BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Keselamatan pasien puskesmas adalah suatu sistem dimana puskesmas membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Ada lima isu penting yang terkait dengan keselamatan keselamatan (safety) (safety) yaitu: keselamatan pasien (patient safety), keselamatan pekerja atau petugas
kesehatan,
keselamatan
bangunan
dan
peralatan
di
Puskesmas yang bisa berdampak terhadap keselamatan pasien dan petugas, keselamatan lingkungan (green productivity) yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan keselamatan ”bisnis” yang terkait dengan kelangsungan hidup Puskesmas. Kelima aspek keselamatan tersebut sangatlah penting untuk dilaksanakan.Namun harus diakui kegiatan institusi kesehatan dapat berjalan apabila ada pasien oleh karena itu keselamatan pasien merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan dan hal tersebut terkait dengan isu mutu dan citra puskesmas. Harus diakui, pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk
menyelamatkan
pasien
sesuai
dengan
yang
diucapkan
Hiprocrates kira-kira 2400 tahun yang lalu yaitu Primum, non nocere (First, do no harm). Namun diakui dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi pelayanan kesehatan menjadi semakin kompleks dan berpotensi terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan - KTD ( Adverse event ) apabila tidak dilakukan dengan hati-hati. Di puskesmas
terdapat ratusan macam obat, ratusan tes dan prosedur, banyak alat dengan teknologinya, bermacam jenis tenaga profesi dan non profesi yang siap memberikan pelayanan pasien 24 jam. Keberagaman dan kerutinan pelayanan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat terjadi KTD.
1
Mengingat
keselamatan
pasien
sudah
menjadi
tuntutan
masyarakat maka pelaksanaan program keselamatan pasien perlu dilakukan.
Karena
itu
diperlukan
acuan
yang
jelas
untuk
melaksanakan keselamatan pasien tersebut.
B. Tujuan Pedoman 1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di puskesmas 2. Meningkatnya akuntabilitas Puskesmas terhadap pasien dan masyarakat 3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di Puskesmas. 4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan.
C. Ruang Lingkup Pelayanan Ruang lingkup pelayanan keselamatan pasien meliputi pelayanan di pendaftaran, poli umum, poli gigi, KIA, laboratorium, farmasi, ruang tindakan, ruang konsultasi.
D. Batasan Operasional Keselamatan pasien (patient safety ) adalah suatu sistem dimana puskesmas membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi : assestment risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindaklanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.
E. Landasan Hukum 1. Undang Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien
2
BAB II STANDAR KETENAGAAN
A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Tim Keselamatan pasien puskesmas terdiri dari: 1. Kepala puskesmas 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim:
Dokter Umum
Dokter gigi
Petugas Pendaftaran
Bidan
Perawat umum dan perawat gigi
Asisten apoteker
Petugas laboratorium
Petugas sanitarian
Nutrisionis
B. Distribusi Ketenagaan Pada jam kerja (7.30 – 14.15) distribusi ketenagaan adalah sbb:
Pendaftaran
BP Umum
: 3 petugas RM : 3 dokter dan 3 perawat
BP Gigi
: 2 dokter gigi, 2 perawat gigi
KIA
: 3 bidan
Laboratorium
: 2 petugas laboratorium
Farmasi
: 1asisten apoteker
Kesling
: 2 sanitarian
Gizi
: 2 Nutrisionis
C. Jadwal Kegiatan 1. Pengaturan jadwal jaga dokter, perawat dan bidan dibuat bersama-sama dan di pertanggung jawabkan oleh Kordinator Klinis, Kordinator Bidan dan Kordinator Perawat. 2. Jadwal dibuat untuk jangka waktu satu bulan dan didistribusikan pada akhir bulan sebelum pelaksanaan jadwal.
3
3. Untuk tenaga dokter, bidan maupun perawat yang memiliki keperluan penting pada hari tertentu, maka petugas perawat tersebut
dapat
bertukar
jadwal
dengan
sejawatnya
mencatatkan perubahan jaga tersebut di lembar jadwal jaga.
4
dan
BAB III STANDAR FASILITAS
A.
Denah Ruang
A
Keterangan:
B C
A= R. kapus
D
B= R. Ka TU G F
C= R. Yanmas
E H
D= R. Obat
R.atas/lantai 2
E= R. Selasar M
L
F= R. Void
I
G= R. vaksin
J
K
Keterangan:
4
3
1= R. tunggu 5 2= R. pendaf
2
6 3= R. RM
R.bawah/lantai 1
1
4= R. Klinkep
7
5= R. Laktasi 8 10 9
B. Standar Fasilitas I. Fasilitas dan sarana Ruang pelayanan kepada pasien pada umumnya berlokasi di lantai bawah gedung puskesmas sehingga memudahkan bagi pasien untuk mengakses. Bagian pendaftaran terletak di bagian depan gedung, berdekatan dengan pintu masuk pengunjung, sehingga mudah diakses. Di ruangan ini terdapat meja resepsionis sekaligus meja kerja, lemari status, perangkat komputer.
