LAPORAN AKHIR KINERNJA PENGAWASAN PEMILU PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA Sekretariat : Jln Raya Desa Sukasari kaler kode pos 45462 e-mail :
[email protected] [email protected]
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami haturkan kehadapan Alloh SWT atas izinnya kami bisa menyelesaikan dan menyusun Laporan akhir hasil pengawasan pada pemilukada calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2013. Laporan Akhir ini berisi tentang kegiatan hasil pengawasan pemilukada dari setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapakan dirinya sebagai negara demokrasi,Sebagaimana Konstitusi kita menyebutnya, bahwa merupakan manifestasi kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnya Pemilu itu sendiri. Adapun pelaksanaan kegiatan pemilukada di Jawa Barat merupakan manifestasi demokrasi Rakyat Jawa Barat dalam menentukan Pemimpin pilihannya dimasa yang akan datang. Kami berharap dengan adanya Laporan akhir dari hasil pengawasan pemilukada di Jawa Barat ini Bisa memberikan Gambaran dan masukan kepada pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan amanat Konstitusi dalam meenyukseskan Pemilihan Umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I Pendahuluan BAB II Organisasi Pengawas Pemilu a. Tugas dan Wewenang b. Struktur Organisasi c. Rekrutmen Anggota d. Penyiapan Sekretariat e. Peningkatan Kapasitas Anggota f. Koordinasi dan Kerjasama g. Fasilitas dan Pendanaan BAB III Penyelenggaraan Pemilu a. Pengaturan Pemilu b. Pelaksanaan Pemilu PerTahapan 1. Penyusunan Daftar Pemilih 2. Kampanye dan dana kampanye 3. Masa Tenang 4. Perlengkapan Pemungutan Suara 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara BAB IV Pengawasan Pemilu a. Pengertian Pengawasan Pemilu b. Proses Pengawasan Pemilu 1. Penyusunan Daftar Pemilih 2. Kampanye dan dana kampanye 3. Masa Tenang 4.Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara BAB V Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya a. Pengertian Pelanggaran Pemilu b. Pelanggaran Adminnistrasi dan Penanganannya c. Pelanggaran Pidana Pemilu dan Penanganannya BAB VI Penutup a. Kesimpulan b. Rekomendasi LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai Negara Demokrasi, sebagaimana konstitusi kita menyebutkan, bahwa Pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, Suatu kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnya Pemilu itu sendiri salah satunya memilih Kepala Daerah dalam hal ini Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dalam diskursus Ilmu Politik, Pemilu adalah cara sah untuk berebut kekuasaan, Pemilu juga merupakan ujian bagi mereka yang sedang berkuasa (incumbent), apakah sebagian besar rakyat pemilih akan memperpanjang mandatnya , dengan demikian pemilu merupakan eksekusi bagi penguasa yang di nilai rakyatnya tidak memuaskan. Bagi yang ingin menjadi penguasa Pemilu merupakan sarana perolehan mandat rakyat, bila berhasil mandat tersebut akan digenggamnya hingga satu periode kekuasaannya. Demikianlah, bahwa demokrasi menetapkan suatu jangka pemilu yang berlangsung secara reguler. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 merupakan pemilihan yang kedua kalinya dilaksanakan secara langsung oleh rakyat,Hal ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat 5, yang menyebutkan bahwa : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan. dan merupakan sarana warga masyarakat Jawa Barat dalam menyalurkan aspirasinya untuk menentukan pemimpinnya dalam pemerintahan lima tahun kedepan. Dengan disalurkannya aspirasi ini secara langsung oleh masyarakat diharapkan terbentuknya kesepakatan konstitusi dalam pemerintahan yang sah dan kuat di Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat diikuti dan berpihak kepada kepentingan rakyat yang memilihnya. Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa barat adalah untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk memilih pemimpin Jawa Barat masa bakti 2013-2018 dan Pelaksanaannya agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang bahwa pemilu harus berjalan dengan azas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil serta transfaran dan akuntabel. Untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di wilayah kerja Panwaslu Kecamatan Argapura berjalan aman, lancar dan tertib suhu Politikpun cukup Kondusip, hanya masih ada Tahapan yang belum Optimal salah satunya masih adanya masyarakat yang mempunyai hak pilih tapi belum terdaftar dan kami Panwascam mengajukan dan merekomendasikan hal tersebut kepada PPK dengan tembusan ke Panwaslu Kab Majalengka. dan adanya pelanggaran yang sifatnya bisa di selesaikan secara musyawarah misalnya dalam pelaksanaan Kampanye dalam hal ini Pemasangan Alat Peraga masih adanya alat peraga yang dipasang di Pepohonan ataupun Tiang Listrik atau Telepon, kami selaku Panwascam menindak lanjutinya dengan memberikan teguran agar dipindahkan dan atau bilamana teguran tidak diindahkan kami melakukan tindakan langsung berupa penertiban dengan jalan mengambil dan mengamankan Alat Peraga tersebut dalam melakukan tindakan tersebut Panwascam tetap berkoordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan dalam hal ini Kasie Trantib untuk melakukan penertiban alat Peraga tersebut dan Memasuki Hari Tenang ternyata masih adanya alat peraga yang tidak diturunkan atau tidak
dibersihkan oleh Tim sukses.dan Kamipun melakukan Penyisiran penertiban alat Peraga tersebut. Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di wilayah Kerja Panwascam Argapura tidak terjadi hal-hal yang mengarah ke pelanggaran Pemilu.semuanya berjalan dengan aman, tertib,lancar dan kondusip,dan masyarakat pun dengan penuh tanggung jawab memberikan suaranya di TPS dengan Bebas dan Rahasia.
BAB II ORGANISASI PENGAWAS PEMILU Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan yang memiliki tugas dan wewenang menurut UU No 15 Tahun 2011 yaitu : A. Tugas dan Wewenang a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar sementara dan daftar pemilih tetap; 2. pelaksanaan kampanye; 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu; 5. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; 6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti; d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; f. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
B. Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan Argapura berkedudukan di ibu kota Kecamatan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu Lapangan, Keanggotaannya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota, Ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota. Panwaslu Kecamatan bertanggungjawab kepada rapat pleno dan Angota Panwaslu Kecamatan mempunyai hak suara yang sama. Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Sekretariat yang di pimpin oleh Kepala Sekretariat yang berasal dari Pegawai Negri Sipil yang memenuhi persyaratan, Kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas usulan Panwaslu Kabupaten dan 2 orang tenaga profesional yang di ambil dari Tokoh Masyarakat dan Tenaga Profesional.Untuk Pertanggungjawaban Sekretariat Kecamatan bertanggungjawab kepada Panwaslu Kecamatan.
Struktur organisasi di Panwaslu Kecamatan Argapura KETUA PANWASLU KEC. ARGAPURA
ANGGOTA
ANGGOTA
ALAT KELENGKAPAN
KEPALA DIVISI
DIVISI
DIVISI
HUKUM
PENGAWASAN
PELAPORAN
SEKERTARIAT
TENAGA PROFESIONAL
BENDAHARA
STAF
STAF
PENDUKUNG
PENDUKUNG
PANWAS LAPANGAN SUKASARI
SUKASARI
KALER
KIDUL
HAURSEAH
GUNUNGWANGI
SAGARA
MEKARWANGI
ARGALINGGA
HEUBEULISUK
ARGAMUKTI
TEJAMULYA
SUKADANA
CIBUNUT
SADASARI
CIKARACAK
Jumlah desa yang ada diwilayah Kecamatan Argapura adalah 14 desa dengan demikian jumlah Pengawas Pemilu Lapanganpun sesuai dengan jumlah desa tersebut,Pengawas Pemilu Lapangan tersebut adalah : 1. Atik Supartika sebagai PPL Desa Argamukti 2. Kuswara sebagai PPL Desa Agalingga 3. Endar Sohendar sebagai PPL Desa Cikaracak 4. N.Inoh omon sebagai PPL Desa Cibunut 5. Anang Sanusi sebagai PPL Desa Gunungwangi 6. Soleh Nurdin sebagai PPL Desa Heubeulisuk 7. May yogaswara sebagai PPL Desa Haurseah 8. Ayi ahman Puadi sebagai PPL Desa Mekarwangi 9. Sahno sebagai PPL Desa Sadasari 10. Dudung Abdurrahman sebagai PPL Desa Sukadana 11. Didi Permana sebagai PPL desa Sukasari Kidul 12. Fitri Amalia Kamaludin sebagai PPL desa Sukasari Kaler 13. Agus Yaya Sunaya sebagai PPL desa Sagara 14. Ade Rudiyanto sebagai PPL desa Teja Mulya
