PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS E-mail
[email protected]
Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) 7.1.1.1
7.1.1.2 7.1.1.3
7.1.1.4
7.1.1.5
7.1.1.6
7.1.1.7
7.1.2.1 7.1.2.2
7.1.2.3
7.1.2.4
7.1.2.5 7.1.2.6 7.1.3.1
a. SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Pelayanan Klinis (mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan) b. SOP Pendaftaran UKM. a. Bagan alur pendaftaran. pendaftaran. a. Sosialisasi SOP pendaftaran pada petugas b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan prosedur pendaftaran c. Bukti pelaksanaan sosialisasi, sosialisasi, d. Bukti pelaksanaan monitoring kepatuhan thd prosedur pendaftaran. a. Sosialisasi prosedur pendaftaran pada pasien b. Penyediaan media informasi pendaftaran c. Papan alur pasien, brosur, leaflet, poster, dsb, d. Bukti pelaksanaan sosialisasi a. Survei pelanggan atau mekanisme lain (misalnya kotak saran, sms, dsb) untuk mengetahui kepuasan pelanggan, hasil survei pelanggan. b. SOP untuk menilai kepuasan pelanggan, c. Form survei pasien, d. Panduan/prosedur survey pelanggan e. Hasil-hasil survey a. Pertemuan pembahasan terhadap hasil survey dan complain pelanggan dan pelaksanaan tindak lanjut. b. Bukti pelaksanaan pertemuan pembahasan hasil survey dan complain pelanggan. c. Bukti pelaksanaan tindak lanjut a. Identifikasi di tempat pendaftaran minimal dengan identifikasi verbal, dengan menggunakan dua cara identifikasi yang relative tidak berubah. b. SOP identifikasi pasien. a. Media informasi di tempat pendaftaran. a. Evaluasi ttg penyampaian informasi pendaftaran kepada pasien (evaluasi dapat dilakukan melalui survey) b. Hasil evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran. a. SOP penyampaian informasi. b. Brosur, leaflet, poster, ketersediaan informasi tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas perawatan/rawat inap dan informasi lain yang dibutuhkan. a. Proses pemberian informasi di tempat pendaftaran ada Logbook (catatan) tanggapan petugas ketika diminta informasi oleh pelanggan. b. Hasil evaluasi terhadap tanggapan petugas atas permintaan informasi. a. Ketersediaan informasi tentang fasilitas rujukan, b. MOU dengan tempat rujukan a. Ketersediaan informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan lain. a. Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga dalam bentuk flyer, papan pengumunan, poster, dsb (Catatan: acuan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit.
7.1.3.1 7.1.3.2
7.1.3.3
7.1.3.4
7.1.3.5 7.1.3.6
7.1.3.7
7.1.3.8
7.1.4.1
7.1.4.2
7.1.4.3 7.1.4.4
7.1.5.1
7.1.5.2
7.1.5.3
7.2.1.1
7.2.1.2
b. Pemahaman terhadap hak-hak dan kewajiban pasien. a. Sosialisasi hak dan kewajiban pasien pada karyawan. b. Pelaksanaan penyampaian informasi tentang hak dan kewajiban pasien. c. Bukti pelaksanaan sosialisasi. a. Sosialisasi hak dan kewajban pasien. b. Penyampaian hak dan kewajiban pasien pada saat pasien mendaftar. c. SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas, d. Bukti-bukti pelaksanaan penyampaian informasi, a. Persyaratan kompetensi petugas, b. Pola ketenagaan, dan c. Kesesuaian thd persyaratan kompetensi & pola ketenagaan, pelatihan yg diikuti. a. Persyaratan kompetensi petugas pendaftaran. a. Proses pendaftaran pasien dilakukan dengan ramah, responsive, efisien b. SOP pendaftaran a. Proses koordinasi dan komunikasi, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi antar unit termasuk transfer pasien. b. SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unitunit penunjang terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien). a. Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien baik kepada pasien (misal brosur, leaflet, poster) maupun karyawan (misal melalui rapat). a. SOP alur pelayanan pasien b. Bukti sosialisasi SOP alur pelayanan. c. Hasil evaluasi pemahaman petugas tentang alur pelayanan a. Pemberian informasi kepada pasien/keluarga tentang tahapan/prosedur pelayanan klinis. b. Bukti sosialisasi SOP alur pelayanan a. Brosur, papan pengumuman tentang jenis dan jadwal pelayanan. a. Perjanjian kerja sama dengan sarana kesehatan untuk rujukan klinis, rujukan diganostik, dan rujukan konsultatif, b. Bukti-bukti pelaksanaan rujukan.pelayanan klinis dengan fasiltas pelayanan kesehatan yang bekerjasama. a. Pertemuan untuk membahas hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya. Hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang lain. a. Bukti upaya tindak lanjut untuk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang lain dalam pelayanan. a. Pelaksanaan upaya untuk mengatasi jika hambatan dalam pelayanan b. Bukti adanya pelaksanaan tindak lanjut untuk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang lain dalam pelayanan. a. Terdapat prosedur pengkajian awal yang paripurna (meliputi anamesis/alloanamnesis, pemeriksan fisik dan pemeriksaan penunjang serta kajian sosial) untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga pasien mencakup pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan. b. SOP pengkajian awal klinis (screening). a. Persyaratan kompetensi, b. Pola ketenagaan, dan c. Kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis d. Bukti hasil evaluasi/analisis kesesuaian tenaga yang ada dengan
7.2.1.3
7.2.1.4
a. b. c. d. a.
b. c. d. 7.2.2.1
a.
b.
7.2.2.2
c. d. a. b.
7.2.2.3
a. b. c.
7.2.3.1 7.2.3.2
a. a.
b. 7.2.3.3
a.
7.2.3.4
a.
b. 7.3.1.1
a. b. c.
7.3.1.2
a.
b.
7.3.1.3 7.3.1.4
c. a. a.
persyaratan kompetensi. SOP pelayanan medis SOP asuhan keperawatan Standar profesi pelayanan medis, Standar asuhan keperawatan Dalam kebijakan pelayanan klinis agar tercantum keharusan praktisi klinis untuk tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu baik dalam pemeriksaan penunjang maupun pemberian terapi. SOP pengkajian mencerminkan pencegahan pengulangan yang tidak perlu. Catatan rekam medis menunjukkan tidak adanya pengulangan yang tidak perlu. (bukti evaluasi/audit rekam medis untuk menganalisis adanya pengulangan yang tidak perlu) Pertemuan kesepakatan praktisi klinis (dokter, perawat, bidan, praktisi kesehatan lain) untuk menyusun form rekam medis (menyepakati informasi apa yang perlu dituliskan dalam rekam medis). SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh selama proses pengkajian (Tim pelayanan klinis perlu menetapkan informasi apa saja yang perlu dicantumkan dalam rekam medis pasien) Bukti pelaksanaan pertemuan dan Kesepakatan isi rekam medis. SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh selama proses pengkajian. Isi rekam medis meliputi informasi untuk kajian medis, kajian keperawatan, dan kajian profesi kesehatan lain. Kebijakan pelayanan klinis didalamnya harus ada kebijakan koordinasi dan komunikasi antar praktisi klinis SOP koordinasi dan komunikasi tentang informasi kajian kepada petugas/unit terkait Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan tercatat dalam rekam medis Pedoman/SOP Triase Pelatihan triase untuk petugas IGD (dokter dan perawat yang melayani mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan untuk melayani di unit gawat darurat. Bukti pelaksanaan pelatihan dan bukti sertifikat kompetensi petugas yang melayanai di gawat darurat. Prioritas pasien dilakukan sesuai dengan triase di Unit Gawata Darurat. SOP rujukan pasien emergensi (yang memuat proses stabilisasi, dan memastikan kesiapan tempat rujukan untuk menerima rujukan) Bukti resume medis pasien yang dirujuk yang menunjukkan kondisi stabil pada saat dirujuk. Persyaratan kompetensi pratisi klinis yang melakukan kajian pasien Pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis. Kelengkapan tanda tangan/paraf praktisi klinis yg melakukan pd rekam medis. Dalam SK Ka Puskesmas tentang kebijakan pelayanan klinis memuat :”jika diperlukan pananganan secara tim wajib dibentuk tim kesehatan antar profesi” . SOP penangan kasus yang membutuhkan penanganan secara tim antar profesi bila dibutuhkan (termasuk pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat/home care) Bukti rekam medis pada kasus yang ditangani antar profesi SOP pendelegasian wewenang klinis. Persyaratan pelatihan yang harus diikuti dan pemenuhannya
7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3
b. a. b. a. b. c. d. a. b. c.
