi, nampaknya praktek  bemegara yang demokratis itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai da n aspirasi yang eksis dalam masyarakat. Model kehidupan bemegara yang baik  adalah yang memungkinkan mengadakan kompromi moral dalam

 Demo kras i Perpajak an

tatanan kehidupan bebas dari rekayasa dan urusan kurang terpuji, penuh dengan rasa keadilan da n bebas dari usaha untuk  memaksakan keyakinan moral kepada orang lain (Franz Magnis-Suseno, 1995: 67). Rakyat da n negara merupakan dua unsur yang menyatu. Karena itu, adalah kurang bijak  untuk  menempatkan negara dalam posisi sebagai pihak  yang menguasai rakyat. Dalam sistem politik otorite otoriter, r, negara atas pola menerapkan penaklukan seringkali rakyat, da n rakyat hanya menjadi obyek  da n bukan sebagai partner. rakyathanya athanya b ersifat tertutup da n raky Akibatnya, kebijakan publik bersifat "pasrah" menerima kebijakan terseb tersebut ut tanpa ada partisipasi.

Dalam tahun 1999, Pemerintah juga memberlakukan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ten tang Pengelolaan Zakat. Pemberlakuan in i mungkin dimaksudkan untuk  menggairahkan pelaksanaan kewajiban syariat Islam untuk  membayar zakat, memobilisasi dana zakat, mengelola da n memanfaatkannya untuk  kemaslahatan umum. Baik  pajak  maupun zakat adalah sama-sama merupakan instrumen pemerataan pemerata an penguasaa penguasaan n sumberdaya ekonomi dengan menarik dari yang mampu untuk  kemaslahatan bersama da n penyediaan penyed iaan santunan untuk  yang kurang mampu. Untuk  meringanka merin gankan n daya ser serap ap ters tersebut ebut (tream up effect) pemerintah berupaya mencari titik  integerasi dari keduanya,. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang Pajak  Penghasilan 1984, titik  integrasi tersebut dijembatani dengan mengurangk an an zakat dari penghasilan ken a pajak  pembayar zakat. Hal ini mengindikasikan bahwa negara ikut berpartisipasi berpartisipasi da l am pembayaran pembayara n zakat maksimal sebanyak  35 35% % da n p embayar zakatt hany zaka hanya a menang menanggung gung sisanya. S ebagai in strumen mobilisasi dana masyarakat, dengan adanya zakat da n pajak  secara kumulatif akan terdapat dana yang lebih banyak  tersedia untuk  kemaslahatan umum.

[xxxix] [xxxviii]

Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

Buku in i hadir tidak terlepas dari kegelisahan yang muncul dari para pengelola pajak  terutama saudara Edi Slamet Irianto pajak terutama yang punya persepsi pengelolaan pajak  pajak yang yang selama ini kurang transparan da n tidak demokratis, harus segera dilakukan memenuhii standar demokratis, perbaikan-perbaikan agar memenuh standar keadilan, d an standar kemanusiaan. Kegelisahan serupa nampaknya juga muncul dari kalangan masyarakat , luas dalam melihat pengelolaan da n pemanfaatan pajak  yang kurang transpar transparan an da n bias tersebut. Ikhtiar yang dilakukan oleh penulis buku ini nampaknya akan member memberikan ikan arah baru bagi format politik  perpajakan yang lebih baik di masa depan. Format itu sendiri terkait langsung dengan rekonstruksi sejumlah "kekuranga "kekurangan" n" yang dirasakan oleh masyarakat dalam pengelolaan pajak. pajak. Mereka mengharap bahwa bangsa in i harus di "bangunkan" dari segala kemunduran d an sikap yang kurang terpuji, karena kemajuan hanya dapat diraih dengan menyadar menyadarii kekeliruan da n kesalahan d an seger segeraa memper memperbaikin baikinya ya agar lebih berkualitas. Semakin berkualitasnya pengelola pajak  tentu akan mengubah citra da n stig stigma ma "bermas "bermasalah" alah" yang dikesankan masyarakat. Perspektif pajak  yang relatif  baru in i diharapkan dapat menambah khasanah literatur ekonomi da n hukum. Dalam dimensi sosial politiknya, pajak  perlu direkonstruksi agar berlandaskan pada kepentingan publik yang luas. Perlu dicatat bahwa pajak  bukan soal kewajiban warga negara kepada negara saja, tetapi pajak  m enjadi media penghubung sosial antara kelompok  th e have dengan th e have no t . Tampaknya aspek ini belum banyak  disentuh oleh ilmuwan ekonomidan hukum yang melihat dari sisi fiskal semata da n normatif, padahal esensinya pajak juga dapat dipandang dari kacamata kemanusiaan, sosia sosiall da n politik (demokratis). Pemikiran yang ditawaran dalam buku in i menjadi bahan penting bagi pelaku perpajakan da n pengambil kebijakan

Demokrasi Perpajakan

untuk  segera melakukan pembenahan dan perbaikan agar wajah perpajakan menjadi lebih transparan da n demokratik. Pajak  sebagai bagian dari "kontrak  sosial" antara negara dengan warganya haruslah dapat terpenuhi oleh warganya berdasar aturan yang memenuhi ra s a keadilan da n dapat menyediakan yang cukup untuk  kemaslahatan umum . Akhimya, kami ucapkan selamat kepada sdr. Edi Slamet Irianto da n Syarifuddin [urdi yang telah berhasil dengan baik  menyusun buku ini. Semoga karya tulis yang sedikit bemuansa "provokatif" ini dapat membuka lembaran diskursus baru dalam dunia ekonomi politik, terutama isu-isu penting yang berkaitan dengan perpajakan. Hemat saya, buku ini telah memperkaya ruang diskursus yang selama in i masih relatif  belum "disinggung" oleh ilmuwan dengan tidak sengaja tanpa perpajakan.. Selamat membaca menyentuh dimensi demokrasi perpajakan semoga bermanfaat bermanfaat,, bagi para stakehold ers perpajakan da n mereka yang berminat da n peduli pada is u perpajakan. Jakarta, Agustus 2005

[xli]

Politik Perpa Perpajakan jakan:: Membangun Demo Demokrasi krasi Nega Negara ra

DAFTAR

ISI vu

K A T A P E N G A N T A R PENULIS KATA P E N G A N T A R

xiii

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

P EN E N GA G A NT N T AR AR :

M EN E N CA C A RI RI

KEADILAN

xvii

POLITIK

MELALUI PAJAK

xi x

P E N G A N T A R D E M O_KRASI PERPAJAKAN: MENCARI KEMUNGKINAN

BARU

DALAM

POLITIK

NASIONAL

xxxi

DAFTAR ISI...........................................................................

xl i

Bagian Pertama: DEMOKRASI DA N P O L m K KEBANGSAAN: SEJARAH DA N P E R K E M B A N G A N N Y A 1 PENGANTAR............ PENGAN TAR................................. .......................................................... .....................................

1

........................ ........................ ............ KONSEP DASAR DEMOKRASI. ............

3

 Men car i Akar  Akar Demokrasi Demokrasi

3

 Demo kra si Normatif  Normatif dan dan Empirik 

9

 Men uj u Rezim Yang Demokratis

16

DESENTRALISASI DA N D EM EM OK OK RA RA SI SI PO LI LI TI TI K

23

 Mun cu lny a Desentralisasi

23

 Desen tral isas i D emokrasi..... ............... ........... ....................... ...................... ..........

30

 Desen tral isas i dan Civi l Society....... ................................. ..

38 

 Dese ntra lis asi dan Gerakan Sosial Lokal

43

DEMOKRASI BAGI

INDONESIA

 Beberapa As um si Teoritik dan Empirik 

47 47

[xlii]

 Dafta r Isi

Politik Perp Perpajaka ajakan: n: Membangun Demokrasi Negara

 Rezim Otoriter Memacetkan Demokrasi

53

 Demokrasi dan Elite Politik 

57

Bagian Kedua: NEGARA, DEMOKRASI DA N PAJAK 61 PENGANTAR....................................... ............................... 61 M ENU J U POLITIK PE R PA J AK AN

62

FormulaMencari Kea Keadi dilan lan Politik 

62

Pajak: Keseimbangan Pusat dan Daerah

67

EKONOMI POLITIK NEGARA

75

Pajaksebagai Pajakseba gai Sumber Ekonomi Politik 

75

Politik Keadilan Keadilan Dalam Perpaj Perpajakan akan

78

 Negara dan Politik Perpaj Perpajaka akan: n: Beberapa Asumsi Teori Teoritik tik 80 DEMOKRATISASI P E R P A J A K A N

90

Pemikiran Pemik iran Dasa Dasarr Demok Demokrasi rasi Paja Pajak  k 

90

 Membangun Demokrasi Perp Perpaja ajakan kan

93

Bagian Bagia n Ketiga: Ketiga: OTONOMI FISKAL, FISKAL, PAJAK DAN ZAKAT 101 PEN GAN TAR

101

OTONOMI FIS FISKAL KAL DA N KEB EBIIJA JAK KAN FIS ISK KAL

103

Perangkat  UU Fiskal

103

Otonomi Fiskal da dan Ni Nilai Lokal

106  

 Bagaim  Bag aimana ana Semestinya Politik Perp Perpaja ajakan kan? ?

109

PAJAK:

"KONTRAK SOSIAL" NEGARA DAN

RAKYAT

112

Pajak: Sumber Pembiayaan Politik 

112

Pajak: "Kontrak Sosial" Negara dan Rakyat 

11 5

 Dialektika Politik Perpa Perpajak jakan an di Indonesia

124

ZAKA ZA KAT T SE SEBA BAGA GAII AL ALTE TERN RNAT ATIF IF KE KEBI BIJA JAKA KAN N

135 13 5

Zakat:: Pengertian da n Permasalahannya Zakat

135

Zakat Altematif  Sumber Kas N e g a r a

1 47

Beberapa Persamaan da n Perbedaan Pajak  da n Zakat153 Zakat da n Pajak: Bagaimana Seharusnya?

158

[xliii]

Bagian Keempat: KONTROL RAKYAT TERHADAP PAJAK: SYARAT DEMOKRATISASI P E R P A J A K A N 165 P EN G AN TA R

165

HA K POLI POLITIK TIK RAKY RAKYAT AT ATAS PAJAK

167 16 7

 Hak Politik Rakyat Atas Pajak  Kelemahan Kontrol Problematika Problema tika Kontrol di Indonesia Indonesia

172 17 4

 Implikasi Politik dari Kontrol Pajak 

17 9

WUJUD PAJAK YANG DEMOKRATIS

· 185

 Adanya Legitimasi dan Keterbu Keterbukaa kaan n

185

 Distribusi Pajak yang Merata

192

PUSTAKA DAFTAR DAFT AR PUST AKA

201

RIWAYAT SING KA T P E N U L I S

205

[xliv]

Politik Perpaj Perpajakan akan:: Membangun Demokrasi Negara

[1]

Bagian Pertama

DEMOKRASI

DA N

KEBANGSAAN:

POLITIK SEJARAH DA N

PERKEMBANGANNYA

 Demokrasi  D emokrasi telah telah.. menjadi

uta ma para pemimpin negara-negara

sudah. maju maupun yang

sebab

demokrasi memberikan jaminan 6agi pluraiisme  pluraiisme .. menjadi semacam semacam uiacana

demokrasi tela telah. h.

semata, semat a, seba sebab b negara negara-negara -negara maj maju u

memelo emelopori pori demokjasi tidak;

memperllhatkan

dan. tindakiut 

 yan  y ang g demokjiuis, sekalipun. j uga suatu negara menganut sistem demokrasi, tetapi demokjasi lianya ada daiam catatan Iembaran negara -s e mentara

 politik;  po litik; peme rin taha n sebuah. tezim ya ng

sangat 

e rtentangan denqan prinsip 6 ertentangan prinsip demokrasi.

angin perubahan yang " menerpa JJ  Indonesia tela telah. h. membuka membuka  pnad ora d emokrasi emokrasi itu, senin seningga gga mas masa a konsot konsotidasi idasi demokrasi demokrasi unr uk; menca encapai pai d emokjasi emokjasi yang

tenqah.

 pemimpin,  p emimpin, di dimana mana Presiden Presi den dan. i ransisi ini s egera berjiuia berj iuia Indonesia,

-ididahului -i didahului denqan.

ierlibat [ansgung [ansgung dalam meneniukan. dati

- semog a masa

menuju demok jasi yang diim diimpikan pikan.. bersam bersama a berdim m ensi teoloqis. rdigius dan berdi

PENGANTAR PEN GANTAR

Gsebagai

elomban g baru demokrasi yang terjadi sejak  s ejak  tahun 1998 titik  sentral dari kuatn ya d e sakan untuk  melakukan reformasi politik , ekonomi, hukum, da n mi liter sebab selama in inii rezim menggunakan instrumen-ins t rumen terseb ut untuk mengko mengkooptasi optasi rakyat, demokrasipun mengalami

Politik Per Perpaj pajaka akan: n: Membangun Demokrasi Negara

kemacetan da n stagnan, karena itu yang perlu dikerjakan oleh kekuatan pro-demokrasi da n kekuatan civil society adalah mendesakkan adanya perubahan sistem politik, ekonomi, hukum, budaya da n tata kerja militer yang selama ini dinilai terlampau banyak  mencampuri wilayah sipil. Wujud minimalis dari demokrasi yang didesakkan tersebut memang sebagian telah dirasakan oleh rakyat seperti pemilihan diikuti dengan pemilihan umum yang semakin terbuka Presiden secara langsung yang disusul kemudian dengan pemilihan Kepala Daerah langsung yang serentak digelar 2005 5 ser ta dipilihnya pula wakil-wakil daerah oleh mulai [uni 200 rakyat secara langsu langsung ng yang duduk  di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan-perubahan tersebut tentu membawa "berkah" bagi usaha untuk membangun demokrasi kerakyatan yang mencerminkan nilai-nilai sosial kultur masyarakat.

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan sejumlah ha l yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar tentang demokrasi -baik yang bersifat normatif da n empirik da n dalam beberapa hal kemungkinan akan menyinggung makna demokrasi langsung. Berbagai dialektika demokrasi yang terjadi sebag sebagai ai akibat dari banyaknya ragam konse konsep, p, pemikiran da n praktek  demokrasi dalam alam kehidupan negara-bangsa (nation-state) modern. Oleh karena itu, penulis tidak  akan menampilkan konsep-konsep ekonomi politik  terutama konsep tentang perpajakan yang menjadi isu sentral dalam buku ini. Hal ini sengaja dilakukan, agar diperoleh sejumlah kerangka pemikiran teoritik ten tang demokrasi da n desentralisasi -tujuannya untuk  menemukan kerangka kerja perpajakan yang demokratis yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Ruang publik  (public sphere) yang terbuka luas da n bebas hams digunakan untuk membangun basis-basis demokrasi yang mampu menaikkan posisi sosial, ekonomi da n politik  rakyat. Selai Selain n dimensi ekonomi politiknya tetap memperoleh

Demokrasi dan Politik  Kebangsaan

[3]

bagian terbesar da n selebihnya mengarahkan persoalan demokrasi kepada upaya untuk  menciptakan keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan kultural da n keadilan politik  agar tercipta keseimbangan sosial yang baik  dalam masyarakat. Sebab ketidak-adilan akar dari banyak  masalah yang akan mungkin da n berkembang dalam masyarakat, dengan menjawab tuntutan demokratislah yang akan mengurangi " p emberontakan politik".

KONSEP DASAR DEMOKRASI Mencari Akar Demokrasi Rezim politik  yang berkuasa sangat menentukan arah dari perjalanan suatu bangsa, apakah sua tu negara menjadi negara yang demokratis atau menjadi diktator-otoriter? Dimensi kepemimpinan kepemimpin an politik dalam partai politik, birokrasi pemerintahan, da n lembaga sosial kemasyarakatan akan sangat memberikan warna dan cerminan bagi perjalanan demokrasi. Sebagai contoh, ketikabangsa in i pada dekade 1950-an dalam Majelis Konstituante -dimana para wakil rakyat hampir memperoleh sebuah kesepahaman politik  politik untuk  untuk  membangun Indonesia yang demokratis, bebas da n liberal. Namun sikap otoriter Soekarno sudah mulai menunjukkan wujudnya sejak  tahun 1958 dengan memberikan pidato yang kurang mencerminkan sikap seba sebagai gai pemimpin yang demokratis. Puncak  dari akumulasi sikap tersebut, tahun 1959 dengan berbagai dalih da n alasan serta dukungan kuat yang diberikan oleh Militer - Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dengan mengajak  para faksi-faksi politik  di Majelis tersebut untuk  kembali kepada UUD 194 1945 5 yang dijiwai oleh Piagam [akarta.'

I.

Ajakan kembali kepada UUD 1945 diterima baik oleh kekuatan militer memang sudah sangat "muak" menyaksikan perdebatan para politisi belum juga menemukan jalan keluar atas rumusan dasar negara yang

Politik  Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

Banyak  pihak yang menyebut, bahwa sikap otoriter Soekarno tersebut lebih banyak  disebabkan oleh lobi-lobi "luar , pagar" kalangan Islam tertentu, militer da n pihak  komunis . yang semakin menguatkan dugaan itu, tahun 1960 -Soekarno ' membubarkan Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) sebagai sayap politik kaum muslim modernis dan Partai Sosi Sosialis alis Indonesia (PSI) sebagai sayap politik  kaum nasionalis kriti kritis, s, oleh rezim da n militer ketika itu, kedua partai ini dianggap menfasilitasi pemberontakan lokal seperti PRRI da n Permesta. Dalam sejarah perpolitikan nasional diawal kemerdekaan, kedua partai itu merupakan penyokong utama demokrasi, elite-elitenya berpolitik secarba cerdas da n menjauhkan diir dari cara-cara berpolitik  yang tidak demokratis. Sungguhpun demikian, sikap tegas rezim juag dimaknai sebagai ketidak-mampun partai-partai politik untuk mengatasi fokus pada kepentingan partai dan mencapai wawasan kepentingan nasional." Di tingkat elite juga terjadi perbedaan pandangan, umpamanya Hatta menegaskan sikapnya, bahwa rakyat menurutnya harus dididik  agar mampu berdemokrasi, agar para partisipan belajar bertanggungjawab da n bertoleransi terhadap pendapat-pendapat yang berbeda-beda da n belajar menjadi mampu beroposisi." Pendapat Hatta sejalan dengan pandangan Sjahrir salah seorang tokoh PSI yang menganggap diperlukan adanya proses berpolitik  yang cerdas dengan mendidik rakyat supaya dapat ber-demokrasi

baru . Me skipun begitu, sejumlah pihak  mengatakan, bahwa Majelis Konstituante yang ditugaskan merumuskan UUD tersebut sudah hampir final menyepakati naskah perubahan, artinya konsensus demokrasi dasar antara Masyumi dan PNI waktu itu masih ada, terus menipis, namun ketidak kelompok -kelompok  -kelompok  tertentun dalam masyarakat sabaran militer da n kelompok  menyebabkan Soekarno bertindak  otoriter -itulah yang menjadi awal dari demokra si Terpimpin. 2. Franz Magnis Suseno, Mencari Form Format at Demokrasi: Demokrasi: Sebua Sebuah h Telaa Telaah h Fi/os Fi/osofis ofis (jakarta: Gramedia, 1995 1995), ), hIm. hIm. 72 3. Lihat kutipan tentang pendapat Hatta yang dikutip oleh Franz Magnis Suseno, Ibid.