c. Rekrutmen Anggota Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan ,jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan disetiap desa/kelurahan sebanyak 1 (satu) orang.Perekrutan PPL dilakukan dengan cara menginformasikan pada masyarakat umum melalui Desa ataupun PPS dengan batas waktu yang telah di tentukan oleh Panwascam Argapura yaitu 5 hari mulai pendaftaran dari tanggal 5 – 9 September 2012 seleksi administrasi.ujian tulis dan ujian wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 September 2012 jam 14.00 WIB. Pelantikan PPL dilaksanakan pada tgl 19 September 2012. D. Penyiapan Sekretariat Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Panwascam Argapura maka perlu adanya satu tempat untuk menjadi pusat kegiatan pengawasan pemilu di wilayah kecamatan yang dinamakan dengan secretariat,untuk memiliki tempat secretariat kami khususnya panwascam argapura dibantu oleh kepala secretariat,serta bapak camat dan masyarakat terdekat memberikan ide atau gagasan bagaimana panwascam argapura bisa memiliki secretariat yang layak dipakai dalam kegiatan pengawasan pemilu dan dapat di jangkau dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat banyak. Dan pada akhirnya Alhamdulillah tanpa ada hambatan sedikitpun dan berkat bantuan dari semua pihak diatas, panwascam argapura bisa memiliki secretariat yang layak sesuai dengan yang di inginkan untuk kelancaran pengawasan pemilikada. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Argapura di Kepalai oleh Kepala Sekretariat dan Bendahara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan,Kepala Sekretariat dan Bendahara yang berasal dari PNS di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Panwaslu Kab/Kota.
E. Peningkatan Kapasitas Anggota Dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas anggota Panwascam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Panwascam Argapura mendapatkan pembinaan melalui Rapat Koordinasi yang di adakan oleh Panwaskab ataupun Kunjungan Monitoring yang dilakukan oleh Panwaskab Majalengka ke Kecamatan Argapura, dan kami pun berkonsultasi ke Panwaskab bila menemukan sesuatu hal yang tidak dimengerti ataupun ada suatu permasalahan yang tidak bisa di pecahkan oleh panwascam. F. Koordinasi dan Kerjasama Untuk menunjang kegiatan pengawasan Panwaslu Kecamatan Argapura melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintahan Kecamatan,Kepolisian Sektor (Polsek Argapura),Koramil dan PPK serta Pengurus Partai Tingkat Kecamatan Argapura. Bentuk Koordinasi dengan : 1. Pemerintah Kecamatan ; yaitu dengan melakukan pertemuan dengan Kepala Pemerintahan dalam hal ini camat agar dalam pelaksanaan Pemilu Kada di tingkat Kecamatan Argapura PNS ataupun Jajaran pegawai kecamatan tidak terlibat dalam Politik Praktis.
2. Kepolisian Dalam Pemilihan Umum Kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan.bentuk koordinasi yang kami lakukan dengan pihak kepolisian yaitu dengan cara bersilaturahmi langsung ke kantor kapolsek argapura,atau ada pihak polsek yang sering datang kekantor Panwascam untuk berdiskusi. 3. Koramil Yaitu dengan melakukan diskusi Agar pelaksanaan pemilukada ini berjalan dengan kondusip dan tidak ada sesuatu hal yang tidak di inginkan. Dan terjaganya netralitas anggota TNI dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013. 4. PPK Koordinasi dengan PPK dilakukan agar mudah memperoleh data yang diperlukan dan Panwas melakukan hal tersebut di semua tahapan.kami melakukan bentuk koordinasi dengan PPK dengan cara kami sengaja datang untuk bersilaturahmi kesekretariat PPK,ataupun kami berdiskusi dengan PPK agar pelaksanaan Pemilukada berjalan dengan lancar dan kondusip.