7.4.1.1
d. e. f. a. b. c.
7.4.1.2
a.
7.4.1.3
a. b. c.
7.4.1.4 7.4.1.5
a. a.
7.4.2.1
b. a.
7.4.2.2 7.4.2.3
a. a.
b. c. 7.4.2.4
a.
7.4.3.1
a.
7.4.3.2
b. a.
7.4.3.3
a.
7.4.3.4
a.
7.4.3.5
b. a.
untuk tenaga profesional yang belum memenuhi persyaratan kompetensi, Bukti mengikuti pelatihan:sertifikat, kerangka acuan pelatihan. Daftar inventaris peralatan klinis di Dokumen eksternal: Standar peralatan klinis di Puskesmas Puskesmas Bukti evaluasi kelengkapan peralatan SOP pemeliharaan peralatan, SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilisasi, Jadual pemeliharaan, jadual kalibrasi Bukti pelaksanaan pemeliharaan alat dan kalibrasi SOP pemeliharaan sarana (gedung), jadwal pelaksanaan, SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilkan. Tidak boleh menggunakan ulang (reuse) peralatan yang disposable., SK pemeliharaan sarana dan peralatan, dan kebijakan menjamin keamanan peralatan yang digunakan termasuk tidak boleh menggunakan ulang (reuse) peralatan yang disposable. Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana, dan peralatan Bukti pengecekan peralatan yang telah disterilisasi Bukti monitoring penggunan peralatan disposible. Kebijakan pelayanan klinis memuat Kebijakan penyusunan rencana layanan. SOP penyusunan rencana layanan medis SOP penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim. Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur penyusunan rencana layanan medis, dan layanan terpadu Pelaksanaan evaluasi layanan klinis (audit klinis) SOP audit klinis Bukti evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi/rencana asuhan (bukti pelaksanaan audit klinis). Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi/audit klinis SPO penyimpanan dan distribusi reage Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil tindak lanjut evaluasi/audit klinis. Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut. Proses penyusunan rencana layanan: apakah melibatkan pasien, menjelaskan, menerima reaksi pasien, memutuskan bersama pasien. Bukti SOAP pada rekam medis. Kebijakan pelayanan klinis memuat bagaimana proses penyusunan rencana layanan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien. Form kajian kebutuhan biologis, psikologis, social, spiritual, dan tata nilai dalam rekam medis pasien. Bukti kajian kebutuhan biologis, psikologis, social, spiritual, dan tata nilai dalam rekam medis pasien. SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang di dalamnya memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan. Pelaksanaan layanan klinis dilakukans ecara paripurna dan terpadu untuk kasus yang perlu penanganan tim. SOP layanan terpadu Dokumentasi SOAP dari berbagai disiplin praktisi klinis yang terkait dalam RM. Dokumentasi pelaksanaan asuhan sesuai dengan berbagai disiplin praktisi klinis yang terkait dalam rekam medis. Kebijakan pelayanan klinis juga menyebutkan kewajiban melakukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi pada pasien (misalnya risiko jatuh, resiko alergi obat, dsb) Bukti identifikasi risiko pada saat kajian pasien SOP penyampaian informasi tentang efek samping dan risiko
7.4.3.7
b. a. b. a.