Demokrasi dan Politik  Kebangsaan

[5]

dengan bertanggungjawab. Mengajarkan rakyat mengenai .politik atau political education merupakan sesuatu yang penting untuk  membiasakan suasana demokratis dalam masyarakat. Demokrasi juga akan dapat berjalan apabila dibangun sebuah budaya komunikasi demokratis. Budaya itu termasuk  kemampuan untuk  menerima kekalahan dalam pertandingan demokratis da n tetap mendukung usaha bersama. Diperlukan bertoleransi serta untuk menjunjung tinggi kemampuan untuk  untuk bertoleransi [aimees.: Di tengah multi-kulturalisme model Indonesia diperlukan  ju ga budaya demokrasi yang memuat budaya konflik  demokratis. Para politisi dan warga negara harus belajar mengemukakan pandangan da n k e pe pe n t in in g an an y a ng ng bertentangan dengan tetap menghayati persatuan yang lebih mendalam -sungguhpun ideologi da n kepentingan yang berbeda. Kemampuan untuk berhadapan denganlaw an politik  tidak  sebagai musuh, melainkan sebagai sarna-sama warga negara, merupakan unsur hakiki dalam budaya demokrasi. 5 Dengan membia membiasakandiri sakandiri semacamitulah nilai-nilai demokrasi akan dapat tercipta dengan tersedianya ruang publik  - dimana dialog, debat da n diskusi te n tang sejumlah persoalan pada ranah publik yang bebas - baik menyangkut kepent kepentingan ingan bersama maupun kepentingan pribadi da n golongan, sangat mendukung terciptanya suatu sistem demokrasi yang baik. Sesuatu yang belum muncul dalam politik Indonesia adalah kurang "dewasa"nya elite politik  dalam merespons perbedaan, bahkan pihak yang berbeda dengan sang elite akan dianggap sebagai musuh, bukan sebagai sahabat atau warga negara yang memiliki hak  da n kepentingan yang sama. kemacetan n Demokrasi yang hendak dibangun mengalami kemaceta menjadiimpian adiimpian sem sema a ta bagi sejak itu, bahkan demokrasi hanya menj bangsa ini -selepas kekuasaan dari Seokarno beralih dengan  Ibid. s lbid.

4 .

Demokrasi dan Politik Keb Kebang angsaa saan n

Politik Per Perpaj pajaka akan: n: Membangun Demokrasi Neg  Negara ara

su a tu tragedi polit politik  ik  da n kemanusiaan - pemerintahan dikendalikan dikendal ikan oleh Presiden Soeharto yang ketika itu masih berpangkat M ay ay or or J e nd nd e ra ra l. l. S oe oe h ar ar t o kemudian mengendalikan kekuasaan, dengan gaya militernya, rezim Orde Baru menerapkan pola stabilitas politik  guna menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi dan untuk  itu -negara melakukan depolitisasi tahun 1973 dengan memfusikan partai partai Islam kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) da n partai non-Islam kedalam Partai Demokr Demokrasi asi Indonesia (PDI). Tentu saja, fusi politik ini sebagai upaya negara untuk  mempersempit ruang konflik  da n sekaligus memudahkan negara untuk  mengontro mengontroll part ai politik. Dalamhal ini, nampak   jel as, bahwa negara dengan penguasanya telah melakukan kelompok-kelompok ompok politik  langkah diktator dengan memaksa kelompok-kel menyatu dalam lembaga politik  yang dipaksak dipaksakan an untuk  memenuhi selera penguasa. Padahal syarat utama dari terciptanya budaya demokrasi, tersedianya perbedaan antara kelompok masyarakat yang menyatu dalam wadah politik  yang dibentuk  atas dasar kepercayaan, kepentingan, dan harapan sektarian. pihak yang Banyak pihak  yang menyebut, bahwa keberhasilan negara menciptakan konsensus demokratis masyarakat juga ikut ditentukan oleh kelompok minoritas -apakah mereka sudah merasa cukup aman da n diakui identitasnya. Tentu ini juga , merupakan sikap yang perlu diperhatikan dalam rangka membangun tradisi berbudaya demokra demokrasi si yang sejati, sungguhpun begitu yang mayoritas tetap memperoleh ruang yang besar atas budaya demokratis itu, tanpa mengabaikan hak  dan kepentingan kelompok  minoritas. Dalam rangka melihat kemungkinan tercipta tradisi ini, Franz Magnis" mengemukakan pandangan, menurutnya, etika politik pol itik akan memb membantu antu deng dengan an memb membedak edakan an antara

6.

 Ibid., him. 74-75.

[7]

demokrasi secara formal da n secara substansial. Demokrasi formalmerupakana necessary, tetapi bukana sufficient condition bagi demok demokrasi rasi secara substans substansial. ial. Tanpa lembaga-Iembaga demokratis demo kratis tidak  mungkin ad a demokrasi. Tetapi apakah adanya lembaga-Iembaga demokratis sudah menunjuk pada adanya demokrasi -jadi apakah dengan adanya demokrasi formal sudah terdapat demokrasi substansial-tergantung dari apakah lembaga-Iembaga itu melaku melakukan kan fungsi demokratis yang menjadi maksud objektif  mereka. Dengan demikian, demokrasi bukan sekedar masalah simbol da n formalisme kelembagaan, melainkan realis realisasi asi demokra demokratis tis dari kelembagaan itu yang justru ditunggu-tunggu oleh rakyat. Sekalipun secara formal dan prosedural misalnya rezim Orde

Baru, tetapi makna empirik  dalam realitas -demokrasi justru tidak  berjal dasarnya ya demokrasi it u berjalan an sesuai konsep dasarn dilembagakan.

Demokrasi dalam kadarnya yang minim minima a li s telah dikembangkan oleh elite-elite politik, elite agama da n intelektual pada dekade sebelum kemerdekaan -semangat demokratis itu berkembang dalam skalanya yang formal setelah Indonesia merdeka da n terlembaga melalui partai politik  yang berdiri dengan berbaga berbagaii moti motif  f  dan kepentingan. Masyumi, sekalipun watak  Islamnya kelihatan menonjol tapi mengembangka bangkan n konsep dasar demokrasi yang sebetulnya mengem sejati -dimana perbedaan dikelola untuk  menjadi kekuatan dalam rangka memperluas wilayah kerja partai. Elite-elite pendapat pat dengan elit elite-el e-elite ite politiknasionalis Masyumiberbeda penda dan (PNI PSI misalnya) dalam merekonstruksi bangsa ini, tapi tidak  membuat mereka saling membenci atau persahabatan diantara mereka menjadi putus lantaran perbedaan pandangan diantara mereka mengenai bangunan demokrasi da n politik  bangsa. Semangat demokratis serupa berkembang dalam partai partai nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan

[8]

PSI serta partai-partai lainnya. Partai-partai in i tetap mendorong agar Indonesia menjadi negara yang demokratis . Oleh karena itu, kitapun segera menegaskan, bahwa tradisi berdemokrasi dalam konteks negara-bangsa telah dilakukan oleh elite-elite bangsa di masa awal kemerdekaan hingga menjelang berakhirnya dekade 1950-an, tepatnya sebelum rezim Demokra Demokrasi si Terpimpin yang otoriter ditegakkan.

<.

 Demokr asi dan Poli tik Kebangsaan

Politik Perpajakan: Perpajakan: Memba ngun Demokrasi Negara Negara

Nilai-nilai demokrasi dapat pula dipero diperoleh leh diberbagai daerah dengan cara dan gaya masyarakat lokal berdemokrasi. spher ee (ruangpublik) Di Sumatra Barat dapat ditemukan public spher  yang menjadi arena tukar-pikiran bagi warga yakni Surau Surau Masjid Masjid.. Mereka memanfaatkan Surau Masjid sebagai arena tukar-piki tukar-pikiran ran diantara warga. Di Lombok  dapat ditemukan media serupa sebagai sarana komunikasi da n tukar-pikiran warga yakni Paruga yang mudah ditemukan di halaman rumah warga. Paruga ini sebagai sarana untuk  berkumpul keluarga da n warga masyarakat yang membutuhkan informasi da n sebagainya. masyarakat rakat daerah Media serupa dapat ditemukan di Bima, masya Saranggee sebagai public sphere (ruangpublik ini menggunakan Sarangg (ruangpublik)) -mereka menggunakan Sarangge sebagai sarana tukar-pikiran, membincangk incangkan an masalah yang dihadapinya agregasi politik, memb dan bahkan Sarangge dapat digunakan untuk bermusyawarah dalam kadarnya yang minimalis. Sarangge disediakan untuk  dimanfaatkan sebagai media terbuka yang "bebas hambatan" dari pengaruh lainnya -bahkan di Bima para Kepala Desa menyediakan Sarangge untuk  menerima tamu-tamu politik  yang datang kedesanya.

Ruang publi publik k yang bebas seperti tersebut di atas merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya demokrasi politik. Politik  kooptasi yang dikembangkan oleh rezim politik  -tentu b crimplikasi pada perkembangan demokrasi. Serpihan . Iomokrasi yang tersedia di berbagai daerah nampaknya perlu . Ii rarn u da n didesain dalam rangka membangun demokrasi k u lt u r d a n demokrasi lokal untuk  mendukung proyek 

[9]

demokrasi bangsa yang tengah mengalami banyak  kendala da n problem dewasa ini. Nilai-nilai lokal yang berwajah demokratis harus diakomodasi dalam mendesain sistem politik  lokal yang demokratis, artinya rakyat di daerah dapat mengembangkan demokrasi dengan ciri khasnya sendiri yang

tentu berbeda dengan demokrasi di daerah lain.

Demokrasi Normatif  da n Empirik  Demokrasi seringkali menjadi bahan pembicaraan yang sudahmembudaya dalam konteks kebangsaan, itu terjadi sejak  dilakukan reformasi politik  tahun 1998. Mulai dari intelektual hingga orang awam seringkali memperbincangkan demokrasi sebagai suatu isu bersama -sekalipun mungkin sebagian diantaranya tidak  memahami apa makna da n arah dari demokrasi yang diperbincangkan. Dernokrasi kerapkali diidentikkan dengan kebebasan -bahkan kebebasan yang "kebablasan", tapi itulahdemokra itulahdemokrasi si yang dipahami oleh warga masyarakat. Untuk  tidak  terlalu banyak  terjebak  dan masuk  dalam dal am pera perangka ngkap p yang kurang "seh "sehat" at" ada baiknya diketengahkan konsep demokrasi da n sistem p olitik  yang memberikan dukungan atas konsep tersebut.

memilikii pemahaman yang hampir Para ilmuwan politik memilik sama, meskipun mengalarni perubahan penekanan sejak  dekade 1960-an, dan menjelang 1970-an pemahaman tentang demokrasi masih didominasi pendekatan normatif yang melihatt demokrasi sebagai se sua tu yang secara ideal hendak  meliha dilakukan atau diselenggar diselenggarakan akan oleh sebuah negara. Pendekatan normatif berakar pada pemikiran klasik  sejak  [aman Yunani Kuno sampai pada pemikiran sosialisme Karl Marx, yang mene menekank kankan an demo demokras krasii seb sebaga agaii sumber wewenang d antujuan. Demokrasi merupakan kehendak  rakyat untuk mencapai tujuan kebaikan bersama." 7.

Lihat Mohtar Mas'oed, Neg Negara ara,, Kapitaldan Demokrasi, (yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1994), hal. 4-5

Polit ik  Polit  ik  Perp Perpajak ajakan: an: Me mbangu n Demokrasi Negara Negara

 Demokr asi dan Poli tik Kebangsaan

[11]

P en d e k a t an normativ e me ngena i demokr a si tidak  selluru hnya dapa t dit erima ol eh ilmuw an politik , oleh karena se k egelisahan e gelisahan em em pir ik d an mel ihat fenomena real p elak sana s anaan a tan demo krasi, m aka Ios eph Schumpeter me mpe lopori pendek atan empirik y an g menggant menggantikan ikan p endekatan nor mative, s ekalipun penerus pene er rus p end ekatan normativ e tidak  be rhe nti. Schumpet Schumpeter menya takan bahwa, pr os e du r ut am a demo k ras ras i p emil ih an o leh rakya t ya ng mer ek a para p emimpin sec ar a komp etitif oleh e kua saan p a d a peme rintah, bu k an pi m pi n ya ng m emberi k ekua an sua tu jenis masya rakat da n buk an juga sepera ng ka t tujuan l-suattu m ekanis m e ya y ang m en g and u n g sua s ua tu k omp omp etisi mora l-sua lebih h kelo kelom m po k  para politis i y a n g antara s at u at a u lebi dalam lam p artai poli tik b agi s uara ya ng a ka n terorg a nisasikan da men cera hkan m er ek a untuk  memer in tah sa mpai pe mili han tiss m en u r u t n y a mer up akan berik u t nya. M et od e de mokra ti tata nan k elembagaan e lembagaan un tu k  menca pai kepu tusan-kepu tusan po li ti k  di m an a i nd iv i du - in d iv id u mela l ui pe r j  jua ua ngan o mpetitif  d an memperebutkan s uara ra kyat pe milih secara k ompetitif  membua bua t keputusan." m empero leh kekuasaan un tuk  mem

demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap pre prefere ferensi nsi atau kei keingi nginan nan warga negaranya. Tatanan politik  seperti it u bisa digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan da n seberapa banyak warganegara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik  i tu.?

Bera ngka t d ar i asumsi e mpirik  tent ntan an g demokrasi yang dipahami oleh Schumpeter sebagai s uatu me kanisme - d im ana elite-elite po litik  bersaing dalam sua tu pemilihan umum yang dilaksanakan se cara bebas -dimana rakyat t erlibat da la m menentukan elite politik yang ba kal berkuasa. Konsep Schumpeter tenta ng demokrasi emp irik  terse bu t mengawali makna demokrasi sebagai pembentukan prosedur politik atau lebih dike nal demokrasi prosedural dan kemudian diiku ti oleh dikenal pemikir-pemikir l ain. Robert Dahl merumuskan suatu tatanan l yarchy") istilah yang politik  yang disebutnya "poliarki" ("po lyarchy") menyebu yebu t demokrasi. Menurutnya ciri kh as dipakainya untuk  men

Dalam hal ini Robert A. Dahl mencatat menc atat terdapat tujuh ang yang membedakan membed akan rezim lembaga khusus yang berkemb berkembang re zim politik negara-negara d emokrasi modem dari semua keputusan-keputusan an eriama , , kont rol atas keputusan-keputus rezim lainnya:" periama pemerintah tentang kebijaksanaan s ecara konstitusion al dibebankan pada p ejab at-pejabat yang dipilih . K edua e dua , para selalu lalu berasal da d proses pemilihan yang pejabat yan g dipilih se dilakukan secara juj ur, setiap unsur pak saan s aan dianggap se baga i

8 Iosep oseph h SchumpeterdikutipS.P.Varma, T eori terj.. (fakart (fakarta: a: eori Po Politik  litik  Modern , terj Rajawali 1995) 5),, ha!. 213. 213. Lih Lihat at juga Schumpeter di kutip Huntington, T  T he he T hird hird Wave Wa ve:: Democratization in the Late Ce Century, ntury, (Norma n: Un University iversity of  O klahoma Press, Pr ess, 1989), edisi terjemahan terjemahan ole oleh h Asril Marjohan, Gelomban Gelombang g (jakarta:P akarta:Pus us taka Utama Grafitti Gr afitti 1995) 1995),, ha!. 4-5.  Demokratisasi  Demo kratisasi Ke Ketiga, tiga, (j

Demokrasi membuka peluang bagi adanya kompetisi, kontestasi, da n oposisi -pihak  yang menang akan berkuasa da n yang kalah akan menjadi oposi oposisi si terhadap kekuasaan. Warga negara yang memiliki ha k  untuk  bersaing dalam lapangan politik  terbuka peluang -asal memenuhi ketentuan demokratik  yang dipersyaratkan . Persaingan dan kontestasi akan bermuara pada p embentukan lembaga-Iembaga n egara tuga s yang bertugas untuk m elayani k epentingan epentingan publik, selain tugas tugas legislatif  dan k ehakiman. ehakiman. Tugas-tugas itu dapat disebut antara lain departemen keuangan yang membawah membawahii perpajakan, departemen kesehatan, departemen sosial da n departemen atau lembaga resmi negara lainny a.

chy: Parti Participation cipation and  and O O pposition, (N 9, Rob Robert ert A . Dahl, Polyar chy: (New ew H aven & 1971),, ha! ha!.. 55-6. 6. bdk  juga b ahasan Moht ar London: Yale University Pre ss 1971) Mass 'oed, Ibid, ha!. 9. Ma 9. 10,, Robert A . Da hl, Dil emmas of  Pluralist D em ocr ac y : Au tonomy v s 10 Control, (New Haven & London: Yale Univ. P ress 1982) atau dapat dilih dilihat at dalam edi si t erj emahan o leh Sahat Simamo ra, Rob ert A . Dahl, Dil ema a rta: Rajawali Press, 1986),  Demokrasi Pluralis: Anta ra Otonomi & Kontrol , , (jak arta:Rajawali ha!. 17-18.