G. Fasilitas dan Pendanaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Panwaslu Kecamatan Argapura mendapat Fasilitas Gedung Sekreetariat ,Kendaraan Roda Dua untuk operasional ke lapangan, Multi media untuk pengerjaan Administrasi dan meubeler untuk meja kerja yang sumber Pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat yang di turunkan setiap sebulan sekali . sehingga dengan adanya pasilitas tersebut bisa membantu kami dalam melaksankan kinerja selam pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubenrnur tahun 2013 di kecamatana Argapura . Besarnya dana yang diterima oleh Panwascam Argapura setiap bulannya berubahubah,sehingga kalau di rata-rata panwascam argapura menerima dana untuk melakukan tugas pengawasan sebesar Rp.28.000.000,-/setiap bulannya.dan dana tersebut digunakan untuk membayar honor Panwascam,secretariat dan staf,serta PPL dan digunakan pula untuk membayar kegiatan dalam rangka membayar operasional kegiatan pengawasan pemilu berlangsung.
BAB III Penyelenggaraan Pemilu a. Pengaturan Pemilu Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Dalam Undang-Undang Pemilu No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Republik Indonesia No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. b. Pelaksanaan Pemilu perTahapan 1.Penyusunan Daftar Pemilih Dalam pelaksanaannya Pemilihan Umum di mulai dengan melakukan Pemutahiran data, PPS melaksankan Pemutahiran Data dengan dibantu oleh Petugas PPDP yang dibentuk oleh PPS dan melakukan pendataan kepada masyarakat yang memiliki hak pilih ataupun mendata yang sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara masyarakat telah berusia 17 tahun atau telah menikah walau belum 17 tahun, dari DP4 mereka melakukan Verifikasi data yang akan menjadi acuan untuk dijadikannya daftar pemilih sementara (DPS),dan nantinya Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). 2. Kampanye Pelaksanaan Pemilu untuk Tahapan Kampanye adalah Semua Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur diberi waktu untuk melakukan apakah sosialisasi atau Kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, masingmasang Pasangan harus memaparkan Visi Misi dan Programnya 5 tahun kedepan. 3. Masa Tenang Semua kegiatan Kampanye apakah itu Pemasangan alat Peraga, Kampanye Rapat terbuka dengan pengerahan masa atau kampanye melalui media masa saat memasuki masa tenang tidak dibenarkan melakukan kampanye apapun bentuknya dan semua alat peraga wajib dibersihkan oleh tim sukses dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. 4. Perlengkapan Pemungutan Suara Proses pendistribusian Perlengkapan pemungutan suara di kecamatan argapura,sudah di distribusikan ke tiap PPS yang ada kecamatan Argapura 3 hari sebelum Hari H pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghiungan suara dari PPS ke KPPS sehari sebelum hari pemungutan suara, dengan dikawal Oleh Unsur Dari Panwascam, PPK,Kepolisian,Koramil,PPL,Dan PPS. 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara Proses Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di kecamatan Argapura,Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kondusip,dan tidak ada sesuatu hal yang tidak di inginkan,baik dari tim pendukung yang menang atau yang kalah.semuanya merasa puas dengan hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan di tiap-tiap TPS
. 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara Di PPK Kecamatan Argapura berjalan dengan lancar dan kondusip,yang disaksikan oleh unsur dari Muspika Kecamatan,Camat,kepolisian,koramil,Panwascam,PPL,PPS dan seluruh saksi dari tiap pasangan calon,mereka merasa puas dan lega dengan hasil yang diperoleh dari Rekapitulasi tersebut.dan berakhir dengan acara penandatanganan oleh PPK,Panwascam dan seluruh saksi dari tiap pasangan calon terkecuali saksi dari calon pasangan nomor satu.