7.4.4.1
b. c. a.
7.4.4.2 7.4.4.3 7.4.4.4
b. c. a. a. a.
7.4.3.6
7.4.4.5
a. b. c.
7.5.1.1 7.5.1.2
a. a. b. a. a. b. a. b. c. a.
7.5.1.3 7.5.1.4 7.5.2.1
7.5.2.2
7.5.3.2
b. a. a. b. c. a.
7.5.3.3
a.
7.5.3.4
a.
7.5.4.1
a. b. c. a.
7.5.2.3 7.5.3.1
7.5.4.2
7.6.1.1 7.6.1.2
a. b. a. b.
7.6.1.3 7.6.1.4 7.6.1.5
c. a. a. a.
pengobatan Bukti catatan risiko pengobatan dalam rekam medis Pendokumentasian rencana layanan terpadu. Dokumentasi dalam Rekam medis. SK pelayanan pasien juga berisi mewajibkan dilakukan pendidikan /penyuluhan pasien. SOP pendidikan atau penyuluhan pasien Bukti catatan pendidikan pasien pada rekam medis Pemberian informasi tentang tindakan medis/pengobatan yang berisiko. SOP informed consent Bukti pelaksanaan informes consent. Form informed consent. SOP informed consent. Dokumen bukti pelaksanaan informed consent pada rekam medis. SOP evaluasi informed consent, Hasil evaluasi, tindak lanjut Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan informed consent. SOP rujukan SOP rujukan Catatan rujukan pada rekam medis SOP persiapan pasien rujukan. Komunikasi dengan fasilitas kesehatan sasaran rujukan SOP rujukan Pelaksanaan pemberian informasi tentang rujukan pada pasien, SOP rujukan Bukti catatan rujukan dalam rekam medis. SOP rujukan memuat Isi informasi rujukan: alas an rujukan, sarana yang dituju, kapan harus dilakukan. Bukti catatan rujukan dalam rekam medis. Perjanjian Kerja Sama dengan fasilitas kesehatan rujukan. Pembuatan resume klinis untuk pasien yang dirujuk, SOP rujukan Resume klinis pada rekam medis pasien yang dirujuk. Dalam SOP rujukan memuat pembuatan resume klinis da nisi resume klinis yang berisi kondisi pasien, prosedur dan tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan pasien akan ti ndak lanjut. Dalam SOP rujukan memuat pembuatan resume klinis dan isi resume klinis yang berisi kondisi pasien, prosedur dan tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan pasien akan tindak lanjut. Dalam SOP rujukan memuat pembuatan resume klinis dan isi resume klinis yang berisi kondisi pasien, prosedur dan tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan pasien akan tindak lanjut. Monitoring pasien selama proses rujukan, SOP rujukan Form monitoring pasien selama proses rujukan. Persyaratan kompetensi petugas yang mendampingi pasien ketika dirujuk untuk melakukan monitoring kondisi pasien selama pelaksanaan rujukan. Pedoman/panduan pelayanan klinis. Referensi untuk menyusun pedoman/panduan pelayanan klinis. Proses penyusunan dan penerapan rencana layanan dilaksanakan sesuai pedoman/SOP. Audit klinis untuk menilai kesesuaian asuhan dengan panduan/SOP klinis Hasil-hasil audit klinis.