Politik Per Perpaj pajaka akan: n: Membangun Demokrasi Negara

suatu hal yang sangat memalukan. K etiga e tiga , secara praktis, semua orang dewasa mempunyai hak dalam memilih pejabat pejabat resmi. K eempat, eempat, secara praktis semua orang dewasa mempunyai hak  untuk  dipilih sebagai pejabat resmi dalam pemerintahan, meskipun batas umur untuk  dipilih mungkin lebih tinggi dari batas umur untuk  memilih. Kelima, warga negara mempunyai hak  untuk  mengeluarkan pendapat tanpa ancaman akan dihukum, mengenai soal-soal politik  yang ditentukan secara luas, termasuk melancarkan kritik  terhadap para penjabat, pemerintahan, rezim, tata sosio ekonomi da n ideologi yang berlaku. K eenam, eenam, warganegara mempunyai ha k  untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif, karena memang sumber-sumber dimaksud ada da n dilindungi e tujuh , untuk  mencapai berbagai hak  mereka, hukum . K etujuh , termasuk yang disebut di atas, setiap warga negara juga mempunyai ha k  untuk  membentuk  perkumpulan perkumpulan atau organisasi yang relatif  independen, termasuk partai-partai politik da n kelompok kepentingan yang bebas. Berangka t dari asumsi teoriti Berangkat teoritik k Rober Robertt A . Dahl, maka wargaa n egara terlibat demokrasi menyediakan ruang dimana warg dalam berbagai proses politik  yang terjadi, sekalipun keterlibatan rakyat dalam proses tersebut terbatas pada p artisipasi politik  politik untuk  untuk  menggunakan ha k  pilih da n hak-hak  demokratis lainnya -tapi demokrasi modem -sebagian -kalau tidak  seluruhnya menganut prinsip perwakilan politik  -maka fungsi-fung si fo rmal dari keterlibatan rakyat dalam proses politik diserahkan kepada wakil-wakilnya di parlemen  sungguhpun suara da n sikap wakil rakyat tidak seluruhnya mencerminkan mencermin kan aspiras aspirasii da n kei keingin nginan an raky rakyat at yang diwakilinya. Sebuah pemerintahan yang legitimate adalah pemerintah yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat, sebab rakyat pemegang kedaulata kedaulatan n -maka sikap sikap,, tindakan da n kebijakan yang diambil oleh pemerintah sedapat mungkin dapat

Demokrasi dan Politik Keb Kebang angsaa saan n

[13]

mencerminkan keinginan mayoritas kepentingan rakyat yang telah memberikan legitimasi politiknya. Dalam konteks ini, Bingham Po wel, Jr. mengemukakan pemahaman yang lazim Politi itik k mengenai "political performance"  digunakandalam digun akandalam Ilmu Pol sebagai indikator kehidupan politik  yang demokratis adalah sebagai berikut:" Pertama, legitimasi pemerintah berdasarkan pemerintah intah tersebut mewakili keinginan atas klaim bahwa pemer rakyatnya. Artinya klaim pemerintah untuk patuh kepada aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak  rakyat.

K edua, edua, pengaturan yang mengorganisir bargaining untuk  m emperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemimpin dipilih dengan interval yang teratur, da n pemilih dapat memilih diantara beberapa altematif  calon. Dalam praktiknya, paling tidak  terdapat du a partai politik  yang mempunyai mempuny ai kesempatan untuk  menang sehingga pilihan tersebut benar-benar bermakna. Keti ga, sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik  sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk  menduduki jabatan penting. K eempat, penduduk  memilih dipaksa.. Kelima, masyarakat da n secara rahasia da n tanpa dipaksa pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti misalnya kebebasanberbicara, kebebasanb erbicara, berkumpul, berorganisasi, da n kebebasan pers. Baik  partai politik  yang lama maupun yang baru dapat berusaha untuk  memperol eh dukungan. Setiap individudalam negara demokrasi m emiliki sejuml sejumlah ah ha k  azasi yang tidak  dimiliki oleh rakyat yang hidup d alam sistem politik diktator-otoriter. Hak-hak tersebut s eperti berkumpul, pul, ber s er ikat, dan lain kebebasan berbicara, berkum sebagainya -begitu juga dengan pemerintah y a ng memiliki 11. Bingham Pow e l,[r, Contempora Contemporary ry Democraci emocracies, es, Participa articipation, tion, Stability, 1982), ), hal. 3 . Kutipan ini diambil and Violen Violence, ce, (Harvard University Press, 1982 dari makalah, Afan Gaffar "Demokrasi Empirik dalam Orde Baru di Indonesia", Makalah Seminar AIP AIPI, I, Y ogyakarta 6 Septemb er 1989.

[14]

Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

sejumlah kewenangan yang diatur dalam sistem politik  yang demokratik. Beberapa pemikir lainnya memberikan penekanan yang sama tentang konsep demokrasi, artinya para ilmuwan politik  memberikan batasan pengertian mengenai demokrasi yang tampaknya tidak jauh berbeda satu sama Sementara O'Donnel da n Schmitter mengemukakan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam demokrasi politik yaitu: pemungutan suara secara rahasia; hak pilih universal bagi orang dewasa; pemilu yang dilangsungkan secara berkala; kompetisi antar pendukung; akses dan pengakuan terhadap kelompok; serta pertanggung jawaban eksekutif.

Pada waktu yang berbeda dalam rangka memaknai demokrasi yang berisikan kompetisi, kontestasi da n partisipasi Lipset, et, mendifinisikan demokrasi -Larry Diamond, Linz da n Lips sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok  yaitu: pertama, kompetisi yang sungguh-sungguh da n meluas diantara anggota masyarakat da n kelompok-kelompok  kepentingan d i da da l am am m e m pe pe r eb eb u tk tk a n j a ba ba t an an pemerintahan yang punya kekuasaan dalam jangka waktu yang terat paksa; a; kedua, teratur ur dan tidak  menggunakan daya paks partisipasi politik  yang melibatkan sebanyak  mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan lewat pemilihan umum yang diselenggarakan secara adil da n teratur sehingga tidak  satupun kelompok  sosial (warga negara dewasa) tanpa kecuali; ketiga, tingkat kebebasan sipil da n politik  yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan membentuk  da n bergabung dalam organisasi yang cukup politik. tik. untuk  menjamin integritas kompetisi da n partisipasi poli

O'Donnel nel et -a l 12.. Lihat dalam Mohtar Maso ed , ibid., hal. 10. O'Don 12 mengemukakanbahwa unsur-unsur yang hams ada dalam demokrasi politik  mengemukakanbahwa yaitu: pemungutan suara secara rahasia; hak  pilih universal bagi orang dewasa; pemilu yang dilangsungkan secara berkala; kompetisi an ta r pendukung; akses da n pengakuan terhadap kelompok; serta pertanggung  jaw aba n eksekutif.

Demokrasi Demo krasi dan Politik Keban Kebangsaan gsaan

[15]

Kontestasi da n kompetisi dalam sistem demokratik menjadi menjadi sesuatu yang terbuka dilakukan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan . Sistempolitik  demokratis sejatinya mewajibkan hadimya  pertama, akuntabilitas pemegang kekuasaan, kedua, mekanisme pergantian kekuasaan secara damai da n teratur, ketiga, sistem rekrutmen terbuka, keempat, jaminan bagi individu untuk  memiliki da n menggunakan hak-hak  dasamya seperti ha k  untuk  berbicara (free (freedom dom of speech), ha k  menyetakan pikiran (freedom of expression), da n kebebasan pers (freedom of press), kelima, kesamaan hak untuk  maju da n berkembang dalam diakuinyaa elemen bidang sosial da n ekonomi, da n keenam, diakuiny konflik  yang "manageable". Kalau melacak  lebih jauh konsep demokrasi it u sendiri, demokrasi asi yang maka akan ditemukan dalam model demokr berkembang dalam masyarakat Yunani Kuno, dimana tersedia sebuah majelis rakyat -setiap w a rg rg a m a s ya ya r ak ak a t ta n untuk menghadiri sidang-sidang dalam majelis, berkesempata berkesempa terutama warga yang mendiami Kota Athena. Demokrasi semacam in i biasa disebut 'dengan demokrasi langsung, dimana rakya rakyatt terlibat langsung dalam seluruh pengambilan kebijakan publik negara, rakyat tidak  mendelegasikan kewenangan kepada wakil-wakil rakyat seperti yang terjadi dalam demokr demokrasi asi perwakilan modern. Model demokrasi ditemukan ukan dalam konteks langsung in i hanya dapat ditem masyarakat tradisional. Di Indonesia sendiri barangkali akan mudah ditemukan dalam konteks kehidupanmasyarakat lokal tradisionalis seperti dalam kasus masyarakat Bima sebagaimana telah disinggung. mereka menggunakan media Sarangge sebagai media untuk 

13.. Lihat Afan Gaffar, Sistem Kepartaian yang Hegemonik dan Terobosan 13  Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: PAU Stud i Sosial Sosial UGM, UGM, 1990),h al192 Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, 193. Lihat juga Afan Gaffar, Politik Indonesia: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 7-9.

[16]

Politik Perpajakan: Perpajakan: Membangun Demokr Demokrasi asi Negara

mengambil keputusan minima minimalis lis yang berkait berkaitan an langsung dengan kehidupan rakyat di lingkup desa da n suku. Segala ha l yang dapat diputuskan oleh mereka dalam lingk lingkup up kewargaan, maka masyarak masyarakat at memutuskan sendiri urusan mereka -tanpa melibatkan lembaga-Iembaga resmi negara.

Selain it u demokrasi langsung dalam kehidupan politik  kenegaraan barangkali hampir sulit ditemukan dewasa ini, selain semakin kompleks da n rumitnya ur u sa n tersebut, maka mekanisme keterwakilan politik menjad menjadii pilihan yang umum dipakai oleh negara manapun didunia ini, karena sangat tidak  mungkin melibatkan seluruh rakyat yang populasinya dari waktu ke waktu mengalami penambahan jumlah. Menuju Rezim Yang Demokratis Demokrasi seringkali menjadi isu penting dalam setiap pergantian rezim -apalagi rezim yang diganti diklaim kurang demokratis atau mungkin otoriter. Kita pu n akan segera membuat daftar yang akan ditawarkan dalam kerangka kita mengisi perubahan rezim politik  itu . Tujuannya agar terjadi perubahan sistem da n tatanan politik  menjadi lebih baik. Secara sederhana demokratisasi dapat dimaknai sebagai proses membentuk  sistem politik  menjadi lebih demokratis. Robert A. Dahl memaknainya sebagai jalan menuju sistem politik  dimana tingkat kontestasi publik  da n partisipasi sama-sama a rch-fy."  Menurut Huntington demokratisasi tinggi tpoli arch-fy."  mensyaratkan:" periama, berakhimya sebuah rezim otoriter; ked  u a, dibang dibangunnya unnya sebuah rezim demokratis dan; keiiga, pengkonsolidasian rezim demokratis itu.

Penataan sistem politik agar menjadi lebih baik tentu merupakan harapan seluruh steak  holder  dalam masyarakat yang tengah menuju perubahan, dalam hal ini Guelarmo O'Donnel da n Philippe C. Schmitter juga memberi pengertian 14. 15.

Dahl, Pobjarchi Pobjarchi.. .... op op.cii, .cii, ha!. 7. Huntington, op. cit., ha!. 45.

 Demokrasi dan Poli tik Kebangsaan

[17]

yang hampir sama dengan apa yang ditawarkan oleh Dahl. Menurutnya, demokratisasi mengacu pada proses-proses dimana aturan-aturan da n prosedur-prosedur kewarganega raan diterapkan pada lembaga-Iembaga politik  yang dulu dijalankan dengan prinsip-prinsip lain (misalnya kontrol dengan kekerasan, tradisi masyar masyarakat, akat, pertimbangan para diperluass sehingg sehingga a pakar dan praktek  administratif), atau diperlua mencakup mereka yang sebelumnya tidak ikut menikmati ha k  da n kewajiban, atau diperluas sehingga meliputi isu-isu da n lembaga-Ie lemba ga-Iembaga mbaga yang semula tidak  menjadi wilayah partisipasi masyarakat (misalnya, badan-badan pemerintah,  jaj ara n militer, organisasi-organisasi partisan, asosiasi pendidika dikan n dan kepentingan, kepentin gan, perusahaan, lembaga pendi sebagainya)." mengikuti uti standar Kelembagaan Kelembaga an politik  demokratis harus mengik yang tersedia dalam sistem demokrasi, artinya kelembagaan harus mencakup seluruh segmen publik yang luas. Untuk  mengisi kelembagaan da n memperoleh suatu formula sistem demokratis itu, berbagai pihak  mencari kemungkinan agar perubahan yang tengah terjadi dapat menuju suatu tatanan yang lebih baik  da n maju. Dalam proses itu, antara satu kelompok  atau partai politik memiliki perbedaan, tetapi perbedaan itu akan bertemu pada satu poros utama yakni tercipta suatu keseimbangan sosial politik  dimana rakya rakyatt berpeluang untuk  berpartisipasi aktif  dalam pembangunan. Lalu bagaimana cara atau proses mewujudkan sistem yang demokratis, atau bagaimana seharusnya demokrasi itu direalisasikan? Untuk  mejawabnya, perlu dirujuk  pada pendapat Huntington." menurutnya terdapat tiga pola perubahan dari rezim non-demokratis ke rezim demokratis

Schrnitter nitter,, Transisi Menlljll Demokrasi: Rangkaian 16. Guillermo O'Donnell & Schr LP3ES,, 1993),ha!. 9-10. Kemungkinan dan Ketidakpastian, (jakarta: LP3ES 17.. Huntington, op. cit., ha!. 157-158. 17

 Dem okr asi dan Pol iti k Keban gsaan

Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Nega Negara ra

[19]

transformasi.. Pelaku utama perubahan adalah Periama, pola transformasi para pembaharu yang sedang duduk  di pemerintahan. Reformasi politik  dipilih sebagai solusi untuk  meluaskan legitimasi.. Untuk memperoleh dukungan baik dalam negeri legitimasi maupun internasional termasuk menghindari tekanan pemerintah merespon kebutuhan parti partisipas sipasii poli politik  tik  masyarakat masyarak at yang meningkat.

yang tidak  demokratis. Perjuangan menentang rezim non demokratis demokrat is tersebu tersebutt melebar pada isu-isu persamaan sosial, distribusi kekayaan yang lebih baik, perluasan hak  d an kebeba san yang akan berakibat memacetkan rezim da n berakhimya sebuah rezim otoriter yang ditandai dengan mencuatnya ekspresi kebebasan yang ditunjukan oleh warga negara atau disebut dengan konsep liberalisasi."

Berlangsung ng kemerosotan K edua, pola r eplacem e placem en t . Berlangsu legitimasi pemerintah secara kualitaif  yang bisa disebabkan kerusakan ekonomi nasional yang parah, terbongkarnya skandal korupsi besar-besaran, atau ideologi negara tidak lagi mampu dijadikan landasan memecahkan masalah nasional, mengalamii pembusukan, Dalam kondosi in i pemerintah mengalam pelemahan dan makin tidak  populer. Melalui pergolakan perubahan an dan politik, kelompok  oposisi memimpin perubah etiga, pola transplacement. Krisi s mengambil alih perubahan. K etiga, sistem politik  da n ekonomi berlangsung. Pemerintahan tidak  terlalu kuat untuk bertahan tetapi pihak  oposisi pu n tidak  terlalu kuat untuk  mengambil alih pemerintahan maka terjadi interaksi yang berujung pada upaya membagi kekuasaan minimal untuk sementara waktu. Untuk konteks semacam ini, biasanya terjadi semacam kompromi politik -dimana - dimana faksi-faksi politik  yang ada berkepentingan dengan kekuasaan untuk  mendukung program politik partai, kondisi semacam in i biasanya disebut dengan transisi.

Kedua, fase penegasan (decision pha phase) se) yaitu tahapan permulaan permul aan penega penegakan kan demokrasi yang stabil melalui pelembagaan prosedur-prosedur demokrasi yang krusial seperti penyelenggaraan pemilihan umum dan penataan lembaga-Iem baga politik lain. lain. Tahapan ini disebut ju ga periode transisi yaitu interval (sela (selang ng waktu) antara satu rezim politik  autoritarian ke rezim yang la lain in.. Transisi dibatasi di satu sisi oleh dimulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian da n di sisi lain oleh pengesahan beberapa bentuk  demokrasi atau kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan suatu altematif  revolusioner. Pada masa transisi ini aturan main politik sama sekali tidak  tidak menentu. menentu. Tidak hanya karena aturan main tersebut bekerja dalam perubahan yang terus menerus terjadi tapi juga karena aturan tersebut dipertarungkan dengan sengit. Sebuah tanda tipikal yang menandai dimulainya suatu masa transisi adalah ketika para penguasa otoriter demi alasan apapun mulai memodif memodifikasi ikasi peraturan-peraturan mereka sendiri sebagai jaminan yang lebih kuat bagi hak-hak individu da n kelompok ." ."

Transisi politik  yang berlangsung dalam masyarakat akan Transisi berimplikasi berimplika si langsung dengan kondisi perubahan yang terjadi terutama p erubahan rezim politik. Dalamhal perubahan rezim, lazimnya b erlangsung dalam beberapa fase penting yaitu," Periama, fase persiapan (prepartori phase phase)) dimana individu, kelompok  atau klas menantang atau menggugat aturan-aturan

Ketiga, fase konsolidasi (consolidation phase) yaitu tahapan lanjutan demokrasi dimana demokrasi melekat atau mendarah pada kultur politik karena semua aktor politik  19.. 19

Menurut O'Donnel da n Schmitter, O'Donnell da n Schrnitter, op op.cii., .cii.,

h ill. 7, liberlisasi adalah proses mengefektifkan hak-hak  tertentu yang

and Democratization Democratization:: Rustow dikutip oleh Georg Sorensen, Democracy and Prosses and Prospects in A Changing World, (Boulder (Boulder-San -San Francisco-Oxford: Westview Press, Press , 1993), ha\. 42. is ,

m clindungi individu dan kelompok-kelompok  sosial dari tindakan :;"wenang-wenang atau tidak  sa h yang dilakukan oleh negara atau pihak  lbid., ha\. 6-7. 6-7 .

[20]

Politik Perpaj Perpajakan: akan: Membangun Demokr Demokrasi asi Negara

menyepakati bahwa upaya demokratis merupakan satu menyepakati satunya cara yang absah untuk  meraih kekuasaan. Para aktor tidak berkeinginan politik  tidak  berkeinginan untuk  mencari-cari jalan lain diluar mekanisme baku yang telah ditetapkan. Ketiga fase yang ditawarkan yakni fase persiapan, fase penegasan da n fase konsolidasi dengan variannya masing masing akan dilalui oleh sebuh perubahan rezim politik  dari otoriter menuju demokrasi. Fase-fase it u akan disesuaikan dengan nilai-nilai kultur suatu bangsa -dalam hal ini pelibatan nilai lokal dalam menata sistem politik  baru menjadi sangat penting dilakukan agar sistem baru yang digagas da n dirumuskan dapat memberikan "kepuasan" kepada masyarakat. masyarak at. Sementar Sementara a it u Huntington mencatat beberapa kondisi yang menunjang konsolidasi demokrasi;" Pertama, pengalam alaman an berd berdemo emokras krasi, i, s e ma Adanya peng ma k in in l a ma ma pengalaman it u maka semakin stabil demokrasi yang berlangsung. Kedua, perekonomian yang lebih maju dengan industri modem, siste sistem m masyara masyarakat kat yang kompleks, penduduk  yang lebih berpendidikan. Ketiga, lingkungan internasional (eksternal) yang mendukung eksistensi rezim demokratis. Keempat, faktor internal yang berkecenderungan mendukung rezim demokratis. Kelima, transisi sebagai komitmen bersama dengan tingkat kekerasan yang lebih rendah. Keena m, kemampuan rezim memecahkan masalah-rnasalah kontekstual. Ketujuh, reaksi kelompo kelompok-kelomp k-kelompok  ok elite terhadap sifat lembaga Kedelapan, kegagalan rezim otoritarian. demokratis yang didirikan (parlementer, pemilihan distrik).

