Pengantar Hukum Perdata Islam di IndonesiaDeskripsi lengkap
this is the description of penitensia law in indonesia, begin with the definition, structure, knowledge and rule of that penitensia law.
Penerapan Hukum Belanda Di IndonesiaFull description
pelajaran
ASAS – ASAS HUKUM DI INDONESIA • Nullum crimen nulla poena sine lege Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya • Lex superiori derogat lege priori Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah , lihat dalam pasal 7 UU No.10 Tahun 2004 • Lex posteriori derogat lege priori Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya . pahami juga lex prospicit , non res cipit. • Lex specialis derogate lege generali Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum , lihat Pasal 1 KUHD. • Res judicata pro veritate habeteur Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya • Lex dura set tamen scripta Undang – undang bersifat memaksa , sehingga tidak dapat diganggu gugat • Die normatieven kraft des faktischen Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative , lihat Pasal 28 UU No.4 tahun 2004 Analisis – analisis : • Nullum crimen nulla poena sine lege Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya ? Bahwa semua kejahatan yang terjadi diindonesia adalah yang melanggar undang – undang . karena pernyataan diatas menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya, jadi suatu tindak kejahatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila melanggar undang – undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. • Lex superiori derogat lege priori Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah , lihat dalam pasal 7 UU No.10 Tahun 2004 • Lex posteriori derogat lege priori Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya . pahami juga lex prospicit , non res cipit. • Lex specialis derogate lege generali Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum , lihat Pasal 1 KUHD. • Res judicata pro veritate habeteur Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya • Lex dura set tamen scripta Undang – undang bersifat memaksa , sehingga tidak dapat diganggu gugat • Die normatieven kraft des faktischen Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative , lihat Pasal 28 UU No.4 tahun 2004