BAB IV PANGAWASAN PEMILU a. Pengertian Pengawasan Pemilu Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Pengawasan Pemilu bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pemilu secara Langsung,Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan Perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh. b. Proses Pengawasan Pemilu 1. Penyusunan Daftar Pemilih Pengawasan dalam Penyusunan Daftar Pemilih sangat penting, Pengawasan pada Tahapan ini di mulai pada pemutahiran Data dari DP4 menjadi DPS, dalam Daftar Pemilih tersebut memuat Nama Pemilih, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, serta alamat. Pengawasan tersebut bertujuan agar masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa melaksankan haknya sebagai warga negara untuk menyalurkan aspirasinya pada Pemilu yang akan berjalan dan tidak terjadi penyalah gunaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dari hasil Pengawasan dan Laporan PPL terhadap DPS ataupun DPT yang telah ditetapkan masih ditemukannya kesalahan diantaranya terdapat pemilih ganda,orang meninggal ataupun yang sudah pindah masih tercatat dalam DPS/DPT belum lagi yang masih tidak terdaftar. Sehingga dalam pemutahiran Data Petugasnya harus benar-benar jeli dan teliti sehingga untuk pemilu berikutnya tidak lagi ditemukan permasalahan seperti itu. Untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan pemutakhiran data pemilih PPl bersama PPS,panwascam bersama PPK sering melakukan cek dan ricek ataupun Verifikasi data pemilih. 2.
Kampanye Pada pelaksanaan Kampanye dari hasil pengawasan Panwascam Argapura, Pelaksanaan Kampanye tidak begitu di manfaatkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau tim suksesnya. Sehingga pada Pelaksanaan Kampanye Tim sukses hanya melakukan pemasangan Alat Peraga dan dalam Pelaksanaanya pun masih ditemukan alat peraga yang dipasang di tiang listrik/telepon dan pepohonan. Kami Panwascam menemukan pelangaran dan menindak lanjutinya dengan memberikan intruksi untuk memindahkan sesuai dengan peraturannya, adapun yang tidak mengindahkan intruksi tersebut Panwascam melakukan penurunan alat peraga tersebut dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Kasie Trantib. Sedangkan untuk Kampanye yang sipatnya pengerahan masa itu hanya dilakukan oleh 1 Pasangan Calan melalui PAC pengusungnya yaitu Pasangan No Pasanga No Urut 5 mereka melakukan kegiatan tersebut dengan melakukan Pawai/Kampanye Simpatik ke desa-desa yang ada di wilayah kecamatan Agapura.
3. Masa Tenang Titik rawan Pengawasan pada masa tenang adalah apakah masih ada atribut atau alat peraga Kampanye masih ada pada radius tertentu,yang di ijinkan oleh Undang-undang dari TPS. Serangan Pajar dalam hal ini Pembagian uang atau barang atau materi lainnya secara masal kepada pemilih,dan Intimidasi kepada pemilih berupa kekerasan fisik, verbal maupun teror.Dari hasil pengawasan yang Panwascam Argapura lakukan hal-hal tersebut di atas tidak terjadi sehingga dilapangan dalam keadaan Kondusip.Adapun kejadian yang terjadi di desa Tejamulya pada malam hari H adalah kesalah pahaman antara Tim sukses dari pasangan calon No.4 dan No. 5.namun itu semua sudah diselesaikan dengan mengkaji apakah ada pelanggaran yang bersifat unsur tindak pidana atau Administrasi,dan ternyata setelah dikaji di panwascam argapura dengan bantuan dari panwaskab semuanya tidak termasuk pada pelanggaran karena kurang lengkapnya bukti dan saksi. 4. Distribusi perlengkapan Pemungutan Suara Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan untuk menjamin proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan prinsif 8 T yang meliputi Tepat Jenis,Tepat Spesifikasi ,Tepat Kualitas,Tepat Jumlah,Tepat Waktu, Tepat tepat Prosedur, Tepat Anggaran, dan Tepat Sasaran.dan dari hasil pengawasan dalam pendistribusian logistik tersebut masih ditemukanya kekurangan Surat Suara,C6, pengikat dan Sampul. Dan Panwascam menghimbau ke PPK agar kekurangan logistik tersebut untuk segara ditindak lanjuti ke KPU.( Foto Proses Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan pemungutan suara dari PPK Ke tiap PPS terlampir) 5. Pemungutan dan Penghitungan suara Pelaksanaan pemungutan Suara di TPS-TPS yang ada di kecamatan Argapura berdasrkan laporan dari PPL pelaksanaannya serempak di mulai pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat dan berjalan dengan aman ,tertib dan kondusip. Pada Tahapan ini Panwascam hasil dari laporan PPL hanya menemukan halhal teknis yang bisa diselesaikan dengan mengasih arahan dan himbauan yaitu kehadiran saksi yang datang terlambat,tapi minta duduk di dalam TPS ini bisa diselesaikan dengan kasadaran dari saksi itu sendiri. Penghitungan suara sebagaimana telah ditentukan, bahwa pelaksanaannya dilakukan setelah selesai pencoblosan yaitu pada pukul 13.00.dari pantauan kami selama proses penghitungan suara di TPS-TPS kecamatan Argapura dapat berjalan tanpa kendala berjalan lancar aman dan tertib walau kehadiran saksi tidak semua hadir. 6. Rekapitulasi Penghitungan Suara Rekapitulasi Penghitungan suara di PPS dilakukan esok harinya yaitu pada tanggal 25 Februari 2013 dan rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2013 dengan dihadiri Panwascam,PPS,PPL, dan 4 orang Saksi, Kepolisian dan Koramil, Pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib sampai selesai. ( Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Terlampir).