Menjelaskan kondisi yang berubah dalam masyar masyarakat akat terutama perubahan tatanan politik, tentu kita tidak  akan pernah berhenti pada pemetaan fase da n kondisi dimana perubahan sistem politik  it u berlangsung. Perubahan yang terjadi tentu akan didukung pula oleh berbagai asumsi empirik 

21.

op.ci .ciii ., hal.347-353. Huntington, op

 Demokrasi dan Polit ik Kebangsaan

[21]

da n teoritik  lain dalam bidang kehidupan yang lain pula. Dalam hal ini akan ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan motif  perubahan itu berlangsung atau tepatnya faktor faktor-faktor -faktor apa saja yang yang ikut mempengaruhinya. Lalu faktor disuatu negara? nega ra? Ada tiga mendorong demokrati demokratisasi sasi pendekatan populer yang lazim digunakan sebagai alat analisis:" Pertama, pendekatan sosio-ekonomi yang dipelopori Saymour Martin Lipset." Lipset menemukan korelasi yang terbentuknya knya demokr demokrasi asi kondisi isi ekonomi da n terbentu tinggi antara kond yang stabil. Kondisi ekonomi yang membaik menyebabkan eracy tinggi, urbanisasi tingkat pendidikan membaik, tingkat lett eracy meningkat sehingga banyak  orang yang memiliki kesadaran lokomotif  tif  politik  tinggi da n kelas menengah yang menjadi lokomo demokrasi juga membesar." Kedua, pendekatan konflik  yang dipelopori Dankwar A. Rustow." Rustow tidak mencari kondisi yang dibutuhkan demokrasi, tetapi sebab musabab lahirnya demokrasi. Menurutnya, setelah tercipta integrasi nasional demokrasi akan dilahirkan oleh tumbuhnya oposisi da n konflik  kepentingan di kalangan elite. Para elite itu tidak  harus meyakini demokrasi sebagai ideologi. Fragmentasi dan konflik  nd i ri ri yang akan kepentingan diantara elite i t u s e nd mentransformasikan sistem. Dalam konflik ini berbagai elite akan mencari dukungan dikalangan non-elite. Demokrasi a d al al a h b u a h da n solusi untuk  mengakomodasi da n

1996. Lihat juga ju ga 22. Lihat Denny J.A, "Prospek  Dernokrasi", Gatra, 27 Juli 1996. I-Iuntington, "Prospek  Dernokrasi" dalam Roy C. Macrid is et-al (eds), (Iakarta : Erlan Erlangga, gga, 1992), Perbandingan Poliiik, terjemahan Henry Sitanggang, (Iakarta: hal, 8L Seymour ur Mart Martin in Lips et, Politi Political cal Man: The Th e SocialBas SocialBases es of Politics, (New 23. Seymo York: Feffer & Simons Inc., 1960). Karll W. Deutsch, " Social Mobilisation and Politic Political al Development", 24. Kar 1961, 61, hal. 494 dikutip American Political Science Review, 55 September 19 Iluntington, Tertib Politik ..., .. ., op.cit op.cit., ., hal. 54-55. 25. Dankwar A .Rustow, "Transitions to Democracy: Toward a Dynamid Model," Comparative Politics II, 1970, hal. 337 337..

Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

menyatukan kepentingan elite dengan mengubah konflik  menuju kompetisi . K et et iga, pendekatan kultur yang dipelopori Almond da n Verba." Dalam risetnya, mereka mcnemukan insting tertcntu dinegara dcmokratis yang kemudian mereka namakan civic cultur e. e. Oleh para pendukungnya, konsep civic culture dipandang sebagai kondisi yang dibutuhkan demokrasi, seperti sikap politik  yang moderat, toleransi akan perbedaan, institusi usi negara, sikap da n pluralitas, kepercayaan terhadap instit diantara ra anggota kritis atas informasi da n social trust dianta masyarakat. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi terbentuknya sistem politik  demokratis, Adam Przeworski," melihat bahwa studi-studii terhad studi-stud terhadap ap transformasi rezim cenderung dapat Sejumlah lah studi digolongkan ke dalam du a tipe besar. Sejum berorientasi berorient asi makro, memusatkan diri pada kondisi-kondisi objektif  da n bicara dalam bahasa deterministik deterministik.. Yang lain cenderung mengkonsentrasikan perhatian pada para aktor politik da politik  da n strategi-strategi mereka, menekankan kepentingan dan pcrsepsi da n memformulasikan persoalan dalam konteks kemungkinan-kemungkinan da n pilihan-pilihan. Penelitian beroricntasi makro cenderung menekankan kondisi-kondisi objektif, terutama ekonomi da n sosial, seringkali dengan mengabaikan mengabai kan dinamika politik  jangka pendek. Mereka memandang transformasi politik  sebagai sesuatu yang ditentukan da n berupaya menemukan pola-pola determinansi melalui generalis generalisasi asi induktif. Studi-studi ini menunjukan bahwa demokrasi adalah secara tipikal sebuah konsekwensi dari pembangunan ekonomi, transformasi struktur kelas,

26.. Gabriel A. Almond & Sidney Verba, The Civic Culture, The Princeton, 26 (New Jersey Jersey:: Princeton University Press, 1963). 27. Lihat Adam Przeworski, "Sejumlah Masalah dalam Studi Transisi Menuju Demokrasi" dalam O'Donnel et-al(ed): Transisi Menuju Demokrasi, Tinjauan Berbagai Perspektij, (Jakarta (Jakarta:: LP3ES,1993),ha!. 75-76.

 Demokr asi dan Pol iti k Kebangsaan

[23]

peningkatan pendidikan dan semacamnya . Studi-studi berorientasi mikro, seperti dalam arus pendekatan karya-karya Marx mengenai Prancis antara 1848 da n 1851, seperti juga analisa-analisa Juan Linz mutakhir mengenai kejatuhan kejatuhan rezim demokratis cenderung untuk  menekankan perilaku strategis para aktor politik  dalam berbagai situasi historis kongkrit. Przeworski mengklaim bahwa faktor-faktor objektif  yaitu sejumlah kondisi ekonomi, sosial dan budaya, paling jauh hanya merupa merupakan kan kendala-kendala terhadap apa yang dimungkinkan di bawah situasi historis konkrit namun tidak menentukan apa yang dihasilkan situasi-s ituasi semacam it u.

DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI POLITIK Munculnya Desentralisasi politik k yang d itandai dengan pergantian Perubahan politi Soeharto rto kepemimpinan nasional dari pemimpin personal Soeha BJ.. Habibie sebagai simbol politik  Orde Baru kepada Presiden BJ pada 21 Mei 1998 telah membawa kepada banyak  perubahan penting, diantara perubahan itu adalah adanya kesediaan pusat melimpahkan wewenang pemerintahan s ecara lebih " serius"  s erius"  kepada daerah-daerah. Pelimpahan wewenang itu biasa diberi makna yang lebih baik  atau dengan istilah desentralisasi kekuasan politik  pemerintahan. Desentralisasi adalah suatu strategi mendemokratisasi sistem politik  da n menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada d al am praktek admini administrasi strasi publik. Berlawanan dengan sentralisasi dimana dim ana kek kekuas uasaan aan da n pen pengam gambil bilan an kepu keputusa tusan n berkonsentrasi pada pusat atau eselon atas, desentralisasi memperkenankan level kekuasaan pemerintaha pemerintahan n yang lebih rendah atau di bawah dalam menentukan sejumlah isu yang biasanya langsung mereka perhatikan. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis da n rasional pembagian

[24]

Politik  Kebangsaan  Demokr  Dem okrasi asi dan Politik Kebangsaan

Politik Perpajakan: Politik  Perpajakan: Membangu Membangun n Demok Demokrasi rasi Negara

kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggira pinggiran, n, dari level atas pada level bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal." Desentralisasi merupakan cara sebuah rezim atau negara untuk menghadirkan suatu sistem yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokratis, karena sebagian kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah lokal (daera (daerah) h) untuk  terlibat aktif  dalam merespon hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah. Dalam konteks desentralisasi ini, G . Shabbir Cheem Cheema a dan Rondinelli, berpendapat bahwa penyerahan kekuasaan (devolution), memiliki karakteristik  mendasar yaitu:"

ofgovernment areautonomous, areautonomous, independent, independent, and clear clearly ly local unit ofgovernment  ed level ofgovernment  ent ov over  er which whichce cent ntra rall authorit authorities ies  perceived   percei ved as separat ed  level ofgovernm littlee orno ornodirect direct control. Second, the local governm ets etshav havee cl clear  ear  exericise littl and legal legallyr  lyr ecognized  ecogn ized geographical boundaries es withi within n whichth whichthey ey exergeographical boundari cisee authorityand  pe cis  function tions. s. Third, local governm governments ents have hav e  perfo rform rm public func statusandthe pow tosecure secure recourc es top toperform corporate statusandthe  power  er to recources erform theyfunction. Fourth, develutio develution n implies the nee government nmentss as instieed  d  "develop local gover tution"" in thesensethat tution thesensethat theyare perc citizenss asorgan asorganiza iza- perceiv eived  ed  by local citizen tionsproviding services thatsatisfytheirne thatsatisfytheirneeds edsandasgovernmental andasgovernmental unit  overwhich they havesomeinfluence. havesomeinfluence. Finally, d evolutionisan evolution isan arrangement in which therear therearee reciprocal, mutually benef beneficial, icial, and coord coordinate inate govern ernmen ments; ts; thatis, th thee local govrelationships between central and local local gov ernme rnments nts has theability to inter interact act r eciprocally with other other units in the system syst em of govern governmentof mentof whi which ch it is a part. part. Desentralisasi sendiri menuruthemat penulis hadir sebagai respons langsung atas meluasnya kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat daerah. Kekecewaan, perasaan teringkari dalam bidang-bidang kehidupan tertentu merupakan ekspresi adanya kondisi deprivasi relatif . Deprivasi relatif  adalah Decentralization ation Towa Towards rds Milaa A. Referma, Decentraliz 28.. Raul P. De Guzman & Mil 28  Democratization and Development, Eropa Secretariat, 1993hal. 3.  Democratization Decentralization zation and Developme Development, nt, Policy 29 G . ShabirChema & Rondinelli, Decentrali  Implementation  Implement ation in Developing Countries, Countries, Baverly Hills, London & New Dhelhi: Sage Publications, hal. 22. 22.

[25]

variabel independen dengan ukuran menyeluruh dari persoalan diskrimina diskriminasi si ekonomi da n politik, potensi separatisme, perpecahan kelompok agama, kondisi ekonomi yang buruk  atau timpa timpang, ng, pembatasan partisi partisipasi pasi politik  da n kebijaksanaan yang tidak  adil. Deprivasi relatif, menurut Guur ketidakpuasan an terhadap nilai dapat diakibatkan oleh ketidakpuas kesejahteraan, ketidakpuasan terhadap nilai-nilai kekuasaan da n ketidakpuasan terhadap nilai-nilai interpersonal."

Menyatunya berbagai kekecewaan yang dirasakan oleh rakyat di daerah telah menyebabkan banyak gerakan separatis yang oleh pemerintah pusat di "obati" dengan desentralisasi menurut kemauan dan keinginan pemerintah pusat, bukan yang diharapkan oleh rakyat di daerah. Oleh karena itu, kondisi deprivasi relatif  atas nilai -nilai kesejahteraan secara  jel as hingga kini masih tersedia di berbagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, ha l itu dapat diamati pa d a perasaan tidak  sesuai atau tidak  puas terhadap kondisi ekonomi yang ada. Karena kondisi ekonomi yang diharapkan (aspirasinya) atau yang dianggap menja menjadi di haknya tidak sesuai sesuai dengan apa yang dimiliki. Kesenja Kesenjangan ngan yang terjad terjadii dalam bidang ekonomi antara satu individu atau kelompok  dengan individu atau kelompok lain ny a akan memacu tingginya perasaan tidak sesuai antar a apa yang dimiliki dengan apa yang dipertimbangkan menjadi haknya. Beberapa ha l yang dapat menyulut perasaan tidak puas ters tersebut ebut seperti, sandang,, pangan, pa p an, tingkat penghasilan, kemampuan sandang pemilikan barang-barang ekonomi seperti tanah, barang mewah, perusahaan da n konsumsi barang-barang tertentu. Desentralisasi yang kini tengah dijalan dijalankan kan sebagai "obat penawar" rasa sakit daerah terhadap pusat -belumlah dapat kekecewaan waan yang dirasakan rakyat daerah . mengobati kekece Kekecewaan yang bersifat relatif atas nilai-nilai kekuasaan

30

Ibid ., Ibid  ., hal. 25-27.

[26]

Politik  Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

dapat dilihat pada perasaan tidak sesuai atas kesempatan berpartisipasi (dalam hal ini menyalurkan aspirasi) terlalu (pusat), t), serta banyak  campur tangan dari pihak penguasa (pusa perasaan tidak  puas atas lembaga yang ada (yang dianggap tidak  mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara aman). Lembaga yang ad a terutama yang menyalurkan aspirasi dianggap tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Beberapa hal yang menjad menjadii penyebab ketidakpuasan tersebut yang termasuk  nilai kekuasaan adalah: saluran aspirasi yang ada tidak  peka dan terlalu berpihak  pada pihak  penguasa, tidak  efektif, masih sering terjadinya konflik  dalam lembaga atau fungsi yang belum utuh. Kekecewaan atas nilai-nilai interpersonal secara jelas dapat dilihat dari hambatan-ham hambatan-hambatan batan yang ditemui untuk  berinteraksi dengan individu atau kelompok yang lain yang satu aspirasi atau idealisme. Media untuk  berinteraksi secar secaraa langsung misalnya organisasi atau aksi bersama da n media untuk berinteraksisecara tidak  langsung misalnya media massa baik  cetak  maupun elektronik  tidak berfungsi sebagai ajang menyampaikan aspirasi, keluhan-keluhan, keyakinan bersama dan pendapat kepada semua pihak. Kondisi deprivasi relatif  yang meluas di tengah-tengah masyarakat dapat memicu terjadinya gerakan sosiaL Gerakan sosial dapat didefinisikan sebagai gerakan suatu organisasi atau sekelompok  organisasi yang bermaksud mengadakan perubahan terhadap struktur sosial yang sudah ada sebelumnya. Gerakan sosial merupakan perilaku dari sebagian anggota masyarakat untuk  mengoreksi k o nd nd i si si y a ng ng b an an y ak ak m e ni ni mb mb ul ul k an an p ro ro b le le m a t au au ketidakpastian serta memunculkan kehidupan baru yang lebih

 Dem okr asi dan Politik  Kebangsaan

[27]

K o n d is is i s e m ac ac a m itulah yang mendorong terlaksananya desentralisasi, tanpa meluasnya kekecewaan rakyat daerah atas kondisi sosial, politik, ekonomi da n sebagainya sebag ainya tentulah desentralisasi belum menjadi agenda politik negara. Kebijak Kebijakan an ini lahir sebagai jawaban atas meluasnya beberapa daerah yang mendesakkan agar merdeka, berpisah, da n berbagai gerakan separatis lainnya -mereka (rakyat daerah) melakukan itu, karena "muak" dengan cara pemerintah pusat menjalankan kebijakan publik, kecewa atas ekonomi, omi, frustra frustrasi si atas kemiskinan yang ketidak-adilan ekon dirasakan rakyat daerah, marak  akan eksploitasi sumber sumber daerah serta jengkel atas perilaku politik  kalangan politisi dan birokrasi yang pandai menghipnotis rakyat dengan  janji-janji kosong yang tak  pemah terealisasikan.

Terkait dengan ragamnya respons atas desentralisasi yang berkembang, barangkali perlu melihat motif  atau pilar yang mendorong terjadinya pemberontakan di berbagai daerah ng p o te te n si si a l m e l ak ak u ka ka n teruatam teru atam daera daerah-dae h-daerah rah y a ng pemberontakan dan punya akar untuk memberontak, menurut Pr a tikno " terdapat pilar atau motif  terp terpenti enting ng dari atas pusat p  er t ama, yakni; pemberontakan daerah pemberontakan daerah di luar Jawa di latar belakangi oleh ketimpangan struktur ekonomi antara [awa yang menekankan kepada sektor manufaktur da n berperan sebagai "net utama untuk  imporer", sementara luar [awa menjadi andalan utama kepentingan ekspor. Kedua, pemberontakan daerah tersebut kekecewaa cewaan n daer didorong oleh keke daerah ah terh terhadap adap sistem pemerintahan yang sentralistik  yang tidak  memberik memberikan an ruang yang memadai terhadap otonomi daerah. Posisi politisi di

baik."

Behavior: ior: Concepts Renzo, G., Human Social Behav 31. Sosiology,(USA: Holt, Rinehart & Winston, 199 1990). 0).

&

Principles of 

32. Harap lihat Pratikno, "Desentralisasi, Pilihan Yang Tidak Pernah Kompleksitass Perso Persoalan alan Otonomi Daera Daerah h Final",dalam Abdul Gaff Final",dalam Gaffar ar Karim (ed .), Kompleksita di Indonesia (Yogya (Yogyakarta: karta: Pustak a Pelajar & [urusan Ilmu Pemerintah an UGM, 2003), hlm. 36-37.

Politik  Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

daerah di awal kemerdekaa kemerdekaan n menekanka menekankan n pentingnya otonomi daerah sebagai syarat minimal yang memungkinkan daerah dapat menjaga kepentingan lokal mereka, namun pemerintah pusat menerapkan sistem sentralistik  yang kurang memberikan ruang bagi daerah.