7.6.1.6 7.6.1.7
7.6.1.8 7.6.2.1
7.6.2.2
7.6.2.3
7.6.2.4
7.6.2.5
7.6.3.1
7.6.3.2
7.6.4.1 7.6.4.2 7.6.4.3 7.6.4.4
7.6.4.5
7.6.5.1
7.6.5.2 7.6.5.3
7.6.5.4 7.6.6.1
a. a. Kelengkapan Catatan dalam rekam medis tentang perkembangan pasien, perubahan rencana layanan, dan pelaksanaan layanan. a. Lembar/formulir informed consent. b. Bukti pelaksanaan informed consent a. Praktisi klinis bersama-sama mengidentifikasi kasus-kasus gawat darurat dan/atau berisiko tinggi yang biasa terjadi, b. Daftar kasus-kasus gawat darurat/berisiko tinggi yang biasa ditangani. c. Bukti pelaksanaan pertemuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus gawat darurat dan berisiko tinggi. a. Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan tentang penanganan pasien gawat darurat. b. SOP penanganan pasien gawat darurat. a. Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan tentang penanganan pasien berisiko tinggi. b. SOP penanganan pasien berisiko tinggi a. Merintis dan melaksanakan kerjasama dengan sarana kesehatan lain untuk pelayanan gawat darurat, jika puskesmas tidak menyediakan pelayanan gawat darurat 24 jam. b. MOU kerjasama. a. Panduan, SOP Kewaspadaan Universal/pengendalian infeksi b. Dokumen eksternal sebagai acuan: Panduan Kewaspadaan Universal. a. SK penggunaan dan pemberian obat dan/atau cairan intravena b. SOP penggunaan dan pemberian obat dan/atau cairan intravena. a. Pelaksanaan pemberian obat/cairan intravena, Audit pemberian cairan iv. b. Rekam medis pasien: pencatatan pemberian obat/cairan intravena. c. Hasil audit. a. SK tentang daftar indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi layanan klinis. a. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dengan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh petugas pemberi layanan. a. Data hasil monitoring dan evaluasi. a. Proses analisis pencapaian indikator oleh petugas pemberi layanan. b. Data analisis hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian indicator kinerja. a. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi oleh petugas pemberi layanan. b. Bukti tindak lanjut terhadap capaian kinerja yang relative lebih rendah. a. Kebijakan ttg identifikasi keluhan pasien dan penanganan keluhan. b. SOP identifikasi keluhan pasien dan penanganan keluhan. a. SOP penanganan dan tindak lanjut keluhan. a. Pelaksanaan identifikasi dan tindak lanjut terhadap keluhan oleh petugas pemberi layanan b. Hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut c. Bukti identifikasi keluhan, d. Analisis dan tindak lanjut. a. Dokumentasi hasil identifikasi, analisis, dan tindak lanjut keluhan b. Bukti dokumentasi keluhan, analisis, dan tindak lanjut a. SK Kepala Puskesmas yang mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam medis: semua pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan dan pengobatan yang diberikan pada pasien dan kewajban perawat dan petugas kesehatan lain untuk mengingatkan pada
b.
7.6.6.2
a.
7.6.6.3
b. a.
7.6.7.1
a.
b.
c.
d. e. 7.6.7.2
a.
b. 7.6.7.3
a.
b.
7.6.7.4
a. b.
7.7.1.1 7.7.1.2
a. a.
7.7.1.3
a. b. c.
7.7.1.4
a. b. c.
7.7.1.5
a.
7.7.2.1
b. a. b.
7.7.2.2
a.