BAB V PELANGGARAN PEMILU DAN PENGERTIANNYA A. Pengertian Pelangggaran Pemilu Pelanggaran Pemilu adalah Pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan tentang penyelenggaraan Pemilu apakah yang di lakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta Pemilu, Pelanggaran Pemilu di kategorikan: 1. Pelanggaran Administrasi 2. Pelanggaran Pidana dan 3. Pelanggaran Kode Etik 1.
Pelanggaran Administrasi adalah Pelanggaran terhadap ketentuan UU No 15 Tahun 2011 yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan KPU. 2. Pelanggaran Pidana Pemilu adalah Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam UU No 15 Tahun 2011 yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum. 3. Pelanggaran Kode Etik adalah Pelanggaran terhadap Kode Etik penyelenggara pemilu, Kode Etik sendiri dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil. B. Pelanggaran Administrasi dan Penanganannya Pelanggaran Administrasi Penanganannya adalah Panwaslu meneruskan Laporan atau Temuan pelanggaran kepada KPU Kab/Kota sesuai tingkatannnya dengan dilampiri salinan laporan pelanggaran dan hasil kajian terhadap laporan, KPU Kab/Kota menindak lanjuti laporan/temuan Panwaslu jika terbukti ada pelanggaran administrsi Pemilu KPU Kab/Kota menjatuhkan sanksi yang sesuai. Masih adanya Pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan 1. Penyusunan Daftar Pemilih 2. Kampanye 3. Masa Tenang 4. Distribusi perlengkapan Pemungutan Suara C. Pelanggaran Pidana Pemilu dan Penanganan Pelanggarannya Pelanggaran Pidana Pemilu Penanganannya adalah Panwaslu meneruskan laporan atau temuan yang berdasarkan kajian pengawas pemilu dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Laporan/temuan disampaikan ke penyidik Polri sesuai tingkatannya dengan dilampiri salinan Laporan Pelapor dan hasil kajian terhadap laporan. Penyidik Polri menindak lanjuti laporan/temuan mekanisme penyelesaian pelanggaran pidana pemilu dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku baik dalam KUHP maupun dalam UU Pemilu Pada penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di kecamatan Argapura tidak terjadi pelanggaran pidana pemilu.
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Pemilu merupakan pelaksanaan pesta demokrasi bagi rakyat yang berdaulat yang harus dijunjung tinggi oleh kita semua sebagai warga negara, dan pelaksanaannya harus dipatuhi apakah itu oleh penyelenggara ataupun oleh peserta pemilu itu sendiri sehingga pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan per Undang-undangan dengan tanpa atau meminimalisir adanya Pelanggaraanpelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri at aupun oleh pesertanya maupun oleh masyarakat pemilih. B. Rekomendasi * Peningkatan SDM untuk penyelenggara Pemilu di tingkat bawah * Kepatuhan Peserta Pemilu / tim sukses terhadap Undang-Undang * Diskusi dan koordinasi antara penyelenggara pemilu * Perlengkapan alat-alat dokumentasi untuk pengawasan *Pendamping secara langsung untuk panwascam dari pihak kepolisian