Ketiga,

terdapat perma terdapat permasala salahan han non-daerah. Pengorgani Pengo rganisasian sasian militer yang berkoinsi berkoinsidensi densi dengan pengorganisasian sipil da n bahkan sekaligus menjadi satu kesatuan dengan polarisasi kultural menjadi penyebab lain pemberontakan daerah. Kepemimpina Kepemimpinan n militer di daerah mempunyai koinsiden dengan kepemimpinan sipil sehingga di antara keduanya mudah untuk  menyatu dengan nama daerah. Keempai, terkait dengan perdebatan masalah dasar negara yang memicu munculnya pemberontak pemberontakan an daerah. Sejak 

PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, maka sejak  it u pula muncul penolakan daerah, misalny misalnya a pemberontakan

Darul Islam adalah respons atas penolakannya terhadap penghapusan Pia Piagam gam Jak Jakart arta a yan yang g mengakomodasi kepentingan umat Islam, pemberontakan ini dapat besar pada daerah-daerah yang memiliki basis massa Islam besar seperti Sulawesi Selatan dan Aceh. Menguatnya protes itulah yang memungkinkan lahirnya penuh h -perlu kami tegaskan pula kebijakan desentralisasi yang penu bahwa sebelum adanya UU No. 22 tahun 1999 atau UU No. 32 tahun 2004 sebagai panduan desentralisasi (otonomi) _ praktekkan desentralisasi telah dilakukan dan dirumuskan secara baik, tetapi tidak dilaksanakan. Desentralisasi tersebut didorong oleh dua hal yakni menguatnya protes daerah yang semakin sulit dibendung oleh pemerintah pusat, oleh karena it u dapat dikatakan, bahwa kebijakan tersebut lebih merespon ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat, da n meluasnya semangat demokratisasi yang menuntut ruang

 Dem okr asi dan Politik  Kebangsaan

[29]

partisipasi politik yang Iuas.:" Akumulasi kekecewaan terhadap sistem politik monol monolitik  itik  yang dibangun Presiden Soeharto kemudian terledakkan dalam bentuk  tuntutan terhadap liberalisa liberalisasi si politik  yang menuntut kebebasan berorganisasi,berpartai-poli berorgani sasi,berpartai-politik, tik, dan beroposisi". Kondisipolitik  yang semakin terdes terdesak  ak  oleh menguatnya semang semangat at yang politik yang lebih mendorong agar tercipta suatu sistem politik mencerminkan rasa keadilan dan mendorong negara dapat memfasilitasi warganya agar dapat menjadi warga yang dapat hidup layak atau sejahtera (walfare), selain itu, perubahan yang terjadi dapat membuka kemungkinan bagi berkembangnya berkembang nya pemikiran pemikiran-pemikiran -pemikiran alternatif  dalam masyarakat. Pilar-pilar inilah yang membuahkan kebijakan desentralisasi terutama ketika posisi TNI dan Polri semakin tidak  ''berdaya'' akibat perilaku kedua lemba lembaga ga tersebut pad a masa lalu yang terkesan "menindas" dan menekan warga negara . Ruang kebebasan yang dirasakan oleh warga sangat menentukan arah pergerakan politik  lokal dalam konteks desentralis dese ntralisasi asi politik yang berIa berIangsung ngsung,, tanpa mengurangi makna dan keberadaan pusat -nampaknya daerah telah begitu jauh menyelenggarakan pemerintahan yang menurut ukuran dan takaran lokal sesuai dengan adat dan nilai-nilai lokal. Akar dari kebijakan desentralisasi yang paling kuat adalah berupaya untuk  menyatukan simpul-simpul kultural dalam rangka membangun Indonesia yang multi-kulturalisme yang terabai abaikan kan dalam pemban pembangunan gunan bangsa . selama ini ter

33.. Lihat Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuaian Politik  di Indonesia: 33 Pertarungan Ideologi dan Kepentingan Kepentingan Dalam Konteks Politik Lokal Lokal (Naskah Buku), ha!. 136. Lihat kajian mengenai kesiapan daerah berotonomi dalam Pratikno, "Mempersiapkan Daerah Berotonomi", makalah yang disampaikan pada Sarasehan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh FADO di Denpasar tanggal 22-24 [anuari 2001, him. 4.

[30]

 Demokrasi dan Politik Keb Kebang angsaa saan n

Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

Keseragaman telah menyesat menyesatkan kan warga negara, karena nilai-nilai dengan penyeragaman itu nilai -nilai lokal da n keragaman (multi-kulturalisme) menjadi terabaikan, akibatny akibatnya a banyak  nilai lokal tidak  terapresiasi -rakyat daera daerah h pu n menuntut diperhatikan oleh pusat yang diekspresik diekspresikan an melalui kekecewaan atas perlakuan pusat terhada terhadap p daerah terutama nilai-nilai lokal di "pinggir" dalam politik . Kekecewaan antara satu daerah dengan daerah lain tentu beragam sesuai dengan watak  da n karakter rakyat daerah -bahkan tuntutan untuk  merdeka semakin kuat disuarakan oleh daerah, sekalipun daerah yang lain menuntut keadilan da n pemerataan pembangunan yang wajar an tar wilayah. Desentralisasi dimaknai sebagai kebijakan yang tepat dan menjamin kebersamaan warga dalam negara kesatuan -tentu desentralisasi in i harus diikuti dengan kebijakan di bidang ekonomi secara adil. Seperti telah dijelaskan, salah satu penyebab utama rakyat daerah memberontak, protes da n ketidak-adilan.. Distorsi kebijakan menekan pusat adalah soal ketidak-adilan tertentu tu semak semakin in menguatkan pusat terhadap daerah-daerah terten arus protes tersebut, bahkan wilayah Timur negara ini mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia serta tertinggal dalam banyak  hal bila diban dibandingka dingkan n dengan perhatia perhatian n da n kebijakan pusat dalam membangun bagian Barat Indonesia. Desentralisasi Demokrasi Penyelenggaraan sistem yang demokratis di tingkat lokal Penyelenggaraan atau diistilahkan sebagai desentralisasi demokrasi, memiliki beberapa nilai penting." Pertama, kesetaraan politik  (polical equality). Masyarakat di tingkat lokal sebaga sebagaimana imana halnya masyaraka masya rakatt di pusat pemerintahan akan mempun mempunyai yai kesempatan terlibat dalampembuatankeputusan politikpolitik  35.. RC.Smith, Decentralization: The Teritorial Dimension ofThe State, London, 35 -George Alen & Unwin 1985, ha124-29. ha124-29.

[31]

kesetaraan n politik  karena makin meningkatnya yang berarti kesetaraa pengakuan terhadap hak  warga negara . Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu pemegang jabatan publik harus mempertanggung jawab kan segala bentuk  kebijaksanaan dan politiknya kepada warga masyarakat yang mempercayakan kepadanya jabatan publik  tersebut. Keiiga, responsifitas yaitupemerintahlokallebihmemberi ebihmemberi perhati perhatian an (responsiven ess) yaitupemerintahlokall atau jawaban yang lebih eficien terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat masyara kat oleh karena pejabat yang mengainbil keputusan politik sangat memahami kebutuhan sosial sosial,, ekono mi dan politik  komunitas di daerahnya.

Bersamaan dengan itu, d esentralisasi demokrasi berfungs P ert  ert ama, ama, memudahkan menyelenggarakan pendidikan politik  (political education) yang seharus seharusnyalah nyalah g a ra r a . D en e n g an an a d an an y a diselenggarakan oleh n e ga pemerintahan da erah maka akan menyediakan kesempatan warga negara berpartisipasi aktif  dalam politik, baik  dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk  dipilih untuk suatu jabatan publik. Anggota masyarakat karena posisi tempat tinggal tidak  mempunyai peluanguntuk  terlibat dalam politik nasional apalagi secara langsung ikut serta membentuk  kebijaksana kebija ksanaan an publik  secara nasional da n at au memilih untuk ikut pemimpin nasional, akan mempunyai peluang untuk  ikut serta dalam politik  lokal ataupun dalam rangka pembuatan kebijakan publik. Pengalaman terlibat dalam proses politik  itulah yang disebut pendidikan politik.

Kedua, arena latihan bagi orang-orang yang in gi n membangun karier politik  (pol (politic itical al training) . Pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk  meniti karier lanjutan terutama karier di bidang politik  dan pemerintahan di tingkat nasional. Adalah sesuatu hal yang mustahil bagi seseorang yang tinggal di daerah untuk muncul dengan begitu

Ibid., hal. 20-23. 20-23.

[32]

Politik Perpajakan: Perpajakan: Membang un Demokrasi Negara Negara

saja menjadi politisi berkaliber nasional. Umumnya seseorang sebelum sampai pada suatu tingkatan berkiprah pada suatu  jenj ang tertentu memerlukan persiapa n yang sangat panjang. Keberadaan institusi lokal merupakan wahana yang banyak  dimanfaatkan menapak  karier yang lebih tinggi. Ketiga, stabilit ilitas as politik (political order). Stabilit Stabilitas as nasional mendukung stab mestinya berawal dari stabilitas di tingkat lokal. Banyak negara Banyak  negara politik tik dikar dikarenakan enakan adany adanya a yang mengalami gangguan poli kecenderungan memperlakukan daerah dengan tidak  tidak tepat, tepat, bahkan lebih cenderung bersifat sentralistik. Sejalan dengan asumsi berpikir tersebut di atas, pemikir lain yakni Rondinelli melakukan identifikasi dengan mengemukakan empat belas (14) alasan rasional mengapa desentralisasi perencanaan pembangunan da n administrasi cocok  untuk  negara-negara dunia ketiga seperti halnya Indonesiar" pertama, perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen; kedua, dapat tong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat; ketiga, dalam penyelenggaraan fungsi da n penugasan pejabat di daerah, tingkat pemahaman serta sensitifitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat; keempat, penetrasi yang lebih baik  dari pemerintah pusat bagi daerah daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat; kelima, representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok di kelompok  di dalam masyarakatt perencanaan pembangunan; keenam, peluang bagi masyaraka di daerah untu kapasitas tas tekn teknik  ik  da n untuk  k  meningkatkan kapasi managerial; ketujuh, meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat; kedelapan, struktur koordinasi departemen di pusat dapat mengkoordinasi secara efektif  program-programnya di daerah bahkan sampai pedesaan; kesembilan, melembagakan

37. G. Shabir Cheema an d Rondinelli, op.cit., haJ. 14-16. Lihat juga M . SyaukaniH.R., et-al. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia, naskah belum diterbitkan, haJ. 30-31.

 Demokr asi dan Poli tik Kebangsaan

[33]

partisipasi masyarakat dalam perencanaan da n implementasi program; kesepuluh, meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktifitas yang dilakukan oleh elit elitee lokal; lokal; kesebelas, administrasi pemerintahan dapat diselenggarakan dengan fleksibel, inovatif  da n kreatif; kedu kedua a bel belas, as, menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor da n melakukan evaluasi implementasi proyek  pembangunan dengan lebih baik; keti ketiga ga bela belas, s, memantapkan stabilitas politik  da n kesatuan nasional; da n keempat bel belas, as, meningkatkan penyediaan barang da n jasa di tingkat lokal • dengan biaya yang relatif  rendah.

Dalam melahirkan kebijakan desentralisasi bukanlah fak si si politik  sesuatu yang mudah dilakukan, sebab berbagai fak  telah merundingkan beberapa hal yang dapat disepakatinya, sekalipun sebagian ha l lain yang barangkali penting bagi disepakat pakati, i, akhir akhirnya nya rakyat d i daerah belum dapat dise desentralisasi yang tengah bergulir dalam pentas politik  nasional masih menyisakan banyak  persoalan -akibat kuatnya ini. i. Karena pertarungan kepentingan elite pusat dalam soal in itulah, dinamika politik nasional da n politik lokal belakangan ini memiliki makna cukup luas meliputi konflik-konflik, friksi friksi maupun gerakan-gerakan yang berkaitan dengan kekuasaan, lembaga-Ie lembaga-Iembaga mbaga negara · da n atau proses pengambilan pengambi lan keputusan. Dinamika politik juga diidentikkan dengan perubahan politik  atau pembangunan politik. Dalam ha l in i dinamika politik  diartikan secara spesifik sebagai gerakan perlawanan kekuatan-kekuatan daerah (lokal) dalam kaitan dengan kekuasan pemerintah pusat, sekalipun konsep perlawanan rakyat daerah ataupun pemerintah daerah dalam istilah Hasanuddin sebagai upaya untuk memperoleh sejumlah kcadilan sosial, ekonomi da n politik  guna meningkatkan dcrajat kesejahteraan rakyat daerah. Respons daerah atas ketidak-adilan pusat dalam melihat pcmbangunan daerah terutama daerah-daerah yang memiliki

Politik Perpajakan: Perpajakan: Memba ngun Demokrasi Negara Negara

potensi sumber daya alam melimpah ruah, sebagai implikasi langsung atas meluas meluasnya nya kehidupan rakyat daerah yang miskin . Istilah perlawanan seringkali digunakan oleh rangka ka mengidentifikasi sejumlah Ha san u d d in dalam rang perkembangan lokal yang terjadi di Riau setelah munculnya istilah Riau Merdeka sebagai langkah politik  untuk  mendesak  memperhatikan n daerah, penulis lebih elegan pusat agar memperhatika menggunakan istilah respons da n "riak-riak" demokrasi dalam rangka daerah mendesakkan desentralisasi yang sepenuhnya da n serius, bukan desentralisasi yang setengah hati, dimana pusat masih memiliki banyak peluang untuk  mengintervensi pemerintah da n rakyat daerah.

demokratis tis tentu akan Lazimnya suatu rezim yang demokra mengedepankan makna-makna kebebasan dalam memerintah rakyat. Banyak  aktifis sosial keagamaan da n gerakan sosial yang berteriak agar penguasa tidak  dan atau mencoba membatasi kemerdek kemerdekaan, aan, kebebasan da n partisipasi rakyat dalam mengawasi rezim, dengan dalil da n alasan apapun tetap tidak dibenarka dibenarkan n menurut standar demokrasi terutama sekali dalam konteks desentralisasi demokrasi, dimana rakyat di daerah berhak  untuk  terlibat dalam proses politik  yang berlangsung dengan semangat kulturalnya. Demokrasi lokal adalah demokrasi yang aman, damai da n beradab -apabila tidak  ada tangan-tangan pengacau dan provokatif yang mengotorii demokrasi lokal tersebut. Secara substantif  mengotor demokrasi lokal jauh lebih kuat da n mengakar dengan rakyat, karena it u mereka di daerah akan bersedia berdebat bahwa ekonomi, politik politik,, budaya dan agama akan lebih mungkin mengawal demokrasi yang betul-betul demokratis.

38.. Hasanuddin dalam rancangan Disert 38 Disertasi asi Doktoral di UGM memakai istilah perlawanan rakyat daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam rangka ia menganalisa peta politik lokal Riau yang menuntut kemerdekaan sebagaisalah satu cara rakyat daerah memberikan perlawanan atas hegemoni pemerintah pusat terhadap daerah selama ini.

 Demokra si dan Poli tik Kebangsaan

[35]

Kadang-kadang Kadang-kad ang muncul pandangan yang "aneh" dalam memandang demokrasi ini, bahwa pemerintahan yang dijalankan secara tersentralisasi d an tidak  mengizinkan "oposisi" si" yang dapat menjamin peningkatan adanya "oposi pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Anggapan umum adalah h bahwa ketida ketidakmerat kmerataan aan pandangan an eh in i adala pendapatan dan kemiskinan demikian memprihatinkan, sehingga sehing ga negara merupakan satu-satunya pengelola utama berbagai bidang industri da n pertanian, penetapan harga, da n pendistribusian pendapatan, maka akan terjadi perbaikan dalam segala bidan bidang g dan masyaraka t akan menikma ti hasil pembangunan secara menyeluruh. Alasan lain yang se ring dikemukakan adalah stabilitas nasional sangat dibutuhkan untuk  menjaga kelangsungan proses pembangunan. Tentu keanehan car a berpikir in i harus ditinggalkan -selain menyesatkan - juga melawan arus global yang berkembang dengan begitu cepat yang mendorong terjadinya liberalisasi kehidupan. n. dalam segala sektor kehidupa Dengan menguatny menguatnyaa kehidupan liberal dalam "rahim" bangsa ini, maka negara harus merekonstruksi seluruh aspek  kehidupan bersama yang juga mencermi mencerminkan nkan semangat liberalisme tersebut, tentu liberalisme yang dibenarkan oleh norma-norma moral agama yang dianut oleh mayoritas penduduk  bangsa ini . Paham liberal tentu telah memperoleh ruang dalam diskursus keagamaan di tanah air, sekalipun menyisakan n beberapa paradoks yang ruang it u masih menyisaka menghadirkan berbagai perdebatan da n polemik  di kalangan penduduk  beragama. Tapi wacana liberal itu sendi ri mengandung makna, bahwa tengah terjadi pergeseran pada tataran wacana da n isu, maka level policy harus juga diikuti oleh reduksi nilai-nilai lama yang kurang re l evan untuk  dipertahankan. Liberalisme merupakan sahabat "karib"nya demokrasi, karena keduanya menyediakan ruang kebebasan bagi rakyat. sebagai ai media dimana rakyat Kebebasan disediakan sebag

Politik Per Perpaj pajaka akan: n: Membangun Demokrasi Negara

mengekspresikan sejumlah harapan dan keinginannya -dan negara merespons wacana publik yang hadir it u sebagai bahan dari kebijakannya. Kondisi in i akan mendukung terbangunnya .kekuatan civil society society yangmandiri da n terbebas dari intervensi negara, tentu daerah-daerah harus dijauhkan dari upaya "negara lokal" mengkooptas mengkooptasii ke kuatan civil society tersebut.

Marilah menyima menyimak  k  logika kesamaan politik  yang barangkali merupakan unsur penting da n universal dalam demokrasi. Dalam hal ini Franz dengan mengutip Robert Dahl bahwasemua anggota anggota untuksebuah kelompok kelompok atau asosiasisama asosiasisama saja berhak  erhak dan dan mampu untuk  berpartisipasi secara sa samad  mad engan engan r ekan-rekannya ekan-rekannya dalam pros proses es p  pemerintahan emerintahan k elompok aiau elompok aiau asosi asosiasi asi 39 Logika kesamaan dalam hal in i dapat pula ditemukan itU. dalam praktek demokrasi rakyat desa yang telah lama eksis. Begitu juga dengan misalnya demokrasi Yunani yang mengembangkan kelembagaan yang canggih dengan sepenuhnya a di tangan rakyat". meletakkan "kekuasaan sepenuhny kemudian udian dem demokra okrasi si itu diart diartikan ikan sebagai Kalau kem pemerintahan yang didasarkan kepada mayoritas, maka demokrasi it u harus diletakkan dalam konteks kedaulatan rakyat, artinya rakyat berdaulat atas dirinya sendiri. Tidak  ada orang atau kelompok  orang yang begitu saja berhak  me m erintah rakyat. Franz lebih sederhana lagi memberikan logikanya, bahwa dengan sendirinya orang berhak  mengurus dirinya se ndiri, maka kalau ia ma u diurus ol eh orang lain, orang lain harus dibe diberi ri tugas untuk  itu oleh yang bersangkutan ."