5
BP umum merupakan ruangan dengan 3 meja pemeriksaan dokter dengan bed periksa masing-masing. Di bagian depan ruangan ini di sisi pintu masuk adalah meja anamnese sekaligus pemeriksaan awal oleh perawat. Ruangan ini memiliki wastafel sebagai sarana cuci tangan
bagi
petugas
setelah
melakukan
tindakan
kepada
pasien.Disamping itu ruangan ini memiliki seperangkat komputer sebagai salah satu client dari sistem informasi puskesmas yang terhubung dengan server untuk memasukkan data pasien pada sistem informasi puskesmas. Ruang BP gigi memiliki dua unit kursi gigi beserta peralatannya, 2 meja periksa dokter, 2 meja periksa perawat, 2 lemari peralatan dan wastafel.Ruangan ini juga diperlengkapi komputer sebagai sarana sistem informasi puskesmas. Ruang KIA terhubung langsung dengan ruang KB/Imunisasi, sehingga
memudahkan
pemberian
pelayanan
KIA
berupa
pemeriksaan ibu hamil, pelayanan KB, pemeriksaan calon pengantin serta pemberian immunisasi pada balita.Ruangan KIA memiliki meja administrasi, bed pemeriksaan, bed ginekologi, wastafel, lemari peralatan dan perangkat komputer pendukung sistem informasi puskesmas. Ruang laboratorium mempunyai meja administrasi, meja kerja sekaligus meja peralatan, lemari reagen, kulkas, tempat cuci peralatan dan seperangkat komputer. Ruang farmasi memiliki sarana meja kerja, meja tempat menyiapkan resep, lemari obat, kulkas, wastafel.
II.
Peralatan
BP Umum
tensimeter stetoskop termometer hammer senter diagnostik set timbangan pengukur tinggi badan pita pengukur
BP Gigi tensimeter stetoskop tang rahang dewasa tang rahang anak bor gigi scaling set spuit
KIA tensimeter stetoskop stetoskop laennec termometer doppler KB set Partus set Kulkas vaksin Spuit Pita pengukur
Laboratorium Centrifuge darah Centrifuge urine Box fiksasi Lampu spiritus Objek glass Deck galass Tabung Mikroskop Spuit
Farmasi Timbangan obat Blender Laminator Kalkulator Plastik obat Mesin puyer Kertas puyer Label obat Sendok obat
Pendaftaran
6
alat tulis buku register rak status komputer mesin antrian nomor antrian
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN
Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh standar yaitu :
1. Hak pasien 2. Mendidik pasien dan keluarga 3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan 4. Penggunaan
metoda-metoda
peningkatan
kinerja
untuk
melakukan evaluasi dan programpeningkatan keselamatan pasien 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien 6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien 7. Komunikasi
merupakan kunci
bagi staf
untuk mencapai
keselamatan pasien
Uraian tujuh standar tersebut diatas adalah sebagai berikut : Standar I. Hak pasien Standar :
Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan
termasuk
kemungkinan
terjadinya
Kejadian
Tidak
Diharapkan. Kriteria :
1.1.
Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan.
1.2.
Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan
1.3.
Dokter
penanggung
jawab
pelayanan
wajib
memberikan
penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan.
Standar II. Mendidik pasien dan keluarga Standar :
Puskesmas harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien
7
Kriteria :
Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di puskesmas harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat : 1). Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur. 2). Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga. 3).
Mengajukan
pertanyaan-pertanyaan
untuk
hal
yang
tidak
dimengerti 4). Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan. 5). Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan puskesmas. 6). Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa. 7). Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.
Standar III. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan Standar :
Puskesmas menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unitpelayanan. Kriteria :
3.1. Terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari saat
pasien
masuk,
pemeriksaan,diagnosis,
perencanaan
pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan dan saat pasien keluar dariPuskesmas. 3.2. Terdapat kebutuhan
koordinasi pasien
pelayanan dan
yang
disesuaikan
kelayakansumber
dengan
daya
secara
berkesinambungan sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antarunit pelayanan dapat berjalan baik dan lancar. 3.3. Terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasidukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan,pelayanan kesehatan primer dan tindak lanjut lainnya. 3.4. Terdapat komunikasi dan transfer informasi
antar profesi
kesehatan sehingga dapat tercapainyaproses koordinasi tanpa hambatan, aman dan efektif.