dokter jika terjadi pengulangan yang tidak perlu. Dalam SOP layanan klinis memuat jika terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan, atau pemberian obat, petugas kesehatan wajib memberitahu kepada dokter yang bersangkutan. SK Kepala Puskesmas layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan. SOP layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan. Melakukan integrasi (keterpaduan) dalam pelayanan klinis dan penunjang sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu oleh Pasien, Petugas pemberi layanan. SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang didalamnya memuat hak untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. SOP tentang penolakan pasien untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. Dalam kebijakan tersebut juga harus memuat informasi tentang konsekuensi dan tanggung jawab jika menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. Form penyampaian informasi jika menolak atau tidak melanjutkan pengobatan dan form penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan. Bukti pelaksanaan pemberitahuan hak pasien yang antara lain untuk menolak atau tidak melanjutkan pegobatan. Bukti pengisian form informasi dan form penolakan jika menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. Jika ada pasien yang menolak untuk melanjutkan pengobatan, maka petugas memberikan informasi tentang konsekuensi dan tanggung jawab terkait dengan keputusan untuk menolak dan tidak melanjutkan pengobatan. Pelaksanaan pemberian informasi tentang konsekuensi keputusan untuk menolak dan tidak melanjutkan pengobatan. Jika ada pasien yang menolak untuk melanjutkan pengobatan, maka petugas memberikan informasi tentang konsekuensi dan tanggung jawab terkait dengan keputusan untuk menolak dan tidak melanjutkan pengobatan. Pelaksanaan pemberian informasi tentang tanggung jawab berkaitan dengan keputusan menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. Pelaksanaan pemberian informasi tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan. Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang tersedianya alternative pelayanan dan pengobatan. SK tentang jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di Puskesmas. SK tentang tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi. Kebijakan pemberian anestesi lokal dan sedasi di Puskesmas SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi di Puskesmas Catatan dalam rekam medis tentang anestesi local dan sedasi yang diberikan dan proses monitoringnya. Monitoring pasien selama pemberian anestesi lokal dan sedasi. Chek list/form montioring Bukti pelaksanaan monitoring status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal dan sedasi. Pencatatan pemberian anestesi lokal dan sedasi dan teknik pemberian anestesi lokal dan sedasi dalam rekam medis Bukti pencatatan dalam rekam medis Proses kajian sebelum melakukan tindakan pembedahan oleh dr/drg. Catatan pada rekam medis yang membuktikan pelaksanaan kajian sebelum dilakukan pembedahan. Penyusunan rencana asuhan pembedahan oleh dr/drg
7.7.2.3
7.7.2.4 7.7.2.5 7.7.2.6 7.7.2.7
7.8.1.1
7.8.1.2
7.8.1.3
7.8.1.4
7.9.1.1
7.9.1.2
7.9.1.3
7.9.1.4 7.9.1.5 7.9.2.1
7.9.2.2
b. SOP tindakan pembedahan. a. Penjelasan pada pasien sebelum melakukan pembedahan oleh dr/drg. b. SOP tindakan pembedahan. a. Pelaksanaan informed consent oleh dr/drg. b. SOP informed consent. a. Pelaksanaan pembedahan oleh dr/drg b. SOP tindakan pembedahan. a. Pencatatan laporan operasi dalam rekam medis a. Monitoring status fisiologis pasien oleh dr/drg b. SOP tindakan pembedahan, yang didalamnya juga memuat kegiatan monitoring pada waktu pembedahan maupun pemberian anestesi atau sedasi. c. Check list monitoring status fisiologis pasien, d. Bukti catatan monitoring status fisiologis pasien pada saat dan sesudah pembadahan dan anestesi. a. Penyusunan dan Pelaksanaan asuhan termasuk didalamnya penyuluhan pada pasien dan keluarga oleh Pasien, petugas pemberi layanan, RM b. SK pelayanan klinis memuat kewajiban untuk penyuluhan dan pendidikan pasien. c. Pendidikan/ penyuluhan pada pasien, catatan pendidikan/ penyuluhan pada pasien pada RM. a. Panduan penyuluhan pada pasien b. Materi