Persoalan kedaulatan yang menjadi inti dasar dari demokrasi -dalam banyak hal diperdeba diperdebatkan tkan oleh ilmuwan Islam -argumen kalangan Islam dalam menolak  gagasan kedaulatan rakyat -sebab rakyat hanya menjalankan sebagian

39.. 39

40.. 40

Franz MagnisMagnis-Suseno, Suseno, op 34. op.. cii., hlm. 34. hlm.39.. lbid., hlm.39

 Demokrasi dan Politik Keb Kebang angsaa saan n

[37]

dari tugas kekhalifahan -sebetu -sebetulnya lnya yang berdaulat penuh atas kehidupan in i adalah Tuhan, dari Tuhan itulah sumber kehidupan (syariat) da n manusia dengan keterbatasannya menyelenggarakan kehidupan ini. Tegasnya, yang memiliki

kekuasaan hanyalah Allah. Dalam ha l ini [alaluddin Rakhmat" mengatakan, semula Islam berhadapan dengan dunia modem, menyatakan bahwa dirinya demokratis. demokratis . Dimana istilah demokrasi sebenarnya hanya dipakai untuk  "menyederhanakan" perjuangan,  ja di untuk  memper-lihatkan cita-cita etika politik yang dibanggakan oleh Barat sudah ada dalam Islam Islam.. Lebih lanjut Rakhmat mengatakan, istilah demokrasi tidak perlu diagung agungkan lagi, cukup bicara tentang Tauhid, karena di dalarnnya kesamaan antar manusia serta tuntutan keadilan telah termuat. "Dalam Tauhid, ad a kebebasan manusia, ada pengakuan penga kuan bahwa satu kelompok  manusia tidak  boleh menindas kelompok  yang lain". Pemikir da n aktivis Islam yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia Shiddiq Al-jawi seperti yang dikutip oleh Franz mengajukan lima unsur pokok  paham demokrasi dengan akidah Islamiyah. Pertama, demokrasi adalah buatan da n akal manusia, padahal "dalam Islam syara'lah -dan bukan akal -yang menjadi rujukan dalam memberikan penilaian ... menetapkan hukum it u hanyalah ha k  Allah. "Dua, penilaian... penilaian demokrasi memisahkan agama dari negara, padahal "Islam "Islam.. .... mewajibkan dijalankan seluruh urusan kehidupan da n negara menurut perintah da n larangan Allah.. .... manusia tidak berhak  membuat aturan hidup sendiri." Ketiga, kalau demokrasi berarti kedaulatan rakyat, "dalam Islam, kedaula kedaulatan tan ada ditangan syara', bukan di tangan rakyat." Kekuasaan memang "ditangan umat, artinya, umatlah yang berhak  memilih 41. Jalaluddin Rakhmat, " Islam da n Kekuasaan: Aktor dan Instrumen", Keadilan (jakarta: (peny .), Agama, Demokrasi dan Keadilan dalam M Imam Azis dll (peny.), Gramed ia, 1993), hlm, hlm, 63-75 63-75..

 Demokrasi dan Politik  Kebangsaan

Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

penguasa." Akan tetapi menurut syariah "umat tidak  berhak  memberhentikan memberhe ntikan penguasa sebagaimana dalam demokrasi." Begitupun Begitu pun prinsi prinsip p keempat keempat,, prinsip mayoritas, menurut penulis dalam Islam hanya berlaku bagi "masalah teknis, yang tidak  membutuhkan keahlia keahlian n khusus ." Akhirnya, kelima, penulis memperlihatkan bahwa empat kebebasan beraqidah, berpendapat, kepemilikan da n bertingkah laku "sangat bertentangan dengan kebebasan yang terdapat dalam Islam".42 Dengan menghadirk menghadirkan an pandangan yang berbeda ten tang demokrasi in i tentu saja sebagai bahan perbandingan  sekalipun di kalangan internal umat Islam sendiri masih berbeda paham tentang konsep demokrasi it u sendiri. Pandangan Rakhmat malah memberikan gambaran -bahwa dalam Islamsendiri tersedia seperangkat nilai-nilai demokrasi, karena tauhid itu mengandung makna demokrasi sementara Al-jawi secara literal konsep demokrasi ditolak  da n tidak  ditemukan dalam Islam, karena itu menyesatkan umat. Sebagian pejuang Islam yang tergabung dalam Masyumi dahulu juga menekankan pentinganya demokrasi yang diberi warna Islam seperti istilah teo-demokrasinya Natsir yang sejalan dengan demokrasi Islam al a Al-Maududi di Pakistan. Tapi yang jelas secara mayoritas umat Islam di banyak tempat telah menerima konsep demokrasi secara positif, terlepas dari pro-kontranya. Desentralisasi dan Civil Society

Di daerah dalam konteks desentralisasi atau otonomi daerah telah berkembang berbagai asosiasi sukarela yang diijinkan oleh UU berdiri da n melakukan pemberdayaan masyarakat, menyelenggarakan pendidikan politik  da n melakukan peran-peran kontrol atas lembaga negara (Pemda

da n Legislatif  Daerah), sebab kedua lembaga negara in i seringkali mengambil kebijakan yang menyimpang dari garis yang ditentuka ditentukan n da n bahkan menjadi ajang perkaya diri para elite politik (DPRD) da n elite birokrasi (Pemda). Kekuatan civil society yang biasa dimaknai sebagai masyarakat -baik  secara individual maupun secara kelompok yang mampu berinteraksi dengan negara s ecara independen," maka dinamik dinamika a politik  merupakan akibat langsu langsung ng dari kualitas interaksi tersebut dimana di satu sisi civil society makin membesar da n tuntutan tuntutan politik semakin membesar pula sedangkan di sisi lain tidak berlangsung pelembagaan hubungan a ntara masyarakat da n negara yang memuaskan masyarakat sehin sehingga gga melahirkan pembusukan politik (political decay).44

Dalam konteks perubahan politik, ma syarakat lokal (daerah) memiliki sejumlah harapan akan a danya perubahan dalam kehidupan s osial ekonomi da n politik  m ereka. Dengan adanya ruang publik  yang bebas, maka rakyat daerah mengusung sejumlah tuntutan politik (kepentingan politik) da n apabila lembaga politik  tidak siap menyelesaikannya menyelesaikannya secara memuaskan, sehingga masyaraka t mengambil jalan diluar konstitusi atau melakukan tindakan kekerasan kolektif, it u demokrasibangsa. merupakan "musibah" bagi konstruksi demokrasi bangsa. Oleh karena it u pula, keberadaan civil soc socii ety menjamin negara demokratis karena .diantara nilai-nilai civil s ociety terdapat pertanggungjawaban negara da n batasan kekuasaan negara. negara. Kehadiran ci civil vil society mensyaratkan kebebasan ruang batas aturan yang dilindungi oleh negara."

soci ety diberdayakan, maka para Begitu pentingnya civil society pemikir dalam ne g er i seperti AS Hikam, Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid, Maswadi Rauf, Ryaas Rasyid da n lainnya Afan Gaffar, Gaffar, op.cii. op.cii. , , hal. 180.  , hal. 52. Lihat Huntin Huntington, gton, Tertib Politik ... ... op.cit. , 45.. Neera Chandhoke, Benturan Negara dan Masyarakat Sipil, (Yogyakarta: 45 Wacana, 2001), hal. 245 43.

Lihat Shiddiq Al-jawi, "Haruskah Islam Menerima Demokrasi?" ., hlm . 30 seperti yang dikutip oleh Franz Magnis Suseno, op. cit ., 30-31. -31. 42.. 42

[39]

44.

r 

Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

telah memberikanbeberapa garis pemikiran yang tegas tentang perlunya civil socie society ty diperhatikan agar mampu mengangkat keterpurukan demokrasi bangsa. Untuk  melihat beberapa society, ty, persyaratan yang hams dipenuhi oleh kekuatan civil socie Eisenstadt menegaskan prasyarat it u diantaranya:" pertama, otonomi yaitu kemandirian masyarakat mengambil mengambil inisiatif  untuk  melakukan kegiatan tanpa ada intervensi negara yang tidak tida k seharusnya dilak dilakukan. ukan. Kehadi Kehadiran ran negar negaraa hanyalah sebagai fasilitator yang melakukan regulasi da n penegakan hukum. Kedua, akses terhadap lembaga negara untuk  memperjuangkan kepentingannya menghubungi secara langsung pejabat negara, membentuk  opini pada media massa, terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi politik da n juga melakukan unjuk  unjuk rasa. rasa. Lebih dari itu kalangan negara atau pemerintah harus memberikan komitmenny komitmennyaa dengan mendengar da n menerima aspirasi warganya serta 'mengambil sejumlah langkah-Iangkah kongkrit. Ketiga, arena publik yang otonom yaitu adanya ruang publik tempat masyarakat membahas berbagai persoalan menyangkut segala bidang kehidupan tanpa campur tang an negara negara,, apalagi tindakan yang bersifat koersif. Keempat, arena publik yang terbuka yaitu setiap orang memiliki akses terhadap ruang publik baik  untuk mendapatk mendapatkan an informasi maupun terlibat aktif  didalamnya.

Prasyarat yang diajukan di atas adalah ideal masyarakat demokrasi liberal. Persoalannya, kondisi ideal tersebut tidak  hadir dengan sendirinya, da n tidak banyak bahasan yang mengantarkan pada pemahaman bagaimana menyiap kannya. Meskipun demikian, dapat dikatakan sedikitnya kehadiran prasyarat tersebut dalam realitas kehidupan politik  dapat menumpukkan perasaan tidak  puas masyarakat d an 46.. 46

Eisenstadt dalam Afan Gaffar, op .cit. .cit.,, hal. 180.

Demokrasi dan Politik Keb Kebang angsaa saan n

[41]

dapat menumbuhkan gerakan sosial yang selanjutnya dapat dijelaskan dengan teori deprivasi relatif. Deprivasi relatif yaitu relatif  yaitu tidak sesuai sesuai antara harapan-harapan yang terbentuk  perasaan tidak  dengan kemampuan masyarakat untuk  meraih atau mempertahankannya. memperta hankannya. Perubahan yang sangat cepat da n meluas yang mengenai individu dan masyarakat seperti disorganisasi demografi, da n sosial, tekanan ketidakseimbangan ekologis menimbulkan akumulasi ketegangan, frustrasi frustrasi,, perasaan tidak aman, da n lain keluhan. Untuk  lebih menjelaskan konteks yang tersedia, Te d Robert Gurr mengemukakan;47 be-"Relative Depr Deprivatio ivation n is def define ined d as actor  per  percep ceptio tion n of discrepa discrepancy, ncy, be valueexeptions tween their  value their value capabilities. Value expectations exeptions and their arethe goods andconditions of life to which which peoplebelieve they are aree the goods andconditionsthey rightfully entitled. Value cap capabi abilit lities ies ar aree capable ofgetting and keep think they ar keeping ing."  ." 

Civil society memiliki su a tu tu g as berat yakni mendorong proses politik agar politik agar lebihdemokratis, artinya civil society sebagai kekuatan yang menopang terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis, ia yang merupakan representasi dari banyak  lembaga-lembaga lembaga -lembaga independen di luar state telah mendorong proses politik  yang lebih mencerminkan kehendak  rakyat. Kekuatan civil socie society ty selama rezim militer Orde Barn tidak  mendapat tempat yang layak, karena publ public ic sph sphere ere dikendalikan, diawasi atau dikontrol secara ketat oleh negara." 47. Ted Robert Gurr, Why  Men Rebel, (Princeton Ne w Jers Jersey: ey: Princ eton Univ. Press, 1970), hal. hal. 24. 48. Selama rezim Orba, kekuatan-ke kekuatan-kekuatan kuatan masyarakat madani tidak  tidak bisa bisa melakukan kreasi-kreasi terhadap berbagai kegiatan mereka, melainkan dikontrol secara ketat oleh pemerintah. Kita dapat melihat kehidupan berbagaii kalangan independen selama rezim tersebut berkuasa. Kalangan berbaga pers dikontrol oleh negara melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang diakui oleh negara, kalangan pedagang pedagan g dan indust industri ri dikontrol melalui Kamar Dagang da n Industri (KADIN), kala ngan pemuda dikontrol melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), petani melalui HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), kalangan agamawan dikontrol melalui Departemen Agama

 Demokrasi dan Politik Kebangsaan

Politik Perpajakan: Membang un Demokrasi Negara

Pemikiran-pemikiran alternatif dari berbagai aliran dalam masyarakat hampir tidak  mendapat tempat yang layak  pada masa pemerintahan Orde Baru, semua diseragamkan berdasarkan keinginan penguasa, sehingga para peserta didik  di sekolah ditatar melalui penataran P4 (pedoman penghayatan da n pengamalan Pancasila):". Kekuatan civil society yang independen da n mandiri hanya mungkin dapat hadir da n eksis -apabila tersedia pemerintahan politik  yang demokratis, kalau sistem politik yang tidak  demokratis adalah juga mustahil untuk membangun kekuatan civil society yang independen da n mandiri. Menurut Guseppe Di Palma, bahwa civi civill society adalah bagian organik sistem demokrasi,, yang secara definisi berada dalam posisi demokrasi perlawanan (opposisional) terhadap rezim-rezim absolutis, civil society adalah musuh alamiah otokrasi, kediktatoran, da n bentuk-bentuk  lain yang sewenang-wenang", Liberalisasi politik  merupakan faktor terpenting bagi bangunan civil society, antara negara (pemerintah) dengan gerakan-gerakan pro-demokrasi dan organisasi-organisasi sosial harus kooperatif  tif  da n membangun hubungan kerjasama yang saling koopera bukan dalam ben tu k  konflik.51

(Depag) da n sebagainya. Semua Semua kekuatan masyarakat mad ani tidak boleh memiliki ciri khas sendiri dan harus menggunakan PancasiIa sebagai azasnya, yang tidak setuj setuju u dengan PancasiIa dianggap sebagai organisasi terlarang. diIakukan n sejak muIai dari Sekolah Dasar hingga 49.. Proses penataran diIakuka 49 Perguruan Tinggi. Pancasila sebagai seuatu yang sakral dan berlaku seperti agama. P4 sebetuI sebetuInya nya merupakan proses "pernbodohan" kepada siswa didik, karena meIaI meIaIui ui P4 mereka didoktrin te tentang ntang peIaksanaan Panca PancasiI siIaa secara murni da n konsekuen, padahal penguasa bersikap, berperiIaku da n bertindak  sama sekali tidak mencerminkan niIai-niIai PancasiIa. PancasiIa . Antara doktrin yang diterapkan kepada masyarakat dengan praktek dilakukan oleh penguasa terdapat ketidaksesuaian antara PancasiIa yang berlaku kepada masyarakat dengan PancasiIa yang kepada penguasa penguasa.. so. Guseppe Di PaIma sebagai sebagaimana mana dikutip daIam Ibid., ha!. viii, 6. 51. SyarifuddinJurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia:Periauian Negara, (yogyakarta:: Pustaka PeIajar PeIajar,2(05) ,2(05).. Khilafah, Masyarak Masyarakat at Madani Ma dani dan Demokrasi Demokrasi (yogyakarta

[43]

Untuk lebih Untuk  lebih menguatkan kita, betapa kekuatan civil society demokratis, dibutuhkan dalam membangun masyarakat demokratis, dibutuhkan nampaknya perlu merujuk  pada pemikir politik  terpenting abad XX berkebangsaan Italia Antonio Gramsci (1891-1937), ia mengemukakan gagasannya tentang hegemoni yang merupakan land as an alternatif  terhadap teori Marxis. Pandangan Gramsci mengenai masyarakat madani memiliki kesamaan dengan gerakan sosial, bagi Gramsci di zamannya terjadi konfliktual da n dialektika antara "negara" (state) da n "masyarakat ma d ani" (civil society) dalam analisisnya te n tang supremasi da n hegemoni." Gramsci mengatakan seperti yang dikutip oleh Mansour Fakih. adalah menyediakan dua "aras"   Apa yang dapatkita ker kerjak jakan, an, sejenak adalah supersirukiur, saiuyangdapat disebui "masyarakat  sipil sipil(madani)", (madani)", yakni organismee yang biasanya diseb disebui ui "prio "prioat",dan at",dan aras lainyaitu esemble organism hubungan "masyarakat  politik"  atau "negara". Duaaras ini ini pad  padaa saiusisi saiusisihubungan dengan [ungsi hegemoni dimana kelompok  dominan menjalankan seluruh masyarakat  dansisi lain berhubungan dengan "do "domin minasi asi langsung"aiau  perini  per iniah ah yang dijalankan melalui negara dan dan pem  pemeri erinta ntahan han "[uridist." 

Desentralisasi da n Gerakan Sosial Lokal Desentralisasi yang menjadi trend politik bangsa telah berkembang luas menjadi isu-isu populis, bahkan melebihi makna sebenarnya sebenarnya dari desentralisasi it u sendiri. Dalam lokal,, desentralisasi telah berkembang menjadi berbagai kasus lokal "mazhab" lokalitas, dimana isu putra daerah menjadi kencang disuarakan dalam merebut jabatan publik  da n jabatan politik  di daerah, padahal hal itu tidak  perlu terjadi - karena akan memacetkan potensi-potensi sumber daya manusi manusia a yang berkualitas untuk membangun daerah. Bersamaan dengan itu, muncul pula gerakan sosial lokal -dimana gerakan in i mencakup beberapa, yakni orientasi pa d a perubahan (change Ibid.

52.