8
Standar IV. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi danprogram peningkatan keselamatan pasien Standar :
Puskesmas harus mendesign proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor danmengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif Kejadian TidakDiharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Kriteria :
4.1.
Setiap puskesmas
harus melakukan proses perancangan
(design) yang baik, mengacu pada visi, misi, dan tujuan puskesmas, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini,praktik bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan”Tujuh
Langkah Menuju Keselamatan Pasien Puskesmas ”. 4.2.
Setiap Puskesmas harus melakukan pengumpulan data kinerja yang antara lain terkait dengan :pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi, mutu pelayanan, keuangan.
4.3.
Setiap Puskesmas harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua Kejadian TidakDiharapkan, dan secara proaktif melakukan evaluasi satu proses kasus risiko tinggi.
4.4.
Setiap Puskesmas harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukanperubahan sistem yang diperlukan, agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin.
Standar
V.
Peran
kepemimpinan
dalam
meningkatkan
keselamatan pasien Standar :
1.
Pimpinan
mendorong
dan
menjamin
implementasi
program
keselamatan pasien secara terintegrasidalam organisasi melalui penerapan
“Tujuh
Langkah
Menuju
Keselamatan
Pasien
Puskesmas ”. 2. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasiendan program menekan atau mengurangi Kejadian Tidak Diharapkan. b.
9
1.
Pimpinan
mendorong
dan
menumbuhkan
komunikasi
dan
koordinasi antar unit dan individu berkaitandengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. 2. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkankinerja Puskesmas serta meningkatkan keselamatan pasien. 3. Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja Puskesmas dan keselamatan pasien. Kriteria :
1. Terdapat tim antar disiplin untuk mengelola program keselamatan pasien. 2. Tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program
meminimalkaninsiden,
yang
mencakup
jenis-jenis
Kejadian yang m emerlukan perhatian, mulai dari “KejadianNyaris Cedera” (Near miss) sampai dengan “Kejadian Tidak Diharapkan’ (
Adverse event). 3.
Tersedia
mekanisme
kerja
untuk
menjamin
bahwa
semua
komponen dari Puskesmasterintegrasi dan berpartisipasi dalam program keselamatan pasien. 4. Tersedia prosedur “cepat-tanggap” terhadap insiden, termasuk asuhan kepada pasien yangterkena musibah, membatasi risiko pada orang lain dan penyampaian informasi yang benar danjelas untuk keperluan analisis. 5. Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden termasukpenyediaan informasi yang benar dan jelas tentang Analisis Akar Masalah (RCA) “KejadianNyaris Cedera” (Near miss) dan “Kejadian Sentinel’ pada saat program
keselamatan pasienmulai dilaksanakan. 6. Tersedia mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden, misalnya menangani “KejadianSentinel” (Sentinel Event) atau
kegiatan
proaktif
untuk
memperkecil
risiko,
termasuk
mekanismeuntuk mendukung staf dalam kaitan dengan “Kejadian Sentinel”.
7. Terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar unit dan antar pengelolapelayanan di dalam Puskesmas dengan pendekatan antar disiplin.
10
8. Tersedia sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan perbaikan kinerja Puskesmas dan perbaikan keselamatan
pasien,
termasuk
evaluasi
berkala
terhadap
kecukupansumber daya tersebut. 9. Tersedia
sasaran
menggunakan perbaikan
terukur,
kriteria
kinerja
dan
objektif
Puskesmas
pengumpulan
informasi
untukmengevaluasi
efektivitas
dan
keselamatan
pasien,
termasukrencana tindak lanjut dan implementasinya.
Standar VI. Mendidik staf tentang keselamatan pasien Standar :
1. Puskesmas memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk
setiap
jabatan
mencakupketerkaitan
jabatan
dengan
keselamatan pasien secara jelas 2. Puskesmas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkandan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. Kriteria :
1. Setiap Puskesmas harus memiliki program pendidikan, pelatihan dan orientasi bagi staf baruyang memuat topik keselamatan pasien sesuai dengan tugasnya masing-masing. 2. Setiap Puskesmas harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan inservicetraining dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden. 3. Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok (teamwork)guna mendukung pendekatan interdisiplin dan kolaboratif dalam rangka melayani pasien.
Standar VII. Komunikasi merupakan kunci bagi staff untuk mencapai keselamatan pasien Standar :
1. Puskesmas merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untukmemenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. 2. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat.
11
Kriteria :
1. Perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untukmemperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait dengan keselamatan pasien. 2. Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemeninformasi yang ada.