pendidikan/ penyuluhan pada pasien, catatan pendidikan/penyuluhan pada pasien pada rekam medis. c. Materi pendidikan/ penyuluhan pada pasien, catatan pendidikan/penyuluhan pada pasien pada rekam medis. a. Metode pendidikan/ penyuluhan pada pasien, catatan pendidikan/ penyuluhan pada pasien pada rekam medis. b. Panduan penyuluhan pada pasien c. Media pendidikan/ penyuluhan pada pasien, catatan pendidikan /penyuluhan pada pasien pada rekam medis penyuluhan. d. Bukti pencatatan edukasi pasien/keluarga. a. Penilaian efektivitas pendidikan/ penyuluhan pada pasien, catatan pendidikan/ penyuluhan pada pasien pada rekam medis b. Hasil evaluasi thd efektivitas penyampaian informasi/edukasi pd pasien. a. Penyediaan makanan bagi pasien secara reguler oleh Pasien, petugas pemberi gizi. b. SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada pasien rawat inap. a. Pemesanan makanan untuk pasien rawat inap oleh petugas gizi b. SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada pasien rawat inap. a. Penyusunan rencana asuhan gizi pasien rawat inap oleh petugas gizi. b. SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada pasien rawat inap. a. Petugas gizi menawarkan menu pilihan b. Variasi pilihan makanan, Daftar menu. a. Edukasi pada keluarga tentang pembatasan diet pasien b. SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan a. Proses penyiapan dan distribusi makanan oleh petugas gizi. b. SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi risiko terhadap kontaminsasi dan pembusukan. a. Proses penyimpanan makanan dan bahan makanan oleh petugas gizi b. SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi risiko terhadap kontaminsasi dan pembusukan
7.9.2.3
7.9.3.1
7.9.3.2
7.9.3.3 7.9.3.4 7.10.1.1 7.10.1.2 7.10.1.3 7.10.1.4
7.10.1.5
7.10.2.1
7.10.2.2
7.10.2.3 7.10.3.1
7.10.3.2
7.10.3.3
7.10.3.4
a. Distribusi makanan, ketepatan waktu distribusi makanan oleh petugas gizi. b. Jadual pelaksanaan distribusi makanan, catatan pelaksanaan kegiatan distribusi makanan. a. Pelaksanaan asuhan gizi pada pasien dengan risiko nutrisi oleh ahli gizi. b. SOP asuhan gizi. a. Komunikasi dan koordinasi dalam pemberian nutrisi pada pasien dengan risiko nutrisi oleh dokter, perawat, ahli gizi b. SOP asuhan gizi. a. Pelaksanaan monitoring respons pasien terhadap terapi gizi oleh dokter, perawat, ahli gizi. a. Pencatatan respons pasien terhadap asuhan gizi dalam rekam medis, a. SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien. a. Kebijakan pelayanan klinis juga memuat siapa yang berhak /bertanggung jawab untuk memulangkan pasien. a. Kriteria pemulangan pasien dan tindak lanjut. a. SOP tindak lanjut terhadap umpan balik dari sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik. b. Bukti umpan balik pasien dari sarana kesehatan lain, dan c. Bukti tindak lanjut yang dicatat dalam rekam a. SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan. b. Bukti penyampaian informasi tentang alternative pelayanan pada pasien yang semestinya dirujuk tatapi tidak mungkin dirujuk. a. SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien, b. SOP rujukan c. Bukti pemberian informasi tentang tindak lanjut layanan pada saat pemulangan atau rujukan. a. Melakukan pengecekan dengan menanyakan pada pasien tentang informasi yang diberikan oleh dokter, perawat. b. Bukti bahwa pasien paham tentang informasi yang diberikan (dapat berupa paraf pada form informasi yang disampaikan). a. SOP evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi, b. Bukti evaluasi dan tindak lanjut a. Identifikasi kebutuhan dan pilihan pasien selama proses rujukan meliputi sebagaimana disebut pada EP 1, b. SOP identifikasi kebutuhan pasien selama proses rujukan, antara lain tranportasi rujukan. a. Pemberian informasi tentang alternatif sarana tujuan rujukan, peluang pasien dan keluarga untuk memilih tujuan rujukan, b. SOP rujukan c. Form rujukan. d. Catatan dalam rekam medis yang menyatakan informasi sudah diberikan. a. Pelaksanaan rujukan sesuai kriteria rujukan, b. SOP rujukan, c. Kriteria pasien-pasien yang perlu/harus dirujuk. a. Pelaksanaan persetujuan rujukan, b. SOP rujukan. c. Form persetujuan rujukan.
Good luck ...... ...................