Fakih, Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Transformasi Sosial: Pergolakan ldeologi ldeol ogi LSM Indonesia Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm, 59. 53. Mansour

Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara

tingkatt organisa organisasi si (som oriented orien ted g oals), tingka (somee degr ee ee of  organization), of organization), tingkat kontinuitas yang sifatnya temporal (so (some me d egree egree of  temporal cotinuity) da n aksi kolektif di luar lembaga (aksi ke  jala n) da n lob lobii politik di dalam lemaga (som (somee e xt e xt rainst itu tional and instiiutionali:" 

Dalam rangka memperkuat gerakan sosial yang dapat mendorong sebuah perubahan menuju suatu tatanan sosial baru yang lebih baik, diperlukan beberapa instrumen penting yang menjadi acuan dari gerakan sosial tersebut. Instrumen it u dapat dikelompokkan ke dalam empat tingkatan yang sekaligus merupakan proses pembentukan gerakan sosial."  pertama, Incipi ent  sta stage. ge. Pada situasi gerakan sosial haruslah ad a tipe dari tekanan struktur atau kondisi sosial yang tidak  memuaskan dialami oleh indi individu. vidu. kondi kondisi si yang tida tidak  k  menyenangkan da n tidak  teraihnya kebutuhan disebabkan oleh suatu persoalan khusus, misalnya diskriminasi atau pengangguran. Kondisi ini mengarah pada situasi tidak  nyaman (malaise), mengembangkan alienasi, massa menjadi gelisah da n mulai muncul keresahan. Ha l inilah yang menjadi karakteristik yang karakteristik  yang khas yang memungkinkan munculnya atau kesiapan untuk  melaku melakukan kan gera gerakan kan sosial, terutama menumpuknya kekecewaan di kalangan warga . tingkatanselanju atanselanjutnyaberkembang tnyaberkembang K ed  ed ua , ua , Popular  Popular sstage. Pada tingk sejumlah orang untuk saling mengenal da n membagi perasaan antara satu dengan yang lain lain.. Identifikasi dengan gerakan akan meningkat secara cepat bila bila kondisi yang tidak  menyenangkan bertambah. Pimpinan atau agitator menjadi pemicu dramatisasi situasi da n meningkatkan jumlah pengikut gerakan. Aktivitas utama pada fase in i mencakup klarifikasi persoalan da n tujuan serta memelihara aktifitas yang berbeda dari para anggota dengan memusatkan pada tujuan gerakan. Sociologic logical al Perspectives on Socia Sociall Psyc Psycholog hology, y, Cook, K.S K.S.. et-aI., Socio (Massachusset: Allyn & Bacon, 1995). (Massachusset: 1995). loc.cit  .cit . 55.. Di Renzo, loc 55

 Demokrasi dan Politik  Kebangsaan

[45]

Keiiga, Organizational stage. Pada fase ini terjadi klarifikasi tujuan da n mobilisasi aksi aksi.. Kelompok formal da n organisasi yang lebih kompleks akan muncul. Se Selama lama periode ini muncul prilaku prilak u yang terstru terstruktur ktur yakni; peran kepemimpinan terdefinisikan secara jelas; pemimpin formal muncul; tugas tugas dikembangkan; kebijaksanaan khusus dan program kegiatan dibuat; tujuan terbentuk; da n strategi peningkatan mulai dilaksanakan. Akhirnya faksi atau golongan akan ukuran an gerakan, dasar berkembang, tergantung pada ukur perbedaan opini te n tang persoalan da n metode resolusi. Keempat, Institutional stage . Fase terakhir ini akan muncul apabila gerakan yang penuh kesuksesan diintegrasikan dalam sejumlah struktur sosial dari masyarakat. Suatu saat situasi dikembangkan, sehingga gerakan sosial tidak lama lagi menjadi fenomena perilaku kolektif. Organisasi ini menjadi bagian dari organisasi sosial yang permanen da n lembaga yang terstruktur dari suatu masyarakat. Akhirnya muncullah lembaga tertentu tendensi nsi untuk  espansi da n abadi. yang mempunyai tende sampai di sini. G erakan sosial Kebanyakan gerakan sosial tidak  tidak sampai akan bermakna dinamika politik  ketika gerakan tersebut berorientasi pada perubahan tatanan politi politik, k, se perti tuntutan liberalisasi politik, penyeleng garaan pemilihan umum yang an pe merintah yang bersih serta demokratis, da n pembentuk an efektif. Instrumen untuk membangun basis gerakan yang kuat tentulah diperlukan empat hal diatas -tanpa membuat semacam desain gerakan, maka jenis da n model seperti apapun persoalan an suatu gerakan tidak akan pemah berhasil menjawab persoal diinginkannya. annya. yang ad a -apalagi mencapai tujuan yang diingink Gerakan sosial dalam konte konteks ks dese desentra ntralisa lisasi si polit politik  ik  pemerintahan dewasa ini lebih menggantungkan eksistensinya pada lembaga-Iembaga politik  da n pemerintahan daripada menjadi gerakan yang mandiri untuk  membangun rakyat daerah.. Di berbagai daerah telah muncul gerakan sosiallokal daerah yang bertujuan membangun kesadaran rakyat lokal, tetapi

[46]

iiiiiiiiiiiii

Politik  Perpajalcan: Membangun Demokrasi Negara

kemandirian da n independensi sebagian dari gerakan sosial it u perlu dipertanyakan, mengingat kedekatan pribadi da n kelembagaan dengan sumber-sumber kekuasaan di daerah.

Untuk  tetap survive da n berkembangnya suatu gerakan sosial di tingkat lokal -tentulah diperlukan sejumlah hallain agar tidak  terjebak  dalam permainan politik  (poli (political tical gam game) e) yang justru akan menjerumuskan arah perjuangan gerakan sosial it u sendiri. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk  kemajuannya adalah; pertama, daya dukung struktural (structural cond condisiv isiveness) eness) dimana suatu gerakan sosial-massa akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk  melakukan suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan. Dalam lingkungan masyarakat kampus da n pabrik  (industri) adalah lingkungan yang paling kondusif  untuk  terciptanya gerakan massa . K edua, edua, adanya tekanan-tekanan tekanan-tekanan struktural (struktural strain) akan mempercepat orang untuk  melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk  melepaskan diri dari situasi yang menyeng menyengsarakan sarakan.. Ketiga, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas. Hal ini akan membangun perasaa n kebersamaan da n juga bisa menimbulkan kegelisahan secara kolektif  akan situasi yang tidak  menguntungkan tersebut. K eempat, faktor yang bisa memancing tindakan massa, karena e mos i yang tidak  terkendali. Misalnya ad a rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif  untuk  melakukan perlawanan. Kelima, upaya mobilisasi orang-orang untuk  melakukan tindakan-tind tindakan-tindakan akan yang tela telah h direnc direncanakan. anakan. Faktor persuasi da n komunikasi bisa mempengaruhi tindakan sosial secara drastis; juga faktor kepemimp kepemimpinan inan sangat berpengaruh berpengar uh dalam mengambil inisiatif  para anggotanya untuk  melakukan tindakan." Neil J. Smelser dalam Ron E. Robert dan Robert Marsh Kloss, Social  Movement   Movem ent  Betw Between een The Balcony and The Barr Barrica icade, de, (London:The C.V. Mosby 56

 Demokrasi dan Politik Kebangsaan

iiiiiiiiiiiii

[47]

DEMOKRASI BAGI INDONESIA · Beberapa Asumsi Teoritik dan Empirik

Asumsi-asumsi Asumsi-as umsi yang digunakan dalam memahami demokrasi memang tidak sederhana bagi bangsa Indonesia, mengingat konsep demokrasi seringkali menjadi topeng bagi kaum elite dalam mempertahankan kekuasaannya. Meski demikian, konsep demokrasi yang bersifat empirik  untuk  konteks ke-Indonesiaan kita dapat dilakukan dengan melihat beberapa soal yang terkait dengan dengannya nya dalam kehidupan real demokras krasii dalam studi politik  dapat  politics. Konsep teoritik  demo dilihat menggunakan du a asumsi; pertama, dalam dimensi dikotomi negara- masyarakat telah terjadi perubahan tekanan Pencarian ian variab variabel el independen pencarian variabel independen. Pencar itu adalah mula-mula pada sisi masyarakat kemudian berubah ke negara da n akhir-akhir ini ini kembali ke masyarakat. Kedua, teorisasi politik  mengenai demokra demokrasi si sejak  1970-an penuh mengenaii pros proses es redemokratisasi. Suatu dengan perdebatan mengena proses perubahan dari negara negara yang dikungk dikungkung ung otoriterisme menuju ke demokrasi (Mohtar Mas'oed, 1994) Wacana demokrasi da n sejenisnya telah begitu baik  berkembang pada paroh awal kemerdekaan, dimana elite-elite politik  dengan berbagai latar-bela latar-belakang kang ideologis, politik, banyak ha kultural da n etnik berdiskusi da n berdebat tentang banyak  ha l mengenai bangunan sistem politik  yang demokratis. Perbincangan dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) da n Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menunjukkan adanya kekuatan untuk  mendorong sistem politik  bangsa agar lebih maju sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Company, 1979). Dikutip dari Riza Sihbudi da n Moch Nurhasim (eds) (eds):: di Ind (jakarta:: Kerusuhan Sosial di  Indone onesia sia,, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas, (jakarta Grasindo,2001).

Politik Per Perpaj pajaka akan: n: Membangun Demokrasi Negara

politik yang Dalam rangka membangun suatu tatanan politik  yang baik, para pendiri bangsa bangsa telah dengan serius merumuskan suatu prinsip dasar demokrasi yang digali dari khasanah budaya bangsa. Sungguhp Sungguhpun un upaya maksimal yang disebut oleh banyak  kalangan sebagai penggalian empirik  itu tersedia da n tercatat dalam sejarah -tapi rezim-rezim politik yang politik yang terbentuk  berikutnya justru merasa tergantung dengan banyaknya perdebatan da n kontestasi yang terjadi dikalangan elite politik  bangsa.

Para akademisi da n intelektual bangsa terutama yang membidangi masalah politik  -sejak tahun 1950-an, utamanya yang mempelajari negara-negara baru merdeka, menaruh pembuktian ian keampuhan "gagas "gagasan an tent tentang ang harapan bagi pembukt kemajuan" (the idea of  progress) yang telah merubah Eropa Barat da n Amerika Utara pada du a abad sebelu sebelumnya. mnya. Karena bentuk bentu k masy masyara arakat kat maca macam m itu telah melahirkan format demokrasi liberal. Syaratnya adalah pengembangan kekuatan masyarakat, masyarak at, khususnya melalui pembentukan sistem kepartaian yang mendukung sistem parlementer yang bertanggung jawab kepada rakyat. Sehing Sehingga ga tekanan analisisnya (varia (variabel bel independennya) adalah masyarakat. Pada dekad dekade e 1950-an -kalangan Islam politik  maupun Islam kultural dengan berbagai dalih tetap bersikukuh prinsip-prinsip prinsip demokra demokrasi si yang tengah mempertahankan prinsipdibangun bangsa, bahwa aspirasi rakyat mayoritas harus diakomodasi dalam negara-bangsa, sebab tanpa meng akomodasi kepentingan mayoritas sama halnya dengan diktator minoritas, artinya populasi kaum muslimin yang menjadi di jaminan da n dijamin oleh konstitusi banyak harus menja negara demokratis, sekalipun mungkin itu mengalami problematik -mengingat hasil real politik  yang dipertaruh-kan dalam pemilihan umum yang demokratis justru tidak  memberikan kemenangan mayorita mayoritass bagi kalangan Islam  sekalipun demikian, dapat dikatakan -partai-partai yang tidak  memakai simbol Islam juga menghimpun umat Islam, jadi

 Demokrasi dan  Politik Keban Kebangsaan gsaan

[49]

alasan populasi terba terbanyak  nyak  tetap memperoleh ruang da n  just ifik asi emp iri k. Memasuki dekade 1960-an, demokrasi empirik minimalis minima lis yang tumbuh dan berkembang pada dekade sebel sebelumnya umnya mengalami "kemacetan" total akibat kuatnya posisi rezim yang berkuasa, terutama demokrasi Terpimpin yang ''berdiri tahun 1958" yang kemudian diteruskan oleh penguasa militer Soeharto setelah peristiwa berdarah 30 September 1965. Secara teoritik  barangkali is u demokrasi kala it u menarik, namun praktek  demokrasi dalam kehidupan real kebangsaan (pemerintah ntah mengalami "kelumpuhan" total, karena negara (pemeri

menghendaki adanya ruang yang berkuasa) tidak  tidak menghendaki begitu bebas diberikan kepada warga negar negara, a, karena pengalaman

pa d a demokrasi Liberal yang tidak  stabil dengan jatuh bangunnya pemerintahan. Penguasa segera berbenah diri untuk mendesain kerangka politik  baru untuk  mengedepankan pem-bangunan pada sektor ekonomi, pertanian da n peningkatan pendapatan nasional. Aspek politik  politik hampir hampir tidak memperoleh ruang untuk  hadir bersama pernbangunan pada aspek  yang lainnya. Untuk  meminimalkan konflik politik, pemerintah melakukan fusi politik  pada tahun 1970-an awal-tujuan untuk memudahk memudahkan an negara mengontrol rakyatnya da n partai politik  berada dalam posisi pengawas pengawasan an yang ketat dari negara, akibatnya partai oposisi tidak bisa eksis, mengingat kekuatan politi politik k berada dalam "bayang-bayang" penguasa, bahkan pemimpin suatu partai harus memperoleh restu dari pemerintah.

Kondisi politik demikian politik  demikian tentu saja tidak  akan bisa disebut sebagai suatu negara-bangsa yang demokratis, karena hakekat sebuah sistem demokratis adala adalah h adanya perbedaan, kompetisi, pilihan atas segala sesuatu tidak hanya satu, tersedianya partai oposisi, keterbukaan (transparansi), da n berbagai syarat lain yang dapat disebut sebagai sistem politik demokratis.

Poliiik Perpajakan: Perpajakan: Memban gun Demokrasi Negara Negara

Membangun demokrasi yang sejati, demokrasi kultural yang religius da n berkeadaban sebetulnya tidaklah begitu sulit bagi bangsa Indonesia -ten tu, apabila digali nilai-nilai lokal da n warisan sejarah demokrasi masa lalu. Sebelum kemerdekaan,, elite-elite agama da n nasional terlibat dalam kemerdekaan berbagai polemik ten tang isu agama da n nasionalisme. Sungguhpun mereka berbeda pendapat, tetapi persahabatan diantara mereka tetap terjalin dengan baik. berbagai gai daerah tersedia banyak  simbol-simbol Di berba demokrasi lokal yang dapat merajut demokrasi nasional. Di sebelumnya tersedia Bima NTB sebagaimana telah Saranggee sebagai public sphere warga, mereka terlibat dalam Sarangg berbagai perdebatan da n diskusi tentang banyak masalah yang terkait dengan kehidupan mereka. Di Lombok  tersedia Paruga sebagai media publik yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk  membahas masalah mereka sehari-hari, Di Sumatera Barat tersedia Surau-Surau Masjid sebagai media publik  yang religius untuk  memikirkan daerah dan masyarakat lokal mereka. Di [awa barangkali kedai kopi da n juga Surau Masjid menjadi media publik  itu. Di Makassar dapat ditemukan di tempat-ternpat perkumpulan semi formal da n juga dapat tempat berkembang di Suaru Masjid, warung Makan da n tempat tempat lainnya -dimana warga dapat bertemu dan berdiskusi te n tang se gala sesuatu yang perlu mereka bicarakan. Nampaknya, kalau ditelusuri lebih jauh akan ditemukan nilai nilai empirik demokrasi kultural yang berserakan di berbagai daerah.

Lahimya berbagai gerakan sosial keagamaan yang marak  sejak  awal abad ke-20 te n tu merupakan cikal-bakal dari menguatnya ruang yang memberi kebebasan kepada warga untuk berkumpul da n berserikat. Perkumpulan yang bebas dari pengaruh da n interven intervensi si negara pada saat berdirinya Sarekat Dagang Islam 1905, Boedi Oetomo tahun 1908, Sarekat Islam a w al 19i2, Muhammadiyah akhir 1912 yang belakangan

 Demokr asi dan Poli tik Kebangsaan

[51]

disusul oleh Nahdatul Ulama 1926. Belum lagi dalam jumlah yang tidak terhitung berkembang asosiasi serupa di daerah daerah. Di Sumatera Barat terdapat Perguruan Tawalib, di Lombok  terdapat Nahdatul Wathan, di Sulawesi Selatan ad a Matla'ul Anwar, di [awa terdapat perkumpulan yang sangat beragam -terutama mulai maraknya pada dekade 1930-an. Kelahiran organisasi tersebut di atas merupakan langkah penting dalam mendes mendesain ain Indonesia yang demokratis. Dalam SarekatIslam terdapatsikap nasionalism e yang kuat, sekalipun nasionalisme tersebut didasarkan kepada nilai-nilai Islam, bahkan jauh lebih nasionalis dari orang-orang Partai Nasional Indonesia (PNI) Soekarno at au PN I (P endidikan Nasional Indonesia) ny a Hatta.

Tegasnya, tradisi berdemokrasi secara empirik  dalam alam kehidupan Indonesia modem telah dilakukan jauh sebelum e merdekaan, s ikap demokratis para kemerdekaan. Setelah k emerdekaan, pendiri bangsa sangat terlihat, seperti dalam Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang merupakan badan yang dibentuk khusus membicarakan, merumuskan da n menyepakati tentang dasar n egara - antara faks faksi-fak i-faksi si politi politik, k, agama da n kalangan adat terlibat kaum intelektual, kelompok  kelompok agama didalamnya -tentu saja k eragaman e ragaman latar belakang mereka berpotensi besar untuk  berbeda, tapi perbedaan pandangan dapat dilunakkan oleh semangat kebangsaan. Tokoh-tokoh Islam yang disebut oleh berbagai kalangan sebagai kalangan "fundamentalis" seperti Ki Bagus mempertahankan ankan rumusan Hadikusumo Hadiku sumo yang ngotot  mempertah kompromi politik yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan kesepahaman antara kalangan Islam da n nasionalis tentang diktum syariat Islam -toh akhimya memperlihatkan sikap politik yang demokratis dengan menerima penghapusan diktum tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Politik Per Perpaj pajaka akan: n: Membangun Demokrasi Demokrasi Neg  Negara ara

Sungguhpun begitu Sungguhpun begitu,, kala kalangan ngan Islam menganggap "pengkhianatan" "pengkhia natan" terhadap kesepakatan 22 [uni 1945 sebagai bentuk pengingkaran terhadap demokrasi, maka perlu diperhatikan bahwa kesepakatan antara berbagai faksi dalam suatu sistem politik  demokratis harus dijunjung tinggi, karena itulah hasil akhiryang dapat dilakukan untuk menjam menjamin in sistem politik  yang dibangun men-cerminkan nilai-nilai keadilan da n keadaban. Untuk  itu menarik  yang diungkapkan oleh Franz Magnis-Suseno dalam melihat kesepakatan berbagai aliran da n faksi politik  dengan mengatakan; pertama pertama , , sistem politik kita defisit kadar m as as i h m em em il il ik ik i sekarang dalam kedemokratisannya, da n kedua, bahwa sekarang sudah waktunya kadar demokrasi demokrasi sistem politik  kita ditingkatkan." Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berkedaulatan da n berkeadilan sesua sesuaii pesan konstitusi -tidak  ada lagi alasan untuk  tidak  sesegara mungkin menyelenggarakan sistem politik  yang demokratis. Kini proses menuju sistem tersebut masih terhambat oleh kuatnya syahwat politik  kaum elite dalam membela kepentingan politik golong an da n pribadi, akibatnya bangunan demokrasi tersendat-sendat.

Demokrasi yang dipraktekkan oleh elite politik  masih dalam batas-batas yang kurang demokratis, sebab urusan domestik  elite yang lebih penting dibicarakan dalam lembaga demokrasi (parlemen) daripada urusan rakyat yang lebih luas. Di kalangan anggota berkembang isu kenaikan gaji da n tunjangan anggota Dewan -padahal kondisi real rakyat dalam keadaan yang serba kesulitan -kenapa pula yang didahulukan soal kepentingan pribadi elite -daripada kepentingan publik  yang lebih luas, ini merupakan ironi bagi terwujudnya demokrasi yang baik. Rakyat sudah sangat menginginkan demokrasi dapat diselenggarakan secara lebih terbuka yang diikuti oleh kejujuran elite dalam menjalankan sistem tersebut.  Demokra krasi: si: Sebuah Telaah Filosofis, Magnis-Su s-Suseno, seno, MencariSosok  Demo 57.. Franz Magni 57 (jakarta: Gramedia, 1995), hIm. 24.