12
BAB V LOGISTIK
Tidak kalah penting dalam pedoman keselamatan pasien ini adalah tentang ketersediaan logistic, yang antara lain berupa formform pelaporan maupun sarana yang dibutuhkan untuk pencatatan dan pelaporan kejadian maupun hasil diskusi adanya potensi yang mampu mempengaruhi keselamatan pasien, meliputi : a. Form pelaporan insiden KTD, KNC,KPC, resiko medik b. Form petunjuk keselamatan dalam gedung c.
Petunjuk lantai basah
d. Peralatan kebersihan lingkungan
13
BAB VI KESELAMATAN PASIEN
Langkah-langkah kegiatan dalam keselamatan pasien adalah sebagai berikut: 1.
Puskesmas
membentuk
Tim
Keselamatan
Pasien,
dengan
susunan organisasi sebagai berikut : Ketua dokter, Anggota : dokter, dokter gigi, perawat, tenaga kefarmasian dantenaga kesehatan lainnya 2. Puskesmas mengembangkan sistem informasi pencatatan dan pelaporan internal tentang insiden 3. Puskesmas melakukan pelaporan insiden ke Komite Keselamatan Pasien dinas kesehatan kabupaten/kotasecara rahasia 4. Puskesmas
memenuhi
standar
keselamatan
pasien
dan
menerapkan tujuh langkahmenuju keselamatan pasien Tujuh panduan sehingga
langkah yang tujuh
keselamatan
komprehensif langkah
pasien
untuk
tersebut
Puskesmas
merupakan
menujukeselamatan secara
pasien,
menyeluruh
harus
dilaksanakan oleh setiap puskesmas. Uraian tujuh langkah menuju keselamatan pasien adalah sebagai berikut: 1. Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien 2. Pimpin dan dukung staf 3. Integrasikan aktivitas 4. Kembangkan system pelaporan 5. Libatkan dan berkomunikasi dengan Pasien 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien 7. Cegah cedera melalui implementasi system keselamatan pasien. Dalam pelaksanaan, tujuh langkah tersebut tidak harus berurutan dan tidak harus serentak.Pilih langkah-langkahyang paling strategis dan paling mudah dilaksanakan di Puskesmas.Bila langkah-langkah ini berhasilmaka
kembangkan
langkah-langkah
yang
belum
dilaksanakan.Bila tujuh langkah ini telah dilaksanakan dengan baik Puskesmas dapat menambah penggunaan metodametodalainnya.
14
BAB VII KESELAMATAN KERJA
Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek.Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu.[2] Praktek K3 (keselamatan kesehatan kerja) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit.
15
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU
Untuk menjamin pengendalian mutu keselamatan pasien, maka yang harus dilakukan adalah: 1. Setiap unit kerja di puskesmas mencatat semua kejadian terkait dengan keselamatan pasien (Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Tidak Diharapkan dan Kejadian Sentinel) pada formulir yang sudah disediakan oleh puskesmas. 2. Setiap unit kerja keselamatan
melaporkan semua kejadian
pasien
(Kejadian
Nyaris
Cedera,
terkait dengan Kejadian
Tidak
Diharapkan dan Kejadian Sentinel) kepada Tim Keselamatan Pasien pada formulir yang sudah disediakan. 3. Tim Keselamatan Pasien menganalisis akar penyebab masalah semua kejadian yangdilaporkan oleh unit kerja. 4. Berdasarkan hasil analisis akar masalah maka Tim Keselamatan Pasien merekomendasikansolusi pemecahan dan mengirimkan hasil solusi pemecahan masalah kepada Pimpinan puskesmas. 5. Pimpinan puskesmas melaporkan insiden dan hasil solusi masalah ke Komite Keselamatan Pasien setiap terjadinya insiden dan setelah melakukan analisis akar masalah yangbersifat rahasia. 6. Pimpinan puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi pada unit kerja-unit
kerja
di
Puskesmas,
keselamatan pasien di unit kerja
16
terkaitdengan
pelaksanaan
BAB IX PENUTUP
Dengan
semakin
meningkatnya
tuntutan
masyarakat
terhadap
pelayanan di Puskesmas makapelaksanaan kegiatan keselamatan pasien Puskesmas
sangatlah
penting.Melalui
kegiatan
ini
diharapkan
terjadipenekanan / penurunan insiden sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan
masyarakat
terhadap
puskesmas
di
Indonesia.Program
Keselamatan Pasien merupakan never ending proses, karena itu diperlukan budayatermasuk motivasi yang cukup tinggi untuk bersedia melaksanakan program keselamatan pasien secaraberkesinambungan dan berkelanjutan.
17