 Demokrasi dan Politik Keb Kebangs angsaan aan

[53]

Suara rakyat dalam sistem yang demokratis merupakan dasar dari pengambilan kebijakan publik, rakyat memiliki kebebasan yang luas da n dengan kebebasan it u rakyat juga ikut mengawasi jalannya pemerintahan da n juga nampaknya elite politik  perlu ikut diawasi sepak-terjangnya.

Rezim Otoriter Memacetka Memacetkan n Demokrasi Dalam rangka melihat beberapa kemungkinan empirik  ini, Samuel P. Huntington justru mengemukakan perkembangan sebaliknya. Proses penguatan masyarakat melalui sistem kepartaian itu semakin lama semakin melemah. Lemb Lembaga aga lembaga p e nd nd u ku ku n gn gn y a t i da da k m a mp mp u memaksa pemerintahnya untuk tunduk padanya . Negara yang semula dianggap sebagai inst instrume rumen n mul mulai ai berub berubah ah menjadi eksplanator. eksplanat or. Berubah menjadi menjadi aktor da n intervensionis. Sehingga perhatian studi politik  terhadap demokrasi berubah ke dimensi negara sebagai aktor (variabel independen).

Menjelang akhir 1970-an muncul optimism optimisme e kemb kembali ali tentang perspektif  demokrasi dalam studi ilmu politik  dari dimensi masyarakat. Optimisme itu berkembang tatkala menyaksikan berubahnya negara-negara yang semula dirundung otoriterisme berubah menjadi demokra demokrasi, si, sekalipun dalam konteks negara-bangsa kita masih menyisakan problem otoriter pa d a dekade itu, bahkan mengukuhkan kuatnya keinginan keing inan rezim untuk  semakin otoriter. Negara Portugal, Spanyol, da n Yunani. Begitu pula tatk tatkala ala meli melihat hat Pakistan, tan, Argentin Argentina, a, Bolivia, Peru, da n perkembangan di Pakis Philipina. Akhirn Akhirnya ya diakhir 1980-an dunia menyaksikan runtuhnya negara-negara otoriterisme Eropa Timur da n Uni

Soviet. Perubahan rez rezim im pol politik  itik  atau tra transi nsisi si neg negara ara otoritarianisme ke negara demokrasi itu merubah cara pandang atau analisis dalam studi politik  ke masyarakat kembali. Meskipun kali in i ..

..

1 I

:

Politik Perpajakan: Perpajakan: Memb angun Demokrasi Negara Negara

pelembagaan yang mewak pelembagaan mewakili ili masyara masyarakat kat tidak hanya partai politik  saja, juga memasukkan aktor lain yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial keagamaan da n semua komponen yang dapat dimasukkan ke dalam kategori s osial yangdidesain civil society. Demokrasi merupakanproyek sosial oleh steak holders dalam masyarakat dengan -tentu aktor-aktor penting dalam proses tersebut adalah elite-elite dalam masyarakat da n aktomya tidak tunggal semacam negara atau personal -melainkan menyebar keberbagai kelembagaan civil society. Upaya memberika kerangka teori bagi konsep demokrasi tentu telah banyak dilakukan, tapi teorisasi demokrasi sejak  1970-an berbeda dengan masa sebelumn sebelumnya ya diseba disebabkan bkan oleh tiga hal. Pertama, teorisasi demokrasi yang berkembang 1950 an da n 1960-an umumnya berdas berdasarkan arkan pada pengalaman empirik  Eropa Barat da n Amerika Utara. Kedua, penekanan yang lebih besar pada -variabel politik  da n berkurangnya perhatian pada kondisi-kondisi sosial yang mendukung proses demokratisasi.. Teori demokratisasi Teorisasi sasi sebelum 1970-an biasanya mengenal tiga ciri yaitu: (1). Ekonomi yang makmur da n merata; (2). Struktur sosial yang modern, mengenal diversifika si da n didominasi oleh kelas menengah yang independen; implisitt sudah da n (3). Budaya politik nasional yang secara implisi demokratis, yaitu toleran terhadap perbedaan da n cenderung akomodatif. Ketiga, dalam model demokrasi barat itu juga digambarkan bahwa proses demokratisasi berlang sung secara gradual da n akomodatif. Padahal, pengalaman masyarakat yang melakukan demokratisasi sejak 1970-an umumny mnya a berl berlang angsung sung menunjuk menu njuk bahwa pros proses es itu umu dalam suasana mobilisasi da n ketidaksabaran. Bahkan kadang kadang penuh kekerasan. Dalam teorisasi demokrasi setelah 1970-an perhatian lebih politik yang banyak dicurahkan pada variabel pilihan politik  yang diambil elite atau pemimpin-pernimpin oleh utama. Ternyata ad a

 Demokr asi dan Pol iti k Kebangsaan

[55]

negara-negara yang secara kultural da n sosio-ekonominya belum berkembang sebagaimana ciri masyarakat demokrasi Eropa Barat da n Amerika Utara bisa berubah menjadi demokrasi tatkala sekelompok  elit berani mengambil pilihan politik  yang mengarah pada demokrasi. Teorisasi masa kini lebih menekankan persoalan prosedur, yaitu persoalan pencipta penciptaan an prosedur. Tumpuannya adalah dilontarkan gagasan [ o se se p h S c hu hu m pe pe te te r yang setengah abad lalu, yaitu demokrasi sebagai sebagai metode politik. Menurut Schumpeter, yang oleh teoritisi klasik  disebut "kehendak rakyat" sebenamya adalah hasil dari proses politik, bukan motor penggeraknya bersifat empirik, deskrip tif, institusional dan prosedu prosedural ral inilah yang mendominasi teorisasi mengenai demokrasi sejak  1970-an. Di Palma bahwa yang menyatakan demokrasi ad a ketika gagasan koeksistensi menjadi cukup menarik  bagi kelompok kelompok utama dalam masyarakat sehingga mereka bisa diajak bersepakat mengenai aturan-aturan dasar permainan politik. Definisi demokrasi yang menekankan komponen ha k  pilih universal da n pemerintahan mayoritas juga bersifat prosedural Schumpeterial. Menurut Dahl ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Tatanan politik  seperti it u dapat digambar digambarkan kan dengan Seberapa a tinggi memakai du a dimensi teoritik, yaitu: (1). Seberap tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan; da n (2). Seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik  itu. Dalam du a dimensi itu Dahl membuat tipologi empat sistem politik: kompetitif", f", "hegemoni "hegemoni "hegem oni tertutup tertutup", ", "oligarki kompetiti inklusif", da n "poliarki". Demokrasi itu sendiri dapat dipahami dengan melakukan;  pertama, merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; Kedua, memberikan perihan preferensinya itu kepada sesama

Politik Perpajakan: Perpajakan: Memb angun Demokrasi Negara Negara

warga negara da n kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan Ketiga, mengusahakan agar kepentinganny kepent ingannya a itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak  didiskriminasikan berdasar isi atau asal-usulnya. Kesempatan itu hanya mungkin tersedia kalau lembaga lembaga dalam masyarakat bisa menjam menjamin in adanya delapan kondisi, yaitu: (1). Kebebasan untuk  membentuk  da n bergabung dalam organisasi; (2). Kebebasan mengungkapkan (3).. Hak  untuk  memilih dalam pemilihan umum; pendapat; (3) (4). Hak  untuk menduduki jabatan publik; (5). Hak para pemimpin untuk  bersaing memperoleh dukungan da n suara; (6).. Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; (7). (6) Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; da n (8). Adanya lembaga-Iembaga y an an g m e nj nj am am i n a g ar ar kebijaksanaan publik tergantung pada suara dalam pemilihan lain.. umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain Yaitu demokrasi adalah tatanan politik yang memiliki liberalisasi da n partisipasi yang tinggi. Semakin besar pertentangan antara pemerintah dengan kelompok  lawannya itu, semakin mahal "ongkos" toleransi yang harus ditanggung masing-masing. Artinya, semakin kecil kemungkinan masing masing untuk  mentolerir tindakan lawan.

Asumsi pertama: Kemungkinan suatu pemerintah akan mentolerir oposisi akan meningkat kalau "biaya" untuk  bertoleransi bisa diperkirakan turun. Asumsi kedua kedua:: Kemungkinan sua tu pemerintah akan mentolerir oposisi akan meningkat kalau "biaya" untuk  menindasn menindasnya ya diperkiraka diperkirakan n meningkat.. Dengan demikian, kemungkinan demokrasi meningkat tergantung pada dua "biaya" itu, seperti disebut dalam Asumsi "biaya"" penindasa penindasan n melampa melampaui ui "biaya" ketiga: Semakin tinggi "biaya toleransi, semakin besar kemungkinan munculnya sistem politik  yang kompetitif  atau demokratis.

 Demokra si dan Poli tik Kebangsaan

[57]

Gagasan Dahl ini mene menegask gaskan an bahwa syarat bagi perubahan ke arah tatanan yang lebih demokratis adalah adanya sikap "saling menjamin" antara pemerintah dengan aktor non-pemerinta non-pemerintah. h. Demokratisasi adalah upaya "bargaining" rasional yang berjangka panjang, bukan tindakan yang bemafsu dan sekali jadi. Rustow dengan tegas menyatakan bahwa prasyarat pokok bagi demokratisasi adalah "pembinaan negara-negara" demi kesatuan nasional. Demokrasi dan Elite Politik

politik da da n demokrasi dalam Dalam memahami persoalan politik  merekonstruksi bangsa in i adalah tergantung pada jenis elite elite yang berkuasa itu merupakan yang berkuasa. Kalau jenis elite  jenis elit e yang memahami rakyatnya, memahami perbedaan, da n memahami kondisi bangsanya -maka demokrasi akan menampakkan menampak kan wujudnya sebagaimana yang diharapkan. Dalam rangka kita menjelaskan proses transisi demokrasi ini, maka variabel yang paling penting dalam menjelaskan adalah demokrasi rasi yang dibangun sejak 1970-an 1970-an yakni kearah mana demok perilaku elite. "Sikap para elite, perhitungan-perhitungan dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuatnya .... umumnya menentukan apakahpembukaan kesempatan (bagi demokrasi) akan terjadi atau tidak" . Linz da n Step an mencoba menjelaskan kejatuhan da n kebangkitan kembali demokrasi tidak  dengan menelaah variabel-variabel konflik kelas atau kendala ekonomi, tetapi dengan mencurahkan perhatian pada perilaku elit atau kepemimpinan mereka. Walaupun keduanya tidak  mengatakan bahwa kendala struktural tidak  penting, mereka mengkritik karya-karya O'Donnell dan Schmitter sebelumnya sebagai terlalu banyak  bertumpu pada variabel struktural. "Dugaan kami bahwa demokrasi itu hancur karena faktor faktor sosial atau ekonomi pada tingkat makro mungkin salah. Mungkin saja mereka hancur karena lemahnya kepemim pinan. Dapat dijelaskan, bahwa kehancuran demokrasi dipicu

[58]

Politik Perpajakan: Perpajakan: Memban gun Demokrasi Negara Negara

 Demokra si dan Pol iti k Kebangsaan

[59]

oleh berbagai faktor -i a tidak  bersifat tunggal -melainkan terkait dengan berbagai faktor lainnya termasuk  persoalan kepemimpinan yang lemah, tidak  tegas, da n korup -juga dipicu oleh kondisi sosi sosial al ekonomi warga seeara makro, tentu di dalamnya persoalan nilai-nilai lok lokal. al.

waktu (1). Apakah transisi it u dilakukan dengan partisipasi atau persetujuan para pemimpin rezim otoriter yang berkuasa atau tidak?; da n (2). Apakah transisi itu berlan berlangsun gsung g seeara darii satu generasi, atau bertahap, melewati masa lebih dar berjalan eepat? Hasinya adalah tipologi berikut.

Pemimpin yang setia pa d a demokrasi menolak  penerapan kekerasan da n sarana yang ilegal da n tidak konstitus konstitusional ional untuk  mengejar kekuasaan. Pemimpin demikian juga tidak  mentolerir tindakan anti-demokratis oleh partisipasi lain. Yang terakhir mereka menegaskan bahwa "d i seluruh dunia sedang paling g banya banyak k menyu menyumbang mbang pada berkembang yang palin pengembangan demokrasi adalah -gaya kepemimpinan yang fleksibel, akomodatif, da n konsensual". Mereka tidak melihat tidak  melihat perilaku elite ditentukan oleh variabel kelas. Sikap elite tidak  kepentingan gan materiil mereka, dipengaruhi sepenuhnya oleh kepentin bahkan elite yang menduduki kekuasaan dalam suatu negara otoriter pu n bisa terdorong untuk  merombak  sistem yang mereka bangun kalau "pertimbangan mengenai reputasi reputasi di masa depan" memaksa mereka melakukan itu. Alasan ini bisa sama kuatnya dengan kepentingan kepentingan pemuasan kebutuh kebutuhan an  ja ngk a pe nde k.

Demokratisasi inkremental, yaitu transisi yang melibatkan para pemimpin yang sedang berkuasa da n berlangsung seeara tidak umum. umum. Dalam hal ini bertahap, adalah tipe yang paling tidak  dapat diambil eontoh seperti yang terjadi di negara-negara negara-negara ara Eropa Utara, sedikit maju yaitu Inggris da n negara-neg sekali negara-negara yang mengala mengalami mi transisi inkremental. Kemungkinan transisi melalui perjuangan revolusi yang berlarut-Iarut, berlarut -Iarut, dimana kekuatan oposisi tumbuh seeara inkremental menghadapi rezim otoriter yang kaku, sangat keeil seperti itu justru hanya mendorong muneulnya gerakan revolusioner, yang umumnya didominasi oleh tokoh tokoh-toko -tokoh h yang tidak  setia kepada tujuan demokrasi seperti yang didefinisikan di sini.

Dalam rang rangka ka memperkuat basis dasar demokrasi diperlukan berbagai daya-upaya maksimal yang m emungkinkan proyek demokrasi tersebut dapat terwujud. Transisi Transi si menuju demokrasi adalah "a matter  of  political  political cr afting". Karena it u persoalan strategi da n taktik menjadi sangat relevan. Dahl yang yakin bahwa gradualisme, moderasi da n kompromi adalah kunci menuju keberhasilan transisi kearah demokrasi. Pengalam Peng alaman an berb berbaga agaii masya masyaraka rakatt yang mela melakuka kukan n demokratisasi dalam lingkungan otoriterisme sejak  akhir 1970 an menunjukkan bahwa umumnya transisi it u berlangsung dalam suasan suasana a mobilisasi da n ketidaksabaran. Bahkan tidak   ja ra ng dis er tai dengan tindak kekerasan. tindak  kekerasan. Share menelaah pola pola transisi menuju demokrasi berdasar du a kriteria, yaitu keterlibatan pemerintah yang sedang berkuasa da n jangka

Karena alasan-alasan itu, kebanyakan teoritisi da n praktisi politik lebih menekankan pembiearaan mengenai transisi ke demokrasi seeara eepat. Namun, transisi demokratisasi seeara eepat itu menghadapi banyak  kesulitan. Cepatnya perubahan aturan main dari otoriter ke demokratis bisa membuka Karakteristik persoalan kemungkinan ketidak stabilan politik. Karakteristik persoalan itu tergantung pada sifat konsensual atau non-konsensualnya, Selain itu, demokrasi juga diisi oleh elite-elite politik yang muneul seeara tiba-tiba tanpa melalui proses seleksi sosial yang eukup, akibatnya bangunan demokasr demokasrii yang hendak  dihadirkan sebagai jawaban kegagalan otoriteriasme rezim elite-eli e-elite te politiknya sebelumnya menjadi terabaikan, karena elit merupakan eerminan dari kebanyakan "watak" otoriter da n korup -hal itu dapat dlihat dalam transisi politik  Indonesia yang hingga kini belum ju ga berakhir sebagai dominannya elite politik  yang "dadakan".

[61]

Politik  Perpajakan: Membangun Demokrasi Neg Demokrasi  Negara ara

Sebagian Sebagi an besar demokrasi modern justru lahir melalui;  pertama transisi melalui perpecahan. Transisi seperti ini bisa berlangsung dalam berbagai cara. Yang paling sering adalah melalui ke jatuhan (collapse) (collapse) rezim otoriter sebelumnya. Kedua adalah melalui extrication, yaitu ketika enzim otoriter tiba tiba-tiba kehilangan ligitimasi da n segera menyerahkan kekuasaan kepada kekuatan oposisi demokratis, seperti yang terjadi di Argentina sesudah perang Malvinas. Da n cara ketiga yaitu kudeta, dimana rezim otoriter digulingkan oleh sekelompok  elite dalam militer. Cara terakhir adalah melalui revolusi, seperti yang di Perancis du a ratus tahun lalu . Yaitu berlangsung cepat da n konsensual, selalu melibatkan penolakan terhadap, atau paling tidak  delegitimasi, rezim otoriter sebelumnya. Contoh lain yang paling mutakhir yang terjadi di Pakistan -dimana proses penggulingan Presiden sipil yang dipilih secara demokrat demokratis is Nawa Syarif  oleh kekuatan militer Pakistan yang dipimpin oleh Pervez Mushar Musharaf. af.

Bagian Kedua

NEGARA, DEMOKRASI DA N PAJAK

Se6uaJi neqeri

diurus menurut ptinsip dan.  para pem pemimp impinn innqa qa dapat  makmur, tentu mendiami neqeri itu menutut dasar  dan.

negara dati cara mereka. Se6uaJi neqeri membetikan. peCayanan bicara untuk; menq demokjatis, tensulah. mudah. menqambi ambill 6ersama sebaqai  perso  pe rsoal alat atii bersama. mem6ayar  negara negara, sudah. menjadi negara untuk, sama  peCaya  peC ayanan nan negara luas  pemanfaatan  pemanfaat an

dari

PENGANTAR

M

embicarakan masalah pajak da n politik  perpajakan yang diserempetkan dengan is u demokrasi memang masih relatif  terbatas dibahas oleh para ilmuwan, baik  ilmuwan ekonomi yang khusus mengkaji ekonomi politik  maupun para sarjana hukum ekonomi yang memang didesain untuk terlibat langsung dalam proses politik perpajakan. Pajak yang Pajak  yang menjadi inti dari pengelolaan pemerintahan telah mengalami banyak  problem terutama berkaitan dengan kebijakan negara dalam konteks pendistribusian pajak.